Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Privat Law

PELAKSANAAN TJSLP PT. SIDOMUNCUL DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 Muhammad NAN, Maulana; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.813 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39328

Abstract

AbstractThis legal research aims to find out the configuration of corporate social responsibility (CSR)  PT. Sidomuncul Klepu, sub-district Bergas, municipality Semarang to people around the company as well as thetarget of the CSR program and inhibitions run by the companies in the keeping of consistency and the confidience of the community around the company of the CSR companies and the CSR forum, This writing is a legal research using empirical or non-doctrinal research in order to discover the real circumstances occurred on the research sites. The research uses primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of Act No. 40 of 1997 on limited company, regional legislations No3 of 2013 on CSR the data was collected by library research of legal material relating to the research and data obtained from field observations and interviews to the director of public relations  PT. Sidomuncul. The results show 2 (Two) kinds of conclusions. Firstly,the companies is fully contributing to the CSR forum  and maintaining the consistency of internal CSR performance. Secondly, the existence and performance of the CSR company have been recognized in the center of community, in addition to the implementation of the CSR  PT. Sidomuncul program it has not yet reched the field of education and culture.Keywords: CSR, Implementation, Forum, Society,  PT. Sidomuncul.AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)  PT. Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat sasaran program TJSLP dan hambatan yang di alami oleh perusahaan dalam menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap program TJSLP perusahaan serta TJSLP forum. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara . Pada pembahasan di hasilkan 2 (dua) kesimpulan pertama perusahaan sepenuhnya berkontribusi di dalam forum TJSLP kabupaten dan menjaga konsistensi pelaksanaan TJSLP internal perusahaan, kedua, keberadaan dan hasil pelaksanaan TJSLP perusahaan telah diakui di tengah masyarakat,selain itu  pelaksanaan program TJSLP  PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan.Kata kunci : TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat,  PT. Sidomuncul.
SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA Nugrahani, Asawati; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.163 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.34405

Abstract

AbstractThis study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. Thisresearch is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptualapproach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primarylegal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below.Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showedthat both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registrationof the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, interms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so theycan not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revisingthe domain name law.Keywords: Domain name, Trademark, legal concept AbstrakPenelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikaldan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undangundang(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian dapatdibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang –Undang Nomor20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahanhukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu denganyang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.Kata Kunci : nama domain, merek, sinkronisasi
PERLINDUNGAN HUKUM KARAKTERISTIK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Simarmata, Dorvinando Bonanta; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60039

Abstract

AbstractThis article aims to review the legal protection of the characteristic of traditional cultural expressions based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This legal research uses the normative/doctrinal method. This research is prescriptive with the type of research data that is studying literature and secondary data both primary and secondary legal materials. Protection of Traditional Cultural Expressions by the Copyright Act has not been maximized due to problems related to several conditions stipulated in the Copyright Act including 'fixation work', 'originality', 'identifiable creator' and limited time period. The requirement for a ‘form of tangible work’ (fixation) in copyright law is one of the requirements that must be met if a 'work' is entitled to legal protection. In this study it was found that the copyright legal system is difficult to provide protection for traditional Cultural Expressions because to fulfill the concept of creation protected, Traditional Cultural Expressions must be original and realized in a media, the element of authenticity and embodiment is difficult to fulfill, besides that the protection of economic rights against Expression Traditional Culture is also difficult to fulfill, due to the nature of traditional society which is open and ignores the economic rights of Traditional Cultural Expressions.Keywords : Traditional Cultural Expressions; Copyright; Legal Protection AbstrakArtikel ini mengkaji mengenai perlindungan hukum karakteristik ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif/doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan jenis data penelitian yaitu mengkaji bahan pustaka dan data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh UU Hak Cipta belum maksimal dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan beberapa syarat yang diatur dalam UU Hak Cipta di antaranya mengenai ‘bentuk karya berwujud’ (fixation work), ‘keaslian’ (originality), ‘pencipta teridentifikasi’ (identication of author) dan jangka waktu yang dibatasi. Persyaratan bentuk karya berwujud (fixation) dalam hukum cipta merupakan salah satu peryaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu ‘karya’ berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum hak cipta sulit untuk memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional dikarenakan untuk memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi, ekspresi budaya tradisional harus memenuhi syarat asli dan diwujudkan dalam suatu media, unsur keaslian dan perwujudan ini sulit untuk dipenuhi, selain itu perlindungan hak ekonomi terhadap ekspresi budaya tradisional juga sulit dipenuhi, dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi dari ekspresi budaya tradisional.Kata Kunci : Ekspresi Budaya Tradisional; Hak Cipta; Perlindungan Hukum
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI RUMAH SAKIT ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Devina Binti, Sheila; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60055

Abstract

Abstract This article aims to find out how the implementation of CSR in the Surabaya Orthopedic Hospital and Traumatology in realizing one of the ideals of the nation that is community welfare. At the same time knowing what are the obstacles of implementing CSR programs and solutions to overcome them. This type of legal research is an empirical legal research. The nature of the legal research used is descriptive research. The legal approach in this study is a qualitative approach which focuses on the general principles that underlie the manifestation of every phenomenon that exists in society, while also focusing on the patterns analyzed from social phenomena by using culture that comes from the community to obtain a picture from behavior. Data collection techniques are literature study, and observation As for the implementation of CSR they have program named RSOT Peduli CTEV that is a free treatment for children with bent legs. The obstacle in its implementation is there are employees who doesn’t fully understand about CSR, and and also substantial implementation funds. The solution taken is maximize the focus on existing activities, RSOT Peduli CTEV, and fundraising from the event and Open Donation.Keywords: Implementation of CSR; Surabaya Orthopedic and Traumaology Hospital; Public welfare Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan CSR di Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya dalam mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan masyarakat. Sekaligus mengetahui apasaja hambatan dari pelaksanaan program CSR serta solusi untuk mengatasinya. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Pendekatan hukum dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan setiap gejala yang ada dalam masyarakat, selain itu juga memusatkan perhatian terhadap pola-pola yang dianalisis dari gejala sosial dengan menggunakankebudayaan yang berasal dari masyarakat untuk memperoleh gambaran dari perilaku manusia. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, observasi, dan pengamatan terhadap objek. Kegiatan CSR yang dilaksanakan berupa RSOT Peduli CTEV yakni pengobatan gratis bagi anak dengan kaki bengkok. Kendala dalam pelaksanaanya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami betul mengenai CSR dan dana pelaksanaan yang cukup besar. Solusi yang diambil yaitu dengan memaksimalkan fokus terhadap kegiatan yang ada yakni RSOT Peduli CTEV, serta melakukan penggalangan dana berupa acara dan Open Donation. Kata Kunci: Pelaksanaan CSR; Rumah Sakit Orthopedi dan Traumaologi Surabaya; Kesejahteraan Masyarakat