Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Rahbiah, Rahbiah; Muhjad, Muhammad Hadin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sektor ini menjadi sangat penting. Penegakan hukum administrasi memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup pengawasan terhadap perizinan, pemenuhan kewajiban, dan penerapan sanksi administratif yang tepat. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi lebih tegas dan efektif. Ini mencakup pengaturan mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelanggar, seperti denda atau pencabutan izin. Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dianggap sebagai tindak pidana illegal mining yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mana penelitian ini berfokus kepada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus (case approach), yaitu Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM HUKUM KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN KONSTITUSI RI Abdas Raga Sugara; M. Hadin Muhjad; Rudi Indrawan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20423

This study examines the regulation of the authority of the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara/BIN) within the framework of national security law based on the Constitution of the Republic of Indonesia. The analysis focuses on three principal issues: (1) the regulation of BIN’s authority in national security law under the 1945 Constitution; (2) the nature of intelligence institutions within the national legal system; and (3) the reformulation of the scope of BIN’s authority in the Constitution and its implementing regulations. The research employs a normative juridical method with historical, conceptual, statutory, comparative, philosophical, and case-based approaches. The findings reveal the existence of legal residue and sociological problems following the enactment of Law Number 17 of 2011 on State Intelligence, particularly concerning democratic guarantees, the protection of human rights, accountability, and the political neutrality of intelligence activities. In addition, the absence of clear regulation regarding an Intelligence Committee has resulted in weak coordination and oversight of state intelligence. Accordingly, this study proposes a model for reconstructing BIN’s authority through the clarification of limits on interception and financial flow examinations based on judicial authorization, the establishment of an Intelligence Committee as an independent coordination and oversight mechanism, and the strengthening of the principles of accountability and political neutrality of intelligence within the framework of a democratic rule-of-law state.

REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM HUKUM KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN KONSTITUSI RI Abdas Raga Sugara; M. Hadin Muhjad; Rudi Indrawan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20423

This study examines the regulation of the authority of the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara/BIN) within the framework of national security law based on the Constitution of the Republic of Indonesia. The analysis focuses on three principal issues: (1) the regulation of BIN’s authority in national security law under the 1945 Constitution; (2) the nature of intelligence institutions within the national legal system; and (3) the reformulation of the scope of BIN’s authority in the Constitution and its implementing regulations. The research employs a normative juridical method with historical, conceptual, statutory, comparative, philosophical, and case-based approaches. The findings reveal the existence of legal residue and sociological problems following the enactment of Law Number 17 of 2011 on State Intelligence, particularly concerning democratic guarantees, the protection of human rights, accountability, and the political neutrality of intelligence activities. In addition, the absence of clear regulation regarding an Intelligence Committee has resulted in weak coordination and oversight of state intelligence. Accordingly, this study proposes a model for reconstructing BIN’s authority through the clarification of limits on interception and financial flow examinations based on judicial authorization, the establishment of an Intelligence Committee as an independent coordination and oversight mechanism, and the strengthening of the principles of accountability and political neutrality of intelligence within the framework of a democratic rule-of-law state.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Presidensial Indonesia: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan Trenadi Prasetia; M. Hadin Muhjad
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hingga kini, belum terdapat pengaturan hukum yang secara komprehensif mengatur kelembagaan Presiden, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan potensi konsentrasi kekuasaan pada cabang eksekutif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya regulasi kelembagaan kepresidenan guna memperkuat prinsip checks and balances dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik ketatanegaraan, serta perbandingan dengan sistem presidensial di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden yang sangat luas belum diimbangi dengan batasan hukum yang terstruktur, sehingga memperlemah pengawasan legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat prinsip negara hukum, dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia.

The Problematics of Management Personal Protection Equipment Waste related to Covid-19 in Indonesia Muhammad Hadin Muhjad; Fakhruddin Razy; Ahmad Fikri Hadin
Sriwijaya Law Review Volume 5 Issue 2, July 2021
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1161.pp300-308

Medical Waste for Covid-19 Personal Protective Equipment (PPE) is classified as B3, which can potentially be a medium for spreading the virus. Therefore, management must be carried out, consisting of collection, sorting, transportation, temporary storage, to processing (destruction) based on the Circular of the Minister of Environment and Forestry Number 2 of 2020 using the incinerator and problematic autoclave methods. The purpose of this study is to find out how the law regulates the management of Covid-19 PPE waste in Indonesia and how it should be. The research method used is normative legal research. The results showed that based on the Circular Letter of the Minister of LHK No. 2 of 2020, it is determined that the destruction of Covid-19 PPE waste as B3 waste must go through an incinerator facility with a minimum combustion temperature of 800â° C and an autoclave equipped with a shredder. This method is considered overkill and incurs high costs. The conclusion of this study is to provide input for the Government to review or revise the Circular regarding safer Covid-19 PPE B3 waste management, including through the pyrolysis method.

Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan: Legal Policy on the Transfer of Mining Licensing Authority Akhmad Saripudin; M. Hadin Muhjad
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7549

Pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas dan implikasi politik hukum dari kebijakan pengalihan tersebut dalam konteks otonomi daerah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong investasi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti berkurangnya peran dan pendapatan asli daerah, lemahnya pengawasan lingkungan, dan potensi ketidaksesuaian dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan agar keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dapat terjaga secara adil dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Periode 2024-2029 dalam Pembentukan Peraturan Daerah Saputra, Muhammad Rizky; Muhjad, Muhammad Hadin
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9752

The suboptimal implementation of the legislative function of the Regional People’s Representative Council (DPRD) of Tapin Regency is indicated by the low number of Draft Regional Regulations (Raperda) initiated by the DPRD compared with those initiated by the executive. This study aims to analyze the implementation of the legislative function of the DPRD of Tapin Regency for the 2024–2029 period in the formation of Regional Regulations and to identify the factors influencing it. This study used an empirical juridical method with an approach that examines law as both norm and practice in the field. Data were collected through literature review, document study, and interviews. The results showed that procedurally, the formation of Regional Regulations was in accordance with the provisions of laws and regulations, but its implementation was not yet optimal. This condition was reflected in the low level of DPRD legislative initiative, limited capacity of members in legal drafting, diverse educational backgrounds, lack of organizational experience, low public participation, and political dynamics between the legislature and the executive that influenced the discussion process of Draft Regional Regulations. Thus, the implementation of the legislative function of the DPRD of Tapin Regency still faces various internal and external obstacles that affect the quantity and quality of regional legislative products. The implications of this study emphasize the importance of improving the capacity of DPRD members through technical training, institutional strengthening, and optimization of public participation to enhance the effectiveness and quality of Regional Regulation formation in the future.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search