Articles
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PNS BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 jo PP NOMOR 45 TAHUN 1990 ]]>
<![CDATA[Muhammad Syafiin Rizqullah]]>;
<![CDATA[Imanuddin Abil Fida]]>
<![CDATA[ USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46773/usrah.v3i1.473
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang makna pernikahan menurut hukum agama serta bagaimana akibat dari perceraian yang dilakukan oleh PNS/ASN (Aparatur sipil Negara) sebagaimana termaktib dalam PP No 10 Tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 yang mana penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yg telah disimpulkan. Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat umum bahwa pernikahan menurut hukum agama merupakan suatu perbuatan yang suci yang mana hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan hidup bersama guna untuk melaksanakan perintah tuhan yang maha esa. Pernikahan akan mempererat serta menambah sanak fmili atau keluarga atau pula kerabat bilaman pernikahan tersebut dilakukan atau dilaksanakan menurut keyakinan masing-masing[1]. Bila ditinjau dari segi keagamaan pernikahan merupakan suatu ikatan dhohir dan bathin yang mana hal ini akan membawa hukum akibat dalam keyakinan masing-masing serta seluruh kerabat ataupun keluarga. Dalam setiap agama telah memilik aturan masing-masing dan dari setiap individu sudah memiliki tingkat atau kadar iman serta taqwa kepada Tuhan yang maha esa dan mereka juga terikat dengan hal tersebut, maka mereka haruslah melaksanakan ikatan sesuai dengan keyakinan. PNS/ASN (Aparatur Sipil Negara) apabila hendak melansungkan perceraian sudah diatur dalam PP Nomor 10tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990, yakni apabila ia (PNS/ASN) hendak melaksanakan Perceraian maka diharuskan untuk memperoleh ijin secara tertulis dari pejabat atasan. Pejabat tersebut boleh menolak atau memberikan izin sebagaimana yang telah ditentukan. Selain itu Para PNS/ASN bila hendak melakukan perceraian maka hendaklah mereka memberikan gaji kepda istri dan keturunannya. Apabila PNS/ASN tersebut tidak memberitahu/melaporkan tentang hal tersebut dalam jangka waktu 1 tahun maka ia akan mendapatkan sanksi/hukuman yang berat sebagaimana tertera dalam Peratutarn pemerintah Nomor 30 tahun 1983[2].Kata kunci: Akibat Hukum, perceraian, PNS]]>
<![CDATA[DAMPAK PANDEMI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PROBOLINGGO ]]>
<![CDATA[Rifki Nur Hidayat]]>;
<![CDATA[Imanuddin Abil Fida]]>
<![CDATA[ USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46773/usrah.v4i1.617
<![CDATA[Since the end of 2019, the world has been shocked by the outbreak of the corona virus or what we usually refer to as Covid-19 which has spread in almost all parts of the world. The spread of this epidemic has had a major impact on various sectors in the world order, from the cancelation of large-scale events (international sports matches) to the almost complete cancellation, the economic decline in several countries, including Indonesia. The spread of the Covid-19 virus in Indonesia greatly affected all sectors, especially in the economic sector. The impact of this economic downturn was also felt by street vendors in Probolinggo City, who experienced a decrease in income due to the PSBB policy. The impact of the decrease in the income of street vendors in Probolinggo City is very influential on the harmony of their families, it is not uncommon for differences of opinion to occur which result in arguments between husbands and wives. Especially with financial problems when the wife asks for shopping money to meet her daily needs, but the husband, during the pandemic, his income from sales has decreased drastically, even to the point where he is forced not to sell because the place they usually use to sell is closed.]]>
<![CDATA[CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SOSIOLOGI ]]>
<![CDATA[Muhammad Indarta]]>;
<![CDATA[Imanuddin Abil Fida]]>
<![CDATA[ USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46773/usrah.v4i1.633
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep childfree serta bagaimana Islam dan sosiologi memandang childfree yang sedang marak menjadi diskusi public. Childfree yang diartikan sebagai kesepakatan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah secara sah untuk tidak memiliki anak. Maraknya childfree bukan hanya pada kalangan selebritis saja, namun juga merambah pada beberapa kalangan disebabkan oleh berbagai factor. Tingginya biaya hidup, pemikiran bahwa bahagia bisa diraih walaupun tanpa anak hingga persepsi bahwa memiliki anak menjadikan hidup lebih sulit adalah beberapa alasan dipilihnya childfree sebagai jalan hidup pasangan yang sudah menikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis library research (studi pustaka). Studi ini dilakukan dengan memahami literature tentang childfree baik buku maupun jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep childfree tidak dikenal dalam Islam]]>
<![CDATA[TRADISI LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ratih Nara Winda]]>;
<![CDATA[Imanuddin Abil Fida]]>
<![CDATA[ USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46773/usrah.v4i1.640
<![CDATA[Pada sebuah kehidupan, perkawinan adalah satu dari sekian aspek yang begitu penting diberbagai sisi dunia. Melihat begitu istimewanya sebuah pernikahan, bukan hal baru berbagai macam aturan timbul guna menjaga eksistensi dan tujuan pernikahan tersebut, baik aturan agama, perundang-undangan, hingga aturan yang berkaitan dengan budaya yang juga turut mengatur masalah perkawinan sedemikian rupa. Dalam urusan perkawinan, hukum adat maupun hukum agama mempunyai aturan tentang anjuran dan larangan menikah dengan orang-orang tertentu. Satu dari sekian bentuk aturan perkawinan dalam adat ialah aturan tentang dilarangnya melangsungkan perkawinan silang antara dua orang bersaudara putra-putri yang disebut perkawinan salep tarjhe. Larangan perkawinan salep tarjhe erat kaitannya dengan kepercayaan akan mitos-mitos yang diwariskan oleh nenek moyang. Sehingga pada praktiknya menyebabkan beberapa pihak yang tetap memaksa akan mendapatkan sanksi sosial atau dikaitkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan tersebut. Beberapa kasus yang peneliti temukan, larangan perkawinan salep tarjhe juga berdampak pada hubungan kekerabatan. Sehingga dalam penelitian ini terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan salep tarjhe. Apakah bertentangan dengan hukum Islam, atau justru terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan kaidah ketentuan perkawinan dalam Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan proses penelaahan data melalui wawancara juga observasi, peneliti mendapatkan hasil bahwa adanya perbedaan pendapat antara para sesepuh dengan masyarakat modern tentang keyakinan akan mitos perkawinan salep tarjhe sehingga menyebabkan terbaginya masyarakat ke dalam dua kubu, yakni kubu yang membolehkan dan menentang perkawinan salep tarjhe. Golongan yang membolehkan beranggapan bahwa segala musibah yang terjadi adalah murni kehendak Allah SWT. Sementara golongan yang menentang adalah golongan yang tetap berpegang teguh pada keyakinan yang diwariskan leluhur secara turun temurun.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN STUDI KOMPARASI EMPAT MADZHAB ]]>
<![CDATA[Ilgi Ghoswanul Muzakka]]>;
<![CDATA[Imanuddin Abil Fida]]>
<![CDATA[ USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46773/usrah.v4i1.663
<![CDATA[Wali merupakan salah satu unsur terpenting dalam pernikahan. Keberadaan ali menjadi penentu sah atau tidaknya dalam pernikahan. Dalam pandangan empat madzhab memiliki perbedaan dan persamaan pendapat tentang kedudukan wali. Sehingga artikel ini memaparkan pendapat para ulama tentang hak dan kedudukan wali dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskripsi komparatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta serta hubungannya dengan fenomena yang diselidiki secara factual, sistematis serta akurat mengenai perbedaan pandangan dari empat madzhab tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Kedudukan wali di dalam sebuah pernikahan, para Imam Mazhab berpendapat mengenai wali dalam pernikahan diantaranya terdapat pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan. Maka pernikahan tanpa wali tidak sah, karena pernikahan menjadi sah atau tidak itu tergantung pada izin atau restu wali. Ada juga pendapat dari Imam hanafi mengenai kedudukan wali dalam pernikahan berpendapat bahwa bagi orang baligh, berakal, dewasa dan janda tidak ada wali. Artinya membolehkan pernikahan tanpa adanya wali (menikahkan dirinya sendiri).]]>
<![CDATA[PERDEBATAN TAQLID DALAM ‘AQIDAH DAN SHARI‘AH ]]>
<![CDATA[Imanuddin Abil Fida]]>
<![CDATA[ IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman Vol. 3 No. 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46773/imtiyaz.v3i2.51
<![CDATA[The debates on the subject of imitation (taqlid) does not exist in the field of fiqih, but also in ushuluddin. Moreover, regarding permissibility of taqlid has been discussed by scholars since the second century. The debate has been more intense after the fall of Baghdad. Some argues that Baghdad’s fall was due to the rise of taqlid among Muslims. Therefore, various books have been written to encourage for ijtihad in order to grow the spirit of knowledge. While others wrote concerning the reason for rejection taqlid based on al-Qur’an, hadist and logic. This article will explain the views of scholars around taqlid both in ‘aqidah and syari’ah]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN WAKAF LAHAN DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL: STUDI KASUS PEMBANGUNAN MASJID-MUSHOLA DI KECAMATAN LECES ]]>
<![CDATA[Fasil, Maulana Rihdo Al]]>;
<![CDATA[Fida , Imanuddin Abil]]>
<![CDATA[ USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 1 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46773/usrah.v5i1.1049
<![CDATA[This research aims to analyze the role of waqf land in the development of social infrastructure, with a focus on the construction of mosques and prayer halls in the Leces District. A mixed-methods research methodology is employed to gain a comprehensive understanding of the perspectives, motivations of waqf donors, influencing factors, and the utilization process of waqf land for mosques and prayer halls. Quantitative data is obtained through surveys and statistical analysis, while qualitative data is gathered through interviews and observations. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the potential and contribution of waqf land to social development in the Leces District and serve as a foundation for the development of more effective policies in managing waqf land. Keyword: waqf; social infrastructure; mosque musalla.]]>
<![CDATA[Upaya Perempuan Single Parent Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga Bagi Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo) ]]>
<![CDATA[Sugiarto, Tiara Syahani]]>;
<![CDATA[Fida, Imanuddin Abil]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i2.1249
<![CDATA[The family is the place where a person first learns the science of life before plunging into society. The government has regulated family functions in PP No. 87 of 2014 so that healthy and quality human and family resources can be created. However, the facts on the ground say that family integrity cannot be maintained forever. There are reasons for divorce or death that make a family lose one of the supports for the realization of a good family function. Separation with the condition that there are children in the results of a legal marriage makes a person have the status of a single parent. Even though the marital relationship has been broken, the function of the family for children must still be realized. This research will focus on examining the efforts made by single parent women in realizing family functions for children. How their understanding of family function will affect the level of success of a function in the family is realized. The efforts and obstacles they experience while being single parent women will also be examined in this study. By using an empirical approach that goes directly to the field and qualitatively descriptive data processing, it is found that the understanding of single parent women about family functions is very limited so that the realization of family functions according to the mandate of PP No. 87 of 2014 cannot be fully realized. The efforts and obstacles they encounter also depend on the age of the child, family conditions, and the reason for the separation.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UPAYA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO KELAS I B ]]>
<![CDATA[Anas Sariffudin]]>;
<![CDATA[Fida, Imanuddin Abil]]>
<![CDATA[ USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46773/usrah.v4i1.616
<![CDATA[Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa, Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh Mediator. Dengan banyaknaya perkara yang masuk di Pengadilan Agama, Mediasi diharapkan bisa solusi yang pas agar pihak yang akan mengugat di Pengadilan Agama Menarik gugatannya Kembali. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menjelaskan alur proses mediasi, upaya Hakim Mediator dalam keberhasilan Mediasi perkara Perceraian, serta efektivitas Hakim sebagai Mediator dalam penenganan Perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Jenis penelitian yang di ambil melalui penelitaian Kualitatif, penelitian mengambil objek atau menggambarkan kondisi yang sedang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan survey terhadap responden yang telah ditentukan berdasarkan jumlah data yang diambil. Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti pada tahun 2022 dari bulan Januari-November terdapat 704 Perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. Setelah dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka didapatkan hasil dari 131 Perkara yang ditangani dan hanya 16 perkara yang berhasil ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. Sisanya 97 Perkara yang gagal di mediasi dan 17 Perkara yang masih dalam proses Mediasi. Dari hasil data tersebut demi meningkatkan keberhasilan Mediasi di pengadilan Agama Kota Probolinggo, Hakim Mediator diharapkan selalu memberikan trobosan penting dan selalu berupaya agar tahun demi tahun keberhasilan Mediasi di Pengadialan Agama Kota Probolinggo Meningkat.]]>
<![CDATA[UPAYA PEREMPUAN SINGLE PARENT DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI KELUARGA BAGI ANAK (STUDI KASUS DI KELURAHAN JATI, KECAMATAN MAYANGAN, KOTA PROBOLINGGO) ]]>
<![CDATA[Sugiarto, Tiara Syahani]]>;
<![CDATA[Fida, Imanuddin Abil]]>;
<![CDATA[Luayyin, Reza Hilmy]]>
<![CDATA[ USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46773/usrah.v4i1.664
<![CDATA[Keluarga merupakan wadah seseorang pertama kali belajar ilmu kehidupan sebelum terjun ke masyarakat. Pemerintah telah mengatur fungsi keluarga dalam PP No. 87 Tahun 2014 agar dapat tercipta sumber daya manusia dan keluarga yang sehat dan berkualitas. Namun fakta di lapangan mengatakan bahwa tidak selamanya keutuhan keluarga dapat dipertahankan. Ada sebab perceraian maupun kematian yang membuat sebuah keluarga menjadi kehilangan salah satu penunjang terwujudnya fungsi keluarga dengan baik. Perpisahan dengan kondisi terdapat anak di dalam hasil perkawinan yang sah membuat seseorang menyandang status sebagai single parent. Walaupun hubungan perkawinan telah terputus, namun fungsi keluarga bagi anak tetap harus diwujudkan. Pada penelitian ini akan terfokus dalam mengkaji upaya yang dilakukan oleh perempuan single parent dalam mewujudkan fungsi keluarga bagi anak. Bagaimana pemahaman mereka tentang fungsi keluarga akan memengaruhi tingkat keberhasilan suatu fungsi dalam keluarga diwujudkan. Upaya serta kendala yang mereka alami selama menjadi perempuan single parent juga akan dikaji pada penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan empiris terjun langsung ke lapangan dan pengolahan data secara kualitatif deskriptif didapatkan hasil bahwa pemahaman perempuan single parent tentang fungsi keluarga sangat terbatas sehingga perwujudan fungsi keluarga sesuai amanat PP No.87 Tahun 2014 tidak bisa diwujudkan sepenuhnya. Upaya dan kendala yang mereka temui juga tergantung kepada usia anak, kondisi keluarga, dan sebab perpisahan.]]>
