Agung Basuki Prasetyo
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

EKSISTENSI HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU SAKAI DALAM PELAKSANAAN HAK ULAYAT DI PROVINSI RIAU M. Fathur Rizki; Agung Basuki Prasetyo; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat hukum adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih memiliki wilayah tanah ulayat dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku. Akan tetapi hak ulayat yang dimiliki Suku Sakai semakin lama semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh  pengambilalihan dan penguasaan oleh pihak investor. Akibatnya luas tanah ulayat yang dimiliki oleh suku sakai semakin lama semakin mengalami penurunan. Pengambilalihan tanah ulayat yang dilakukan oleh pihak investor menyebabkan masyarakat Suku Sakai sulit dalam memanfatkan tanah dan hutan yang mereka miliki. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi masyarakat Suku Sakai melemah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat Suku Sakai.
EKSISTENSI HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU SAKAI DALAM PELAKSANAAN HAK ULAYAT DI PROVINSI RIAU M. Fathur Rizki; Agung Basuki Prasetyo; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat hukum adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih memiliki wilayah tanah ulayat dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku. Akan tetapi hak ulayat yang dimiliki Suku Sakai semakin lama semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh  pengambilalihan dan penguasaan oleh pihak investor. Akibatnya luas tanah ulayat yang dimiliki oleh suku sakai semakin lama semakin mengalami penurunan. Pengambilalihan tanah ulayat yang dilakukan oleh pihak investor menyebabkan masyarakat Suku Sakai sulit dalam memanfatkan tanah dan hutan yang mereka miliki. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi masyarakat Suku Sakai melemah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat Suku Sakai.
AKIBAT HUKUM PELEPASAN TANAH KAS DESA TERHADAP GAJI PERANGKAT DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SURAKARTA DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG Vella Ade Sayita; I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi; Agung Basuki Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proyek pembangunan jalan tol tidak dapat terlepas dari proses pengadaan tanah. Begitu pula yang terjadi pada pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta yang berlokasi di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Jalan tol tersebut tidak hanya melewati tanah milik perseorangan, akan tetapi melewati beberapa tanah kas desa yang berlokasi di Desa Kemetul, Kenteng dan Timpik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian ganti kerugian akibat pelepasan tanah kas desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dan akibat hukum dari pelepasan tanah kas desa terhadap gaji perangkat desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) dan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap pelepasan tanah kas desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik dilakukan dengan cara tukar guling atau tanah diganti tanah. Pelepasan tanah kas desa tersebut berdampak terhadap pendapatan perangkat desa setempat karena tanah kas desa yang dilakukan pelepasan pada mulanya digunakan sebagai tambahan tunjangan bagi perangkat desa disamping gaji pokoknya.