Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi Administrative Law & Governance Journal Journal of Maritime Studies and National Integration Law, Development and Justice Review
Agung Basuki Prasetyo
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Earth & Planetary Sciences Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS HAK PEWARISAN ANAK ADOPSI MENURUT KUH PERDATA ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI No.60/Pdt.P/2019/PN.Pti. ) Firdaus Yusri Abrar; Herni Widanarti; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (771.504 KB)

Abstract

Pengangkatan anak merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga yang memiliki akibat hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan KUH Perdata dan hak pewarisan yang dimiliki oleh anak adopsi menurut KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Pti. Tentang pengangkatan anak (adopsi) yang dimohonkan oleh pasangan suami istri yaitu Bambang Purwanto dan Erma Wahyuni untuk mengangkat anak (adopsi) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Jeremy Octaviano telah sesuai dengan KUH Perdata, Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak laki-laki yang bernama Jeremy Octaviano dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Pti.oleh pasangan suami istri yang bernama Bambang Purwanto dan Erma Wahyuni yang berakibat hukum menjadi anak sah dari pasangan suami istri tersebut sehingga anak laki-laki yang bernama Jeremy Octaviano itu berkedudukan dan patuh dalam pewarisan KUH Perdata maka anak laki-laki tersebut sebagai ahli waris golongan satu dari orang tua yang bernama Bambang Purwanto dan Erma Wahyuni.
PENGARUH DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TERHADAP CARA PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DI KELURAHAN PADURAKSA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG Nabila Nurul Aliya*, Sri Sudaryatmi, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.873 KB)

Abstract

Sejak zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan masyarakat Indonesia dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.  Di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, pengangkatan anak dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, tidak terang artinya proses pengangkatan anak hanya diketahui oleh dua keluarga yang bersangkutan, tidak tunai artinya dalam proses pengangkatan anak tersebut tidak ada mahar atau uang ganti sebagai simbol anak angkat pindah ke keluarga baru. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terhadap cara pengangkatan anak yang masih dilakukan secara adat oleh masyarakat Paduraksa setelah peraturan tersebut diundangkan, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pengangkatan anak masih dilakukan secara adat di Paduraksa. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder (data yang diperoleh dari sumber hukum tertulis) untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer (data yang diperoleh langsung dari narasumber) yang ada di lapangan. Dari penelitian di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, didapatkan hasil bahwa masih ada masyarakat di Paduraksa yang melakukan pengangkatan anak dengan sistem kekeluargaan dan tidak melalui jalur pengadilan, hal tersebut dikarenakan pengaruh Hukum Adat yang masih kuat pada kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak masih belum berlaku secara efektif terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di masyarakat kelurahan Paduraksa dan diperlukan adanya sosialisasi secara menyeluruh oleh pemerintah dan instansi terkait kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, sehingga masyarakat sadar hukum dan mengetahui keuntungan bagi semua pihak apabila pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan.
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN UNDERPASS JATINGALEH SEMARANG Andi Tri Nugroho*, Ana Silviana, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.714 KB)

Abstract

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, pemukiman rakyat, sekolah, pasar tradisonal dan sebagainya. Pembangunan nasional untuk kepentingan umum memerlukan lahan yang sangat luas .Pemenuhan kebutuhan akan tanah tersebut dilakukan dengan pembebasan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan hukum tanah yang berlaku.Pelaksanaan pengadaan tanah aset pemerintah untuk pembangunan underpass Jatingaleh Semarang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yaitu perencaaan, persiapan (Penetapan lokasi dan pembentukan panitia), pelaksanaan (penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak atas tanah), dan penyerahan hasil. Proses ganti kerugian terhadap tanah milik Instansi Pemerintah atau BUMN belum bisa terlaksana sepenuhnya. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah aset pemerintah untuk pembangunan underpass JatingalehSemarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN ADAT NGEROROD (KAWIN LARI) DI DESA PADANG SAMBIAN KAJA, KECAMATAN DENPASAR BARAT, DENPASAR Firmansyah*, Sukirno, Sri Sudaryatmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.445 KB)

Abstract

Pelaksanaan perkawinan di setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri yang masih kental dengan adat istiadat setempat. Sebagai contoh perkawinan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni perkawinan adat ngerorod (Kawin Lari) yang ada di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara dan kedudukan anak dalam  perkawinan adat ngerorod di Bali. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, pelaksanaan perkawinan ngerorod dimulai dengan mempelai perempuan melarikan diri ke parorodan, penyampaian pasadek, panglukuan, pawarangan, upacara abhayakala, natab banten, dan  jajauman. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, perkawinan ngerorod memenuhi rumusan pasal ini, karena telah diakui oleh hukum Hindu dan hukum adat Bali. Kedudukan anak dalam perkawinan adat ngerorod mempunyai status sebagai anak sah, karena perkawinan ngerorod itu merupakan perkawinan yang sah. Sistem pewarisan dalam perkawinan adat ngerorod mempunyai kesamaan pada sistem pewarisan dalam perkawinan biasanya di Bali, yakni anak laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan warisan).
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 107 DESA JOGOLOYO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK (Studi Kasus Putusan PTUN No. 34/G/2009/PTUN.SMG) Ariza Hasna*, Ana Silviana, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.188 KB)

Abstract

Banyaknya kasus tumpang tindih tanah yang mengakibatkan pembatalan sertipikat hak atas tanah yang terjadi di Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro yang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan nomor: 34/G/PTUN.SMG jo. nomor: 03/B/2010/PT.TUN.SBY jo. nomor: 292 K/TUN/2010. Tanah Hak Milik tersebut mengalami tumpang tindih dengan tanah Hak Guna Bangunan No. 04/Desa Jogoloyo dan No. 05/Desa Jogoloyo milik Ahmad Irianto. Pertimbangan Hakim membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak bertindak tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan sertipikat tersebut dan Roekimo Ronodisastro tidak dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah yang disengketakan. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, landasan hukum dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo yaitu tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran dan kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo oleh Roekimo Ronodisastro tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Proses pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN (STUDI DI DESA PURWOSARI, KECAMATAN WONOGIRI, KABUPATEN WONOGIRI) Berinda Sylvia Raganatha*, Sri Sudaryatmi, Sri Wahyu Ananingsih
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.412 KB)

Abstract

Suatu realitas ketika seseorang meninggal dunia terjadi peristiwa hukum yang penting, yaitu penyerahan harta pewaris kepada ahli waris. Belum adanya hukum waris nasional, menjadikan masyarakat banyak menggunakan waris adat dalam pembagian warisan. Kenyataan tersebut dapat dilihat di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembagian warisan bisa menimbulkan sengketa. Hukum adat tidak hanya menjadi sumber utama pembangunan hukum nasional, tetapi juga alternatif penyelesaian sengketa tanah warisan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kronologi sengketa tanah dan penyelesaiannya yang terjadi di Desa Purwosari, serta menganalisis eksistensi Hukum Adat untuk penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sosio legal, dengan deskriptif analitis. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer serta data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Sengketa tanah warisan di Desa Purwosari dialami oleh ahli waris Almarhum Bapak Wito dan Ibu Mikem, yaitu anak terakhir mempunyai keinginan untuk mendapatkan jatah warisan lebih banyak dibanding kakak-kakaknya; (2) Penyelesaian sengketa tanah warisan dimulai negosiasi para ahli waris diteruskan mediasi melalui Kepala Desa, dengan hasil anak terakhir mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada kakak-kakaknya; (3) Hukum Adat masih eksis dipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Purwosari disebabkan banyak kelebihan.
PERKEMBANGAN HAK WARIS PEREMPUAN PADA SISTEM KEKELUARGAAN PATRILINEAL BATAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.583/PDT.G/2011/PN.JAKSEL) Siti Osadanaros Delima L.*, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.246 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris sistem kekeluargaan patrilineal batak dalam Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel dan bagaimana perkembangan hak waris perempuan masyarakat adat Batak setelah adanya putusan itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel besar dipengaruhi oleh asas-asas dalam hukum waris adat. Sedangkan, perkembangan hak perempuan setelah adanya Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel adalah perempuan berhak mendapat hak waris dengan bagian yang sama dengan laki-laki sesuai dengan putusan-putusan yang terdahulu dan sesuai dengan putusan-putusan lain setelah keluarnya Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel, seperti Putusan No.397/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan Putusan No.3466 K/PDT/2012. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa telah ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal hak waris.
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAKNYA DALAM HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI PERANTAUAN DI DKI JAKARTA Nada Farhana Bakri*, Sukirno, Sri Sudaryatmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.769 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta serta kedudukan anak yang diangkat tersebut dalam harta warisan orang tua angkat maupun harta warisan orang tua kandungnya. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali perantauan di DKI Jakarta tidak memiliki perbedaan dengan pelaksanaan pengangkatan anak di Bali pada umumnya. Masyarakat Adat Bali perantauan tetap akan terikat dengan Adat-nya, selama tidak keluar dari Agama Hindu. Lazimnya anak yang diangkat adalah anak laki-laki. Pengangkatan anak wajib dilakukan dengan Upacara Peperasan sehingga anak angkat itu sah di mata hukum adat. Anak angkat memiliki kedudukan setara dengan anak kandung sehingga anak angkat laki-laki berhak mewaris penuh di keluarga angkatnya dan tidak berhak mewaris di keluarga asalnya. Kesimpulan penelitian ini adalah pengangkatan anak harus dilakukan dengan upacara peperasan sehingga anak tersebut sah di mata hukum adat dan anak angkat berhak mewaris penuh di keluarga angkatnya.
PERKEMBANGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA MEDAN Debora Maria Paramita Pasaribu*, Sukirno, Sri Sudaryatmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (761.541 KB)

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu bagian paling penting. Perkawinan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan, juga menyatukan 2 (dua) keluarga bahkan juga merupakan jembatan antar dalihan na tolu. Perkembangan sistem perkawinan yang terjadi adalah perkembangan sistem perkawinan exogami menjadi eleuthrogami, terlihat dari terjadinya perkawinan semarga di masyarakat Batak Toba. Dimana, perkawinan semarga merupakan perkawinan terlarang. akibat yang ditimbulkan dari perkawinan semarga ini adalah terjadinya kekacauan dalam keteraturan atau kedudukan atau posisi seseorang dalam internal marganya. Dengan telah terjadinya perkawinan semarga tersebut, hal ini menunjukkan bahwasannya telah terjadi perkembangan sistem perkawinan dari exogami menuju eleuthrogami, karena sistem perkawinan eleuthrogami tidak mengenal larangan-larangan dalam mengambil pasangan baik dari dalam ataupun luar klan, sama seperti perkawinan semarga yang terjadi di masyarakat adat Batak Toba. kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan sistem perkawinan ini adalah faktor pendidikan, perantauan dan globalisasi. 
ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang) Devy Tantry Anjany; Ana Silviana; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.961 KB)

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Tanda bukti kepemilikan tanah yang kuat dan diakui oleh Negara adalah sertipikat. Untuk mendapatkan suatu alat bukti kepemilikan berupa sertipikat, maka seseorang harus melaksanakan pendaftaran tanah.Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting pendaftaran tanah bagi masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang demi menjamin kepastian hukum, dan faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, serta usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dikumpulkan secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang telah beranggapan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan. Dikarenakan dengan mendaftarkan tanahnya masyarakat ingin mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Negara dan terhindar dari suatu permasalahan sengketa tanah.Meskipun hanya ada sedikit masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya, Kantor Pertanahan dirasa masih harus melakukan sosialisasi terkait pendaftaran tanah, karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosesdan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pendaftaran tanah.
Co-Authors Ana Silviana Danur Alma Farikha Devy Tantry Anjany Elvira Elvira Firdaus Yusri Abrar Herni Widanarti I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi Khumayrotun Nisak M. Fathur Rizki Mira Novana Ardani Muhyidin Muhyidin Nur Adhim Prajna Enggar Prakoso Sukirno Sukirno Vella Ade Sayita