Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.395
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Jurnal Hukum Sasana Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Service JUSTICES: Journal of Law Jurnal Hukum dan Sosial Politik Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Deviana Yuanitasari
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Pertanggungjawaban Negara Atas Keadaan Persero BUMN Yang Pailit Arzetta Zahra Metthania; Mhd. Azmi Farid Lubis; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/edqfke95

Abstract

Kepailitan merupakan sebuah keadaan yang bisa saja terjadi dalam Persero BUMN. Istaka karya, merupakan salah satu dari beberapa Persero BUMN. Setelah melewati berbagai tahun dengan kondisi keuangan yang tak kunjung membaik, berbagai kabar berita mengenai perusahaan ini dengan berbagai partisipasi aktif di dunia konstruksi, akhirnya resmi ditutup akibat pailit pada 2023 ini, dengan sederet utang kepada para kreditor juga penunggakan pembayaran gaji kepada para karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum yang didapatkan oleh para kreditor, serta pertanggungjawaban negara dalam hal pailitnya sebuah Persero BUMN ini. Hasil penelitian ini menunjukan lemahnya posisi kreditor dalam mendapatkan hak nya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, tidak hanya berlandaskan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja, akan tetapi pihak direksi juga harus bertanggungjawab penuh atas seluruh utang kepada para kreditor menggunakan harta pribadi yang dimiliki, namun tidak termasuk dengan harta yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i1.31

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law maupun common law, serta untuk mengetahui prospek pengaturannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedomanan pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law (Belanda) diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan dalam sistem hukum common law lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang, serta karena pada dasarnya sistem hukum civil law tidak mengenal asas stare decisis et quita non movera walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.
IMPLEMENTASI PERAN PENGAWASAN BPOM TERHADAP PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN RUSAK (PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN) Azizah Putri Umami; Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16199

Abstract

Penjualan makanan dan minuman kemasan rusak kepada konsumen merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap penjualan makanan dan minuman kemasan rusak serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan: Pertama, pengawasan pre-market dan post-market yang dilakukan BPOM belum dapat melindungi konsumen dari peredaran makanan dan minuman kemasan rusak. Kedua, akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan UUPK dan UU Pangan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip product liability. Kata kunci: BPOM; Makanan; Minuman; Konsumen.
IMPLEMENTASI PERAN PENGAWASAN BPOM TERHADAP PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN RUSAK (PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN) Azizah Putri Umami; Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16199

Abstract

Penjualan makanan dan minuman kemasan rusak kepada konsumen merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap penjualan makanan dan minuman kemasan rusak serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan: Pertama, pengawasan pre-market dan post-market yang dilakukan BPOM belum dapat melindungi konsumen dari peredaran makanan dan minuman kemasan rusak. Kedua, akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan UUPK dan UU Pangan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip product liability. Kata kunci: BPOM; Makanan; Minuman; Konsumen.
Peningkatan Pemahaman Konsumen Mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Suwandono, Agus; Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
TONGKONAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4 No 1 (2025): Tongkonan: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : FKIP UKI TORAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47178/fqdz0v29

Abstract

The Resolution of consumer disputes involving many consumers will be effective and efficient if carried out jointly through a class action mechanism. Class action is generally a lawsuit filed by a number of people who have the same interests and the same legal events and legal basis. The Objective of this community services is to increase consumer understanding of class action lawsuits in consumer protection law. The approach used in this community service is legal counseling using a participatory action research (PAR) approach. The results of this community service have increased consumer and public understanding of class action lawsuits in consumer protection. The understanding of consumers regarding class action lawsuits is expected to provide consumer with an effective and efficient means of resolving disputes, in addition to filling lawsuits individually. The increased understanding of consumer regarding class action lawsuits is expected to raise awareness and understanding among consumers, thereby realizing consumer protection.
Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari; Nun Harrieti; Etty Mulyati; Holyness N. Singadimedja; Rafan Darodjat
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/pakmas.v4i1.2869

Abstract

Standard clauses in consumer protection are terms or conditions unilaterally determined by business actors. Standard clauses are regulated in Article 18 of the Consumer Protection Act. Understanding standard clauses is essential for consumers and business actors, so legal counseling is needed to increase awareness and understanding for consumers and business actors. The Consumer Protection Act does not prohibit the inclusion of standard clauses in agreement documents between consumers and business actors. The Consumer Protection Act only prohibits the inclusion of standard clauses contrary to Article 18, paragraphs (1) (2) of the Consumer Protection Act. Article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Act determines that the standard clause that contradicts Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act is declared null and void. In addition, the legal consequences for business actors for the inclusion of standard clauses that are contrary to Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Act are threatened with imprisonment for a maximum of five years or a maximum fine of two billion. In including standard clauses in documents or agreements with consumers, business actors must pay attention to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Act. This legal counseling activity increases the awareness and understanding of consumers and business actors regarding standard clauses based on consumer protection laws, which can ultimately realize consumer protection.
Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Pasca Pembatalan Homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Sabina Rezqita Dwi Cahya; Deviana Yuanitasari; Pupung Faisal
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i4.1282

Abstract

value of the bankruptcy estate (boedel pailit) through the going concern principle. Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU) allows curators to continue the debtor’s business, particularly under Article 179 paragraph (1). However, the absence of clear normative parameters creates legal uncertainty and inconsistent practices. This study analyzes the application of the going concern principle in the settlement of bankruptcy estates following the annulment of homologated composition agreements and examines the urgency of technical implementing regulations. Using a normative juridical method supported by statutory analysis, court decisions, legal doctrines, and interviews, the research focuses on the cases of PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) and PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk. The findings reveal that going concern implementation depends not only on legal provisions but also on non-legal factors, such as transparency, asset control, capital availability, management credibility, and creditor support. Texmaco’s case shows approval when these conditions are met, while Sritex demonstrates rejection due to lack of transparency and unlawful activities. The study underscores the need for a Supreme Court Regulation (PERMA) that establishes eligibility parameters, approval mechanisms, reporting obligations, and curator protection to ensure consistency, legal certainty, creditor protection, and greater economic benefits in Indonesian bankruptcy practice.
Co-Authors Agus Suwandono Agus Suwandono Anindita Maharani Arya Jayadiningrat Arzetta Zahra Metthania Assyura Zumarnis Azizah Putri Umami Boris William Octaviano Dhaifina Fadhilah Alyani Diana Ayu Mardiani Elisatris Gultom Etty Mulyati Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helza Novianty Holyness N. Singadimedja Mhd. Azmi Farid Lubis Muhammad Ath-Thariq Pratama Muhammad Eko Prasetiyo Nabilla Syafira Nadya Hanifah Nathania Raissa Putri Rungamali Nicholas Firman Rafael Napitupulu Nun Harrieti Nurhidayah Muhcti Nyulistiowati Suryanti Pupung Faisal Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata Rafan Darodjat Sabina Rezqita Dwi Cahya Sela Sulaksmi Widyatamaka