Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Sriwijaya Law Review JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Syntax Transformation Banua Law Review Abdimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah LamLaj
Muhammad Hadin Muhjad, Muhammad Hadin
Faculty Of Law Lambung Mangkurat University
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Rahbiah, Rahbiah; Muhjad, Muhammad Hadin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sektor ini menjadi sangat penting. Penegakan hukum administrasi memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup pengawasan terhadap perizinan, pemenuhan kewajiban, dan penerapan sanksi administratif yang tepat. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi lebih tegas dan efektif. Ini mencakup pengaturan mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelanggar, seperti denda atau pencabutan izin. Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dianggap sebagai tindak pidana illegal mining yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mana penelitian ini berfokus kepada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus (case approach), yaitu Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM HUKUM KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN KONSTITUSI RI Abdas Raga Sugara; M. Hadin Muhjad; Rudi Indrawan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20423

Abstract

This study examines the regulation of the authority of the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara/BIN) within the framework of national security law based on the Constitution of the Republic of Indonesia. The analysis focuses on three principal issues: (1) the regulation of BIN’s authority in national security law under the 1945 Constitution; (2) the nature of intelligence institutions within the national legal system; and (3) the reformulation of the scope of BIN’s authority in the Constitution and its implementing regulations. The research employs a normative juridical method with historical, conceptual, statutory, comparative, philosophical, and case-based approaches. The findings reveal the existence of legal residue and sociological problems following the enactment of Law Number 17 of 2011 on State Intelligence, particularly concerning democratic guarantees, the protection of human rights, accountability, and the political neutrality of intelligence activities. In addition, the absence of clear regulation regarding an Intelligence Committee has resulted in weak coordination and oversight of state intelligence. Accordingly, this study proposes a model for reconstructing BIN’s authority through the clarification of limits on interception and financial flow examinations based on judicial authorization, the establishment of an Intelligence Committee as an independent coordination and oversight mechanism, and the strengthening of the principles of accountability and political neutrality of intelligence within the framework of a democratic rule-of-law state.
Co-Authors Abdas Raga Sugara Achmad Faishal Ahmad Fikri Hadin Ahmad Fikri Hadin Cindy Oktaviany Dermawati Sihite Devy Silvana Ekasari* Diana Haiti Ekasari*, Devy Silvana Faishal, Achmad Ichsan Anwary Lia Audia Puspita Muhammad Erfa Redhani Rahbiah, Rahbiah Rahmani Rahmani Rahmida Erliyani Razy, Fakhruddin Rudi Indrawan