Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.706
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Sosial Humaniora Sigli JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Justice Voice Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Binamulia Hukum
Anwar Budiman
Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : YUSTISI

 1 
ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN BERDASARKAN STUDI SEKTOR PERKERETAAPIAN Wibowo, Hardo; Budiman, Anwar; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19106

Abstract

Langkah yang ditempuh pemerintah adalah membuat suatu terobosan baru dalam pembiayaan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian. Dan yang menjadi terobosan baru tersebut adalah dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) untuk pembiayaan infrastruktur. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana bentuk pembiayaan proyek infrastruktur di Sektor Perkeretaapian menurut Undang-Undang dari aspek Kepastian Hukum? Bagaimana implementasi serta kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian melalui SBSN? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Terdapat beberapa bentuk pembiayaan infrastruktur di sektor perkeretaapian diantaranya dengan menggunakan pendanaan melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership/PPP), Surat Berharga Negara Syariah (SBSN), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Penyertaan Modal Pemerintah (PMN). Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Sektor Perkeretaapian Melalui SBSN telah dilaksakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian di berbagai daerah meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Lalu, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur di sektor perkeretaapian melalui SBSN sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan SBSN pada Ditjen Perkeretaapian, ialah lamanya proses administrasi dalam tahap penyiapan proyek SBSN dan mengenai pembebasan lahan.
PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEKUTUAN FIRMA Rumbyarso, Yonas Prima Arga; Budiman, Anwar; Setyowati, Retno Kus
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19109

Abstract

Kepailitan merupakan suatu kondisi di mana debitor tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, yang berujung pada proses hukum untuk penyelesaian utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum terhadap kepailitan pada dua jenis badan usaha, yakni Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Firma. Kedua badan usaha ini memiliki karakteristik hukum yang berbeda, yang mempengaruhi mekanisme penyelesaian kepailitan dan dampaknya terhadap kreditor serta pemegang saham atau anggota. Dalam konteks PT, terdapat pembatasan tanggung jawab pemegang saham terhadap utang perusahaan, sementara dalam Persekutuan Firma, anggota persekutuan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban bisnis, baik secara pribadi maupun bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap undang-undang yang relevan, serta literatur yang berkaitan dengan kepailitan dan hukum perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan mendasar dalam pengaturan tanggung jawab hukum antara PT dan Firma, keduanya memiliki mekanisme yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor sekaligus memastikan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam pengaturan kepailitan kedua badan usaha ini sangat penting bagi pengusaha, praktisi hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya mengelola risiko hukum yang mungkin timbul.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TENTANG KEKURANGAN PEMBAYARAN UPAH KERJA LEMBUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) Huda, Aswin Ardiansyah; Budiman, Anwar; Setyowati, Retno Kus
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19179

Abstract

Pekerja yang bekerja lembur terkadang mempunyai perbedaan perhitungan dengan pengusaha terhadap besaran upah kerja lembur yang seharusnya diterima. Terhadap perbedaan tersebut, pekerja lebih memilih menyerahkan penyelesaian besaran upah kerja lembur kepada pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan upah kerja lembur dan mengeluarkan penetapan besaran upah kerja lembur. Terhadap penetapan ini apabila para pihak merasa keberatan maka dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Putusan hakim terhadap penetapan tersebut dapat berupa putusan kabul atau putusan tidak diterima. Perbedaan putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena terhadap objek tata usaha negara yang sama dapat menimbulkan 2 putusan yang berbeda, seharusnya dapat diterapkan peraturan yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan pengawas ketenagakerjaan memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara. Penerapan hukum berupa putusan kabul memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan kabul ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pengusaha dan pekerja terkait pembayaran kekurangan upah kerja lembur.
KAJIAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL UNTUK MENARIK PERTANGGUNGJAWABAN HOLDING COMPANY ATAS KERUGIAN DISTRIBUTOR TUNGGAL James, Okky Arvian; Budiman, Anwar; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19226

Abstract

Fenomena dalam dunia bisnis masih banyak ditemukan suatu Tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan suatu turut serta secara aktif pemegang saham. Suatu pola yang dilakukan oleh Pemegang Saham dalam menggunakan Perusahaan dengan niat buruk (Bad Faith). Perusahaan Induk (Holding Company) sebagai pemegang saham mayoritas dapat dengan leluasa untuk mendominasi kegiatan dari Anak Perusahaan (Subsidiary). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas Piercing the Corporate Veil untuk menarik pertanggungjawaban Perusahaan induk (Holding Company) karena keterlibatannya terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Perseroan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) putusan Mahkamah agung dan hasil dari kedua penelitian ini saling mendukung dan menunjukan keberhasilannya menerapkan asas Piercing The corporate veil dan melakukan perlindungan terhadap Distributor Tunggal berdasarkan prinsip ”Clean Break” namun tetap memiliki rintangan. Penghalang yang merintangi pengenaan Piercing the Corporate veil adalah pemegang saham berlindung dibalik undang-undang itu sendiri pada prinsip “Limited liability” dan ”Separate Legal Entity” . Kesimpulannya, tingkat kesulitan dan intensitas kegiatan bisnis lintas negara serta perkembangan bisnis yang dinamis semakin berpotensi terjadinya niat buruk dari pemegang saham yang berlindung dibalik suatu Perusahaan sehingga pentingnya kajian ilmiah dalam sebuah penelitian agar tetap dapat menjadi acuan pondasi teoritis pengenaan asas Piercing The Corporate Veil demi terciptanya keadilan.
KELEMAHAN DAN KENDALA IMPORTASI PRODUK TEKSTIL (TINJAUAN DUMPING DI INDONESIA) Dewantoro, Adityo; Citrawinda, Cita; Budiman, Anwar
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19890

Abstract

Dumping dalam hukum perdagangan internasional dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindakan curang atau unfair trade karena menjual barang impor dengan harga rendah atau lebih murah daripada barang serupa yang diproduksi domestik oleh suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama terpuruknya industri tekstil karena belum adanya instrumen hukum trade remedies yang mengatur sehingga sangat lemah dalam melakukan pengamanan perdagangan disaat terjadi serbuan barang impor. Kedua penyebab terjadinya dumping di Indonesia karena multiplayer effect penerapan kebijakan impor yang berdampak pada tidak kompetitifnya harga bahan baku tekstil domestik dibanding harga bahan baku impor. Kesimpulan terakhir adalah pengenaan bea masuk anti-dumping kepada bahan baku tekstil tertentu dapat membantu sementara kerugian yang telah dialami industri tekstil nasional.
Co-Authors Abdul Chair Ramadhan Abdul Latief Achmad, Akbar Adi Satria Anggaraini, AM Tri Aswin Ardiansyah Huda Cita Citrawinda Noerhadi Denny Hartono Dewantoro, Adityo Dian Purnamasari Firman Wijaya Hartanto Hartanto Hartono, Denny Huda, Aswin Ardiansyah James, Okky Arvian Jan Parlindungan Kemas Abdul Gaffur Lumassia M. Iman Santoso Mardawati Mardius, Monalisa Nanik Indah Setyani Oki Indra Setiono Permatasari, Mayang Rekha Mursidi Retno Kus Setyowati Saefullah Saefullah Saefullah Sardjana Orba Manullang Sinaga, Viator Harlen Sukendro, Bambang Sukirman, Dani Ramdani Sunarno Sunarno T. Gayus Lumbuun Teguh Satya Bhakti Uyan Wiryadi Wibowo, Hardo Yonas Prima Arga Rumbyarso