Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Forestry Research Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Hasil Hutan JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN National Journal of Law
Bambang Wiyono, Bambang
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN DAMPAK, UPAYA PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA DAN ATURAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SMP AL HIDAYAH Wiyono, Bambang; Susanto, Susanto; Darusman, Yoyon M.
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2023): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v4i1.28387

Abstract

Selain lingkungan di rumah, pergaulan di luar rumah juga berperan besar dalam pembentukan karakter anak remaja. Kebanyakan anak remaja cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan. Hal itu karena mereka masih mencari jati diri dan memiliki kecenderungan untuk mencoba banyak hal baru. Itulah mengapa penting bagi orang tua untuk memperhatikan pertemanan yang dimiliki anak di luar rumah, seperti di sekolah maupun di komunitas mereka. Pasalnya, bila sampai salah bergaul, anak remaja rentan sekali terjerumus ke dalam berbagai hal yang negatif. Salah satunya adalah narkoba.Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar penyalahgunaan narloba dikalangan remaja SMP Al Hidayah tidak terjadi. Metode kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan dimana narasumber kegiatan ini dari dosen dan mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang. Hasil kegiatan ini siswa SMP Al Hidayah menjadi paham akan Bahaya narkoba, bentuk penyalahgunaan narkoba dan pencegahan akan narkoba sejak dini.Kata Kunci : Dampak Narkoba, Kesehatan, Kecerdasan, Remaja
Legal Protection of Endangered Wildlife in Indonesia: Analysis of Verdict No. 185/Pid.B/LH/2020/PN.Bon under the Conservation Law wiyono, bambang
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6348

Abstract

This study examines the legal protection of endangered wildlife in Indonesia through the enforcement of Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems. The analysis focuses on Verdict No. 185/Pid.B/LH/2020/PN.Bon of the Bon District Court, which involved the illegal trade of protected wildlife species. The research aims to evaluate the effectiveness of the legal framework in deterring wildlife crimes and assess the role of the judiciary in upholding conservation efforts. Using a normative juridical approach combined with case analysis, this paper highlights key legal considerations, including the interpretation of criminal liability, sentencing consistency, and the alignment of court decisions with conservation objectives. The findings reveal that although the legal provisions are comprehensive, enforcement challenges—such as light sentencing and limited deterrence—remain significant obstacles. The study concludes that stronger legal interpretation, enhanced coordination among law enforcement agencies, and public awareness are crucial for the effective protection of endangered species in Indonesia. This case serves as a reflection of the broader struggle between legal norms and the practical realities of wildlife conservation.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGATURAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-IX/2012 Wiyono, Bambang; Susanto, Susanto; Darusman, Yoyon M.
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, September 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v5i2.1447

Abstract

Tulisan ini berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengaturan HutanAdat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012, merupakanluaran penelitian dengan Nomor Kontrak :0391/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2020. Masalah yang diangkat dalampenelitian ini mengenai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangundangan seringkali dalam implementasinya tidak sesuai dengan harapanmasyarakat, bahkan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, kebijakantersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan atas Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945dan oleh karenanya ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dengan demikian kedudukan hutan adat setelah adanya PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 sebagai hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakuikeberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakanmodel penelitian kualitatif dengan pendekatan kepada perundang-undangan. Datapenelitian yang dipergunakan adalah data sekunder berupa perundang-undangan,buku referensi hukum serta data dari internaet. Hasil dari penelitian ini, yaitukebijakan pemerintah yang seharusnya dalam pengaturan hutan adat pascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 adalah sebagai berikut:Melakukan penetapan wilayah yang merupakan hutan adat terpisah daripengelolaan hutan negara, dan ditunjuk sebagai daerah penyangga kawasan hutannegara; melakukan pengaturan masyarakat hukum adat melalui pemberdayaanmasyarakat sesuai kearifan lokal; jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yangdilindungi tetap dalam pengelolaan pemerintah kecuali untuk kepentingan acaraadat; melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat hukum adattentang tata cara pemanfaatan hutan adat sesuai kearifan lokal
PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DPD RI TERHADAPRAPERDA DAN PERDA DALAM RANGKA HARMONISASI LEGISLASI NASIONAL DAN DAERAH Wiyono, Bambang; Darusman, Yoyon Mulyana; Susanto, Susanto
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v7i2.2026

Abstract

The existence of laws and regulations at the regional level is essentially a resultof the implementation of the principle of decentralization in the administration of local government. According to Article 1 point 8 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (Law Number 23 of 2014), decentralization is the handover of Government Affairs by the Central Government to autonomous regions based on the principle of autonomy. At the same time, in an effort to strengthen the principle of decentralization, the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia was born. The idea of forming the DPD is the desire for reform due to the social, economic and political crisis that has occurred since 1997 which led to demands for amendments to the 1945 Constitution. laws and principles of the rule of law. In this research, specialists who are taken and used are descriptive analysis, it is said to be descriptive because this research is described in detail and detail, factual and dynamicabout the research studied in this study. This research will explore how the function of monitoring and evaluating Raperda and Perda owned by DPD RI. As stated in Article 249 paragraph (1) letter j, namely: monitoring and evaluating draft regional regulations and regional regulations. The addition of this authority may be an implication of the Constitutional Court (MK) Decision Number 137/PUU- XIII/2015  and Number 56/PUU-XIV-2016 which states that the rules are unconstitutional in Law No. cancellation of legislation. After the Constitutional Court's decision, the Central Government (Minister of Home Affairs or the Governor) has no authority to cancel regional regulations. The regulation and practice of supervision of regional regulations and regional regulations is carried out through preventive supervision and repressivesupervision. Preventive supervision is carried out by the Central Government through the following instruments: consultation or facilitation or evaluation of the draft regional regulation before it is approved by the regional head (executive preview) Keywords: DPD RI, MD3 Law, Raperda, Perda, Monitoring, Evaluation
Co-Authors Achmad Mubarok, Achmad Akhmadi, Andika Kharis Anggara Dwi Putra Arifin, Muhammad Wafatajul Arofa, Endi Bachtiar Bachtiar Bastianon, Bastianon Benazir, Dyas Mulyani DARMAWAN, RIZWAN Defruzer, Defruzer Deliantika, Mutya Djaban Tinambunan, Djaban Dwi S, Muhammad Taufik Eka Martiana Wulansari Gueci, Rizal S. GUNARTIN, GUNARTIN Gunawan Gunawan Hulu, Yarman Irawan Saputro Jayusman, Yuddy K, Gregorius Hermawan Kadafi, T. Muamar Majid, Ghifari Ridhaimaduddin Meigi, Meigi Muhamad Iqbal Muhammad, Agung Mutia, Sheila Nomi, Ade Nova Susanti Nurwati Nurwati Oksidelfa Yanto Oktaviandi, Okki Pratama, Dimas Putra Pratama, Panduma Putra Rahma Yunita, Rahma Respati, Keti Rusdiantoro, Wahyu Sanro Tachibana Saputro, Dian Yusuf Ponco Saraswati, Asti Siagian, Erick Cristian Fabrian Susanti, Hanne Puspita Berliane Susanto Susanto Sutikno, Hasnan Habib Wahono Widodo Wahyono, Dhoni Presti Winnugroho Wiratman, Manfaluthy Hakim, Tiara Aninditha, Aru W. Sudoyo, Joedo Prihartono Yanuary, Yoga Ars