Articles
<![CDATA[Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsiple Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan ]]>
<![CDATA[Insan Tajali Nur]]>;
<![CDATA[Aditia Syaprillah]]>;
<![CDATA[Joko Suhendro]]>;
<![CDATA[Hulman Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10842
<![CDATA[Tujuan: Artikel ini menganalisis dengan membandingkan prinsip koperasi (Rochdale Prinsiple) dengan karakteristik masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayanMetodologi: Artikel ini merupakan artikel hukum dokrinal. Kajian dilakukan dalam bentuk kepustakaan dan peraturan perundang-undangan (statute), dengan menganalisis data melalui penafsiran dan interpretasi. Sasaran dari kajian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bahwa mereka memiliki kemampuan secara mandiri untuk bisa mengatur dan meningkatkan ekonomi mereka melalui koperasi. Temuan: Pemerintah harus membangun landasan mental, spritual dan kesadaran diri melalui pembinaan kepada Anggota-anggota koperasi Indonesia, terutama pengurus-pengurusnya agar memiliki kesadaran berkoperasi dan kepercayaan diri yang tinggi sebagai penopang ekonomi sosial. Dan Rochdale Prinsiple telah mencapai kemajuan yang menakjubkan, karena memiliki metode untuk membentuk karakteristik berupa kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri dan untuk kemakmuran bersama. Kegunaan: Artikel ini menawarkan konsep Rochdale Prinsiple dalam memberikan kepercayaan, memperbaiki diri dan kemakmuran masyarakat nelayan kepada Pemerintah guna menopang ekonomi sosial di Indonesia.Kebaruan/Orisinalitas: Masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan menerapkan Rochdale Prinsiple berupa landasan mental ,kesadaran diri, nilai spritual serta pembinaan Pemerintah dapat memajukan kemakmuran serta meningkatkan kesejateraan masyarakat nelayan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN ]]>
<![CDATA[Aditia Syaprillah]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.523 KB)
|
DOI: 10.24970/bhl.v1i1.4
<![CDATA[AbstrakPencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Sengketa lingkungan hidup dalam aspek penegakan hukum lingkungan mengedepankan aspek penyelesaian melalui jalur hukum administrasi selain hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan pidana. Suatu usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup yang sudah beroperasi, dengan mulainya operasi dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut akan terjadi perubahan lingkungan hidup maka dibutuhkan pengawasan, dari suatu pengawasan tersebut dapat diketahui sejauhmana perubahan lingkungan hidup itu masih dalam atau sudah melewati ambang batas yang sudah ditentukan dan dapat mengukur tingkat ketaatan pemegang izin kegiatan dan/atau usaha. Instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi melalui pengawasan diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dan baik Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota berhak untuk menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Dengan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dapat mengukur tingkat kepatuhan pemegang izin lingkungan terhadap segala ketentuan izin lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, agar dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan perlindungan hukum serta manfaat yang besar bagi setiap warga negara.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Lingkungan Hidup; dan Pengawasan. AbsractPollution and/or environmental damage have impacted and threatened human life sustainability henceforth. Environmental law enforcement put forward settlement of dispute through administration law as well as civil and criminal law. An environmental related business and/or activity, which operated needs supervision to see whether there has been change to the nature, so that the license holder could be determined trusted Environmental Administration Law instrument covers supervising in article 71 through 74 of Law no. 32 of 2009 on the Environment Protection and Management is done by Minister, Governor and Mayor/Regent so that Minister, Governor and Mayor/Regent may appoint environmental supervisor. Environmental supervision, which is done by the supervisor, measures environmental license holder obedience toward related law so that it is subjected and useful to every citizen.Keywords: Law Enforcement; Environment; and Supervising.DOI: 10.24970/jbhl.v1n1.8]]>
<![CDATA[THE MODEL OF LAW ON THE FULFILLMENT OF RIGHT TO EDUCATION AS THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENSHIP IN TERRITORIAL BORDER ]]>
<![CDATA[Aditia Syaprillah]]>;
<![CDATA[Yahya Ahmad Zein]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.608 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.27214
<![CDATA[AbstractVarious weaknesses are still found in the protection of the rights of citizens, pertaining to the right to education in border area, that resulted in the backwardness and poverty of its citizens. The government of Nunukan District has released a regulation in fulfilling the right to education of citizens, that is regional regulation Number 05 Year 2012 on the management and implementation of education. Legal model for the fulfillment of the right to education of citizens in the border area should refer to the constitutional rights of citizens and in accordance with the international covenant on ECOSOC rights and principles of national education. IntisariPersoalan kebijakan perlindungan hak-hak warga negara khususnya terkait hak pendidikan di wilayah perbatasan selama ini masih terdapat berbagai macam kelemahan yang berakibat keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan warga negara di wilayah perbatasan. Kebijakan Pemda Kab. Nunukan dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan dituangkan ke dalam Perda Nomor 05 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Model hukum Pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan harus mengacu pada hak konstitusional Warga Negara yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dan sesuai dengan Konvenan Internasional Hak Ekosob dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aditia Syaprillah]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v9i17.621
<![CDATA[Masalah-masalah lingkungan yang terjadi seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin, menderasnya arus urbanisasi, terlantarnya tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industri yang tidak mengindahkan ketahanan sumber-sumber daya alam telah memprihatikan banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokok-tokoh masyarakat, dan para kritisi pembangunan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, harus ditambah juga dengan pendekatan pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji Apakah Perkembangan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mencerminkan cita-cita bangsa indonesia. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di era reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dan Dan analisis data yang digunakan ialah analisis komparasi. Nampak sangat jelas kontruksi dan alur pikir politik hukum sebagai legal policy, telah memuat cita-cita bangsa, tujuan negara, dan cita hukum dan Implementasi dari Undang-undang ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup secara terbuka.Kata Kunci : Politik Hukum, Pembangunan dan Lingkungan Hidup]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN ]]>
<![CDATA[Aditia Syaprillah]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.523 KB)
|
DOI: 10.24970/bhl.v1i1.4
<![CDATA[AbstrakPencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Sengketa lingkungan hidup dalam aspek penegakan hukum lingkungan mengedepankan aspek penyelesaian melalui jalur hukum administrasi selain hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan pidana. Suatu usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup yang sudah beroperasi, dengan mulainya operasi dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut akan terjadi perubahan lingkungan hidup maka dibutuhkan pengawasan, dari suatu pengawasan tersebut dapat diketahui sejauhmana perubahan lingkungan hidup itu masih dalam atau sudah melewati ambang batas yang sudah ditentukan dan dapat mengukur tingkat ketaatan pemegang izin kegiatan dan/atau usaha. Instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi melalui pengawasan diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dan baik Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota berhak untuk menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Dengan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dapat mengukur tingkat kepatuhan pemegang izin lingkungan terhadap segala ketentuan izin lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, agar dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan perlindungan hukum serta manfaat yang besar bagi setiap warga negara.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Lingkungan Hidup; dan Pengawasan. AbsractPollution and/or environmental damage have impacted and threatened human life sustainability henceforth. Environmental law enforcement put forward settlement of dispute through administration law as well as civil and criminal law. An environmental related business and/or activity, which operated needs supervision to see whether there has been change to the nature, so that the license holder could be determined trusted Environmental Administration Law instrument covers supervising in article 71 through 74 of Law no. 32 of 2009 on the Environment Protection and Management is done by Minister, Governor and Mayor/Regent so that Minister, Governor and Mayor/Regent may appoint environmental supervisor. Environmental supervision, which is done by the supervisor, measures environmental license holder obedience toward related law so that it is subjected and useful to every citizen.Keywords: Law Enforcement; Environment; and Supervising.DOI: 10.24970/jbhl.v1n1.8]]>
<![CDATA[A Social Justice Legitimacy to Protect Coastal Residents ]]>
<![CDATA[Aditia Syaprillah]]>;
<![CDATA[Yahya Ahmad Zein]]>;
<![CDATA[Tove H.Malloy]]>
<![CDATA[ Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol 3, No 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Contrarius Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.159
<![CDATA[This research aimed to establish the legitimacy of protecting coastal residents from a social justice perspective. This was normative legal research conducted following cases, statutes, facts, and comparisons. The results of this study show how important it is to prioritize social equity for coastal protection. As natural calamities become more frequent, property protection becomes more difficult. Countries endowed with substantial financial and human resources can effectively tackle the challenges associated with climate change mitigation through the development and establishment of state-of-the-art scientific and technological infrastructure. In multicultural social justice, all individuals are valued. Priorities for environmental and social justice are prevalent in developing nations afflicted by coastal ecological degradation and widening income gaps. Developed nations like Germany have implemented and enforced coastal protection policies to uphold environmental justice principles. Second, the community-led governance initiatives generated genuine participation through mutual aid. Environmental law advances the cause of social justice. Environmental justice, which emphasizes the distribution of resources and the preservation of vulnerable groups, has emerged as the essence of justice in the ecological age.]]>
<![CDATA[The Regulations for Management of Coastal Natural Resource Conflicts in Indonesia-Malaysia Border ]]>
<![CDATA[Yahya Ahmad Zein]]>;
<![CDATA[Aditia Syaprillah]]>;
<![CDATA[Rafiq Idris]]>
<![CDATA[ BESTUUR Vol 11, No 2 (2023): Articles In Press ]]>
Publisher : <![CDATA[Administrative Law Departement Faculty of Law Universitas Sebelas Mare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/bestuur.v11i2.69205
<![CDATA[Indonesia and Malaysia will continue to engage in violent and protracted border conflicts over natural resources due to limited natural resources. Due to the scarcity and abundance of renewable resources, there are border disputes between Indonesia and Malaysia. Illegal fishing is a concern for both countries. This study aimed to determine the management of Indonesia-Malaysia coastal natural resource disputes. This was normative legal research that employed statutory, empirical, and case methods. The study found that Indonesia and Malaysia need to strengthen their laws as a follow-up to their bilateral agreements, considering that illegal activities often occur along land and sea borders. Another problem is that maritime regulations in Indonesia and Malaysia have different problems and challenges, ranging from the lack of specific regulations to the existence of illegal activities on the sea and land borders of each country. The laws governing maritime sector activities are vulnerable to institutional conflicts due to overlapping regulations and legislation resulting from cross-border processing at maritime borders. Therefore, from a regulatory perspective, it is necessary to strengthen various existing regulations.]]>
<![CDATA[A Social Justice Legitimacy to Protect Coastal Residents ]]>
<![CDATA[Syaprillah, Aditia]]>;
<![CDATA[Zein, Yahya Ahmad]]>;
<![CDATA[H.Malloy, Tove]]>
<![CDATA[ Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 3 No. 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Contrarius Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.159
<![CDATA[This research aimed to establish the legitimacy of protecting coastal residents from a social justice perspective. This was normative legal research conducted following cases, statutes, facts, and comparisons. The results of this study show how important it is to prioritize social equity for coastal protection. As natural calamities become more frequent, property protection becomes more difficult. Countries endowed with substantial financial and human resources can effectively tackle the challenges associated with climate change mitigation through the development and establishment of state-of-the-art scientific and technological infrastructure. In multicultural social justice, all individuals are valued. Priorities for environmental and social justice are prevalent in developing nations afflicted by coastal ecological degradation and widening income gaps. Developed nations like Germany have implemented and enforced coastal protection policies to uphold environmental justice principles. Second, the community-led governance initiatives generated genuine participation through mutual aid. Environmental law advances the cause of social justice. Environmental justice, which emphasizes the distribution of resources and the preservation of vulnerable groups, has emerged as the essence of justice in the ecological age.]]>
<![CDATA[Legislative Framework for Decentralized Administration in Addressing River Pollution ]]>
<![CDATA[Syaprillah, Aditia]]>;
<![CDATA[Fuad Shehab Shyyab]]>
<![CDATA[ Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Contrarius Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53955/jsderi.v3i1.39
<![CDATA[effectiveness, particularly concerning water pollution in river areas. This research examines the legislative framework for protecting river basins in Indonesia, focusing on water pollution. Using a normative legal research method with a conceptual approach, the study analyzes the current legislative provisions and their implementation. The findings reveal that while existing environmental protection laws and technical regulations for supervision and sanctions are in place, they have not been fully effective in preventing river pollution across various regions in Indonesia. The research suggests that a new legislative direction is necessary to support the successful implementation of environmental protection, advocating for sustainable and green legislation. It emphasizes the need for stronger administrative sanctions against individuals and corporations responsible for pollution and calls for enhanced oversight from national to local authorities. The study concludes that strengthening decentralized administration is crucial to ensuring that laws and regulations are correctly implemented, thereby addressing the persistent issue of river pollution and promoting long-term environmental sustainability.]]>
<![CDATA[Rekontruksi Pengaturan Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Upaya Memperkuat Sistem Demokrasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Husin Ali, Muhammad]]>;
<![CDATA[Saripudin, Akhmad]]>;
<![CDATA[Syaprillah, Aditia]]>;
<![CDATA[Denero, Muhammad Calvin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1519-1530
<![CDATA[Praktek koalisi yang selama ini terjadi di Indonesia cenderung bersifat pragmatis, hal ini dapat dilihat dari pemilu-pemilu sebelum 2024, khususnya pada pemilu 2019 masyarakat ditampakkan dengan penampakan pragmatisme dalam pembentukan koalisi parpol di Indonesia. Pragmatisme ini membawa dampak buruk bagi jalannya pemerintahan sekaligus bagi keberadaan demokrasi di Indonesia, salah satunya ialah kealpaan parpol oposisi di Indonesia, yang mengakibatkan tidak adanya kontrol dalam jalannya pemerintahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana pola koalisi partai politik pada pemilu tahun 2024 ? dan Bagaimana pengaturan yang ideal mengenai koalisi partai politik di Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum doktriner dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yakni, memang pola koalisi yang terbentuk pada pemilu 2024 ini bersifat pragmatis yang mengakibatkan terkebirinya eksistensi parpol oposisi. Padahal keberadaan oposisi dalam negara demokrasi sangat dibutuhkan, khususnya dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang ada. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa Indonesia harus segera mengukuhkan ketentuan mengenai pengaturan koalisi dalam undang-undang, pengaturan yang dimaksud yakni pengaturan kapan parpol dapat membentuk koalisi dan kapan parpol tidak boleh membentuk koalisi. Pengaturan seperti ini akan membentuk koalisi yang permanen dan melahirkan keseimbangan antara koalisi parpol pemerintahan dan parpol oposisi diluar pemerintahan]]>
