Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.601
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Yuridika JOURNAL EQUITABLE Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia JUSTISI SIGn Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Paulus Law Journal Jurnal Hukum Lex Generalis SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Alethea Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Riset Ilmu Hukum Perspektif Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bacarita Law Journal Jurnal Hukum & Pembangunan Kertha Patrika Open Access DRIVERset
Mardian Putra Frans
Universitas Kristen Satya Wacana
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERAN GEREJA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KLASIS AMARASI BARAT GERAJA MASEHI INJIL DI TIMOR-NUSA TENGGARA TIMUR (GMIT) Obidje, Teddy San George; Frans, Mardian Putra
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1942

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di wilayah Klasis Amarasi Barat. Faktor utama penyebab tingginya kasus TPPO adalah kondisi ekonomi yang lemah, rendahnya pendidikan, serta keterbatasan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Klasis Amarasi Barat dalam upaya pencegahan TPPO. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara dengan jemaat, pendeta, ketua klasis, serta perwakilan Rumah Harapan GMIT, disertai studi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jemaat berperan penting dalam edukasi, pelayanan diakonia, pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Gereja juga menjadi ruang aman bagi korban dan keluarga untuk melapor. Dengan berlandaskan nilai kasih dan keadilan Injil, GMIT Klasis Amarasi Barat mampu berperan sebagai agen sosial dan spiritual yang strategis dalam pencegahan TPPO. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara gereja, masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi masyarakat rentan terhadap perdagangan orang.Kata Kunci: Perdagangan orang, gereja, jemaat, GMIT, pencegahan TPPO, Nusa Tenggara Timur.
PERCOBAAN TINDAK PIDANA PADA DELIK TERORISME DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Christopher, Matthew; Frans, Mardian Putra
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10498

Abstract

Karena tindakan terorisme merupakan tindakan yang sangat keji (super mala per se) dan dikecam keras oleh seluruh masyarakat (strong people comdemnation) terorisme telah menarik perhatian nasional dan internasional. Serta terorisme mengancam keselamatan Negara. karena itu Negara Indonesia membuat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan Undang-Undang Khusus sebagai upaya menghentikan tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) percobaan sama saja delik selesai sebab kejahatan yang staatsgevaarlijke misdrijven (kejahatan terhadap keselamatan Negara) selayaknya ditangani pada saat kejahatan masih dalam tahap persiapan atau pada voorbereidingsstadium. Seiring dengan waktu berjalan dan perkembangan dunia, hukum juga perlu mengalami pembaharuan agar selaras dengan perkembangan. Pemerintah Indonesia lalu memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui proses rekodifikasi yang menyatukan berbagai Peraturan perundang-undangan menjadi satu kedalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 didalamya juga mengatur delik terorisme. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normativ melalui penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan untuk meninjau perihal percobaan tindak pidana terorisme, apakah percobaan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) dapat diterapkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (KUHP baru). Adanya benturan asas dan pengaturan tentang percobaan terorisme setelah diberlakukannya KUHP baru. Hasil dari penelitian diperoleh sebab kodifikasi KUHP dilakukan dengan menyatukan dan menyelaraskan peraturan yang ada di luar KUHP untuk masuk kedalam KUHP agar KUHP menjadi dasar dari hukum yang berada diluar KUHP maka percobaan terorisme menganut ketentuan percobaan dalam KUHP baru dengan menganut asas asas lex posterior derogate legi priori.
PRINSIP FOLLOW THE MONEY SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PASCA KORUPSI Mochamad Rayhan Zendy Fariz; Mardian Putra Frans
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.503

Abstract

Prinsip Follow the Money adalah metode investigatif yang digunakan untuk melacak aliran dana guna mengidentifikasi dan memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas implementasi prinsip tersebut di Indonesia dalam konteks pemberantasan korupsi, dengan fokus pada pelacakan aset hasil kejahatan, pengungkapan jaringan pelaku, serta pemulihan aset negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan Follow the Money terbukti efektif dalam beberapa kasus besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan korupsi proyek e-KTP, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan teknologi forensik keuangan, kompleksitas transaksi lintas negara yang melibatkan penggunaan aset kripto dan rekening luar negeri, serta minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan internasional. Selain itu, regulasi domestik yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kejahatan keuangan modern juga memperlambat proses investigasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan prinsip ini, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan teknologi deteksi keuangan, serta kerja sama internasional yang lebih efektif melalui mekanisme seperti mutual legal assistance dan pertukaran intelijen keuangan. Dengan dukungan strategis tersebut, potensi pemulihan kerugian negara akibat korupsi dapat ditingkatkan secara signifikan, serta memperkuat integritas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Penderitaan Tanpa Ukuran: Mengapa KUHAP Harus Segera Mengatur Kerugian Imateriil? Utami, Setiani Budi; Frans, Mardian Putra
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement must ensure that the justice process operates in accordance with the principles of true justice. The criminal justice system in Indonesia emerged as a response to public dissatisfaction with the performance of law enforcement agencies that overly emphasized formal law and order alone, without regard for human dignity. The preamble of the Criminal Procedure Code (KUHAP) affirms that this system aims to protect human dignity, thus substantive justice must be prioritized. In this context, human rights, particularly the protection of crime victims, become crucial. However, in practice, victims are often marginalized, especially regarding compensation for immaterial damages that lack clear regulation in the current Criminal Procedure Code. Survey results and statistical data show a significant increase in cases of bullying, cyberbullying, and crimes against morality, which cause psychological suffering to victims. The legal vacuum in calculating immaterial damages risks creating injustice and abuse of authority in judicial processes. This research employs a normative juridical approach, using library research methods on legislation, legal doctrines, and relevant jurisprudence. This study aims to analyze the urgency of regulating immaterial damages in Indonesia's criminal justice system and to formulate normative ideas regarding fair compensation assessment mechanisms for crime victims. The expected outcome is that this article will make an important contribution to filling the literature gap while supporting national legal reform through a restorative justice approach.
Animal Protection in Indonesia: An Evaluation of Law Enforcement Based on the Principles of the Universal Declaration of Animal Rights Martha Claudya Pattiasina; Sharon Angelia; Mardian Putra Frans
Bacarita Law Journal Vol 6 No 2 (2026): April (2026) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i2.22795

Abstract

Weak law enforcement against perpetrators of animal abuse in Indonesia. The purpose of the study isto analyze the suitability of law enforcement practices in Indonesia for perpetrators of violence and animal abuse with the principles of the Universal Declaration of Animal Rights (UDAR). The research method used is normative legal research with a legislative approach, case studies, conceptual, and comparative law. The results of the study show that Indonesian laws and regulations are not in line with the principles of UDAR, which in fact still classify animals as mere objects. The criminal sanctions given are too light and the law enforcement is inconsistent. Analysis of the three court decisions shows that there is a disparity between the level of cruelty and the punishment imposed, which is generally in the form of probation or short imprisonment. This study recommends a revision of the legal framework by toughening sanctions, the drafting of a comprehensive animal welfare law, the adoption of UDAR principles, and the establishment of an Independent Animal Welfare Commission.
The Theory of Volkgeist in the Criminal Procedure Code Gabriel Halsa Arifin; Mardian Putra Frans
Simbur Cahaya Volume 33 Nomor 1, Juni 2026
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v33i1.5348

Abstract

The revision of the Criminal Procedure Code (KUHAP) is an effort to build a criminal justice system that is more responsive to societal developments and the living legal values in Indonesia. The legal issue addressed in this study concerns how the theory of Volkgeist can serve as a foundation for formulating the KUHAP that reflects the character, culture, and sense of justice of the Indonesian people. This study aims to analyse the relevance of the Volkgeist theory in the formulation of criminal procedure law, particularly in regulating the concept of rechterlijk pardon (judicial pardon), restorative justice, and the fulfilment of customary obligations as a form of supplementary punishment. The research method employed is normative legal research, using a statutory and conceptual approach, through analysis of the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and relevant legal theories. The research findings indicate that the provisions on rechterlijk pardon, restorative justice as stipulated in Article 1, point 18 of the Criminal Procedure Code, and the provisions regarding the fulfilment of customary obligations reflect the values of cooperation, deliberation, and the restoration of social relationships that have long been embedded in Indonesian society. Thus, the application of these concepts aligns with the Volkgeist theory because the law functions not only as an instrument for enforcing rules but also as a reflection of the nation’s spirit and the community’s legal culture, thereby enabling the realisation of a criminal procedural system that is more just and humane.
Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst Gregorius Septa Widiartana; Mardian Putra Frans
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i2.1945

Abstract

Pemidanaan terhadap anak tentunya harus memperhatikan perlindungan nya juga oleh karena hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut sebagai cara agar tetap terjaminnya kebebasan serta hak asasi anak itu sendiri, dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak tersebut. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pemidanaan terhadap anak atau penjatuhan pidana penjara terhadap anak juga harus mempertimbangkan pertimbangan secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang dimana ketiga pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku yang dimana diharapkan Anak Pelaku setelah menjalani masa hukumannya tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat diterima oleh masyarakat kembali.
Restorative Justice sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Mardian Putra Frans; Alma Aulia Shafa Purbowo; Ade Tesalonika Tobing; Amanda Vala Batara Rundu Padang
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5211

Abstract

Tax evasion and tax avoidance crimes directly reduce state revenue and significantly hinder public funding. Conventional criminal sanctions, such as imprisonment and fines, are considered ineffective as they fail to ensure restitution and may even increase state expenses due to prison costs. This study aims to examine the effectiveness of the restorative justice approach as an alternative solution in the enforcement of tax criminal law. The research uses a normative legal method, relying on statutory analysis and relevant legal literature. Findings reveal that the application of restorative justice, as regulated under Article 44B of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP) and supported by the Harmonization of Tax Regulations Law, offers a strategic mechanism for recovering state losses through penal mediation between taxpayers and tax authorities. This approach aligns with the principle of ultimum remedium, where criminal punishment serves as a last resort after administrative efforts fail. The study concludes that restorative justice not only facilitates more efficient restitution but also enhances voluntary tax compliance. Therefore, it is necessary to establish specific regulations and technical guidelines to implement this mechanism more systematically
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN PROTOKOL PALERMO DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (STUDI KASUS PUTUSAN 1584 K/PID.SUS/2021) Priscilia Putri Embong Rosari; Gita Kezia Pretty Br Bangun; Mardian Putra Frans
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan Protokol Palermo dan UU Nomor 21 Tahun 2007. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian menemukan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik peradilan. Meskipun terdakwa dipidana 3 tahun penjara dan denda Rp150.000.000, perlindungan korban belum optimal. Putusan mengabulkan restitusi Rp26.966.000, namun absen dalam aspek rehabilitasi psikologis, pemulihan trauma, dan pendampingan berkelanjutan. Identitas korban tidak sepenuhnya dilindungi, dan koordinasi antarinstansi masih lemah. Pendekatan peradilan masih berorientasi pada pemidanaan pelaku (offender-centered) daripada pemulihan korban (victim-centered) sebagaimana diamanatkan Protokol Palermo Pasal 6. Diperlukan penguatan sistem perlindungan komprehensif, koordinasi kelembagaan yang sinergis, dan implementasi efektif mekanisme rehabilitasi untuk memenuhi standar perlindungan korban TPPO.
THE APPLICATION OF ARTICLE 52 OF THE CRIMINAL CODE IN CORRUPTION DECISIONS (DECISION NUMBER 438K/PID. SUS/2021) Grand Pilar Sinukaban, Chalxhes; Putra Frans, Mardian
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 2 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i2.10709

Abstract

The one-third criminal penalty according to Article 52 of the Criminal Code against Civil Servants who abuse their positions is an essential but often neglected criminal law instrument in Indonesian corruption justice practice. This normative research analyzes the application of Article 52 of the Criminal Code in the imposition of corruption crimes through a study of Decision Number 438 K/Pid.Sus/2021. The results of the study show that although the defendant, a functional prosecutor, is proven to have committed corruption by abusing his position and authority, the provisions of Article 52 of the Criminal Code are not applied to all levels of justice—from district courts, appeals, to cassation. The absence of the application of this article weakens the deterrent effect and is contrary to the principle of accountability of public officials. The findings indicate systematic errors in the implementation of the law that have an impact on the legitimacy of the decision. The application of Article 52 of the Criminal Code must be an imperative juridical obligation, not a facultative option, to realize substantive justice and proportionality of criminal sanctions against state apparatus who abuse their positions.
Co-Authors -, M.Haryanto - Ade Tesalonika Tobing Agris Bagus Puta Pratama Agustina Indah Intan Sari Alfret Alfret, Alfret Alma Aulia Shafa Purbowo Amanda Vala Batara Rundu Padang Arthur Octivano Ruswandi Arthur Octivano Ruswandi Burhanudin, Krisna Christopher, Matthew Dayanti, Karisma Christiyana Putri Dewangga, Stevanus Andrian Dewi Andika Permatasari Djaga Mesa, Grendhard Dwi Pramudyani Edgard Naba Rivalio Edgard Naba Rivalio Eldillon, Iddo Febriansyah, Yoga Felix Simeone, Nicholas Gerard Gabriel Halsa Arifin Galang Satrio Nugroho Gita Kezia Pretty Br Bangun Gita Rismawati Grand Pilar Sinukaban, Chalxhes Gregorius Septa Widiartana Intan Sari, Agustina Indah Ismara, Yudhistira Buana Cipta Karosekali, Timothy Christian Randal Krismelia Y Panji Kynan Raffael Daud Martha Claudya Pattiasina Matthew Sharif Mochamad Rayhan Zendy Fariz Muh Haryanto Nazara, Imanuel Ndruru, Grace Nimerodi Gulo Obidje, Teddy San George Oktaviani, Ismi Opit, Syaloomita Electra Paembonan, Destri Anel Permatasari, Dewi Andika Priscilia Putri Embong Rosari Rafel Nanda Purnomo Royhan Fakhri Megantara Sari, Agustina Indah Intan Sharif, Matthew Sharon Angelia Siahaan, Vania Romasta Simeone, Nicholas Gerard Felix Syahputra, Rivaldi Hendy Utami, Setiani Budi Utomo, Eko Fitra Vito Oktovianus Maupiku Warumboy, Charolin Khristy Winda, Darisa Yudhistira Buana Cipta Ismara