Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Literasi Hukum Law_Jurnal Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Jurnal Penelitian Inovatif International Journal of Science and Society (IJSOC) Inicio Legis : Jurnal Hukum Trunojoyo Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Helmy Boemiya
Universitas Trunojoyo Madura
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS AS AN EFFORT TO PROTECT FOLKLORE IN BOJONEGORO REGENCY Wahyuliana, Ida; Pawestri, Aprilina; Boemiya, Helmy; Prasetyo, Banu; Mareta Nanda, Wella
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.28862

Abstract

Folklore is a collection of traditional creations made by groups or individuals in society that show their social and cultural identity based on standards and values spoken or followed from generation to generation. Bojonegoro Regency has folklore, including the Bojonegoro Langen Tayub Dance, Thengul Wayang, and Jonegoroan Batik Art. Folklore in Bojonegoro Regency needs to be protected. One way to do this is by establishing the Bojonegoro Regency Regional Regulation. Internal and external obstacles will undoubtedly be encountered in forming the Bojonegoro Regency Regional Regulation. This study aims to determine the reasons for the need to create a Regional Regulation that regulates folklore in Bojonegoro Regency and to choose the obstacles encountered in the formation of the Bojonegoro Regency Regional Regulation that regulates folklore. The research method used is empirical juridical because it first examines secondary and primary data in the field. The research specification used is analytical descriptive. Namely, the data obtained is collected, arranged, explained, and analyzed. The results of this study conclude that the Formation of Regional Regulations of Bojonegoro Regency needs to be carried out for the following reasons: (a). Folklore in Bojonegoro Regency has economic value (b). Folklore in Bojonegoro Regency is the identity and icon of the Bojonegoro Regency area (c). to maintain the existence of folklore in Bojonegoro Regency. The obstacles encountered are internal as follows: (a). The high cost and extended period in forming Regional Regulations, (b). Lack of socialization in the community (c) Lack of community participation (d). The difficulty of inventorying folklore in Bojonegoro Regency. External obstacles are in evaluating the formation of Regional Regulations from the East Java Provincial Government, which will take quite a long time.
Management of Fishermen's Sea Products in the Perspective of Regional Autonomy Boemiya, Helmy; Nugroho, Lucky Dafira; Firdiyansyah, Erik Edwar
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 2: April - June 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i2.26047

Abstract

Sumenep Regency has great marine management potential. Because Sumenep Regency's position is surrounded by sea, there are many benefits for the Regional Government of Sumenep Regency as well as for its people. With good management, it will produce multiple profits for regional income. One of them is for cultivation activities, either at sea or on land. Apart from the good water conditions, the coastal area has a suitable substrate for cultivation such as seaweed, fish, and shrimp cultivation. This research focuses on the role of local governments in managing fishermen's marine products, starting from catching fish or cultivating fish in the sea, then there is fish that is sold directly either at auction or directly to markets and buyers or middlemen, as well as fish that are processed in such a way as ingredients. or processed products and marketed to the public, so that they have added value, not just catching fish and selling them, but thinking about how to innovate. This requires the role of the Regional Government through related agencies in changing the mindset and managing fishermen's marine products so that they have value and high selling prices. This research aims to understand and analyze the obligations of local governments in managing fishermen's marine products as well as understanding, analyzing, and formulating appropriate regulations for managing fishermen's marine products in Sumenep Regency. This research is empirical research that examines social phenomena and realities in society. This research was carried out by analyzing the problem of marine product management as an effort to improve the welfare of fishermen’s from the perspective of regional autonomy. In fact, with regional autonomy, the role of regional government is very important for fishermen’s to be competitive and independent in solving fishermen's welfare problems. The results of this research show that there is a mindset of fishermen’s who are still just catching and selling, then in terms of regional level regulations in Sumenep Regency, there are no regional regulations that provide legal certainty regarding the protection and empowerment of fishermen’s, especially the management of fishermen's marine products.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG MADURA DALAM PENGELOLAAN WISATA PESISIR SEBAGAI ALTERNATIF MATA PENCAHARIAN KELUARGA NELAYAN Boemiya, Helmy; Wahyuliana, Ida; Irawan, Lutfy Susila Adi
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7523

Abstract

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan. Diperjelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal tersebut seolah-olah mengamanahkan pada negara dan pemerintah untuk menguasai kekayaan alam dan mengelola untuk kemakmuran rakyatnya. konstitusi di atas, telah jelas landasan konstitusional terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemanfaatan keindahan wisata di Madura utamanya ke destinasi wisata pesisir merupakan salah satu anugerah sumber daya alam yang luar biasa. Peran pemerintah daerah Pengelolaan pariwisata berbasis wisata pesisir oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Regulasi yang menjadi dasar pengelolaan wisata yang merupakan payung hukum untuk menyusun rencana pengembangan pariwisata pesisir. Kabupaten Sampang terdapat pantai yang bernama Lon Malang. Kabupaten Sampang dalam pengembangan wisata pesisir, saat ini tidak hanya berpusat pada pantai dan hasil dari perikanan atau penangkapan ikan di laut. Pengembangan potensi wisata pesisir di Kabupaten Sampang tersebut diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Meningkatkan potensi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga nelayan di Madura. Sehingga dapat menjadi alternatif mata pencaharian keluarga nelayan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RTRW KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2009-2029 MENGENAI KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS PERUMAHAN GRIYA ANUGRAH RESIDENCE) Khufyah, Farida; Boemiya, Helmy
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.5385

Abstract

Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 mengenai kawasan hutan lindung menjelaskan kawasan lindung tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya, dari peraturan tersebut kenyatannya tidak memperbolehkan perumahan Griya Anugrah Residence yang termasuk sebagai kawasan budidaya yang berdiri di atas kawasan lindung yaitu kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda RTRW Kabupaten Bangkalan mengenai kawasan hutan lindung dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran atas Perda RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 apabila dilihat perumahan Griya Anugrah Residence berdiri di atas kawasan hutan lindung. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan mengenai kawasan hutan lindung belum diimplementasikan secara maksimal Oleh karena itu masih terdapat penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang dengan keberadaan Perumahan Griya Anugrah Residence yang berdiri di atas kawasan hutan lindung dan mengakibatkan perumahan tersebut tidak bisa diperjualbelikan kembali.
Strategies for Preventing Religious Radicalism at the Village Level through Legal Counseling Optimizing Islamic Recitation Groups Jufri, Muwaffiq; Mukhlis, Mukhlis; Boemiya, Helmy; Abdullah, Saiful
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol. 7 No. 1 (2024): (January-June, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v7i1.7054

Abstract

Religious radicalism poses a significant threat to social harmony and security, especially in rural communities where access to educational resources and legal guidance can be limited. This study, explores the use of Islamic recitation groups (pengajian) as a platform for preventing the spread of religious radicalism in Blumbungan Village, Pamekasan. The research focuses on empowering the community, Quran teachers, and local officials through legal counseling and training to build a comprehensive understanding of Islam and to identify early signs of radicalism. The activity aims to train the general public, religious educators, and village officials to understand Islam in its entirety, emphasizing tolerance and the importance of protecting the community from extremist ideologies. The method centers around two main activities: first, providing training to deepen participants’ understanding of Islam, and second, assisting the community in detecting and addressing the spread of radical Islam. These efforts help ensure that individuals can recognize extremist ideologies early and prevent their influence, protecting the village from potential religious extremism. Implemented over three months, the community service activities in Blumbungan Village have shown significant impact, enhancing the community’s capacity to independently prevent the spread of radicalism. The collaboration between the village government and Islamic recitation groups proves to be an effective approach to countering radical ideologies at the village level. This study contributes to the broader effort to strengthen local resistance against radical Islamism by leveraging legal education and religious practice, ultimately fostering a more resilient, tolerant, and united community.
Legal Awareness and Community Participation in Village Development Planning in Plakaran Village, District Grumpy Sampang Regency Saifuddin; Ansori; Mukhlis; Jufri, Muwaffiq; Boemiya, Helmy
International Journal of Science and Society Vol 6 No 1 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i1.1047

Abstract

Village development is the implementation of the ideals of the Indonesian state to improve the welfare of village communities. In order to carry out village development so that it can run well, regularly and effectively, it must be done by first making a village development plan. In carrying out village development planning, village communities must be involved. The focus of the research is Legal Awareness and Community Participation in Village Development Planning in Plakaran Village, District Grumpy Sampang Regency, using social and legal research methods, while the results of this research are that the implementation of village development in Plakaran village does not fully involve the community, whereas community involvement will provide new values ​​and new ideas that are in accordance with community needs, so with community involvement in planning to implementation of village development will provide legal awareness to the community so that they can work together to build a better village.
KPPU SEBAGAI INSTRUMEN GOOD GOVERNANCE DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT Masyunah, Masyunah; Putri, Meila Maulidina Eka; Boemiya, Helmy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peran KPPU tidak hanya sebatas pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip good governance di sektor ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fungsi KPPU sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang baik dalam penegakan hukum persaingan usaha. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa KPPU berperan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam praktik bisnis nasional. Namun, sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperkuat agar penegakan hukum persaingan usaha dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Kata kunci: KPPU, Good Governance, Hukum Persaingan Usaha, Akuntabilitas, Penegakan Hukum Abstract The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an independent institution established under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The KPPU's role extends beyond overseeing business behavior and serves as a crucial instrument in realizing the principles of good governance in the economic sector. This article aims to examine the KPPU's function as an instrument of good governance in enforcing competition law. Using a normative juridical approach, this study finds that the KPPU plays a crucial role in maintaining transparency, accountability, and fairness in national business practices. However, synergy with the central and regional governments still needs to be strengthened to ensure effective and sustainable competition law enforcement. Keywords: KPPU, Good Governance, Competition Law, Accountability, Law Enforcement
Co-Authors Abdullah, Saiful Ansori Aprilina Pawestri Choirisma Firdiyansyah, Erik Edwar Garunja, Evis Gatoet Poernomo Habibulllah, Abdul Wachid Ida Wahyuliana, S.H., M.H Indah Cahyani Irawan, Lutfy Susila Adi Kamila, Desy Putri Khoirul Bariyah Khufyah, Farida Lucky Dafira Nugroho Mareta Nanda, Wella Masyunah Masyunah, Masyunah Miftahus Surur Miftahus Surur Mukhlis Mukhlis Mukhlis Muti'ah, Dewi Muwaffiq Jufri, Muwaffiq Prasetyo, Banu Prayogo, Jaka Bangun Putri, Meila Maulidina Eka Saifuddin Syafitri, Lisa Wahyuliana, Ida Yusuf Ibrahim Arowosaiye