Claim Missing Document
Check
Articles

Challenges in Implementing Minimum Wage in Indonesian Footwear Industry Anthonyus Hudan, Anthonyus Hudan Perdana; Purwaningsih, Sri Budi
Academia Open Vol 7 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.7.2022.4165

Abstract

The article discusses the implementation of minimum wage for workers in a footwear company based on the Indonesian Law No. 11 of 2020 on Job Creation. The study used the juridical-empirical research method to analyze the wage system and assess the implementation of minimum wage. The results indicate that the current wage system is not effective and requires improvement. The study aims to provide a basis for further research that examines similar issues related to labor and wage systems in Indonesia. The article highlights the fundamental right of every citizen to obtain employment and a living wage, and the challenges that hinder the implementation of this right. Highlights: Study on minimum wage implementation in Indonesian footwear company finds system ineffective. Fundamental right to living wage hindered by challenges in Indonesia. Research highlights need for improvement in labor and wage systems in Indonesia. Keywords: minimum wage, footwear company, Indonesian Law No. 11 of 2020, wage system, labor rights
Eksekusi Hak Merek UMKM sebagai Agunan dalam Praktik Perbankan Fifianah, Fifianah; Purwaningsih, Sri Budi
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2903

Abstract

Studi ini menyelidiki pelaksanaan hak merek sebagai jaminan di sektor perbankan ketika usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) gagal membayar pinjaman. Meskipun merupakan jaminan tambahan dan bukan jaminan utama, hak merek secara signifikan meningkatkan kepercayaan antara UMKM dan bank, memfasilitasi persetujuan pinjaman untuk modal usaha. Penelitian ini menyoroti peran penting hak merek dagang sebagai aset berharga bagi pemilik UMKM dan meneliti dinamika operasional dalam bank saat mereka mengelola dana masyarakat untuk mendukung bisnis masyarakat. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan prosedur dan dampak eksekusi agunan terhadap kreditur dan debitur dalam konteks perbankan. Studi ini menggarisbawahi perlunya kerangka peraturan yang jelas untuk mengatur praktik-praktik tersebut dan menyarankan cara-cara untuk melindungi kepentingan perbankan dan keberlanjutan UMKM.
Akibat Hukum dari Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM Djati, Kharisma Nuriyaning; Purwaningsih, Sri Budi
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3062

Abstract

Penelitian ini menyelidiki konsekuensi hukum dan tindakan perbaikan yang timbul dari ketidakpatuhan dalam perjanjian pembiayaan modal usaha, yang mengarah pada tindakan menyimpang yang merugikan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan analisis deduktif, penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan primer, dilengkapi dengan sumber sekunder yang relevan seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap Pasal 1320 KUH Perdata dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal atau tidak sah. Studi ini merekomendasikan persyaratan agunan yang ketat dalam perjanjian pembiayaan sebagai hal yang penting untuk memastikan pembayaran utang dan menjaga kepercayaan. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan langkah-langkah peraturan untuk melindungi kepentingan semua pihak dan meningkatkan stabilitas perjanjian pembiayaan.
Prosedur Perizinan UMKM sebagai Inti-Plasma pada Usaha Besar Ardiansyah, Muhammad Miqdad; Purwaningsih, Sri Budi
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3070

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi prosedur perizinan hukum untuk penggunaan lahan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka inti-plasma oleh perusahaan besar, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mengakui UMKM sebagai komponen penting dalam rantai pasokan perusahaan besar, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menjelaskan aspek prosedural dan statuter dari perizinan penggunaan lahan UMKM berdasarkan Pasal 27, yang mengharuskan dukungan perusahaan besar dalam penyediaan lahan untuk UMKM. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan statuter, studi ini mengungkapkan bahwa perusahaan besar memfasilitasi integrasi UMKM dengan menyediakan area depan supermarket untuk disewa. Temuan menunjukkan perlunya pedoman regulasi yang lebih jelas untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan UMKM, sehingga berdampak pada strategi pengembangan ekonomi.
Keabsahan Kontrak Verbal di Indonesia di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nawakshara, Muhammad Verel; Purwaningsih, Sri Budi
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3079

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kontrak kerja verbal di X Coffee Sidoarjo. Tingginya prevalensi kontrak verbal dalam konteks ini menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan hak-hak buruh. Studi ini mengadopsi metodologi yuridis-normatif untuk mengeksplorasi bagaimana kontrak-kontrak ini memengaruhi hubungan kerja, dengan mengungkapkan adanya ambiguitas dan ketidakpastian yang signifikan bagi karyawan. Meskipun perjanjian verbal kurang jelas dibandingkan kontrak tertulis dalam sengketa perdata, mereka tetap mengikat secara hukum dan dapat disubstansikan melalui berbagai bukti seperti bukti pengakuan dan kesaksian saksi. Rekomendasi meliputi merekam perjanjian verbal untuk meningkatkan dukungan bukti dan memastikan kehadiran saksi yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan dan implikasi kontrak kerja verbal, serta menyoroti perlunya kejelasan dan perlindungan hukum dalam perjanjian semacam itu.
Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Putri, Dea Rahmadani Kusuma; Purwaningsih, Sri Budi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2994

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip klausul baku dalam kontrak pintar pada platform Vyndao berbasis blockchain Vexanium. Penelitian ini mengatasi kekhawatiran yang berkembang mengenai kejelasan dan keadilan klausul baku dalam kontrak pintar, yang pada dasarnya sepihak dan dapat menyebabkan eksploitasi konsumen. Dengan menggunakan pendekatan legislatif dan metode studi kasus, penelitian ini menelaah kerangka hukum dan aplikasi dunia nyata, berfokus pada putusan Mahkamah Agung No. 278/Pid.B/2020/PN.SDA, terkait dengan pemalsuan sertifikat tanah. Studi ini menggabungkan sumber hukum primer dan sekunder, menganalisis jual beli tanah warisan dan konsekuensi hukum dari transaksi tersebut berdasarkan hukum agraria Indonesia. Temuan menunjukkan adanya masalah signifikan dalam penegakan klausul baku, menyoroti kurangnya informasi yang jelas dan akurat dalam kontrak pintar, yang merusak keabsahan perjanjian dan perlindungan konsumen. Studi ini menyimpulkan bahwa ketentuan kontrak yang jelas, transparan, dan seimbang sangat penting untuk mencegah sengketa hukum dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi berbasis blockchain.
Prinsip NIB dan 5C Menyederhanakan Persyaratan Pinjaman UKM Puspitasari, Rizqi; Purwaningsih, Sri Budi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2999

Abstract

Studi ini menyelidiki dampak Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap proses pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM/UMKM) di perbankan, dengan berpedoman pada prinsip 5C - Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Metode yuridis normatif menyoroti kesenjangan dalam memahami bagaimana NIB mempengaruhi penilaian karakter peminjam dan kelayakan kredit secara keseluruhan. Temuan menunjukkan bahwa NIB secara signifikan meningkatkan evaluasi UKM/UMKM dengan memberikan wawasan yang lebih rinci mengenai status hukum dan riwayat bisnis mereka, sehingga meningkatkan kemampuan bank untuk menilai komponen 'Karakter' dan 'Kondisi Ekonomi'. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya NIB dalam mendukung pertumbuhan UKM/UMKM melalui keputusan perbankan yang lebih terinformasi, sehingga memberikan implikasi kebijakan yang lebih luas untuk tata kelola keuangan dan fasilitasi pinjaman UKM.
Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lain Hamidah, Amellia Fitria; Purwaningsih, Sri Budi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3065

Abstract

Studi ini mengeksplorasi implikasi hukum dari pembelian dan penjualan tanah warisan tanpa persetujuan semua ahli waris, praktik umum namun sering kali salah paham yang dapat menyebabkan potensi sengketa di antara ahli waris. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menganalisis ketentuan-ketentuan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan. Analisis kualitatif terhadap prinsip-prinsip hukum mengungkapkan bahwa transaksi tanpa persetujuan sepenuhnya dari semua ahli waris dapat mengakibatkan hak kepemilikan yang dipersengketakan. Temuan ini menyoroti kemungkinan litigasi perdata di antara ahli waris yang enggan mengalahkan klaim warisan mereka. Studi ini menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dan kesepakatan di antara ahli waris dalam transaksi yang melibatkan aset warisan, dengan menekankan perlunya kejelasan dan ketaatan terhadap prosedur hukum untuk menghindari sengketa dan memastikan distribusi warisan yang adil.
Securing Blockchain Enterprises: Legal Due Diligence Amidst Rising Cyber Threats Multazam, Mochammad Tanzil; Phahlevi, Rifqi Ridlo; Purnomo, Melati Indah; Purwaningsih, Sri Budi; Sobirov, Bobur
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understand the vulnerabilities faced by enterprises operating on token-based blockchain businesses and the role of legal, due diligence procedures in mitigating such risks. It employed the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses method and sourced data from DeFillama, a platform tracking decentralized finance developments, to categorize hacking incidents into five major groups: Ecosystem, Infrastructure, Protocol Logic, Rugpull, and Smart Contract Language. The findings highlight that Infrastructure attacks, mainly through Private Key Compromise, are the most damaging. They cause losses of over 800 million dollars between 2020 and 2023. It necessitates comprehensive and adaptable legal, due diligence strategies focusing on jurisdictional legal frameworks, platform usage terms, regulatory compliance, and potential legal issues. The study underscores the importance of further research to evaluate and enhance the effectiveness of these measures in addressing the unique challenges of blockchain technology, which are crucial for enhancing the resilience and sustainability of blockchain enterprises, thereby promoting global trust in this emerging field.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a2
Penguatan Perekonomian Desa Gading Melalui Legalisasi BUMDesa Mitra Mulya Gading untuk Kesejahteraan Masyarakat Purwaningsih, Sri Budi; Phahlevy, Rifqi Ridlo; Choiriyah, Ilmi Usrotin; Faizin, Moh; Rahardi, M. Rendy; Nada, Dewi Kusuma
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i2.12251

Abstract

Salah satu tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Desa Gading telah memiliki BUMDesa yang bergerak di bidang PAMSIMAS (penyaluran air) dan koperasi simpan pinjam. Namun, BUMDesa Mitra Mulia Gading menghadapi kendala karena belum memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan usaha, sehingga tidak dapat menerima hibah dari Pemerintah Desa Gading sebagai salah satu sumber modal usaha. Selain itu, BUMDesa ini belum memetakan aset desa yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha, maupun memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk pengelolaan BUMDesa. Solusi yang diusulkan adalah pengesahan BUMDesa Mitra Mulia Gading sebagai badan hukum, dilanjutkan dengan pengaturan tata kelola agar operasional usaha dapat berjalan dengan baik. Langkah berikutnya adalah memetakan aset desa untuk dimanfaatkan dalam pengembangan usaha serta mengidentifikasi jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Gading. Hasil dari Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi terbitnya Surat Keputusan (SK) BUMDesa Mitra Mulia Gading dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga BUMDesa dapat menjalankan kegiatan usahanya, menerima hibah sebagai modal, memanfaatkan aset desa secara optimal, serta menentukan jenis usaha baru. Dengan demikian, tujuan pendirian BUMDesa diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Gading.