Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Al-Ahkam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PALITA: Journal of Social - Religion Research Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Jurnal Yustisiabel Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law International Journal of Law and Society Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Muhammad Tahmid Nur, Muhammad Tahmid
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PANDANGAN ULAMA DAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH: EKSPLORASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Ramadhan, Gilang; Abu Nawas, M. Zuhri; Nur, Muhammad Tahmid
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3113

Abstract

Penelitian ini menyelidiki metode penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia serta menganalisis pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dalam konteks Maqashid Syariah. Menggunakan metode library research dan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian mengidentifikasi dua metode umum penentuan awal bulan Kamariah: rukyat dengan mata telanjang dan rukyat dengan teknologi, serta hisab yang melibatkan hisab urfi, hisab hakiki (hisab taqribi, hisab tahqiqi, dan hisab kontemporer). Perspektif Maqashid Syariah, Nahdlatul Ulama menekankan ketaatan kepada Ulil Amri selagi tidak bertentangan dengan syariat. Muhammadiyah melihat peralihan dari rukyat ke hisab sebagai bagian dari Maqashid Syariah, sementara Pemerintah menganjurkan sidang isbat dan penyatuan kalender Islam secara nasional. Solusi alternatif mencakup Kalender Islam Global Tunggal, teori Mutakammilul Hilal, dan legislasi terkait hisab rukyat. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam memahami perbedaan pandangan dan kerangka kerja penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah.
PELAKSANAAN AKIKAH DI DESA PUNCAK INDAH KABUPATEN LUWU TIMUR: ANALISIS FIKIH DAN REALITAS SOSIAL Erviani, Ria; Rahmawati, Rahmawati; Nur, Muhammad Tahmid
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan akikah di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Fokus penelitian meliputi pemahaman implementasi hukum Islam terhadap pelaksanaan akikah di wilayah tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, serta dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Puncak Indah melaksanakan akikah berdasarkan hukum Islam, meskipun ada juga yang merujuk pada hukum adat. Implementasi hukum Islam dalam pelaksanaan akikah terbilang memenuhi standar global, namun terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Mazhab Syafi'i, terutama terkait rukun pelaksanaan akikah. Kendala yang diidentifikasi meliputi faktor finansial yang menjadi alasan penundaan pelaksanaan akikah. Penelitian ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap praktik akikah di Desa Puncak Indah, memberikan kontribusi dalam konteks hukum Islam, dan menggambarkan realitas sosial di lapangan.
Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣāṣ Nur, Muhammad Tahmid
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55 No 2 (2021)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i2.1011

Abstract

Abstract: Contextualizing the justice dimension in the law of qiṣāṣ has a humanitarian basis, so it needs to be understood under the context and development of current law. This endeavor is necessary to have a more thorough and contextual understanding of the esoteric meaning of qiṣāṣ legal justice. This article examines the contextualization of the meaning of justice in the construction of qiṣāṣ law to further elaborate on its human values, using a normative approach with philosophical analysis. This study data consisted of primary and secondary data. Based on the study analysis, it can be concluded in three points. First, the meaning of justice in Islamic law is oriented to realizing human benefit based on humanity and religious values. Justice in recompense punishment is found in the guarantee of life from God as the Lawgiver. Second, the implementation of qiṣāṣ punishment always prioritizes respect for the perpetrators' and victims' rights. This is a form of respect for human values. Third, in terms of applying punishment, the construction of qiṣāṣ law allows flexibility by contextualizing the meaning of justice to be adapted and applied in society.Abstraks: Kontekstualisasi dimensi keadilan dalam hukum qiṣāṣ pada dasarnya memiliki basis kemanusiaan sehingga ia perlu dipahami sesuai dengan konteks dan perkembangan hukum kontemporer. Upaya ini penting dilakukan agar bisa memahami makna esoteris keadilan hukum qiṣāṣ lebih komprehensif dan kontekstual. Artikel ini mengkaji kontekstualisasi makna keadilan dalam konstruksi hukum qiṣāṣ guna mengelaborasi lebih lanjut nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis filosofis. Data-data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Berdasar kajian dan analisis yang telah dilakkan, diperoleh simpulan bahwa: pertama, makna keadilan dalam hukum Islam diorientasikan pada terwujudnya kemaslahatan manusia yang berlandasakan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Keadilan dalam hukuman pembalasan yang setimpal terdapat pada jaminan garansi kehidupan dari Tuhan sebagai Pembuat Hukum. Kedua, pelaksanaan hukuman qiṣāṣ selalu mengedepankan prinsip penghormatan atas hak individual pelaku dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan wujud penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Ketiga, dari sisi penerapan hukumannya, konstruksi hukum qiṣāṣ memungkinkan untuk diterapkan secara fleksibel dengan mengontekstualiasikan makna keadilan untuk bisa diadaptasikan dan diterapkan di masyarakat.
Cerai Talak di Kota Palopo (Faktor Penyebab dan Solusinga dalam Studi Kasus di Pengadilan Agama) Nur, Muhammad Tahmid
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 1 No. 2 (2016): Palita: Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v1i2.70

Abstract

Marriage is one of the manifestations of human nature in the world to find happines, and make their descendant. Unfortunately, not all marriages are lasting until the end of the age, and not a litle ended in divorce. one case of divorce, is when a husband on his wife filed for divorce in religious courts. It dilator overshadow the many factors causing the disharmony that leads todivorce. However, the judiciary and the associated constantly seek and forge solutions to minimize the number of divorce cases divorce tends to increase from year to year.
Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hukum Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk Aksa, Fauzah Nur; Hamdani, Hamdani; Nur, Muhammad Tahmid; Fadhia, Amira
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 9 No. 1 (2024): Palita : Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v9i1.4927

Abstract

This research focuses on analyzing the legal of islam basis of the judge's considerations in Court Determination Number: 12/Pdt.P/2022/Pn. Ptk, and the legality of interfaith marriages are reviewed from Law Number 1 of 1974 concerning marriage, as well as the law regarding court decisions regarding interfaith marriages. The type of research used is qualitative research. This research uses primary and secondary data. The data collection method in this research uses library research. Based on research conducted, it is known that the judge referred to Article 35 of Law number 23 of 2006 concerning Population Administration which states that marriage registration applies to marriages determined by the court, so that the judge interprets the meaning of the marriage determined by the court to be an interfaith marriage. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is valid based on the rules of religious law, but if an interfaith marriage is carried out outside the jurisdiction of Indonesia and its registration is considered valid. The legal implications that arise as a result of this court decision are the status and position of children. It is recommended that judges in taking considerations not only refer to one interpretation, but also look at other legal considerations such as the Constitutional Court decision Number 68/PUU-XII/2014 in the petition for Review of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which clearly rejects be firm regarding interfaith marriages, and use considerations based on other laws. To the DPR and the Government to immediately revise the Marriage Law by strengthening the prohibition on interfaith marriages in order to eliminate the legal vacuum. To society, interfaith marriages should not be carried out.
Hak Anak dan Pola Asuh Pasca Perceraian di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih Parenting Muchtar, Zulayka; Marwing, Anita; Nur, Muhammad Tahmid
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 20 No. 1 (2024): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v20i1.4623

Abstract

This study aims to analyze children's rights and parenting patterns in post-divorce in Mungkajang Sub-district, Palopo City. This research was analyzed by descriptive qualitative with a religious approach (fiqh parenting, parenting jurisprudence). Data were collected through documentation and interviews with parents and children. The results showed that: (1) the form of fulfilment of children's rights after divorce in Mungkajang District is divided into: democratic parenting (fulfilment of children's rights from the father), authoritarian parenting (fulfilment of children's rights from the mother) and permissive parenting (fulfilment of children from the father and mother), and children at an individual stage; (2) Factors that influence parenting patterns that come from fathers are parental relationships and parental age with a model of practicing children's worship in the form of the implementation of 5-time prayers and Ramadan fasting that is well implemented, and the implementation of reading the Koran 2 to 3 times a week; Factors influencing parenting patterns originating from mothers are the involvement of parents with a model of practicing children's worship in the form of the implementation of 5-time prayers and fasting Ramadan which is well implemented, and the implementation of reading the Koran is uncertain; and factors influencing parenting patterns originating from both parents are the age of parents and the practice of parenting children with a model of practicing children's worship in the form of 5-time prayers, fasting and reading the Koran has been going well.
Islamic Law Accommodation for Social Interaction within Temu Manten Tradition Mahdaliyah, Mahdaliyah; Assaad, Andi Sukmawati; Nur, Muhammad Tahmid
Al-Ahkam Vol. 34 No. 2 (2024): October
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2024.34.2.22835

Abstract

The temu manten tradition has been carried out for generations by the Javanese community and the Javanese community who live in Sukamaju District, North Luwu Regency, South Sulawesi Province, Indonesia. This tradition is the culmination of a series of traditional Javanese wedding events, and it is a symbol of the union of two families. This study aims to determine the procession of the temu manten tradition in Sukamaju District, North Luwu Regency, in terms of social interaction and Islamic law accommodated in the tradition. This study is qualitative research with an empirical sociological approach using participatory observation to study the implementation of the temu manten tradition. The results show that the temu manten tradition in Sukamaju is still carried out with some adjustments, and Islamic law can accommodate this tradition through a broader interpretation and flexible application. Temu manten tradition is also a strong medium of social interaction with the community. There has been an acculturation and value shift of temu manten tradition in Sukamaju District with temu manten tradition in Java. To preserve the temu manten tradition in accordance with the principles of Islamic law and in line with the concept of 'urf, it is necessary to conduct continuous education to the community.
AMBIVALENSI DEMOKRASI DI INDONESIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT (ANALISIS PASAL 28 UUD 1945 Nur, Muhammad Tahmid; Herianto, Herman
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 2 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v3i2.3033

Abstract

:   Democracy is a form of government system that has the nature of freedom of every citizen to maintain, regulate and protect from coercion of the body entrusted to govern. The problems in this thesis are (1) How is the ambivalence of democracy in Indonesia towards freedom of expression? (2) How is Article 28 of the 1945 Constitution applied to the ambivalence of democracy in Indonesia? This type of research is literature research using references from books on democracy, Islamic views on the ambivalence of democracy and the 1945 Constitution which discusses the implementation of democracy in Indonesia. The data collection technique used is to collect historical data on democracy in Indonesia from books that discuss the implementation of democracy by using hiztoris theory analysis up to the present time. The results of the research are that the application of Pancasila democracy is a bridge for the community to be able to convey what is a complaint in social life, as regulated in Article 28 of the 1945 Constitution is that everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression of opinion as referred to in one form of the implementation of human rights in the 1945 Constitution. The implementation of democracy should be more aware of the government in the country so that democratic ambivalence can be prevented and become an important role for the running of democracy, the existence of democracy is a bridge for conveying people's aspirations as freedom of opinion and legal protection influential in the Indonesian constitutional structure and its role is very important in advancing the Indonesian nation.    
Co-Authors Abdullah, Muhammad Farhan Abu Nawas, M. Zuhri Amirullah -, Amirullah Andi Sukmawati Assaad, Andi Sukmawati Anita Marwing, Anita Assaad, A. Sukmawati Darwis, M Ihsan Erviani, Ria Fadhia, Amira Fasiha, Fasiha Fauzah Nur Aksa Gilang Ramadhan Gómez, José Manuel Naranjo Hamdani Hamdani Herianto, Herman Kahatib, Kamal Mahdaliyah, Mahdaliyah Mansur Mansur Muchtar, Zulayka Nurdin, Elmiati Rahmawati, Rahmawati Rismawati Rismawati Takdir Wagay, Javaid Ahmad