Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH JURNAL POENALE Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang International Journal on Social Science, Economics and Art UNES Journal of Swara Justisia AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan jle Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer (LUNIK) Jurnal Sinergi
Rini Fathonah, Rini
FAKULTAS HUKUM UNILA
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG No. 006/A/J.A/2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung) Rini Fathonah, Regina Prananda Romli, Firganefi,
JURNAL POENALE Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan mewajibkan aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum dalam menangani perkara Anak menggunakan pendekatan keadilan restorative dan mengupayakan Diversi. Mengingat Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Diversi pada tingkat Penuntutan merupakan baru, maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: bagaimanakah pelaksanaan Diversi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan?, apakah faktor penghambat pelaksanaan Diversi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan Diversi di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi sudah mulai memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Faktor penghambatnya adalah Penuntut Umum yang digunakan dalam menangani perkara anak masih terdapat dari Penuntut Umum biasa, Masih bersikap kaku dan belum menggunakan pendekatan restorative, dan kesadaran hukum warga masyarakat masih rendah. Saran dalam Penelitian ini adalah: kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar diadakan penataran tentang Diversi kepada aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas yang belum ada segera diadakan, dan dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang pentingnya Diversi dalam meyelesaikan perkara Anak.Kata kunci: Diversi, Penuntutan, Anak. DAFTAR PUSTAKAAtmasasmita, Romli. 1983. Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja. Jakarta: Armico.Dirdjosiswono, Soedjono. 1983. Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni.Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.Marlina. 2009. ”Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”, Bandung: PT Refika Aditama.Sambas, Nandang. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PRODUSEN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT-ZAT BERBAHAYA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Fathonah, Rini
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makanan merupakan bagian dari keseharian masyakarat di Indonesia. Saat ini produsen makanan kerap kali menambahkan zat berbahaya pada makanan, padahal sudah ada pengaturan dan sanksi bagi pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Tindak Pidana dalam bidang pangan ini sangat meresahkan masyarakat karena dampaknya sangat membahayakan keselamatan hidup dan kesehatan manusia. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah kebijakan kriminal terhadap produsen makanan yang mengandung zat-zat berbahaya dan Apakah faktor penghambat dilaksanakannya kebijakan kriminal terhadap produsen makanan yang memproduksi makanan mengandung zat berbahaya. Hasil penelitian dan pembahasan terkait Kebijakan Kriminal Terhadap Produsen Makanan Yang Mengandung Zat-Zat Berbahaya Di Kota Bandar Lampung yaitu pertama, Upaya non penal secara preemtif dengan melakukan Bimbingan teknis ke masyarakat, sosialisasi keamanan pangan lewat media elektronik, dan dengan melakukan program Komunikasi Informasi Edukasi melalui brosur leaflet dan pameran. BBPOM melakukan beberapa program sebagai upaya preventif, yaitu program KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dengan mobling uji cepat (teskit) makanan yang ditempat-tempat yang dikunjungi oleh BBPOM, Gerakan Keamanan Desa, dan Pangan Aman dari bahan berbahaya. Kedua, upaya represif atau penal dengan melakukan teguran kepada produsen makanan yang didapati menggunakan bahan berbahaya dan pembinaan pedagang. Sampai Permasalahan faktor penghambat dilaksanakannya kebijakan kriminal terhadap produsen makanan memproduksi makanan yang mengandung zat-zat berbahaya ialah perundang-undangan kurang mengakomodir pelaku usaha atau pedagang kecil yang menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya. Kemudian faktor sarana dan fasilitas yang mendukung masih terbatas, serta dukungan juga kesadaran masyarakat masih minim. Saran dalam upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung dalam melaksanakan Kebijakan Kriminal Terhadap Produsen Makanan Yang Mengandung Zat–Zat Berbahaya Di Kota Bandar Lampung pengoptimalan upaya preventif dan pemberian sosialisasi, pendekatan dan pengarahan tentang tindak pidana dibidang pangan agar masyarakat sadar akan makanan sehat dan pelaku usaha tidak menggunakan bahan berbahaya pada makanan yang dijualnya, serta menggalangkan kerjasama dengan dinas lainnya.Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Produsen Makanan, Zat Berbahaya. DAFTAR PUSTAKAAdrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI tahun 2015 tentang Pangan Jajanan AnakSekolah.Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, 2004, Jakarta: Rajawali Pers.Sutedi, Adrian. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Ghalia Indonesia, Bogor.
ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA (Studi Pada Polres Lampung Tengah) Rini Fathonah, Jaya Jadea, Sunarto,
JURNAL POENALE Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahaya penyalahgunaan narkotika antara lain mengganggu mental, syaraf bahkan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan data jumlah korban pengguna narkotika 2016-2017 sebanyak 8,10% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa bahkan tidak kenal usia, sehingga harus dilakukukan upaya penanggulangan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika dan apakah faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis  normatif dan empiris, dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Metode analisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan cara pikir induktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika adalah: Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Saran, disarankan pada masyarakat dalam melakukan program pencegahan penyalahgunan Narkotika harus memperhatikan rangkaian proses tingkahlaku sebelum tejadinya tindakan tersebut, dan juga memperhatikan keanekaragaman sub-sub sistem tindakan sosial. Masyarakat hendaknya dapat bekerjasama  dengan kepolisian yang memiliki wewenang untuk membentuk sebuah wadah yang dikoordinasi oleh kepolisian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.  Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yakni disarankan kepada masyarakat menjalin koordinasi dan komunikasi dengan kepolisian untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan  penanggulangan narkotika.Kata Kunci: Peran Masyarakat, Penanggulangan, NarkotikaDAFTAR PUSTAKANurbiyanti, Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi, Bina Pustaka, Jakarta, 2006Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Situasi dan Analisis Penyalahgunaan Narkotiba.Tahun 2014.Siswantoro Sunarso¸ Penegakan Hukum Psikotropika, Rajawali Pers, Jakarta, 2004Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali, Jakarta, 1986http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-anti-narkotika.pdf di akses pada tanggal 15 september 2017 pukul 23.30 WIBhttp://www.radartvnews.com/polres-lampung-tengah-bekuk-dua-bandar-narkotika/, diunduh pada tanggal 17 Mei 2017
ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PROSTITUSI PADA ANAK Fathonah, Rini
JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 AbstrakMasalah prostitusi anak merupakan masalah yang saat ini semakin marak. Anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak agar perilakunya tidak menyimpang, saat ini justru sudah mengalami pergeseran dimana anak sudah harus mencari pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Dengan banyak keterbatasannya, akhirnya anak dalam mencari pekerjaan dan penghasilan hanya dapat melakukan pekerjaan yang mudah, seperti melakukan prostitusi. Dalam  melakukan penelitian ini, dilakukan dengann cara mengkaji berbagai factor penyebab terjadinya prostitusi pada anak. Dengan mengacu pada norma dan asas yang ada. Beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi pada anak adalah factor keluarga, ekonomi, pendidikan, lingkungan, mental dan kejiwaan, serta perdagangan orang (trafficking) Perlu ada perhatian khusus terhadap lingkungan dan keluarga agar anak mendapat perkembangan yang baik, termasuk juga perhatian dari pemerintah untuk pendidikan anak sebagai generasi bangsa. Kata Kunci : Penyebab, Prostitusi, Anak
Pencegahan Penyalahgunaan Gadget dan Perlindungan Anak pada Siswa SMAIT Daarul’ Ilmi Bandar Lampung Maroni, Maroni; Dewi, Erna; Fathonah, Rini; Warganegara, Damanhuri; Ariani, Nenny Dwi; Anwar, Mashuril
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 5, No 3 (2020): November 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v5i3.3405

Abstract

In general, the students at SMAIT Daarul Ilmi do not understand about the prevention of gadget abuse and child protection properly. They also have never received legal counseling regarding gadget abuse and child protection. Thus, it is necessary to provide good knowledge and understanding through socialization and focus group discussions (FGD) to overcome partner problems related to the prevention of gadget abuse and child protection among students of SMAIT Daarul Ilmi, Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung City. This program includes providing knowledge and understanding, prevention of gadget abuse, and child protection. Then proceed with discussion and question and answer, and test the participants' understanding by giving a pre-test and post-test. The results of the program show that this socialization and focus group discussion (FGD) activity is important to increase public knowledge, understanding and legal awareness regarding the prevention of gadget abuse and child protection. This program contributes to preventing the adverse effects of technological change.DOI: https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i3.3405 
REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL Maroni, Maroni; Fathonah, Rini; Ariani, Nenny Dwi; Anwar, Mashuril
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The extent of the working area of the Regional District Court is equal to the provincial administration area consisting of Regency/city, while its position is in the provincial capital. This condition raises the legal gap in the eradication of corruption crimes, because on the one hand so the extent of the working area of the Court of Tipikor, causing many things corruption to be held, on the side will also require a large cost and a lot of judges power, and ideally will take a long time in the process of examination of a case. The study used qualitative research methods with normative and sociological juridical approaches.
Pencegahan dam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung Berdian Tamza, Fristia; Fathonah, Rini; Raisa Monica, Dona Raisa Monica
Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer Vol. 2 No. 01 (2024)
Publisher : FMIPA Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/lunik.v2i01.9

Abstract

Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pengabdian dilakukan di SMA AL Kautsar Bandar Lampung dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa-siswi mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Metode pengabdian melibatkan pendekatan formal dan semi formal terhadap kelompok siswa, dengan fokus pada penyampaian informasi dan penanaman nilai-nilai P4GN dengan sosialisasi dan penyuluhan. Tim pengabdi melakukan pre-test dan post test untuk mengukur peningkatan pemahaman dan penguatan karakter peserta terhadap materi P4GN. Melalui pre-test dan post-test, hasil menunjukkan peningkatan hasil yang signifikan sebesar 68,7% terhadap peningkatan pemahaman P4GN. Analisis wawancara dan survei juga mencerminkan perubahan sikap positif di antara peserta. Dukungan lingkungan sekolah, termasuk Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, dan guru, memberikan efek yang positif untuk kelanjutan kegiatan penguatan karakter dan penanaman nilai-nilai siswa dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di masa mendatang. Kesimpulannya, pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap positif terkait bahaya narkoba di kalangan siswa-siswi SMA AL Kautsar Bandar Lampung. Untuk melangsungkan hal ini secara terus menerus, diperlukan kolaborasi antara pendidikan formal dan informal sebagai sarana kunci dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
ANALISIS KEADILAN SUBTANTIF PADA PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan No 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw) Putri, Reza; Fathonah, Rini; Cemerlang, Aisyah Muda
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1259

Abstract

Penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap orang lain. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan menjadi kunci dalam peradilan untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan substantif dalam putusan bebas perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kasus, penelitian ini mengkaji penerapan keadilan subtantif dalam sistem peradilan pidana anak dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan hakim memutuskan putusan bebas karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan Anak Pelaku dalam tindak pidana tersebut. Keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif, dengan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi serta mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang terungkap. Karena unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak terpenuhi, putusan ini dianggap tepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Evaluasi dan pemantauan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan hak-hak Anak Pelaku tetap terlindungi dan keadilan subtantif ditegakkan.
Analisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Salah Tangkap Putri, Abelia Zahara; Siswanto, Heni; Fathonah, Rini; Rosidah, Nikmah; Amrullah, Rinaldy
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 2 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i2.1462

Abstract

Legal protection for victims of wrongful arrest is regulated in Articles 95 to 97 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and further detailed in Government Regulation No. 92 of 2015 concerning compensation and rehabilitation mechanisms. This study aims to examine the forms of legal protection available to victims of wrongful arrest and to analyze the legal remedies they can pursue to claim their rights. The research employs a normative and empirical legal approach. The normative approach is based on statutory regulations, literature, and academic references, while the empirical data is collected through interviews with relevant informants. The findings indicate that victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation through legal mechanisms such as pretrial motions. These efforts are intended to restore the dignity, rights, and legal status of the victims. However, in practice, challenges remain in the enforcement of such rights due to procedural complexity and the lack of legal assistance. The study recommends that legal protection should be ensured from the earliest stages of investigation to prevent arbitrary treatment by law enforcement. Furthermore, access to legal remedies must be simplified, and legal aid should be provided to ensure justice for victims.
Pendekatan Hukum dalam Penanganan Korupsi Jabatan: Studi atas Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK Ubaidillah, Kodri; Siswanto, Heni; Fathonah, Rini
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4083

Abstract

Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tanjung Karang decided the case of official corruption by imposing a principal penalty of imprisonment and a fine, as well as an additional penalty of payment of compensation for state losses, confiscation of assets, and an additional prison sentence if the obligation is not met. The legal approach used emphasizes individual accountability and upholds the principle of restitution in the criminal law system. The judge's considerations in this decision reflect substantive justice through consideration of social, economic, and moral aspects to maintain bureaucratic integrity and prevent corruption. However, the implementation of the decision requires stricter oversight to ensure effective recovery of state losses. This decision serves as an example of the application of comprehensive law in handling official corruption cases
Co-Authors Agus Triono Aisyah Muda Cemerlang Alexander, Niko Anwar, Mashuril Berdian Tamza, Fristia Dona Raisa Monica Emilia Susanti Erna Dewi . Fatulloh, M. Rizki Firganefi, - Heni Siswanto Husin, Sanusi Irzal Fardiansyah, Ahmad Kartadinata, Billiansyah Maroni Maroni Maya Shafira Muhtadi Muhtadi Nenny Dwi Ariani Nikmah Rosidah Putri, Abelia Zahara Ramadhani. D, Anggia Nur Reza Putri Rinaldy Amrullah Setyorini, Annisa Ubaidillah, Kodri Warganegara, Damanhuri