Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi Journal La Sociale Journal of Public Representative and Society Provision
Yanhar Jamaluddin, Yanhar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analysis of Administrative Procedures for Issuing Land Sale and Purchase Letters in Pulau Semikat Village Ansari, Ansari; Jamaluddin, Yanhar; Warjio, Warjio
Journal La Sociale Vol. 6 No. 5 (2025): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v6i5.2265

Abstract

This study aims to analyze the administrative procedures in the issuance of Land Sale and Purchase Certificate (SKJBT) in Semikat Island Village, Sirapit District, Langkat Regency. Village administration services have an important role in ensuring legal certainty for land purchase and sale transactions, but in its implementation there are still various obstacles. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observations, and documentation. The research informants consist of village officials and the community as service users. The results of the study show that the procedure for issuing SKJBT has followed formal rules, but is still carried out manually without the support of information technology. This has an impact on the slow service process, inefficient document management, and low information transparency. As many as 50% of the community does not know the flow of services and estimated completion time. In addition, limited human resources and lack of socialization are the main obstacles in the implementation of services. Based on Sinambela's public service theory, it was found that services have not fully met the criteria of transparency, efficiency, and accountability. The decrease in the number of SKJBT applications from year to year indicates a decrease in public trust in the village service system. This study recommends increasing the capacity of village apparatus, digitizing administrative procedures, and providing open information as strategic steps to realize effective, responsive, and equitable public services.
Peran Regulator Pemerintah Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Percut Sei Tuan - Deli Serdang Jamaluddin, Yanhar; Sormin, Dinda Cantika; Irwansyah, Irwansyah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.439-447

Abstract

Stunting merupakan suatu permasalahan status gizi kronik pada balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak yaitu tinggi badan tidak sesuai atau kurang dari standar usia anak lainnya. Stunting merupakan masalah Kesehatan yang saat ini banyak terjadi di masyarakat dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama bagi daerah pedesaan yang akses terhadap layanan Kesehatan dan gizi yang memadai masih terbatas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peranan regulator pemerintah dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran regulator telah dijalankan pemerintah dengan benar, karena pemerintah telah membuat regulasi kebijakan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2020 berhasil menjalankan kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting serta adanya program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) guna pencegahan stunting di Kecamatam Percut Sei Tuan
Kinerja Birokrasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Batu Bara Jamaluddin, Yanhar; Hartono, Budi; Rosalina Sirait, Alfrida
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1184-1193

Abstract

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Birokrasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial bagi keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja birokrasi dalam penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat. Teori yang digunakan untuk menganalisis kasus ini antara lain teori kinerja, teori birokrasi, termasuk kerangka konseptual Program Keluarga Harapan sebagai program bantuan langsung tunai bersyarat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana informan sebagai sumber data adalah para aparatur di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, pendamping, serta masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengutip teori dari Agus Dwiyanto, maka ditemukan bahwa (1) Produktivitas ditemukan tidak konsisten karena masih ada penyaluran bansos yang belum tersalurkan, (2) Daya tanggap masih belum terasah dalam menyikapi setiap permasalahan, (3) Kualitas Pelayanan ditemukan kurangnya pegawai dinas sehingga tidak dapat dihadirkan di semua tempat penyaluran bansos (4) Tanggung jawab diketahui masih belum bisa maksimal dalam pendistribusian bansos, (5) Akuntabilitas diketahui masih ada data yang belum dimutakhirkan dan masih ada data yang belum disebarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Aparatur Birokrasi dalam menyalurkan bantuan tunai Program Keluarga Harapan, sampai batas tertentu, secara umum belum baik. Akibatnya penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan menunjukkan hasil yang belum baik karena kinerja birokrasi yang masih rendah dalam melaksanakan program. Kata Kunci : Birokrasi, Kinerja, Program Keluarga HarapanKata kunci:  Birokrasi, Kinerja, Program Keluarga Harapan
Co-Authors Ansari Ansari Asep Sumaryana Brutu, Anjur Buchari, Raden Ahmad Budi Hartono Budiman Rusli Elviza Elviza Irwansyah Irwansyah Luh Putu Ratna Sundari Nina Siti Salmaniah Siregar Prima, Andi Rosalina Sirait, Alfrida Sormin, Dinda Cantika Syafruddin Ritonga, Syafruddin Syamsiar, Syamsiar Warjio Warjio, Warjio