Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Strategy of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Preventing Violations in the 2019 General Election (Election) Sri Roserdevi Nasution; Lidia Bernike; Mudir Johan
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 1 No. 2 (2020): JOELS : Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v1i2.11161

Abstract

Election violations if they always occur have an impact on the integrity of Bawaslu as an election supervisory agency. Pekanbaru City Bawaslu must have a strategy and role to prevent, minimize and deal with election violations. The results of this research Bawaslu Pekanbaru City has carried out its role effectively through its strategies. The Pekanbaru City Bawaslu's strategy in the 2019 election is monitoring stalls, politicizing sara, monitoring posts and double data analysis. In dealing with violations in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning Elections, Bawaslu is only authorized to make decisions on administrative violations carried out by the KPU. The obstacle for Bawaslu in carrying out its role is the inefficient budget and time in voting and collecting data on violations.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH Trio Saputra; Nurpeni Nurpeni; Widia Astuti; Harsini Harsini; Sri Roserdevi Nasution; Eka Eka; Sulaiman Zuhdi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8073

Abstract

Penelitian ini tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kota Pekanbaru. Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pengetahuan dalam mengelola sampah, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan dari pemerintah maupun bank Sampah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah dan bagaimana sosialisasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Hasil dari penelitian ini belum terciptanya kota bersih tanpa sampah pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Kota Pekanbaru dikarenakan sosialisasi yang melum merata dilakukan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah
CLIMATE VILLAGE PROGRAM PLANNING (PROKLIM) IN UMBAN SARI VILLAGE, RUMBAI DISTRICT, PEKANBARU CITY (CASE STUDY RW 12 & RW 13) Sri Roserdevi Nasution; Harsini; Bima Ramadhan Saputra; Fajarwaty Kusumawardhani
JURNAL SOSIO-KOMUNIKA Vol 2 No 2 (2023): (On Progress)
Publisher : LPPM STISIP Persada Bunda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57036/jsk.v2i2.54

Abstract

This study discusses the planning of the climate village program in RW 12 and RW 13, Umbansari Village, Rumbai District. Proklim is a program which has a national scope managed by the Ministry of Environment and Forestry in order to increase community participation in participating and carrying out adaptation activities to the impacts of climate change and GHG emission reduction and to provide recognition for adaptation and mitigation efforts. climate change is taking place. The phenomena found in this study are the lack of supporting data for submitting the climate village program, such as institutional data and data on adaptation mitigation action activities and a lack of understanding from the community regarding the climate village program. This study aims to determine and analyze the planning of the climate village program in Umban Sari Village, Rumbai District, Pekanbaru City and to determine the inhibiting factors in planning the climate village program in Umban Sari Village, Rumbai District, Pekanbaru City. The theory used in this study is to use Hani Handoko's theory. Setting goals and a series of activities, formulating the current situation, identifying all facilities and obstacles, developing a plan or series of activities to achieve goals. This study used a qualitative method, namely by taking a phenomenological approach and collecting data using interview techniques, direct observation and documentation. The results of this study are that targets have not been achieved according to proklim standardization due to obstacles in proklim planning such as obstacles that exist in this research location caused by the community not understanding what the climate village program is and the lack of institutional data and action data on adaptation mitigation activities which causes planning in Umban sari Village has not reached the target.
UPAYA PENINGKATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA (UP) PENGELOLAAN PENDAPATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK Afzan, Tengku; Harsini, Harsini; Nasution, Sri Roserdevi; Irawati, Irawati
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 7 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i7.11682

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pengelolaan Pendapatan telah melakukan berbagai upaya, seperti koordinasi dengan pihak kepolisian dan Jasa Raharja, pemanfaatan sistem pembayaran online (SIGNAL), serta penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban pajak. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, dan tantangan dalam penggunaan teknologi oleh masyarakat. Selain itu, penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dalam sistem pemungutan pajak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi yang lebih intensif, dan optimalisasi sistem pembayaran online untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Siak dan daerah lainnya.
Verification Process for DPD Member Candidacy in Riau Province Through The SILON Application in 2024 Anang Prayogi, Muhammad; Yandra, Alexsander; Nasution, Sri Roserdevi; Hadry, Rusly; Zulkifli, Afni
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 6 No. 2 (2025): JOELS: Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/exz90458

Abstract

Research shows that the process of verifying the candidacy of DPD members in Riau Province through the SILON application effectively improves the efficiency of election administration. However, in reality, a number of problems have arisen that need attention. One of the main problems identified as evidence from the research is disruption to access to the SILON server, which causes delays in document verification and confirmation of registrant status, so that the verification process does not run smoothly according to the set schedule. Additionally, the lack of understanding and skills in using SILON among human resources within the Riau Provincial Election Commission (KPU) also acts as a barrier, as both technical and non-technical obstacles affect the accuracy and speed of data input and document verification. These findings indicate that while SILON technology can enhance administrative efficiency, the need for improvements in technological infrastructure and user capacity is crucial to optimizing SILON's role as a digital democracy tool. The implications of these findings emphasize the need for improved technical infrastructure, efforts to restore and maintain more stable server access, and ongoing training programs for human resources to ensure that candidate verification can be conducted accurately, on time, and responsively to the dynamics of the election.
Penerapan Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Mayang Gumalasari; Irawati; Fara Merian Sari; Abdul Mirad; Sri Roserdevi Nasution
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/5zpq7v62

Abstract

kesetaraan gender di Kabupaten Pelalawan serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan implementasi. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 4 informan yang dipilih secara purposive sampling (Kepala Dinas, Kepala Sub Bidang, Staf, dan Fasilitator PUG), dokumentasi, serta data sekunder dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Badan Pusat Statistik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan berpedoman pada teori kesetaraan gender Najih (2017) dan kerangka RBET (Larson et al., 2024). Temuan Utama Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (implementation gap) yang sangat signifikan. Aspek perencanaan responsif gender mencapai nilai 88,12% (kategori baik), namun aspek pelaksanaan hanya 44,50% dan aspek pengawasan 33,33% (kategori sangat kurang). Pada indikator akses, terjadi kesenjangan ekonomi yang tajam dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 47,05% dibanding laki-laki 84,80%. Pada indikator partisipasi, keterlibatan perempuan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bersifat simbolis (tokenism) dan keterwakilan perempuan di legislatif menurun drastis dari 23,08% menjadi 13,85%. Pada indikator kontrol, perempuan tidak memiliki kontrol atas aset strategis seperti tanah dan investasi. Berdasarkan kerangka RBET, program Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pelalawan hanya beroperasi pada level Reach dan Benefit, belum mencapai level Empower dan Transform. Implikasi Regulasi yang tidak lengkap (Peraturan Bupati tentang mekanisme pelaporan PUG kosong selama 8 tahun), alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) yang minim (baru 10% dari APBD), serta norma patriarki yang mengakar menjadi faktor penghambat utama. Diperlukan revisi Peraturan Daerah tentang PUG agar mencakup tujuh proses pembangunan, penerbitan Peraturan Bupati tentang pelaporan PUG dengan mekanisme sanksi, kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan, serta penguatan peran Inspektorat/APIP dalam pengawasan.