Garuda - Garba Rujukan Digital

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN HAK HAK MASYARAKAT ADAT DIKABUPATEN FLORES TIMUR Yosephin Sugiani Boleng; Gabriela Putri Minami; Ferdinandus Ngau Lobo
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18642

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur secara Eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum maka ada tiga unsur pokok yang harus diutamakan, yang pertama Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang kedua adanya Peradilan yang Bebas, yang ketiga Legalitas sebuah Aturan Hukum.Untuk menjamin setiap Hak Asasi Warga Negaranya maka tentunya harus ada sebuah Aturan Hukum yang Pasti agar menjadi Landasan dalam mengatur Hak Asasi Warga Negara Indonesia, dalam hal ini adalah Hak Masyarakat Indonesia dalam hal ini hak masyarakat adat. penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat ini merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk lebih meningkatkan fungsi pemerintahan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Teknik penyusunan naskah akdemik ini, merujuk pada undang-undang tentang Pembentukan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: “Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, atau Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” Kata kunci : masyarakat adat, hak asasi manusia

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN HAK HAK MASYARAKAT ADAT DIKABUPATEN FLORES TIMUR Yosephin Sugiani Boleng; Gabriela Putri Minami; Ferdinandus Ngau Lobo
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18642

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur secara Eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum maka ada tiga unsur pokok yang harus diutamakan, yang pertama Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang kedua adanya Peradilan yang Bebas, yang ketiga Legalitas sebuah Aturan Hukum.Untuk menjamin setiap Hak Asasi Warga Negaranya maka tentunya harus ada sebuah Aturan Hukum yang Pasti agar menjadi Landasan dalam mengatur Hak Asasi Warga Negara Indonesia, dalam hal ini adalah Hak Masyarakat Indonesia dalam hal ini hak masyarakat adat. penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat ini merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk lebih meningkatkan fungsi pemerintahan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Teknik penyusunan naskah akdemik ini, merujuk pada undang-undang tentang Pembentukan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: “Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, atau Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” Kata kunci : masyarakat adat, hak asasi manusia

ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA KUPANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA KUPANG MENJADI KOTA LAYAK ANAK Silviana Dewi, Nataly; Ngau Lobo, Ferdinandus; Morison Deze, Januarius
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i3.496

In this article, we analyze the role of the Kupang City Government in making Kupang City a Child Friendly City (KLA). Children have the right to grow and develop in a safe and healthy environment, so the government's responsibility is very important in ensuring that they provide them with their rights. This research uses empirical juridical methods, combining literature studies and field data. The results show that the government must collaborate with society, non-governmental organizations, and the private sector to create responsive policies. Some of the challenges faced include social, economic and cultural conditions that influence policy implementation. This article recommends a participatory approach in formulating policies, identifying children's needs, as well as concrete development programs. With the right steps, it is hoped that Kupang City can become an example for other regions in fulfilling children's rights and protecting children effectively. Through joint commitment, it is hoped that KLA can be realized well, providing benefits for the future of children in Kupang City.

Peningkatan Kesadaran Hukum Desa Oeperigi melalui KKN-T Fakultas Hukum UNWIRA Kupang Temaluru, Hermanus Marang; Ferdinandus Ngau Lobo; Yohanes Arman
PROFICIO Vol. 6 No. 2 (2025): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v6i2.4637

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan pengalaman pembelajaran langsung bagi mahasiswa di luar lingkungan akademik. Fakultas Hukum UNWIRA Kupang melaksanakan KKN-T di Desa Oeperigi dengan fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat dalam aspek pendidikan dan hukum. Permasalahan utama yang dihadapi desa ini adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan minimnya kesadaran hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mahasiswa melakukan penyuluhan hukum agraria, hukum keluarga, dan administrasi desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat. Dalam bidang pendidikan, mahasiswa memberikan penyuluhan di SMA Negeri 1 Naimuti terkait kenakalan remaja dan dampak teknologi dari aspek hukum. Selain itu, pelatihan kepemimpinan bagi siswa TK dan SD di sekitar Desa Oeperigi dilaksanakan untuk membangun kesadaran kepemimpinan sejak dini. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna memastikan keberlanjutan dampaknya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya keterlibatan mereka dalam pengelolaan administrasi dan pembangunan desa. Keberhasilan program ini menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui pendidikan, pengabdian, dan pemberdayaan berbasis hukum.

PENGATURAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA KUPANG Ngau Lobo, Ferdinandus; Hallan, Markus A.K.B; Putra Seran, Eusebius Samudra; Odjan, Theresia Denisa Saraswati; Moru, Rosalia; B.Cermeta, Amelia Leni; Haba, Apriyanto Huki; Hoar, Ayuni Adelbertha; Paskalis Maggi, Yahyadi Agung; Echa Kelen, Aurelia Agatha; Edgardo, Filigon Jerby; Buan, Okran Donatua; Primayogi Sola, Petrus Vincentius
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.695

The Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the important sources of revenue for local governments in order to support development and strengthen fiscal independence. This study aims to analyze legal arrangements related to PKB in Kupang City and identify factors that affect the level of community compliance in paying the tax. The method used is a juridical-normative and empirical approach by examining the applicable laws and regulations and implementation data in the field. The results of the study show that the PKB regulation in Kupang City is in accordance with national provisions such as Law Number 28 of 2009 and Law Number 1 of 2022, and is strengthened by Kupang City Regional Regulation Number 1 of 2024 which regulates the collection of PKB and BBNKB options. Although legal tools have been available, the level of public compliance is still low due to various factors, including low legal understanding, negative perception of tax rates, less effective administrative sanctions, and suboptimal public services. For this reason, it is necessary to increase legal socialization, evaluate the implementation of regional regulations, and improve the quality of services to support the effectiveness of tax policies at the regional level.

SOSIALISASI KUHP BARU UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA WANGA KECAMATAN UMALULU SUMBA TIMUR Arman, Yohanes; Rabawati, Dwityas Witarti; Ngompat, Yohanes Leonradus; Samara, Finsensius; Lobo, Ferdinandus Ngau; Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v9i2.6572

Pembaharuan hukum pidana telah lama menjadi agenda dalam program legislasi nasional. Setelah melalui berbagai penundaan, pada tahun 2023 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Kehadiran undang-undang ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menandakan telah dihilangkannya sifat kolonialis dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu cirinya adalah pengakuan terhadap eksistensi hukum adat serta dimuatnya berbagai ketentuan yang bercorak keindonesiaan. Karena tergolong baru dan belum dikenal luas oleh masyarakat, diperlukan upaya sosialisasi untuk memperkenalkan substansi KUHP Baru. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berjalan dengan baik, mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, dan berhasil meningkatkan pemahaman mereka terhadap berbagai isu yang dibahas selama kegiatan berlangsung.

Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang Maran, Mary Grace Megumi; Lay, Benediktus Peter; Rade, Stefanus Don; Faot, Petrus; Carmo, Jacinta Da Reissureicao do; Ngompat, Yohanes Leonardus; Geme, Maria Theresia; Pedo, Yustinus; Rabawati, Dwityas Witarti; Samara, Finsensius; Lobo, Ferdinandus Ngau; Wohon, Ernesta Uba; Arman, Yohanes; Santo, Maria Fransiska Owa da
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1818

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat ha katas tanah dengan cara yang terjangkau. Namun dalam kenyataannya masih ada masyarakat di Kelurahan Manulai II yang belum sadar dan belum mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu Permasalahan yang ditangani dalam kegiatan ini terkait permasalahan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Berdasarkan permasalahan tersebut maka diselenggarakan kegiatan penyuluhan hukum tentang PTSL di Kelurahan Manulai II. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PTSL. Dalam kegiatan tersebut tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan informasi-informasi terkait PTSL yakni pengertian yuridis mengenai pendaftaran tanah dan PTSL, dasar hukum PTSL, objek PTSL, manfaat masyarakat mengikuti PTSL, pembiayaan dalam PTSL, dan tahapan pelaksanaan PTSL yang terdiri dari 12 tahapan. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat Kelurahan Manulai II dengan turut hadir dan berpartisipasi dalam diskusi.

Pelindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal di Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada Mariana Marines Hardiyanti Meze; Ferdinandus Ngau Lobo; Ernesta Uba Wohon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2521

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan proyek geothermal di Kecamatan Jerebu’u. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada Teori Keadilan John Rawls, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dan Teori Pluralisme Hukum John Griffith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bowaru menghendaki perlindungan hukum preventif berupa partisipasi dalam perencanaan dan musyawarah adat, serta represif berupa kompensasi dan ganti rugi atas kerugian terhadap tanah ulayat dan situs sakral. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Bowaru belum optimal karena minimnya partisipasi dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat

Faktor – Faktor Penghambat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kupang Ferdinandus Ngau Lobo; Markus A.K.B Hallan; Gabriel Faustin Vicky Seran; Ernesro J. Danggur; Rizky Semelweys Bastian Pahawu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1203

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang krusial untuk membiayai pembangunan di Kota Kupang. Meskipun memiliki peran strategis, realisasi penerimaannya menghadapi kendala serius akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka tunggakan PBB di Kota Kupang yang mencapai Rp 2.318.140.557,00 dalam kurun waktu 2021-2024, di mana persentase wajib pajak yang tidak membayar di beberapa kelurahan mencapai 72% hingga 75%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan menganalisis upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari studi dokumen dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok faktor utama yang menghambat kepatuhan wajib pajak. Pertama, faktor kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai fungsi dan pentingnya pajak untuk pembangunan. Kedua, faktor ekonomi, di mana pendapatan yang tidak menentu dan rendah membuat wajib pajak lebih memprioritaskan kebutuhan pokok daripada membayar pajak. Ketiga, faktor administratif dan kebijakan pemerintah, yang meliputi kurangnya sosialisasi yang efektif, lemahnya penegakan sanksi, dan kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, antara lain: meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat luas, memberikan pelayanan yang lebih baik dan mudah diakses, serta menegakkan sanksi perpajakan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera.

Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilukada di Kota Kupang Cintia Ayu Yamayanti Selan; Ferdinandus Ngau Lobo; Benediktus Peter Lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2858

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilukada Kota Kupang tahun 2024, meskipun hak politik mereka telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari 1.268 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 643 orang (50,63%) yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 625 orang (49,37%) tidak menggunakan hak pilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi aksesibilitas sarana dan prasarana TPS yang belum ramah disabilitas, kurangnya pendampingan dan informasi pemilu yang aksesibel, lemahnya pemutakhiran data pemilih, serta rendahnya pemahaman petugas KPPS terhadap tata cara pelayanan pemilih disabilitas. Disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah dalam penyediaan TPS yang aksesibel, pelatihan petugas, serta sosialisasi politik yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search