Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi Administrative Law & Governance Journal Journal of Maritime Studies and National Integration Law, Development and Justice Review
Agung Basuki Prasetyo
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Earth & Planetary Sciences Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat Agung Basuki Prasetyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.228 KB) | DOI: 10.14710/alj.v3i1.23-34

Abstract

Pelaksanaan perkawinan di kalangan Masyarakat Hukum Adat melalui proses yang panjang atau rites de passage, karena menyatukan dua keluarga besar. Perkawinan sebagaimana yang terjadi seperti di lingkungan Masyarakat Hukum Adat Suku Samin atau Sedulur Sikep di Pati Jawa Tengan, dan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Kuningan Jawa Barat, tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil, namun memiliki pencatatan secara administratif tersendiri di lembaga adatnya, yakni Pranata Adanya. Akibat hukum perkawinan masyarakat Hukum Adat yang tidak mencatatkan perkawinannya secara hukum negara berdampak pada beberapa hal, seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarisan, dampak pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan akibat hukum menurut hukum adatnya tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pengakuan dalam tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adatnya. Perkawinan tersebut menimbulkan hubungan dua keluarga besar menjadi satu, serta tidak dipermasalahkan yang terkait dengan hak kedudukan anak, seperti dibidak pendidikan informal, warisan, perkawinan, dan bidang hukum adat lainnya, karena semuanya dikembalikan pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Hukum Adat setempat. Abstract The implementation of marriage among the indigenous peoples of the law through a lengthy process or rites de passage, because it brings together two large families. Marriage as is the case in the environment of indigenous people of Samin or Sedulur Sikep in Pati Jawa Tengan, and indigenous Karuhun Urang (AKUR) Kuningan West Java, not recorded in the KUA or the Civil registry office, but has Its own administrative record of the institution, the Pranata. The result of the marriage Law of Adat Law Society that does not record the legal his marriage of the country affects several things, such as the position and status of the Born child, inheritance, impact of education, and so forth. While the legal consequences according to the law of law is not a problem because the marriage already has recognition in the life order of the law community. The marriage led to the relationship of two large families in one, and not in question related to the right of the child's position, such as the informal education, inheritance, marriage, and other customary areas of law, as it was all is returned to customary laws applicable to the local customary law community. 
Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Agung Basuki Prasetyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.28 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i3.259-267

Abstract

Abstract This study aims to find out how the principle of land acquisition for the public interest. The principle is only sought based on the legal norms that apply in Indonesia. This research is a normative legal research based on a legal regulation approach. the results of the study show that the principle of land acquisition for the public interest must meet the provisions of Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. Keywords: Land Procurement, Public Interest, Land AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prinsip pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Prinsip tersebut hanya dicari berdasarkan pada norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus memenuhi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Pertanahan
Pioneer Manuscript in Refuting Wahhabism: The Perspective of Kiai Dimyati bin Abdul Karim as-Surakarta as a Basis for Islamic Moderation Muhyidin Muhyidin; Triyono Triyono; Mira Novana Ardani
Journal of Maritime Studies and National Integration Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jmsni.v6i1.14425

Abstract

The study of manuscripts on religious moderation, especially those related to counter extremist and Wahhabi doctrines, missed a manuscript written in 1926. The manuscript was written by Kiai Muhammad Dimyati bin Abdul Karim as-Surakarta, under the title Lawāmi'ul Burhān wa Qawāṭi'ul Bayān. The main motivation in writing the manuscript was to educate people so that they are not influenced by wahhabism. This research is a study of manuscript Lawāmi'ul Burhān wa Qawāṭi'ul Bayān by Kiai Muhammad Dimyati. The manuscript has perspective about the importance of rising together against the narrow Islam of Wahhabism; Islam suppresses local cultural expressions, feels right about himself, seems unfriendly and different, and also downplays the role of women. This article finds that Kiai Muhammad Dimyati bin Abdul Karim has conducted a critical study of the Wahhabi doctrine, which according to him is mono-perspective and does not tolerate differences in interpreting Islamic law (mazhab).
PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN UNTUK DESTINASI WISATA DALAM KAITANNYA DENGAN ALIH FUNGSI STATUS TANAH (Studi Pada Destinasi Wisata Batu Pandang Ratapan Angin Di Kawasan Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo) Danur Alma Farikha; Agung Basuki Prasetyo; Nur Adhim
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1050.301 KB)

Abstract

Tanah merupakan kebutuhan mutlak dalam kehidupan manusia baik untuk pertanian maupun non pertanian. Perubahan pemanfaatan tanah pertanian yang mengalami perubahan cukup pesat selain untuk pembangunan perumahan dan prasarana lain juga penggunaan tanah di kawasan strategis pariwisata. Kebutuhan tanah untuk destinasi wisata di daerah kawasan pariwisata seringkali memanfaatkan tanah milik masyarakat yang berstatus tanah pertanian. Untuk pengendalian dari sisi alih fungsi status tanah, maka pengunaan tanah pertanian ke non pertanian harus dilakukan ijin perubahan penggunaan tanah dan sesuai dengan tata ruang wilayah daerah yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi dari perubahan pemanfaatan tanah pertanian bila dikaitkan dengan aturan alih fungsi status tanah, dan mengetahui kesesuaian pemanfaatan tanah pertanian untuk destinasi wisata dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengacu pada data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan untuk mengetahui pelaksaan hukum dalam kenyataanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsekuensi dari perubahan pemanfaatan tanah pertanian untuk destinasi wisata Batu Pandang Ratapan Angin pemilik tanah tetap harus melakukan ijin perubahan penggunaan tanah (IPPT) yang sekarang disebut dengan PKKPR yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, meskipun berupa tanah pertanian yang tidak produktif. Sedangkan dari sisi penataan ruang, kesesuaian perubahan pemanfaatan tanah untuk destinasi wisata Batu Pandang Ratapan Angin di Kawasan Wisata Dieng saat ini sudah sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Wonosobo.
KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS PENANGGUNG DALAM KEADAAN DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.19 K/PDT.SUS-PAILIT/2015) Rahma Febriani*, R. Suharto, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.346 KB)

Abstract

Perjanjian utang piutang sering kali mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa pinjaman yang diberikan nantinya akan dilunasi oleh debitur. Jaminan yang dimaksud bermacam-macam, salah satu contohnya adalah jaminan perorangan (personal guarantor). Jaminan perorangan adalah pihak ketiga yang secara sukarela mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab atas pelunasan utang milik debitur jika debitur wanprestasi. Tidak hanya debitur, personal guarantor juga dapat dinyatakan pailit apabila dirinya tidak mampu melunasi utang debitur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ahli waris dapat menggantikan kedudukan sebagai penjamin yang berasal dari pewaris dan bagaimana tanggung jawab ahli waris yang menggantikan kedudukan pewaris sebagai penjamin dalam perkara kepailitan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris dapat menggantikan kedudukan pewaris sebagai penjamin apabila dirinya bersedia menerima warisan tersebut dan tanggung jawab ahli waris setelah menjadi penjamin adalah membayar utang-utang milik debitur yang belum terlunaskan kepada kreditur dan menjadi objek kedua dalam hal harta debitur masih tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN OLEH PT.CISADANE PERDANA DI KOTA DEPOK Dyah Ayu Silviana, Endang Sri Santi*), Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.604 KB)

Abstract

Land and Housing is a basic human need that has a very important role in people's lives. Housing needs of people today as well as the need for food and shelter. On the other hand  economic  development   and  residential  land  development  business  is  also experiencing rapid growth. Among these legal actions is the act of housing ownership laws regarding the sale and purchase. The sale and purchase of the housing is selling house and land is not always carried out with cash and cash. So much for the housing developer company then used the letter standard Sale and Purchase Agreement as a sale purchase agreement, which is not made before the General Officer (Notary). Although it was set on buying and selling land, but the format is merely a binding sale and purchase agreement is a form that can be said as penduhuluan agreement. So a situation like this would  be  a  problem  how  much  evidence  and  legal  certainty  of  binding  sale  and purchase agreement made under the hand. In other research will be discussed in the power of the law of treaties binding sale and purchase of land made under the hand, especially when made by PT Cisadane Prime in Depok and legal protection of  the  parties to the purchase agreement made under the hand. The study is a descriptive analysis with empirical juridical approach, whereas the data obtained through library research and field research based on the subject and object of research. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. From the results of this study concluded that the legal force of treaties binding sale deed of land made under the hand, especially when made by PT Cisadane Prime in Depok to the customer is to have the same legal force to the deed of Sale and Purchase agreement (SPA) created under the arms, the strength based on the Civil Code Article 1338 Civil Code, which reads: all agreements made legally valid as a law for those who make it and the legal protection of the fulfillment of the rights of the parties where one party in default under binding purchase agreement is dependent upon the strength of binding sale and purchase agreement made, that if made by deed under the hand of protection in accordance with the  protection of the deed under hand. Meanwhile, when made by a notary or the deed itself aktanya be notaril that force protection in accordance with the protection of an authentic deed.
PERKEMBANGAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI DENPASAR - BALI (Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil -Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali) Wahyu Satria Wana Putra Wijaya*, Agung Basuki Prasetyo, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.688 KB)

Abstract

Sistem waris adat di Indonesia mempunyai beberapa sistem pewarisan, karena sistem waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Berdasarkan hal tersebut, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda-beda. Salah satu sistem waris adat di Indonesia adalah sistem kewarisan yang terjadi di masyarakat patrilineal, dimana sistem pewarisan ini menarik garis keturunan ayah (anak laki-laki), seperti masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali. Masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali merupakan masyarakat hukum adat dengan sistem kekerabatannya adalah kekerabatan patrilineal, dimana masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali lebih mengutamakan anak laki-laki atau garis keturunan dari ayah. Seiring berjalannya waktu, dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali terjadi perkembangan dimana anak perempuan mendapat bagian harta kekayaan dari orang tuanya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (socio legal research). Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realitas yang terjadi dalam masyarakat.Sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali pada prinsipnya mengantut atau tunduk pada sistem pewarisan yang bersumber pada agama Hindu, dimana lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki (purusa). Namun dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Psamuhan Agung III MUDP Bali, terjadi perkembangan sistem pewarisan di masyarakat hukum adat Bali khususnya di Denpasar. Dalam keputusan tersebut memberikan kedudukan bagi anak perempuan untuk mempunyai hak waris dari orang tua atau pewarisnya. Namun di lapangan di masyakarat mengenai pewarisan, dikembalikan ke desa kala patra.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH Cindy Cynthia*, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.276 KB)

Abstract

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua angkat yang belum menikah pada dasarnya sama dengan orang tua yang sudah menikah. Proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi warga Negara yang beragama non-islam dan Pengadilan Agama setempat bagi warga negara yang beragama Islam. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum dimana anak tersebut berada. Dasar hukum pengangkatan anak PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpedoman pula kepada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Akibat hukum adanya pengangkatan anak (Adopsi) adalah dalam hal perwalian, pewarisan dan tanggung jawab orang tua angkat.
KEKUATAN HUKUM GRONDKAART MILIK PT. KERETA API INDONESIA (STUDI KASUS PENGUASAAN TANAH DI KELURAHAN TANJUNG MAS KOTA SEMARANG) Rizky Yulia Chandra*, I.G.A Gangga Santi, Agung Basuki Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (707.218 KB)

Abstract

Asal-usul tanah merupakan salah satu kunci untuk bisa menyelesaikan satu per satu masalah pertanahan, seperti sengketa tanah antara PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dengan warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, dimana PT. KAI berpegang pada grondkaart dan berhadapan dengan kepentingan warga yang menguasai tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT. KAI dengan warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang dan mengetahui kekuatan hukum grondkaart milik PT. KAI yang digunakan sebagai hak penguasaan tanah. Berdasarkan hasil penelitian, sengketa tanah antara PT. KAI dengan warga Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang terjadi karena adanya kegiatan pembongkaran rumah yang telah ditempati warga dan sebagian sudah memiliki sertifikat hak milik di atas tanah yang merupakan milik PT.KAI berdasarkan grondkaart peta tanah zaman Belanda. Kekuatan hukum grondkaart hanya sebagai petunjuk bahwa tanah yang diuraikan dalam grondkaart merupakan kekayaan negara dan harus dikuatkan oleh putusan pengadilan. PT. KAI berhak atas tanah grondkaart namun sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, PT. KAI berkewajiban untuk mendaftarkan grondkaart menjadi Hak Pengelolaan atau Hak Pakai guna mendapatkan sertipikat, sehingga bukti hak penguasaan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu bukti kepemilikan hak atas tanah yang benar dan kuat.
TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( PPAT ) TENTANG KEBENARAN FAKTA PERISTIWA DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk) Adhi Nugroho Prasetya*, Ana Silviana, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.832 KB)

Abstract

PPAT sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk pembuatan Akta Jual Beli Tanah mempunyai tanggungjawab atas kebenaran fakta peristiwa yang ada dalam akta yang dibuatnya. Kesalahan atau kesengajaan dari PPAT dalam proses pembuatan akta yang berdampak terjadinya sengketa pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab Akta Jual Beli tanah menumpang dari kebenaran fakta peristiwa sesuai dengan putusan pengadilan Nomor : 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk, kewajiban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah, dan  mengidentifikasi serta mengetahui tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai kebenaran fakta peristiwa dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Penyebab PPAT mengesampingkan Tanggungjawab dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah dalam perkara Nomor:86/Pdt.G/2009/PN.Dpk, karena kesengajaan dari PPAT yang mengetahui keadaan bahwa pelunasan pembayaran belum diterima pihak penjual tetapi tetap melakukan proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah. R.Sjarief Budiman, SH Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai maksud tertentu untuk menguntungkan salah satu pihak, karena membuat Akta Jual Beli Tanah yang tidak sesuai dengan tata cara berdasarkan peraturan perundangan. Sehingga dijatuhkan sanksi Perdata dan administratif, selain itu dapat dikenakan sanksi pidana maupun pencopotan jabatan sebagai PPAT.  
Co-Authors Ana Silviana Danur Alma Farikha Devy Tantry Anjany Elvira Elvira Firdaus Yusri Abrar Herni Widanarti I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi Khumayrotun Nisak M. Fathur Rizki Mira Novana Ardani Muhyidin Muhyidin Nur Adhim Prajna Enggar Prakoso Sukirno Sukirno Vella Ade Sayita