Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Muamalah Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Ampera : A Research Journal on Politics and Islamic Civilization Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Yazwardi Yazwardi, Yazwardi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Independensi Penjabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Andriansyah, K. Zulfan; H. Romli SA, H. Romli SA; Yazwardi, Yazwardi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4764

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran independensi penjabat kepala daerah dalam menjaga legitimasi hukum dan demokrasi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, dengan menggunakan kerangka teori independensi dan maslahah. Rumusan masalah yang diangkat meliputi bagaimana penjabat kepala daerah dapat menjaga legitimasi hukum dan demokrasi, bagaimana independensi mereka dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta bagaimana konsep ideal independensi sebagai ius constituendum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis preskriptif, berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dan doktrin hukum untuk merumuskan konsep ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi penjabat kepala daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti integritas pribadi dan pemahaman hukum, serta faktor eksternal, seperti tekanan politik dan pengawasan publik. Kendala utama yang dihadapi adalah intervensi politik, keterbatasan kewenangan strategis, dan ekspektasi masyarakat yang sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Praktik politik uang dan pengaruh kelompok tertentu menjadi hambatan signifikan yang mencederai prinsip demokrasi dalam pilkada. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penunjukan penjabat kepala daerah berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap legitimasi demokrasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa independensi penjabat kepala daerah memiliki peran penting dalam menjaga integritas Pilkada dan legitimasi demokrasi. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih transparan dan berbasis kompetensi dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Disarankan agar pengawasan terhadap penjabat kepala daerah diperkuat melalui lembaga independen, seperti KPU dan Bawaslu, serta dilakukan pelatihan intensif terkait profesionalisme dan netralitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan berintegritas.
Rejuvenation of Constitutional Ethics in the Sapta Karsa Hutama of the Constitutional Court Bramasta, Bima; Yazwardi, Yazwardi; Holijah, Holijah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.454

Abstract

This study originates from the constitutional ethics crisis in Indonesian constitutional practice, highlighted by ethical violations committed by constitutional judges. Such cases raise doubts about the effectiveness of Sapta Karsa Hutama as an ethical guideline and moral foundation for the Constitutional Court. The study aims to analyze the relevance of Sapta Karsa Hutama in rejuvenating constitutional ethics and strengthening the Court’s role as the guardian of the constitution and democracy. A normative legal method was applied using conceptual, historical, and statutory approaches, supported by academic literature. The findings reveal that Sapta Karsa Hutama is urgent as an ethical instrument emphasizing integrity, justice, responsibility, and accountability. Weak enforcement, limited internalization of values, and a fragile legal culture have hindered its implementation. The study concludes that rejuvenating constitutional ethics through Sapta Karsa Hutama is essential to uphold the Court’s dignity. It recommends strengthening ethical education, establishing independent oversight mechanisms, and integrating ethical values into constitutional practice to ensure that the rule of ethics operates alongside the rule of law. [Penelitian ini berangkat dari krisis etika konstitusi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang mencuat melalui kasus pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas Sapta Karsa Hutama sebagai pedoman etik dan dasar moral Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian adalah menganalisis relevansi Sapta Karsa Hutama dalam merejuvenasi etika konstitusi dan memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan, didukung kajian literatur akademik. Hasil menunjukkan bahwa Sapta Karsa Hutama memiliki urgensi sebagai instrumen etik yang menekankan integritas, keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Lemahnya implementasi selama ini disebabkan inkonsistensi penegakan, minimnya internalisasi nilai, serta lemahnya budaya hukum. Kesimpulannya, rejuvenasi etika konstitusi melalui Sapta Karsa Hutama penting untuk menjaga martabat Mahkamah Konstitusi. Penelitian merekomendasikan penguatan pendidikan etik, mekanisme pengawasan yang independen, dan integrasi nilai etika dalam praktik ketatanegaraan agar rule of ethics berjalan seiring dengan rule of law.]
The Authority of the Village Consultative Body in Determining Village Development Policies Based on Law Number 6 of 2014 Concerning Villages Rifai, Muhamad; Burlian, Paisol; Yazwardi, Yazwardi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.458

Abstract

This study examines the authority of the Village Consultative Body (BPD) in determining the direction of village development policies as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. As a village legislative institution, the BPD holds a strategic role not only as a supervisory body but also as a partner to the Village Head in formulating, deliberating, and approving development policies that directly affect community welfare. This research employs a normative juridical method with statutory, historical, and case approaches to analyze the relationship between legal norms and the practical implementation of village governance. The findings indicate that the implementation of BPD’s authority remains suboptimal due to limited human resource capacity, weak communication with village governments, and low community participation in development planning. Therefore, institutional strengthening, continuous capacity building for BPD members, and enhanced synergy with village governments are necessary to establish democratic, participatory, and accountable village governance. [Penelitian ini membahas kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra Kepala Desa dalam merumuskan, membahas, dan menyepakati kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan kasus untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPD belum optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dengan pemerintah desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, pelatihan berkelanjutan bagi anggota BPD, serta sinergi yang lebih baik dengan pemerintah desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.]
Analisis Yuridis Sistem Multi Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia Sabili, Khoiril; Yazwardi, Yazwardi; Afriansyah, Syafran; Rochmiatun, Siti; Utama, Cholidah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia as a country adopting a presidential system of government and embracing a multi-party system.According to the 2013 Democracy Index, by 2023, the quality of democracy in Indonesia is still in the category of flawed democracies and not fully democratic. (post democracy). How did he analyze the multi-party political system in an effort to improve the quality of democracy in Indonesia? How is it conceptualized as a state of natural law in Indonesia? Understanding the legal system of the multi-party political system as an attempt to improve the quality of democracy in Indonesia and the conceptualization of the opposition party in the multi -party system on the rule of law in Indonesia. The methods used in research are the historical approach, the comparative approach and the conceptual approach. (conceptual approach). Political scenarios attempt to introduce electoral thresholds, parliamentary thresolds and presidential thresholes in the electoral process, but less effective. Strategic steps to transform the party system into a limited multi-party system and elections into an open semi-district system to enhance the quality of democracy in Indonesia. Regulation of the rules of existence of opposition parties is essential in a democratic system, as an advocate for improving the quality of democracy. The opposition party serves as a supervisor of government policy, provides constructive criticism, and offers policy alternatives.
Legal Protection of Equal Rights to Pension Guarantees for Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) in the Perspective of Maslahah Mursalah Fitriani, Wama; Cholidi, Cholidi; Yazwardi, Yazwardi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i4.484

Abstract

The inequality of legal protection regarding pension benefit rights between Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) remains a crucial issue in the governance of the Indonesian State Civil Apparatus (ASN). Although the State Civil Apparatus Law outlines material and non-material entitlements for ASN in general, each category of personnel does not yet receive equal access to pension security. This disparity creates problems of fairness, legal certainty, and state accountability in protecting ASN as public service providers. This study aims to explore the legal protection of equal pension rights for PNS and PPPK through a constitutional law review and the application of the maslahah mursalah principle. The research employed a normative juridical method by examining statutory regulations, legal doctrines, court decisions, and relevant literature. The findings reveal that existing pension regulations do not ensure equal legal protection between PNS and PPPK, resulting in welfare disparities within the ASN system. Through the perspective of maslahah mursalah, pension benefits for all ASN constitute a form of public interest that promotes humane treatment after years of service, provides psychological security regarding future planning, and reduces the risk of socio-economic vulnerability in old age. The implications of this study highlight the urgency for regulatory harmonization of pension schemes to ensure equality between PNS and PPPK, reflecting distributive justice, legal protection, and improved governance of the ASN system in Indonesia. [Ketimpangan perlindungan hukum terkait kesetaraan hak jaminan pensiun antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menjadi persoalan krusial dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Walaupun Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah menetapkan hak materiel dan nonmateriel bagi ASN secara umum, masing-masing kategori pegawai belum sepenuhnya memperoleh jaminan hak yang setara, khususnya dalam aspek jaminan pensiun. Kondisi ini menimbulkan problem keadilan, kepastian hukum, serta konsistensi perlindungan negara terhadap ASN sebagai pelaksana layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kesetaraan hak jaminan pensiun bagi PNS dan PPPK melalui tinjauan hukum tata negara dan pendekatan prinsip maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jaminan pensiun belum memberikan kesetaraan perlindungan hukum antara PNS dan PPPK, sehingga menimbulkan disparitas kesejahteraan bagi ASN. Melalui analisis konsep maslahah mursalah, jaminan pensiun bagi seluruh ASN menjadi bagian dari kemaslahatan publik karena memberikan perlakuan manusiawi setelah masa pengabdian, menciptakan rasa aman psikologis terhadap perencanaan masa depan, serta mengurangi risiko kerentanan sosial dan ekonomi pada usia lanjut. Implikasi penelitian ini menegaskan urgensi harmonisasi regulasi jaminan pensiun yang setara bagi PNS dan PPPK sebagai wujud keadilan distributif, perlindungan hukum, dan penyempurnaan tata kelola ASN di Indonesia.]
Co-Authors -, sandy wijaya Afriansyah, Syafran Agustina, Cut Mutia Alfarobi, Muharam Autaria, Ganeta Boby, Muhammad Bramasta, Bima Cholidi Cholidi Erniwati Erniwati Fikri, Muhammad Sirajudin Fitriani, Wama H. Romli SA, H. Romli SA Holijah Holijah Jumanah, Jumanah K. Zulfan Andriansyah Kiki Mikail, Kiki Lubis, Ramiah Napisah, Napisah Oktaviani, Miralis Putra, Delco Adia Rani, Hanifah Maha Rifai, Muhamad Rochmiatun, Siti Romli SA Sabili, Khoiril Sepriansyah, Muhamad Siti Rochmiyatun utama, cholidah Zalpa, Yulion