Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Forestry Research Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Hasil Hutan JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis National Journal of Law
Bambang Wiyono, Bambang
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN DAMPAK, UPAYA PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA DAN ATURAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SMP AL HIDAYAH Wiyono, Bambang; Susanto, Susanto; Darusman, Yoyon M.
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2023): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v4i1.28387

Abstract

Selain lingkungan di rumah, pergaulan di luar rumah juga berperan besar dalam pembentukan karakter anak remaja. Kebanyakan anak remaja cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan. Hal itu karena mereka masih mencari jati diri dan memiliki kecenderungan untuk mencoba banyak hal baru. Itulah mengapa penting bagi orang tua untuk memperhatikan pertemanan yang dimiliki anak di luar rumah, seperti di sekolah maupun di komunitas mereka. Pasalnya, bila sampai salah bergaul, anak remaja rentan sekali terjerumus ke dalam berbagai hal yang negatif. Salah satunya adalah narkoba.Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar penyalahgunaan narloba dikalangan remaja SMP Al Hidayah tidak terjadi. Metode kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan dimana narasumber kegiatan ini dari dosen dan mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang. Hasil kegiatan ini siswa SMP Al Hidayah menjadi paham akan Bahaya narkoba, bentuk penyalahgunaan narkoba dan pencegahan akan narkoba sejak dini.Kata Kunci : Dampak Narkoba, Kesehatan, Kecerdasan, Remaja
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGATURAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-IX/2012 Wiyono, Bambang; Susanto, Susanto; Darusman, Yoyon M.
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, September 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v5i2.1447

Abstract

Tulisan ini berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengaturan HutanAdat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012, merupakanluaran penelitian dengan Nomor Kontrak :0391/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2020. Masalah yang diangkat dalampenelitian ini mengenai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangundangan seringkali dalam implementasinya tidak sesuai dengan harapanmasyarakat, bahkan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, kebijakantersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan atas Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945dan oleh karenanya ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dengan demikian kedudukan hutan adat setelah adanya PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 sebagai hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakuikeberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakanmodel penelitian kualitatif dengan pendekatan kepada perundang-undangan. Datapenelitian yang dipergunakan adalah data sekunder berupa perundang-undangan,buku referensi hukum serta data dari internaet. Hasil dari penelitian ini, yaitukebijakan pemerintah yang seharusnya dalam pengaturan hutan adat pascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 adalah sebagai berikut:Melakukan penetapan wilayah yang merupakan hutan adat terpisah daripengelolaan hutan negara, dan ditunjuk sebagai daerah penyangga kawasan hutannegara; melakukan pengaturan masyarakat hukum adat melalui pemberdayaanmasyarakat sesuai kearifan lokal; jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yangdilindungi tetap dalam pengelolaan pemerintah kecuali untuk kepentingan acaraadat; melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat hukum adattentang tata cara pemanfaatan hutan adat sesuai kearifan lokal
PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DPD RI TERHADAPRAPERDA DAN PERDA DALAM RANGKA HARMONISASI LEGISLASI NASIONAL DAN DAERAH Wiyono, Bambang; Darusman, Yoyon Mulyana; Susanto, Susanto
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v7i2.2026

Abstract

The existence of laws and regulations at the regional level is essentially a resultof the implementation of the principle of decentralization in the administration of local government. According to Article 1 point 8 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (Law Number 23 of 2014), decentralization is the handover of Government Affairs by the Central Government to autonomous regions based on the principle of autonomy. At the same time, in an effort to strengthen the principle of decentralization, the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia was born. The idea of forming the DPD is the desire for reform due to the social, economic and political crisis that has occurred since 1997 which led to demands for amendments to the 1945 Constitution. laws and principles of the rule of law. In this research, specialists who are taken and used are descriptive analysis, it is said to be descriptive because this research is described in detail and detail, factual and dynamicabout the research studied in this study. This research will explore how the function of monitoring and evaluating Raperda and Perda owned by DPD RI. As stated in Article 249 paragraph (1) letter j, namely: monitoring and evaluating draft regional regulations and regional regulations. The addition of this authority may be an implication of the Constitutional Court (MK) Decision Number 137/PUU- XIII/2015  and Number 56/PUU-XIV-2016 which states that the rules are unconstitutional in Law No. cancellation of legislation. After the Constitutional Court's decision, the Central Government (Minister of Home Affairs or the Governor) has no authority to cancel regional regulations. The regulation and practice of supervision of regional regulations and regional regulations is carried out through preventive supervision and repressivesupervision. Preventive supervision is carried out by the Central Government through the following instruments: consultation or facilitation or evaluation of the draft regional regulation before it is approved by the regional head (executive preview) Keywords: DPD RI, MD3 Law, Raperda, Perda, Monitoring, Evaluation
Analisis Kausalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Mutasi Jabatan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid.Sus/2025 Arifin, Muhamad Zainal; Wiyono, Bambang; Sa’dullah, Muhammad
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1904

Abstract

This study examines criminal liability for corruption committed by public officials after job mutation, with particular attention to the application of causality theory in Supreme Court Decision Number 8681 K/Pid.Sus/2025. The legal issue arises from the temporal gap between administrative actions taken during the defendant’s tenure and the emergence of state losses after the official no longer held the relevant position. This situation raises questions regarding the limits of criminal responsibility and the existence of a legally relevant causal link. The research aims to analyze how the Supreme Court constructed criminal liability and applied causality theory in determining responsibility under such circumstances. Using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this study analyzes legislation, judicial decisions, and doctrinal theories on criminal liability and causation. The findings show that the defendant’s administrative recommendation, issued lawfully during his tenure, did not have a direct and adequate causal relationship with the unlawful land sale conducted by third parties several years later. The emergence of an intervening cause and the loss of control after job mutation indicate a break in the chain of causation. This study concludes that the application of causality theory in corruption cases must be proportional and consistent with the principles of tempus delicti, individual criminal responsibility, and legal certainty.
Co-Authors Achmad Mubarok, Achmad Akhmadi, Andika Kharis Anggara Dwi Putra Arifin, Muhamad Zainal Arifin, Muhammad Wafatajul Arofa, Endi Bachtiar Bachtiar Bastianon, Bastianon Benazir, Dyas Mulyani DARMAWAN, RIZWAN Defruzer, Defruzer Deliantika, Mutya Djaban Tinambunan, Djaban Dwi S, Muhammad Taufik Eka Martiana Wulansari Gueci, Rizal S. GUNARTIN, GUNARTIN Gunawan Gunawan Hulu, Yarman Irawan Saputro Jayusman, Yuddy K, Gregorius Hermawan Kadafi, T. Muamar Majid, Ghifari Ridhaimaduddin Meigi, Meigi Muhamad Iqbal Muhammad, Agung Mutia, Sheila Nomi, Ade Nova Susanti Nurwati Nurwati Oksidelfa Yanto Oktaviandi, Okki Pratama, Dimas Putra Pratama, Panduma Putra Rahma Yunita, Rahma Respati, Keti Rusdiantoro, Wahyu Sanro Tachibana Saputro, Dian Yusuf Ponco Saraswati, Asti Sa’dullah, Muhammad Siagian, Erick Cristian Fabrian Susanti, Hanne Puspita Berliane Susanto Susanto Sutikno, Hasnan Habib Wahono Widodo Wahyono, Dhoni Presti Winnugroho Wiratman, Manfaluthy Hakim, Tiara Aninditha, Aru W. Sudoyo, Joedo Prihartono Yanuary, Yoga Ars