Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Meta-Yuridis Ensiklopedia Education Review Jurnal Legal Reasoning JHR (Jurnal Hukum Replik) Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Himpunan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Matematika National Journal of Law
Syafrida Syafrida, Syafrida
AKL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Pelatihan Daring Eksplorasi Cerita Bermuatan Karakter Mahasiswa Persiapan Kuliah kerja Nyata Erni, Sukma; Susiba, Susiba; Syafrida, Syafrida; Sakilah, Sakilah; Hasgimianti, Hasgimianti; Syarifuddin, Syarifuddin; Herlina, Herlina
MENARA RIAU Vol 18, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/menara.v18i2.28651

Abstract

The training aims to strengthen the skills of students who will take part in the KKN program to the community. Stories are often used as a medium to build closeness with village children where the KKN program is implemented. Therefore, it requires the skill of making impromptu stories that contain social values that want to be instilled in children. Character-laden storytelling skills are expected to be an additional provision to strengthen scientific abilities that are ready to be applied in the field during the KKN period. Attended by 33 students using zoom meeting. Activities are carried out for 3 days with part-time class activities for 2 days. More part-time is carried out independently outside of zoom classes. The method used is participatory action (PAR) using cycles. The results obtained are the product of stories created by participants and increased ability to make impromptu stories.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN KOSMETIK (MAKEUP) YANG BELUM IZIN BPOM Habibah, Laila Nur; Syafrida, Syafrida; Ginting, Elianta
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i4.10016

Abstract

Consumer protection is all efforts to ensure legal certainty for consumers. These efforts are firm actions and regulations made by the Government to overcome losses and problems between business actors and consumers. The President formed a special institution to supervise and regulate systems related to safety and standards for both food and medicine, including cosmetics. The circulation of cosmetics, especially facial makeup products, is increasing along with the needs of the community to appear more beautiful and attractive. However, often unscrupulous business actors make cosmetic products from hazardous materials that have a bad impact on the body. This of course raises concerns and unrest in the community. It is hoped that the existence of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) can overcome the circulation of hazardous cosmetics and prevent losses that will occur to the community and provide firm and binding sanctions for violators of the Law. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum kepada konsumen. Upaya tersebut adalah tindakan dan aturan tegas yang dibuat oleh Pemerintah untuk menanggulangi adanya kerugian dan permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen. Presiden membentuk lembaga khusus untuk mengawasi dan mengatur sistem terkait keamanan dan standar baik dalam makanan dan juga obat-obatan termasuk di dalamnya adalah kosmetik. Peredaran kosmetik terutama produk riasan wajah semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk terlihat lebih cantik dan menarik. Namun oknum pengusaha sering sekali membuat produk kosmetik dari bahan berbahaya yang memiliki dampak yang buruk bagi tubuh. Hal ini tentu saja menyebabkan kekhawatiran dan keresahan pada masyarakat. Diharapkan dengan adanya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dapat menanggulangi beredarnya kosmetik berbahaya dan mencegah kerusakan yang akan terjadi pada masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas dan terikat bagi pelanggar Undang-Undang.
Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Perspektif Sistem Hukum di Indonesia dan Malaysia Syafrida, Syafrida; Gultom, Pardomuan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i1.1218

Abstract

Desa sebagai entitas hukum di Indonesia memiliki kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola urusan wilayahnya secara otonom, salah satunya membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial dan menjalankan fungsi komersial dengan tujuan mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa ke pasar. Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama bagaimana pengaturan BUMDes dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan kedua bagaimana pengaturan unit usaha berbasis desa/kampung (Social Entreprise) menurut sistem hukum Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun BUMDes di Indonesia dan unit usaha berbasis desa/kampung di Malaysia secara prinsip memiliki tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan perekonomian masyarakat desa, namun kedua unit usaha ini memiliki perbedaan secara legal formal. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang berbeda dari kedua negara, yakni Indonesia dengan sistem Civil Law dan Malaysia dengan sistem Common Law.
Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa di SMP Al Muslim Tambun Syafrida, Syafrida; Septinarami, Christine Shantika; Alifviyani, Nabila
Himpunan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Matematika Vol 3, No 1 (2023): Himpunan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Matematika
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kecerdasan intrapersonal terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey korelasional. Sampel diperoleh dari kelas VII SMP Al Muslim Tambun tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 29 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket dan tes  soal. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2019 terdiri dari analisis data statistik deskriptif, uji persyaratan analisis data, uji hipotesis penelitian, dan uji hipotesis statistik. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika namun masih tergolong rendah. Kontribusi kecerdasan intrapersonal masih rendah dengan kemampuan pemahaman konsep matematika hanya sebesar 14,11%, ini menunjukkan bahwa 85,89% keberadaan skor kemampuan pemahaman konsep matematika dipengaruhi faktor (variabel) lain.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PLATFORM E-COMMERCE DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI HUKUM Soeharso, Silverius Yoseph; Soeharso, Silverius Yohanes; Sufiarina, Sufiarina; Dewantoro, Iwan; Wibowo, Muhammad Alfri; Syafrida, Syafrida
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.7892

Abstract

E-commerce atau perdagangan elektronik di Indonesia semakin membuat ketergantungan dan tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia terutama sejak lima tahun terakhir. Seiring dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perkembangan platform belanja online, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli barang dan jasa tanpa perlu bertatap muka langsung dengan penjual. Namun demikian, dengan melonjaknya volume transaksi dan jumlah pengguna, muncul sejumlah persoalan hukum yang perlu diperhatikan dengan serius. Banyak konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi daring, baik terkait produk yang tidak sesuai dengan deskripsi maupun kasus penipuan yang melibatkan platform e-commerce. Penerapan positivisme hukum dalam perlindungan konsumen secara konsisten memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan hak konsumen secara tegas. Dengan regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan PP PMSE, dan Permendag No.72 Tahun 2020 ttg Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pemerintah berusaha menjamin perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, penerapan hukum responsif dalam perlindungan konsumen di Indonesia wajib diterapkan melalui lembaga dan regulasi yang mengutamakan kemudahan akses, adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, dan solusi yang cepat dan murah. Mekanisme non litigasi melalui BPSK, serta peran pengawasan oleh Kemendag RI dan Kominfo/Komdigi  dalam pengawasn platform belanja on-line mencerminkan keberhasilan pendekatan ini dalam melindungi konsumen dari berbagai tantangan, termasuk dalam perdagangan daring dan sektor jasa keuangan. Sinergitas antara OJK, Komdigi dan Kemendag RI dalam kegiatan pengawasan terhadap platform perdagangan elektronik diharapkan dapat memberikan solusi bagi perlindungan konsumen e-commerce secara berlapis dan komptrehensif dari perbuatan tindak pidana penipuan ataupun penyalahgunaan data pribadi konsumen.
Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM Ramadhan, Abdul; Syafrida, Syafrida
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i5.2161

Abstract

Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Studi Di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi dengan terbitnya undang-undang omnibus law regulasi yang mencakup berbagai isu atau topik atau undang-undang cipta kerja. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan data primer pendekatan undang-undang serta bersifat deskriftif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini, pembahasan dan analisis dapat disimpulkan untuk menguatkan bisnis UMKM bahwa regulasi undang-undang nomor 6 tentang cipta kerja pemerintah harus melindungi tentang perlindungan hukum, kepastian hukum serta program-program yang memberi dampak positif kepada pelaku usaha UMKM.
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA Syafrida, Syafrida
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.817

Abstract

Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, produk yang masuk, beredar, diperdagangan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan produk yang tidak halal diberikan keterangan tidak halal. Rumusan masalah, bagaimana peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan bagaimana upaya meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dengan mengunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian bersifat yuridis normatif. Kesimpulan, peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Pasal 147-150 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Produk Halal adalah melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan peredaran produk halal di masyarakat. Sosialisasi dapat berupa seminar, lokakarya, diskusi, ceramah, pameran dan pendampingan baik secara langsung atau melalui media cetak. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada BPJPH yang dapat disampaikan oleh perorangan warga Negara Indonesia, badan hukum publik atau privat dan oraganisasi kemasyarakatan. BPJPH merahasiakan identitas sipelapor kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Pelaporan disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung. Setelah menyimpulkan pembahasan dari hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah adalah agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, maka pemerintah harus genjar mensosialisasikan Undang –undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta peraturan pendukungnnya kepada masyarakat dalam rangka memberikan pengetahuan, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah melaksanakan perannya sesuai ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Kata Kunci: Peran Masyarakat, Penyelenggaraan , Jaminan Produk halal Abstract The State issues Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Article 4 of the Halal Product Guarantee Act (UUJPH) in conjunction with Article 2 of Government Regulation Number 13 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law Number 13 of 2014 concerning Halal Product Guarantee states that products that enter, circulate, trade in Indonesian territory must be halal-certified and non-halal products are given information that is not halal. Formulation of the problem, how is the role of the community in the implementation of halal product guarantees in Indonesia and how to improve the role of the community in theimplementation of halal product guarantees. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary materials and tertiary legal materials. The research is normative juridical. Conclusion, the role of the community in the implementation of halal product guarantees based on Article 147-150 of the Minister of Religion Regulation No. 26 of 2019 concerning Halal Products is to conduct socialization, supervise the circulation of halal products in the community. Socialization can take the form of seminars, workshops, discussions, lectures, exhibitions and mentoring either in person or through print media. Whereas supervision conducted by the public can be in the form of reports or complaints to BPJPH that can be submitted by individual Indonesian citizens, public or private legal entities and community organizations. BPJPH keeps the identity of the reporter confidential except for law enforcement purposes. Reporting is accompanied by preliminary evidence as a support. After concluding the discussion of the results of the research, the advice that the author can give is that the community can play an active role in the implementation of halal product guarantees, the government should be equally aware of Law No. 33 of 2014 along with supporting regulations to the public in order to provide knowledge, increase public awareness to the implementation of halal product guarantees in Indonesia and give awards to the public who have carried out their roles in accordance with the provisions specified in the legislation. Keywords: Community Role, Organization, Halal Product Guarantee
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG DALAM KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PASAL 8 JONCTO 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Syafrida, Syafrida; Marbun, M T
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v3i2.916

Abstract

Pelaku usaha dalam menjalan kegiatan bisnis dilarang melakukan perbuatan yang tercantum pada Pasal 8 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya dalam menjalankan kegiatan bisnis masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar hak hak konsumen, sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, antara lain produk yang tidak memberikan rasa aman, nyaman bagi konsumen, Produk cacat, kerusakan produk karena pencemaran, produk produk ilegal, produk palsu dan produk yang membahayakan kesehatan konsumen hingga menimbulkan kematian. Permasalahan, bagaimana bentuk produk yang menimbulkan kerugian kepada konsumen serta pertanggung jawaban pelaku usaha. Hasil penelitian, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 19 UUPK. Selain tanggung jawab perdata dapat juga bertanggung jawab secara pidana dan Hukum Adminstrasi Negara. Kata kunci: pelaku usaha, tanggung jawab, produk Abstract Business actors in carrying out their business activities are prohibited from committing the actions referred to in Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, the reality is that in running business activities there are still many violations committed by business actors that violate consumer rights, resulting in losses for consumers, including products that do not provide a sense of security, comfort for consumers, defective products. , product damage due to pollution, product products. illegal, counterfeit products and products that endanger consumer health and cause death. The problem is, what forms of products cause harm to consumers and the responsibility of business people. The results showed that business actors in carrying out business activities that harm consumers can be held accountable under Article 19 of the UUPK. Apart from civil liability, criminal liability and State Administrative Law can also be held. Key words: business, responsibility, produc
KOLABORASI PELAKU USAHA MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PRO PERSAINGAN USAHAMASA PANDEMI COVID-19 Syafrida, Syafrida; Marbun, M T
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1116

Abstract

AbstrakCorona virus diaseases-Covid-19 yang berasal dari Wuhan Tongkok mulai berjangkit di Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan berlangsung hingga sampai saat ini merupakan wabah yang bersifat Global yang melanda hampir diseluruh negara di dunia baik negara besar maupun negara kecil. Dampak pandemi Covid19 sangat dirasakan pada bidang kegiatan masyarakat antara lain sektor ekonomi, parawisata, perhotelan, transportasi dan pendidikan. Akibat pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, merumahkan tenaga kerja, merampingkan usaha usanyanya bahkan ada yang sampai gulung tikar karena tidak mampu menanggung biaya operasional perusahaan, omset yang penjualan dan daya beli masyarakat menurun dratis. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat bertahan selama masa pandemi Covid-19, maka perusahaan dapat melakukan kolaborasi dalam menjalankan kegiatan usaha baik berupa barang maupun jasa. Kolaborasi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan maupun badan usaha berbadan hukum mapun tidak berbadan hukum. Kolaborasi dilakukan dengan membuat perjanjian kolaborasi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikuti ketentuan hukum Persaingan usaha. Kolaborasi pro persaingan usaha dan tidak boleh menghambat perdagangan dan melakukan kegiatan usaha yang mengarah kepada monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kolaborasi dalam menjalankan kegiatan usaha dilakukan dengan membuat perjanjian kolaborasi. Kolaborasi dapat dicapai melalui beragam perjanjian termasuk Joint Venture, kesepakatan lisensi, atau aliensi strategis. Kolaborasi muncul dari beragam keahlian atau sumberdaya yang berbeda, sehingga dapat mendorong menurunkan harga, peningkatan kualitas produk atau masuknya produk baru lebih cepat ke pasar.AbstractCorona virus diaseases-Covid-19 originating from Wuhan Tongkok began to spread in Indonesia in early March 2020 and has continued until now as a global outbreak that has hit almost all countries in the world, both large and small countries. The impact of the Covid-19 pandemic has been strongly felt in the fields of community activities, including the economic sector, tourism, hospitality, transportation and education. As a result of the Covid-19 pandemic, many companies have laid off work relations, laid off workers, streamlined their business businesses, and some even went out of business because they were unable to bear company operational costs, sales turnover and people's purchasing power decreased drastically. Efforts that can be made by companies to survive during the Covid-19 pandemic, companies can collaborate in carrying out business activities in the form of goods and services. Collaboration can be carried out by individual companies or business entities with legal or non-legal entities. Collaboration is carried out by making a collaboration agreement based on P: origin 1320 of the Civil Code and following the provisions of business competition law. Collaboration is pro-business competition and must not hamper trade and conduct business activities that lead to monopoly and unfair business competition. Collaboration in carrying out business activities is carried out by making a collaboration agreement. Collaboration can be achieved through a variety of agreements including joint ventures, licensing agreements, or strategic alliances. Collaboration arises from a variety of different expertise or resources, so that it can push down prices, increase product quality or enter new products faster into the market.
Ketidak Selarasan Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat (Pasal 60 UUAAPS) dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UUAAPS) Syafrida, Syafrida; Marbun, Mangisitua
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, September 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v5i2.1451

Abstract

Arbitrase salah cara penyelesaian sengketa luar pengadilan ( non litigasi) diaturdalam Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa.Syarat suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitraseharus didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh kedua belah secaratertulis baik dengan akta dibawah tangan atau denan akta otentik. Sengketa yangdapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dalam bidang perdagangandan mengenai hak yang menurut hukum dan. Putusan arbitrase bersifat final danmengikat (Pasal 60 UUAAPS).dalam penjelasannya dijelaskan kata” final “terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi danPeninjauan Kembali, berarti tidak tersedia lagi upaya hukum untuk membatalkanputusan arbitrase, dengan adanya Pasal 70 UUAAPS bahwa putusan arbitrase masihdapat dilakukan pembatalan yang syaratnya sama dengan upaya hukum peninjauankembali pada perkara perdata. Dengan adanya Pasal 70 menyebabkan tidaksngkronya dengan Pasal 60 hal ini menjadi latar belakang permasalahan.Permasalahan mengapa putusan arbitrase yang telah bersifat final dan mengikatmasih dapat dilakukan pembatalan ke Pengadilan Negeri ( Pasal 70 UUAAPS),Metode penelitian, data diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa datasekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahanhukum tertier yang berkaitan dengan arbitrase, Penelitian bersifat normatif ataudoktrinal dan data dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan terdapat ketidak selarasanPasal 60 menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun Pasal70 masih masih membuka kesempatan kepada para pihak melakukan pembatalanputusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat ke Pengadilan Negeri.
Co-Authors Alifviyani, Nabila Dewantoro, Iwan Firdaus Firdaus Ginting, Elianta Gultom, Pardomuan Habibah, Laila Nur Hasgimianti, Hasgimianti Herlina Herlina Mangihut, Mangihut Marbun, M T Marbun, Mangisitua Masidin Mulyadi Mulyadi Mustakim Nursyamsuddin Nursyamsuddin, Nursyamsuddin Nursyamsudin, Nursyamsudin Penanjung, Rd Ralang Hartati Ramadhan, Abdul Rendi Kelvinanda Rusliadi Rusliadi Sakilah Sakilah Septinarami, Christine Shantika Silverius Y. Soeharso Soeharso, Silverius Yohanes Sufiarina Sukma Erni SUSIBA SUSIBA Syarifuddin Syarifuddin Tihadana Ulfia Hasanah Warsito Wibowo, M. Alfri Wibowo, Muhammad Alfri Yogi Linel, Sepra