Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.987
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) HUKUM BISNIS JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains IBLAM Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN-PENMAS) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Hukum Sehasen Ulil Albab PESHUM
Evi Retno Wulan
Faculty Of Law, Narotama University Surabaya, Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : PESHUM

 1 
Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Alasan Pemberat Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Nomor 724/Pid.B/2023/Pn Sda Ang, Felix; Wulan, Evi Retno
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8051

Abstract

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menegakkan keadilan adalah penerapan alasan pemberat pidana, yang bertujuan untuk memberikan hukuman lebih berat terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan alasan pemberat pidana dalam kasus kekerasan seksual, khususnya dalam perkara nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberat pidana meskipun terdakwa memiliki relasi kuasa sebagai atasan korban di lingkungan kerja. Ketimpangan kuasa seharusnya menjadi dasar pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi hukum agar prinsip keadilan dapat ditegakkan secara optimal. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pemberatan Pidana, Keadilan, Relasi Kuasa, Putusan Hakim
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar Di kawasan Hutan Lindung Renada Cipta Dewa; Evi Retno Wulan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.7152

Abstract

Pemidanaan terhadap pelaku penebangan liar di kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menimbulkan polemik, terutama ketika melibatkan masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Undang-undang tersebut, yang dirancang untuk menjerat kelompok terorganisir, sering kali diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemidanaan terhadap masyarakat lokal sebagai pelaku penebangan liar dapat dianggap adil dan proporsional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang berat terhadap masyarakat lokal tidak mencerminkan keadilan, karena tidak mempertimbangkan alasan kebutuhan dasar pelaku. Selain itu, pemidanaan seperti ini berdampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penerapan keadilan restoratif dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pendekatan alternatif. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga diusulkan agar lebih kontekstual dengan realitas masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif sekaligus menjaga kelestarian hutan secara efektif.
Evaluasi Penetapan Barang Bukti Dalam Perkara ITE: Kajian Normatif Atas Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020 Fairuz Rania Widamulya; Evi Retno Wulan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7463

Abstract

Hukum pembuktian berperan penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks barang bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini menganalisis Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020 yang melibatkan barang bukti elektronik berupa voice note dengan muatan ancaman. Penelitian normatif ini bertujuan mengevaluasi ratio decidendi dalam menimbang barang bukti elektronik dengan mengacu pada prinsip legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Hasil analisis menunjukkan terdapat kelemahan dalam autentikasi barang bukti elektronik, kurangnya analisis terhadap muatan bukti, dan ketidakkonsistenan ratio decidendi dengan asas kepastian hukum. Kajian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi hakim dalam memahami teknologi informasi, penerapan standar forensik digital yang ketat, analisis yang lebih holistik terhadap barang bukti elektronik, serta sinkronisasi antara UU ITE dan KUHAP. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjamin keadilan substantif dan meningkatkan kepercayaan publik.
Batasan Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG) Achsia, El Aisna Putri; Wulan, Evi Retno
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8271

Abstract

This legal study examines the limits of legal protection for environmental activists in the context of hate speech offenses committed on social media, using Decision number 374/Pid.Sus/2024 / PN.SMG as a case study. This study examines the consistency of the judge's consideration in the decision with Article 66 of law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and management (PPLH), which regulates the protection of environmental activists. The findings of the study indicate that, although the ruling excludes environmental activists, there are ambiguities in the implementation of Article 66 of the PPLH law, especially in terms of definitions and requirements for environmental activists, as well as the limits of legal protection provided. This study recommends broader regulation under Article 66 of the PPLH law to provide legal clarity and more complete protection for environmental activists while preventing potential abuse of the law. In addition, the study underscores the need for a balance between freedom of expression and protection against hate speech in the context of environmental advocacy.
Co-Authors Achsia, El Aisna Putri Andre Abadi Santoso Ang, Felix Arif, Ingrid Angelina Lukito Boediningsih, Widyawati Dodi Togatorop Fairuz Rania Widamulya Fandy Firmansyah Handaru Dwi Lesmana Heru Kuswanto Indrati Rini, Indrati Long, Tjoe Kang Masrufa, Masrufa Missleini Missleini Muhammad Ihza Prayogo Muhammad Nuh Nur Farida Oktabiantoro, Dwi Renada Cipta Dewa Renada Cipta Dewa Rizky Pratama Robiatul Adawiyah Suwardi . Wahyu Tri Hartanto