Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY University Of Bengkulu Law Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Pancasila and Law Review Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Legislasi Indonesia
David Aprizon Putra, David Aprizon
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PARTAI POLITK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN KAJIAN FIQIH SIYASAH Anjasuma, Rhandi; Putra, David Aprizon; Pradana, Syafaat Anugrah
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.7099

Abstract

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, wujud kongkrit berjalannya sistem demokrasi salah satunya ialah pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan secara langsung untuk mengisi jabatan publik. Praktik mahar partai politik merupaka salah satu fenomena permasalahan hukum yang sangat menarik untuk diteliti. Karena politik dianggap menjadi pintu awal karut marutnya pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik mahar partai politik dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah mengenai praktik mahar partai politik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) data yang digunakan berfokus pada data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan dan sanksi terhadap mahar politik diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi kata mahar politik dan pembatasan pemberiannya tidak secara rinci dijelaskan. Di dalam perundang-undangan istilah mahar politik dipersamakan dengan kata imbalan. Sementara mahar politik dalam tinjauan fiqh siyasah termasuk ke dalam risywah. Pemberian mahar politik jelas di haramkan dan dilarang dalam hukum Islam. Kegiatan politik bekerjasama dalam hal keburukan atau kejahatan bertentangan dengan norma agama. The Indonesian state adheres to a democratic system, one of the concrete manifestations of the running of the democratic system is the implementation of direct elections of leaders to fill public positions. The practice of political party dowry is one of the phenomena of legal issues that are very interesting to study. Because politics is considered to be the starting point for the chaotic government in Indonesia. This research aims to find out how the practice of political party dowries in regional head elections occurs and how fiqih siyasah reviews the practice of political party dowries. This research is a normative juridical research using a statute approach and conceptual approach. The data used focuses on secondary data and is analysed descriptively qualitatively. The results of this study show that the regulation and sanctions against political dowries are regulated in Law Number 6 of 2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, but the word political dowry and restrictions on its provision are not explained in detail. In the legislation, the term political dowry is equated with the word reward. Meanwhile, political dowry in the review of fiqh siyasah is included in risywah. The provision of political dowries is clearly forbidden and prohibited in Islamic law. Political activities cooperate in terms of badness or evil contrary to religious norms.
Pertanggungjawaban Hukum Kepada Lender dari Konsep Bisnis Inventory Financing serta Penyelesaian Sengketa Riyantika, Annisa; Putra, David Aprizon
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i1.8754

Abstract

The Inventory Financing business model is starting to develop in the peer-to-peer lending system in Indonesia. The development factor from peer-to-peer lending to Inventory Financing is the existence of collateral that is still controlled by the borrower (debtor). This research examines the legal responsibility of the lender in Inventory Financing, and dispute resolution when one party is negligent in performing its obligations. This article aims to find Inventory Financing arrangements that protect lenders and dispute resolution methods of Inventory Financing. This research uses a normative juridical method (desk research) using secondary data, namely laws and regulations and theories of contract law, development law, and legal protection. The findings in this study are that Inventory Financing is still not regulated, so it has the potential to cause disputes in its implementation. Another finding is that the method of resolving inventory financing disputes can be done through judicial and non-judicial institutions (Alternative Dispute Resolution Institutions). Alternative Dispute Resolution Institutions can be ideal because they can resolve problems quickly, easily, and cheaply.Keywords: Alternative Dispute Resolution Institution, Financial Services Authority, Peer to Peer Lending
Quo Vadis Profesi Jurnalis Investigasi di Era Digital dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Sauni, Herawan; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Barus, Sonia Ivana; Putra, David Aprizon
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1533

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya protes dari masyarakat sipil atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang muncul di publik atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU tersebut dikhawatirkan masyarakat sipil karena beberapa pasalnya berpotensi mengurangi independensi pers dan dipandang membatasi jurnalisme kegiatan investigatif serta Profesi Jurnalis Investigasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analitis dan konseptual, yang berdasarkan bentuknya merupakan tipe penelitian deskriptif. Kesimpulan Penelitian ini, Desain Legislasi RUU Penyiaran yang Menguatkan Profesi Jurnalis Investigasi, yaitu: pertama, Menyusun RUU Penyiaran Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik Bermakna; dan kedua, Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jurnalis Investigasi. Agar berhasil membentuk regulasi yang legitimate penelitian ini menyarankan DPR dan Presiden harus menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam pembentukan Undang-Undang untuk tidak menyetujui pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers pada umumnya dan profesi jurnalis pada khususnya, termasuk jurnalis investigasi.
Co-Authors Ade Kosasih Anjasuma, Rhandi Aris Hardinanto Barus, Sonia Ivana Bene, Olivér Edra Satmaidi Fernando, Zico Junius Fikri, Muhammad Darul Helda Rahmasari J. T. Pareke, J. T. Kosasih, Ade Maskurung, Siti Komsiah Nur Sulistyo Budi Ambarini, Nur Sulistyo Budi Pareke, JT Pareke Pradana, Syafa’at Anugrah Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Putra Perdana Ahmad Riyantika, Annisa SAPUTRA, BENY SAUNI, HERAWAN Virdaus, Saivol Yanto, Tri Gusti