Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Jurnal Media Birokrasi JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Tumija Tumija
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Efektivitas Perencanaan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tumija Tumija; Akhmad Zakky Ramadhan
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3528

Abstract

Kabupaten Gresik memiliki kemampuan menerapkan Good Governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci kesuksesan E-government. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, dan faktor penghambat dalam SIPD di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, karena penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap permasalahan kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang berasal dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan anggaran dalam SIPD sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dari enam dimensi efektivitas perencanaan menurut Handoko, (2003:103). Pertama, dimensi Kegunaan, SIPD sudah efektif dalam layanan sarana informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, dimensi ketepatan dan objektivitas, bahwa SIPD menciptakan keakuratan dalam perencanaan anggaran. Ketiga, dilihat dari dimensi ruang lingkup bahwa SIPD telah sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan dalam tahapan-tahapan penyusunan perencanaan anggaran. Keempat, dimensi efektivitas biaya, bahwa sistem ini kedepannya tidak memerlukan biaya dalam penerapannya sehingga efisien dari segi biaya. Kelima, dimensi Akuntabilitas, dengan adanya aplikai ini input data tepat waktu dalam perencanaan sampai dengan cetak data. Keenam, dimenai ketepatan waktu bahwa aplikasi ini realtime dimana verifikasi input data oleh OPD atas kegiatan dalam satu tahun. Hambatan perencanaan dalam SIPD ini yaitu keterlambatan OPD dalam penginputan SIPD, dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal, tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan dan verifikasi TAPD yang membutuhkan waktu lama
KESIAPAN PEMERINTAH KELURAHAN PETARUKAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN Tumija Tumija
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 1, April 2021
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v3i1.2472

Abstract

This study aims to obtain an overview of the readiness of the Petarukan sub-district government, Petarukan District, Pemalang Regency in managing village funds. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques by interview, documentation, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The result of the research is that the Petarukan Village government is ready to manage the Village Fund. It can be seen from the four dimensions that the authors analyze in this study, namely the first dimension of organizational readiness, that the sub-district government has proposed a village fund management structure consisting of the lurah as the Budget User Authority (KPA), the Secretary of the Lurah as the Commitment Making Officer (PPK). ) and each Section Head as Activity Technical Making Officer (PPTK) and Assistant Treasurer. Second, the dimension of the system, in the activities of inputting or entering data already using an application, namely SIMPDA. Third, the dimensions of human resources, human resources that support the management of the Village Fund are sufficient in terms of numbers but not all of them are included in training or workshops to increase competence. Fourth, the dimensions of facilities and infrastructure, in Petarukan Village the existing facilities and infrastructure are in relatively good condition and ready to support the management of the Village Fund. Keywords: Readiness, Management, Village Fund
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tumija Tumija; Asep Hendra; Marja Sinurat
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3389

Abstract

Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang sebagai resolusi digital 4.0 sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehinga laporanya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (Strenght-Opprtunity), SC (Strenght-Culture) dan AgC (Agility-Culture). Kata Kunci: Penerapan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pengelolaan; Keuangan Daerah.
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Tumija Tumija; Prayoga Arif Erlambang
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3696

Abstract

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari inovasi yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat guna membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan daerah khususnya tahap perencanaan anggaran daerah. Adapun ruang lingkup SIPD antara lain sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan sistem pemerintah lainnya. Pemerintah Pusat Berharap dengan adanya sistem ini mampu menciptakan penyelenggaran pemerintahan yang baik (good govarnance). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU dan mengetahui hambatannya dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, selain itu data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data skunder dan primer berupa wawancara serta dokumentasi, dengan informan berjumlah lima orang dari BKAD. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sudah berjalan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran. Adapun yang menjadi faktor penghambat antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu menggunakan SIPD secara keseluruhan, aplikasi SIPD kurang flesksibel, masih didapati server down, masih ditemukan jaringan kurang stabil, kurangnya koordinasi antar OPD, tidak memiliki SOP maupun standar sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta anggaran yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana. Kesimpulan Meskipun demikian agar pelaksanaan SIPD tetap berjalan sesuai dengan harapan dilakukan upaya maupun startegi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, memperbaharui perangkat dan jaringan serta melakukan diskusi bersama antar OPD Kabupaten OKU. Kata Kunci: Implementasi; SIPD; Perencanaan Anggaran
Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Tahun 2022 di Kabupaten Sleman Arfan Yusuf Indratama; Tumija Tumija
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4148

Abstract

Aset Tanah merupakan suatu bagian terpenting atau peran utama dalam sebuah pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Pengelola barang, BKAD Sleman mengemban tanggung jawabnya untuk mengelola aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam pengelolaan aset daerah, terkhususnya pengelolaan penatausahaan aset tetap berupa tanah tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan dalam prosesnya. Tujuan penelitian mengetahui gambaran optimalisasi penatausahaan aset tanah, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan dengan menggunakan wawancara semistruktur, observasi tidak terstruktur, serta ditambahkan dengan menggunakan dokumentasi guna memperkuat pengumpulan data di lapangan dengan jumlah informan 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh BKAD Sleman belum optimal. Hal ini dilihat dari pelaksanaan penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan masih terdapat permasalahan pada pembukuan yang menggunakan KIB A Tanah belum sesuai dengan regulasi, pada inventarisasi masih ditemukan data aset tanah yang belum lengkap meliputi sertifikat dan beberapa dokumen pendukung lainnya, serta dalam pelaporan masih adanya permasalahan dalam pelaporan pengelolaan Sultan Ground pada kekancingannya. Pada dimensi Sumber Daya Aparatur masih kurangnya kualitas dan kuantitasnya. Upaya yang dilakukan oleh BKAD Sleman dengan melakukan pembaharuan terhadap KIB A Tanah, melakukan penelusuran serta pengecekan kembali terhadap aset tanah yang belum lengkap terkait dengan data, serta melakukan pengajuan kembali terhadap sewa tanah Sultan Ground atau kekancingan dengan koordinasi dengan kepala bidang aset BKAD Sleman.Kata Kunci: Optimalisasi; Penatausahaan; Aset Tanah.
Collaborative Governance Pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang Alvianty Nur Assyfa; Annisa Rahmadanita; Tumija Tumija
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4637

Abstract

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang telah diinisiasi sejak tahun 2019, namun penelitian terkait aspek collaborative covernance pada penyelenggaraannya belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran umum terkait collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Peneliti yang menggunakan metode kuasi kualitatif menggunakan teori sejak awal proses penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi awal menujukkan adanya pemerintah daerah yang adaptif menyambut inovasi Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang; desain kelembagaan menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas, kepemimpinan fasilitatif yang ditunjukkan oleh pimpinan instansi memberikan dukungan positif bagi penerapan Mal Pelayanan Publik, dan proses kolaboratif yang didukung oleh outcome positif yang diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya, penerapan collaborative governance dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil yang baik. Rekomendasi penelitian ini adalah adanya penguatan prioritas anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur, sarana dan prasarana, dan teknologi yang digunakan. Di samping itu, penguatan kontribusi unsur media dan akademisi, juga dapat dilakukan, terutama dalam rangka mendukung keberhasilan kolaborasi yang lebih efektif dan efisien.
Co-Authors Agung Nurrahman Akhmad Zakky Ramadhan Alvianty Nur Assyfa Andrew Pangemanan Annisa Rahmadanita Anwari F. Ramadhan Arfan Yusuf Indratama Decky Dwi Utomo Dedi Kusmana Doni Hakiki Fadhilah Kafi Frendymasta Rachmadika Ghina Sinta Hafiz Al Fallah Zaiwa Hendra, Asep Ika Agustina Ika Agustina Jadog Bagus Bambang Bayu P Jatnika Dwi Asri Khasan Efendi M. Ilham Husni Zarkasi Marja Sinurat Mohammad Rifai Muhammad Akmal Sabri Nur Handayani Prayoga Arif Erlambang Yanechson Gwarry Kogoya Yani Alfian