Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Economic Fiqh Analysis on Cryptocurrency as a Payment Instrument in Islam Nurul Qosimah Siregar; Nikma Sari Harahap; Anisa Tul Fitri; Hulwati Hulwati; Duhriah Duhriah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v10i1.19105

Abstract

The use of cryptocurrencies as a payment instrument is an interesting social phenomenon to discuss. The use of cryptocurrencies as an official payment instrument is still prohibited by Bank Indonesia, but the use of cryptocurrencies continues to grow in Indonesia. BI limits the use of cryptocurrencies only as assets to be invested, not as legal tender. This research aims to analyze the law of cryptocurrency as a payment instrument from the perspective of economic fiqh. The data analysis technique in this study uses a qualitative analysis method that is descriptive-analytical. The researcher analyzed the suitability of the characteristics of cryptocurrency as a payment instrument with the principles of economic fiqh. A conceptual approach is used to explain the concept of cryptocurrency and a normative-theological approach is used to relate the concept to the provisions of Islamic law. The results of the study show that cryptocurrencies can, in principle, be recognized as objects of legal ownership (maal mutaqawwam) in Islam because they have value, can be owned and transferred. Cryptocurrencies can be used as a medium of exchange in Islam on a limited basis, if their use complies with Sharia principles: it is done transparently, free from speculation and usury, and supported by legitimate authorities and systems that guarantee clarity of value and security of transactions. This research emphasizes the importance of developing regulations that are adaptive to digital financial technology, as well as the need to emphasize transparency and avoidance of practices that are contrary to Islamic economic principles.Keywords: Cryptocurrency; Economic Fiqh; Payment Instrument.
Transformasi Digital dan Reproduksi Ketimpangan Sosial Ekonomi di Indonesia: Perspektif Sosiologi Ekonomi Aulia Febri Khairani; Hulwati Hulwati; Duhriah Duhriah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11105

Abstract

Transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi digital tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital, tetapi juga memengaruhi pola interaksi sosial, struktur pekerjaan, serta distribusi akses ekonomi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi digital mereproduksi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia dalam perspektif sosiologi ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, artikel akademik, laporan penelitian, serta data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak yang bersifat dualistik. Di satu sisi, digitalisasi mampu membuka peluang ekonomi baru melalui perkembangan e-commerce, financial technology (fintech), dan ekonomi platform yang meningkatkan efisiensi serta produktivitas masyarakat. Namun, di sisi lain, transformasi digital juga berpotensi memperkuat reproduksi ketimpangan sosial-ekonomi akibat adanya kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, dan ketidakmerataan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital tidak bersifat netral, melainkan turut memengaruhi distribusi kekuasaan, akses sumber daya, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan digital di Indonesia perlu diarahkan pada prinsip inklusivitas, pemerataan akses teknologi, dan keadilan sosial agar transformasi digital dapat menciptakan pembangunan sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan dan merata.
GIG ECONOMY DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI EKONOMI : DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEAMANAN KERJA DAN KESEJAHTERAAN Fuja Dastiana; Hulwati Hulwati; Duhriah Duhriah
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 9 No. 4 (2026): Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/wh227m79

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gig economy dalam perspektif sosiologi ekonomi, khususnya terkait dampak globalisasi terhadap keamanan kerja dan kesejahteraan pekerja. Perkembangan teknologi digital dan globalisasi ekonomi telah mendorong munculnya sistem kerja berbasis platform digital yang menawarkan fleksibilitas kerja, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk kerentanan sosial bagi pekerja. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Proses penelitian dilakukan melalui tahapan perencanaan, pencarian literatur, seleksi artikel, analisis data, dan pelaporan hasil penelitian. Sumber data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional periode 2019–2025 yang diakses melalui Google Scholar, ScienceDirect, Springer, dan Taylor & Francis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi digital telah mengubah hubungan kerja tradisional menjadi sistem kerja fleksibel berbasis platform yang cenderung menciptakan ketidakamanan kerja. Pekerja gig economy menghadapi berbagai masalah seperti ketidakstabilan pendapatan, minimnya perlindungan sosial, kontrol algoritma platform, serta lemahnya posisi tawar pekerja terhadap perusahaan digital. Selain itu, kesejahteraan pekerja dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, fleksibilitas kerja, dan kondisi lingkungan kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa metode kuantitatif menjadi pendekatan yang paling dominan digunakan dalam kajian gig economy. Dengan demikian, gig economy tidak hanya menjadi fenomena ekonomi digital, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan dengan keamanan kerja, ketimpangan kekuasaan, dan kesejahteraan pekerja di era globalisasi digital Kata kunci: gig economy, sosiologi ekonomi, globalisasi digital, keamanan kerja, kesejahteraan pekerja
The Productivity of West Sumatra Muhammadiyah Cash Waqf as a Model for the Development of Sharia Investment in Empowering UMKM Elfia Elfia; Duhriah Duhriah
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v20i2.2053

Abstract

Muhammadiyah is one of the organizations that initiated the development of cash waqf in West Sumatra. This institution experienced many obstacles because cash waqf is a new thing in society. People's understanding of waqf objects so far is in the form of objects that are not used up. This study aimed to explore the West Sumatra Muhammadiyah cash waqf's productivity to develop sharia investment and micro, small and medium enterprises in Padang. This research is a field research study with a qualitative approach. The data is in the form of primary data obtained through in-depth interviews with selected informants through snowball sampling?secondary data as supporting data to complete information and theory about cash waqf. Data analysis used an interactive model of qualitative analysis with data reduction, data presentation, verification, and conclusion. The findings of this study indicate that the productivity of cash waqf carried out by the West Sumatra Muhammadiyah Cash Waqf Board is in the form of capital investment and work (business). However, development in the form of work or business has not been fully implemented. This is not due to constraints in development efforts but in the productivity of micro and small businesses caused by unprofessional management and the lack of other development models that are more appropriate to make the business productive for each of the various productive investment units. Investments that are made and can produce waqf funds are more in the form of capital investment than work investment.