Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Legalitas

Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online Aniza Lakoro; Lisnawaty Badu; Nuvazria Achir
Jurnal Legalitas Vol 13, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.134 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v13i01.7304

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk modus operandi serta upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online di Kota Gorontalo . Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online ini pertama mereka melakukan Pertama sosialisasi, meminta bantuan kepada aparat – aparat desa juga mungkin menghimbau kepada mereka biar lebih aktif agar tidak melakukan perjudian. Kedua, Patroli Rutin Aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota, kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu tugas rutin dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan penertiban pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota ini dan agar tidak terjadi lagi hal – hal yang seperti itu. Dan faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online yakni peran kepolisian dalam menangani kasus perjudian online belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut, diantaranya adalah kendala IT yang masih terbatas, sehingga terhadap pelaku judi tersebut hanya dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dan dalam penanganan kasus judi online pun mengalami beragam hambatan yang ditemukan dilapangan baik dari segi waktu, biaya dan proses yang tidak mudah dibayangkan. Kata Kunci : Upaya kepolisian; Tindak pidana perjudian; Togel online ABSTRACT This study aims to determine how the modus operandi and the efforts of the police in handling the crime of online lottery gambling in Gorontalo City . This type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: The Legislative Approach (Statue Approach); The case approach. The results showed that the police's efforts in handling the crime of online lottery gambling were first carried out by them. First, socialization, asking for help from village officials, they might also urge them to be more active so they don't gamble. Second, the Routine Patrol of the Gorontalo City Resort Police, this activity is actually one of the routine tasks of the Gorontalo City Resort Police which aims to provide a sense of security and order to the jurisdiction of the Gorontalo City Police and so that things like that do not happen again. And the inhibiting factor in handling the crime of online lottery gambling, namely the role of the police in handling online gambling cases has not been very effective because there are still obstacles found in the process of overcoming the crime, including IT constraints that are still limited, so that the gambling perpetrator is only subject to Article 303 of the Criminal Code concerning gambling. And in handling online gambling cases, there are various obstacles found in the field, both in terms of time, cost and process that are not easy to imagine.
PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM UUD 1945 SERTA ASPEK PIDANA NASIONAL DAN INTERNASIONAL Lisnawaty Badu
JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9660.967 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v3i2.673

Abstract

Developments in society requires the recognition of human rights as the most fundamental rights. Understanding human rights, as well as the related liability so between the two are inseparable. Obligations contemplated in this paper is none other than the regulation and protection of human rights in the Constitution of 1945 and the Indonesian criminal law. One thing is for sure that human rights have a primary position and the first in living in a society, because the existence of rights inherent in its nature has been since the birth of the human person. Reality shows that human rights in Indonesia is always a highlight sharp and continuous conversation material, either because the basic concept derived from the Constitution in 1945 and its practical realities on the ground full of violations. The emergence of various cases of human rights abuses has spawned a collective consciousness about the need for regulation and protection of human rights through legal instruments such as the basic law and legislation such as criminal law. Keywords: Protection, Human Rights, UUD 1945, Criminal Law.
EUTHANASIA DAN HAK ASASI MANUSIA Lisnawaty Badu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.077 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v5i01.877

Abstract

Euthanasia dalam prospektif HAM adalah pelanggaran karena hak untuk hidup pasien harus dilindungi. Dilihat dari segi perundang-undangan saat ini, tidak ada aturan yang lengkap baru tentang euthanasia. Eutanasia itu sendiri terjadi karena penderitaan tak tertahankan dialami oleh pasien karena penyakit yang dokter tidak mungkin sembuh. Pasien akan memohon ke dokter untuk mengakhiri hidupnya dengan eutanasia itu. Hak untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk euthanasia karena dalam hukum Taurat. 39/1999 (Tentang Hak Asasi Manusia) mengabaikan hak untuk mati. Relevansi etika medis dan hak asasi manusia yang dokter, sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki, harus berusaha untuk melindungi dan mempertahankan hidup pasien. Prospek hukum hak asasi manusia untuk melindungi hak-hak pasien yang hidup dalam praktek euthanasia belum tepat diharapkan.