Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bestuur FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Tadulako Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bina Hukum Lingkungan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Law Research Review Quarterly Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional JHCLS Bina Hukum Lingkungan Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Aditia Syaprillah, Aditia
Universitas Borneo Tarakan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN Syaprillah, Aditia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.817 KB)

Abstract

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Sengketa lingkungan hidup dalam aspek penegakan hukum lingkungan mengedepankan aspek penyelesaian melalui jalur hukum administrasi selain hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan pidana. Suatu usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup yang sudah beroperasi, dengan mulainya operasi dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut akan terjadi perubahan lingkungan hidup maka dibutuhkan pengawasan, dari suatu pengawasan tersebut dapat diketahui sejauhmana perubahan lingkungan hidup itu masih dalam atau sudah melewati ambang batas yang sudah ditentukan dan dapat mengukur tingkat ketaatan pemegang izin kegiatan dan/atau usaha. Instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi melalui pengawasan diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dan baik Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota berhak untuk menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Dengan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dapat mengukur tingkat kepatuhan pemegang izin lingkungan terhadap segala ketentuan izin lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, agar dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan perlindungan hukum serta manfaat yang besar bagi setiap warga negara.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN Syaprillah, Aditia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.817 KB)

Abstract

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Sengketa lingkungan hidup dalam aspek penegakan hukum lingkungan mengedepankan aspek penyelesaian melalui jalur hukum administrasi selain hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan pidana. Suatu usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup yang sudah beroperasi, dengan mulainya operasi dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut akan terjadi perubahan lingkungan hidup maka dibutuhkan pengawasan, dari suatu pengawasan tersebut dapat diketahui sejauhmana perubahan lingkungan hidup itu masih dalam atau sudah melewati ambang batas yang sudah ditentukan dan dapat mengukur tingkat ketaatan pemegang izin kegiatan dan/atau usaha. Instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi melalui pengawasan diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dan baik Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota berhak untuk menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Dengan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dapat mengukur tingkat kepatuhan pemegang izin lingkungan terhadap segala ketentuan izin lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, agar dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan perlindungan hukum serta manfaat yang besar bagi setiap warga negara.
Local Government and Justice in Strategic Asset Transactions: A Case Study of Indonesia’s National Strategic Project in Bulungan Regency Syaprillah, Aditia; Ansar, Ferdy; Shahnaz, Liza; Rohman, Arif; Sukumaran, Shantini
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no1.4431

Abstract

The implementation of Indonesia’s National Strategic Projects (PSN) increasingly relied on the exchange of local government assets, particularly land, through ruilslag mechanisms, raising critical issues of justice, accountability, and the protection of public interests. Local governments occupied an ambiguous position as both public authorities and civil law actors, complicating the governance of public asset transfers. Using a normative-empirical legal research method, this study analyzed statutory regulations, regional legal instruments, and official asset swap documents, supported by a case study of Bulungan Regency and interviews with key stakeholders. The findings revealed procedural inconsistencies, limited transparency, and unequal bargaining power in asset transactions, indicating that existing legal frameworks were often inadequately implemented to ensure substantive justice. The study concluded that local governments require stronger institutional, fiscal, and regulatory support to manage public assets effectively, and that PSN-related asset exchanges must integrate legal safeguards, public participation, and long-term social considerations to avoid becoming merely technocratic instruments of central government policy.
The Regulations for Management of Coastal Natural Resource Conflicts in Indonesia-Malaysia Border Zein, Yahya Ahmad; Syaprillah, Aditia; Idris, Rafiq
BESTUUR Vol 11, No 2 (2023): Bestuur
Publisher : Administrative Law Departement Faculty of Law Universitas Sebelas Mare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/bestuur.v11i2.69205

Abstract

Indonesia and Malaysia will continue to engage in violent and protracted border conflicts over natural resources due to limited natural resources. Due to the scarcity and abundance of renewable resources, there are border disputes between Indonesia and Malaysia. Illegal fishing is a concern for both countries. This study aimed to determine the management of Indonesia-Malaysia coastal natural resource disputes. This was normative legal research that employed statutory, empirical, and case methods. The study found that Indonesia and Malaysia need to strengthen their laws as a follow-up to their bilateral agreements, considering that illegal activities often occur along land and sea borders. Another problem is that maritime regulations in Indonesia and Malaysia have different problems and challenges, ranging from the lack of specific regulations to the existence of illegal activities on the sea and land borders of each country. The laws governing maritime sector activities are vulnerable to institutional conflicts due to overlapping regulations and legislation resulting from cross-border processing at maritime borders. Therefore, from a regulatory perspective, it is necessary to strengthen various existing regulations.
Co-Authors Adi Sutrisno Ansar, Ferdy Arif Rohman Arif Rohman Denero, Muhammad Calvin Fuad Shehab Shyyab H.Malloy, Tove Hulman Siregar Husin Ali, Muhammad Idris, Rafiq Insan Tajali Nur Joko Suhendro Sapriani Sapriani Sapriani Sapriani Saripudin, Akhmad Shahnaz, Liza Siregar, Hulman Suhendro, Joko Sukumaran, Shantini Tove H.Malloy Wahyuni, Ety Yahya Ahmad Zein