Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Forestry Research Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Hasil Hutan JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN
Bambang Wiyono, Bambang
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN

 1 
SOSIALISASI DAN PELATIHAN E-LITIGASI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNGGUL TANGERANG SELATAN GUNA MENINGKATKAN PROFESINALISME DALAM RANGKA PENDAMPINGAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN MELALUI APLIKASI KOMPUTER Yanto, Oksidelfa; Susanto, Susanto; Darusman, Yoyon M.; Wiyono, Bambang; Gueci, Rizal S.
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 1 No. 2 (2020): ABDIMAS April 2020
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v1i2.p1-9.y2020

Abstract

Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul “Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui AplikasiKomputer” adalah sebagai upaya pemenuhan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di LBH Unggul yang berdomisili kantor di Villa Pamulang Jl. Ismaya II Blok U 11 No 29 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 24 November 2019.Berdasarkan hal di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan atau tambahan pengetahuan mengenai sistem e-litigasidalam rangka mendukung penggunaan teknologi di Pengadilan merupakan suatu hal yang bermanfaat. sebagai wujud eksistensi Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan konstribusi besar kepada pengembangan dan penerapan ilmu kepada masyarakat.Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kreatif kritis dan analitis terkait penggunaan sistem elitigasidalam peradilan cepat untuk menghindari pungutan liar serta peluang korupsi yang mungkin terjadi di Pengadilan.Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperoleh adalah beberapa pengacara yang tergabung dalam LBH Unggul sudah mulai mendaftarkan akun e-courtnya dan menambah pengetahuan dalam penggunaan fitur-fitur dalam sistem e-court dan elitigation.Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta informasi berkaitan dengan cara penggunaan sistem e-litigation sebagai fasilitas berbasis teknologi dalam upaya pembayaran perkara serta birokrasi lainnya dengan basis online kepada pengacara di LBH agar dapat menyelesaikan kasus perkara lebih efisien dan cepat.Kata Kunci : Pengabdian, E-Litigation, Pengadilan, Teknologi
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK Wiyono, Bambang; K, Gregorius Hermawan; Arofa, Endi; Wulansari, Eka Martiana; Susanto, Susanto
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 1 No. 3 (2020): ABDIMAS Agustus 2020
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v1i3.p42-47.y2020

Abstract

Harapan setiap keluarga adalah keharmonisan, akan tetapi tidak semua keluargamengalami hal tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu menjadiperbincangan hangat masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun, terutama setelahrancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkanmenjadi UU-RI no. 23 tahun 2004.Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan materi-materi tentang UndangUndang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT yang berlaku saat ini di dalamsistem hukum Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah belum secarakeseluruhan adalah kurangnya pemahaman dan wawasan tentang hukum dan perundangundangan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya tentang Undang-UndangPerlindungan Anak dan UndangUndang KDRT. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatanini adalah agar masyarakat khususnya yang ada dilokasi kegiatan dalam hal ini para kaderPKK dan petugas Posyandu di Tangerang Selatan mampu menyerap materi-materipengetahuan dan menyampaikan kepada masyarakat dilingkungannya.Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS Darusman, Yoyon M.; Susanto, Susanto; Wiyono, Bambang; Iqbal, Muhamad; Bastianon, Bastianon
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 2 No. 2 (2021): ABDIMAS April 2021
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v2i2.p125-129.y2021

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Bimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa
Perlindungan Hukum Yang Terdaftar Darusman, Yoyon M; Wiyono, Bambang; Bastianon, Bastianon; Bachtiar, Bachtiar; Susanto, Susanto; Pratama, Panduma Putra; Defruzer, Defruzer; Wahyono, Dhoni Presti; Susanti, Nova; Gunawan, Gunawan
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 3 No. 2 (2022): ABDIMAS April 2022
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v3i2.p62-66.y2022

Abstract

Keberadaan merek sangat penting untuk pelaku UMKM. Merek berfungsi sebagai identitas sebuah produk barang atau jasa. Lebih jauh lagi, merek juga dapat dilisensikan atau waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti. Merek juga dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga dan menambah pendapatan, karena merek itu sendiri memiliki nilai ekonomis yang berbanding lurus dengan reputasi yang telah dibangun, Dengan melihat pada manfaat-manfaat sebagaimana disebutkan di atas, sudah sepatutnya setiap merek yang melekat pada barang/jasa didaftarkan. Namun, rendahnya pemahaman dan minimnya edukasi mengenai pendaftaran merek bagi masyarakat menjadi masalah utama yang menyebabkan masyarakat enggan melakukan pendaftaran merek. Padahal, legalitas dapat membuat bisnis lebih berkembang dan terhindar dari sengketa yang merugikan. Bahkan seringkali pelindungan terhadap kekayaan intelektual, khususnya merek, baru diurus setelah produk atau usaha yang dijalankan telah sukses atau menjadi terkenal. Prinsip tersebut tidak tepat karena berpotensi mengakibatkan nama, logo, atau produk yang dimiliki ditiru oleh orang lain dan menyebabkan bisnis kehilangan identitasnya. Solusi untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan mereknya adalah dengan melakukan sosialisasi hukum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari mulai pemerintah, akademisi, penyedia layanan hukum, hingga masyarakat itu sendiri. Melalui keterlibatan berbagai pihak maka penyelesaian masalah hukum dapat teratasi. Dalam kesempatan ini, dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Karawang. Tema yang diangkat adalah Sosialisasi Pendaftaran Merek bagi Pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek dan tata cara pendaftaran merek secara online. Tidak hanya mengangkat pendaftaran merek dari segi teknis, narasumber juga akan memaparkan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak, agar peserta memiliki pemahaman mengenai pendaftaran merek dari sisi substantif, sehingga mengurangi kemungkinan merek yang diajukan mengalami penolakan ataupun tidak dapat didaftar. Target peserta adalah pelaku usaha UMKM di wilayah Kabupaten Karawang. Dalam hal ini, dilakukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Koperasi dan UKM setempat agar didapat target peserta yang sesuai.
Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Susanto, Susanto; Darusman, Yoyon M; Wiyono, Bambang; Iqbal, Muhammad; Benazir, Dyas Mulyani; Respati, Keti; Siagian, Erick Cristian Fabrian; Kadafi, T. Muamar; Saputro, Irawan; Meigi, Meigi
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 3 No. 2 (2022): ABDIMAS April 2022
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v3i2.p85-90.y2022

Abstract

Salah satu bentuk standarisasi hukum HKI adalah TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI. TRIPs Agreement juga mengadopsi konvensikonvensi di bidang HKI yaitu Paris Convention dan Berne Convention (dua konvensi utama di bidang copyright dan industrial property). Permasalahan yang sering muncul dalam dunia usaha adalah ketika terjadi sengketa antara dua pemegang hak merek dan indikasi geografis (IG), dimana pihak satu menganggap sebagai pemegang hak merek dan IG yang sah dengan bukti sertifikat atas merek dan sedangkan pihak yang lain beranggapan bahwa dialah pemegang hak merek IG yang sesungguhnya hanya saja belum mendaftarkan merek dan IG nya di Indonesia. Disinilah peran Negara dalam hal ini DJKI melindungi terhadap Kekayaan Intektual (KI) yang dimiliki oleh setiap pemilik atau pemegang KI yang sah. Untuk lebih mengetahui tentang merek Indikasi Geografis (IG) dan bagaimana perlindungan merek dan IG di Indonesia, Maka dalam hal ini baik pedoman maupun undang-undang yang dipakai harus benarbenar diterapkan dalam proses mendapatkan pengesahan merek dan IG dalam hal ini Sertifikat merek dan IG, sehingga dalam mengajukan merek dan IG seperti apa saja yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak menurut Pasal 20, Undang Undang Merek Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis.
Co-Authors Achmad Mubarok, Achmad Akhmadi, Andika Kharis Anggara Dwi Putra Arifin, Muhammad Wafatajul Arofa, Endi Bachtiar Bachtiar Bastianon, Bastianon Benazir, Dyas Mulyani DARMAWAN, RIZWAN Defruzer, Defruzer Deliantika, Mutya Djaban Tinambunan, Djaban Dwi S, Muhammad Taufik Eka Martiana Wulansari Gueci, Rizal S. GUNARTIN, GUNARTIN Gunawan Gunawan Hulu, Yarman Irawan Saputro Jayusman, Yuddy K, Gregorius Hermawan Kadafi, T. Muamar Majid, Ghifari Ridhaimaduddin Meigi, Meigi Muhamad Iqbal Muhammad, Agung Mutia, Sheila Nomi, Ade Nova Susanti Nurwati Nurwati Oksidelfa Yanto Oktaviandi, Okki Pratama, Dimas Putra Pratama, Panduma Putra Rahma Yunita, Rahma Respati, Keti Rusdiantoro, Wahyu Sanro Tachibana Saputro, Dian Yusuf Ponco Saraswati, Asti Siagian, Erick Cristian Fabrian Susanti, Hanne Puspita Berliane Susanto Susanto Sutikno, Hasnan Habib Wahono Widodo Wahyono, Dhoni Presti Winnugroho Wiratman, Manfaluthy Hakim, Tiara Aninditha, Aru W. Sudoyo, Joedo Prihartono Yanuary, Yoga Ars