Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik UNM Geographic Journal Biology Teaching and Learning JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora al-Afkar, Journal For Islamic Studies Kemudi Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Journal La Bisecoman Kybernology : Journal of Government Studies Development Policy and Management Review Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi Glocal Society Journal
Nurlinah Nurlinah, Nurlinah
Universitas Negeri Makassar
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Development Policy and Management Review

 1 
Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau: Studi Kasus Kabupaten Enrekang Lamading, Emilia Zafira; Nurlinah, Nurlinah; Saharuddin, Saharuddin
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 2 December 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i2.47294

Abstract

The arrangement and management of green open spaces (RTH) is an important part of regional spatial planning policies that focus on sustainable development and improving the quality of public services. This study aims to apply the principles of good governance participation, accountability, effectiveness, efficiency, and transparency in governance in the management of green open spaces in Enrekang Regency. The study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and reviews of regional planning documents. Data were analyzed using inductive reduction, presentation, and conclusion techniques. The results show that the application of good governance principles in the arrangement of green open spaces in Enrekang Regency is not optimal. The aspect of community participation is still symbolic because community involvement occurs more at the socialization stage than in substantive planning. Accountability for program implementation has not been measured transparently, especially in budget management and reporting of activity results. In addition, program effectiveness is hampered by limited human resource capacity and coordination between local government institutions. Despite the regional government's commitment to expanding green open space (GOS) as mandated by Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, its implementation still faces structural and institutional challenges. This study recommends strengthening environmental governance institutions by expanding meaningful public space participation, increasing transparency in planning and budgeting processes, and establishing a performance-based evaluation system to ensure the sustainability of GOS policies. These findings emphasize the importance of integrating good governance and environmental policies to improve the quality of public services and community welfare at the regional level.     Abstrak Penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian penting dari kebijakan tata ruang daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip good governance partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan pada pengelolaan RTH di Kabupaten Enrekang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen perencanaan daerah. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam penataan RTH di Kabupaten Enrekang belum optimal. Aspek partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik karena keterlibatan publik lebih banyak terjadi pada tahap sosialisasi daripada pada perencanaan substantif. Akuntabilitas pelaksanaan program belum terukur secara transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan hasil kegiatan. Selain itu, efektivitas program terhambat oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga pemerintah daerah. Walaupun terdapat komitmen pemerintah daerah dalam memperluas RTH sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan tata kelola lingkungan dengan memperluas ruang partisipasi publik yang bermakna, meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta membangun sistem evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan keberlanjutan kebijakan RTH. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.
Badan Usaha Milik Desa Sebagai Instrumen Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Wajo Kalsum, Umi; Nurlinah, Nurlinah; Lukman, Andi
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 2 December 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i2.47806

Abstract

Abstract This study aims to analyze the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) at the village level in Gilireng District, Wajo Regency. BUMDes serves as a local economic institution with a strategic function in strengthening sustainable development through the management of local economic, social, and institutional potential. This research employed a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Informants included BUMDes managers, village heads, community leaders, and beneficiaries. The results show that BUMDes contributes significantly to enhancing local economic activities, creating employment opportunities, and increasing village income. However, the effectiveness of BUMDes in supporting SDGs achievement remains constrained by limited human resource capacity, weak institutional governance, and insufficient policy integration at the regional level. Moreover, BUMDes initiatives have yet to fully incorporate the principles of sustainable development, as most activities remain focused on short-term economic gains. Strengthening institutional capacity, promoting business innovation, and enhancing policy synergy between village governments, local authorities, and communities are essential for maximizing BUMDes’ contribution to SDGs implementation. This study provides both empirical and conceptual insights for developing a sustainable and inclusive governance model for BUMDes within the broader framework of village development management. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal memiliki fungsi strategis dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan di tingkat desa melalui pengelolaan potensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Informan penelitian meliputi pengurus BUMDes, kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan desa. Namun, efektivitas BUMDes dalam mendukung pencapaian SDGs Desa masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, dan minimnya dukungan kebijakan daerah yang terintegrasi. Peran BUMDes juga belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan, karena orientasi kegiatan masih berfokus pada aspek ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, inovasi usaha, serta sinergi kebijakan antara pemerintah desa, daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap pencapaian SDGs Desa. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan model tata kelola BUMDes yang berkelanjutan dan inklusif dalam kerangka manajemen pembangunan desa.
Co-Authors Andi Endang Sulistiawaty, Andi Endang Andi Gau Kadir, Andi Gau Andi Lukman Irwan Andi Lukman Irwan, Andi Lukman Andi Munsir Muin, Andi Andi Murfhi, Andi Andi Samsu Alam, Andi Samsu Andi Tenri Wulang, Andi Anugrah Rahmat, Anugrah Azizah, Iis Sayyidah Nur Dewi Puspita Sari Dwi Jayanti Lukman, Dwi Jayanti DWI SURYANTO Embas, Ade Reskiawan Faried Ali, Faried Haryanto Haryanto Haryono Haryono Juanda Nawawi, Juanda Jufri, Ardin Ksatriawan Zaenuddin Lamading, Emilia Zafira Lukman, Andi Mawardi, Ahmad Azhar Muhamad Abdul Halim Muhammad Nur Zakariah Leo, Muhammad Nur Muhammad Taufik Nur Siddik, Muhammad Taufik Muhiddin Palennari Nasiah Badwi Putra, Amril Pratama Qodariyah, Putri Fatimah Rizkika Lhena Darwin Rohanda Rohanda Saharuddin Salma, Inas Salsabila, Unik Hanifah Suadi, Nur Afifah Suhardiman Syamsu Suhardiman Syamsu, Suhardiman Sunardi Sunardi Syamsul Arifin Taufikurrahman Umi Kalsum Wardani S, Nur Nisa Nila Yakub, Andi