Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengawasan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Magelang Wahyu Prabowo; Suwandoko Suwandoko; Rena Radityawati
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4542

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan selama perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 2037 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2021. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dan model implementasi pengawasan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, fokus penelitian terletak pada pengawaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alasan diperlukannya pengawasan ketenagakerjaan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosilogis karena merupakan hal penting yang dilakukan pemerintah bersama perusahaan guna memperoleh perlindungan hukum dan upaya penegakan hukum ketenagakerjaan. Hambatan minimnya jumlah pegawai pengawas, kurangnya sarana dan prasarana, dan K3 di perusahaan. Upaya pencegahannya kerja dengan perbaikan sistem management, meningkatkan sarana dan prasarana, dan mengoptimalkan K3 di perusahaan.

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I Suwandoko Suwandoko
Unnes Law Journal Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4538

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mempunyai tugas pokok yaitu menghimpun penerimaan pajak. Sebagaimana telah diketahui, peran penerimaan pajak dalam mengisi kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pembangunan nasional amat penting dan sangat strategis. Berkaitan hal tersebut maka di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melaksanakan reformasi birokrasi baik dari lingkungan internal maupun ekternal dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu (1). Untuk mengetahui alasan diperlukannya reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. (2). Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. (3). Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dan upaya mengatasi hambatan tersebut dalam pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang lebih difokuskan penelitian terhadap pelaksanaan efektifitas hukum yaitu membahas bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang reformasi birokrasi dan bagaimana realita pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian dalam penulisan artikel ini, bahwa alasan diperlukan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yaitu adanya pelaksanaan prinsip dasar Good Corporate Governance, adanya kelemahan dalam administrasi penerimaan pajak, mencegah adanya insiden korupsi, reformasi birokrasi dilaksanakan pada struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis, teknologi komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Hambatan yang dialami yaitu terkait kedisplinan kerja pegawai dan penguasaan pengoperasian teknologi informasi yang kurang optimal, serta terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan pelaporan pajak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menyelenggarakan internalisasi kode etik dan nilai-nilai organisasi pada diri pegawai dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang perpajakan, teknologi informasi melalui pelatihan dan pengembangan pegawai dengan menyelenggarakan diklat, serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan himbauan dan konseling, serta penegakan hukum. Saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah perlunya pelatihan di luar ruangan (out bound) mengenai nilai-nilai organisasi dan kedisiplinan pegawai, meningkatkan perangkat dan sistem pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filling, serta penyelenggaran sosialisasi, workshop dan asistensi atau konseling harus dilakukan secara rutin dalam bidang perpajakan.Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I has the main task is to collect tax revenue. As is well known, the role of tax revenue in cash to fill state budget (state budget) in the framework of national development is very important and very strategic. Relating these conditions, the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I implement bureaucratic reform from both internal and external environment in order to increase tax revenues. The purpose of this study, namely (1). To find out why we need to reform the bureaucracy at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. (2). To determine the implementation of bureaucratic reforms in order to increase tax revenue at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. (3). To know the obstacles that arise and an attempt to overcome these obstacles in the implementation of bureaucratic reforms in order to increase tax revenue at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. But in this study uses empirical juridical method more focused research on the effectiveness of the implementation of the law which discusses how the applicable legislation on the reform of the bureaucracy and how the legislation's implementation of reality in the implementation of the reform of the bureaucracy in the Office of The Directorate General of Taxation, Central Java I in order to increase tax revenues. The results of research in the writing of this article, that the reason needed reform of the bureaucracy at the Regional Office of Directorate General of Taxation , Central Java I is a basic principle of good corporate governance , weaknesses in the administration of tax revenue , prevent incidents of corruption , bureaucratic reforms implemented in the organizational structure , human resources ( HR ) , business processes , and information communication technology , infrastructure , services to taxpayers , so as to increase tax revenues significantly. Barriers experienced are related to employee discipline and mastery of information technology operations that are less than optimal , and related tax compliance and reporting in paying taxes . Efforts to do is hold the internalization of the code of ethics and values â€‹â€‹in the self- organization of employees and increase the capabilities of staff in the areas of taxation , information technology through employee training and development by organizing training , as well as to improve tax compliance by providing appeal and counseling , as well as enforcement law . The advice given in this paper is the need for training outdoors (out-bound) on the values â€‹â€‹of the organization and discipline of employees, improving reporting systems perangakat and annual tax returns via e - Filling , and organizing dissemination , workshops and assistance or counseling should be done routine in the field of taxation .

Legal Reform for the Fulfilment of Disabilities Human Rights Suwandoko Suwandoko; Satrio Ageng Rihardi
Unnes Law Journal Vol 6 No 2 (2020): Unnes L.J. (October, 2020)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v6i2.38973

The legal reform requires the fulfilment of disabilities human right is very important as a basis for strengthening the footing, so as to be able to respect, protect and fulfill the human rights of persons with disabilities without discrimination by upholding human value and dignity based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. The purpose of this study is to analyze the urgency of reforming human rights law of persons with disabilities and to analyze the model of legal reform to realize the fulfillment of human rights of persons with disabilities. This research method uses a type of normative juridical research by studying the legal literature. The results showed that the urgency of reforming human rights law for persons with disabilities in terms of philosophical, sociological and juridical aspects. The model of legal reform has embodied the fulfillment of the human rights of persons with disabilities in the harmonization of policies consisting of several aspects of regulatory structuring, aspects of institutional structuring and aspects of legal culture development. So legal reform is able to manifest the human rights of persons with disabilities, in this case as a form of crystallization of noble values and human dignity that are more just, progressive, democratic, prosperous and non-discriminatory.

Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Tendiyanto, Teten; Tsurayya Istiqamah, Destri; Suwandoko, Suwandoko
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i1.89

This study aims to provide information on legal protection for sellers with the Cash on Delivery (COD) payment system. The research method used in this study is a normative juridical research method and uses a statutory and conceptual approach. Data sources in this study are secondary data: primary legal materials, namely binding legal materials, including Consumer Legal Protection Act Number 08 the year 1999; secondary legal materials, namely legal materials which provide explanations to primary legal materials. While the results of the study show that sellers who are subject to sanctions by paying Cash on Deliver system receive legal protection based on Article 6 of the Consumer Protection Act. In addition, a lawsuit for default will be more appropriate when a loss occurs to a business actor when a Cash on Delivery (COD) transaction fails. If there is a criminal element in the transaction process using Cash on Delivery, producers or seller can sue according to Article 19 paragraph (4) of the Consumer Protection Law. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum-bahan hukum yang mengikat, di antaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dimana memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang dirugikan dengan pembayaran sistem Cash on Delivery mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Unang Perlindungan Konsumen. Selain itu gugatan wanprestasi akan lebih tepat dilakukan ketika terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ketika transaksi COD gagal. Apabila terdapat unsur pidana ketika proses transaksi dengan cara COD maka produsen atau pelaku usaha dapat menuntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen.

Disaster Management Literacy in Higher Education Environment: A Study of Students at Universitas Tidar Atika, Atika; Suwandoko, Suwandoko; Ramadani, Shefa Dwijayanti; Prawenti, Herlita; Triastanti, Resti Kurnia; Mukti, Ari; Muqtada, Moh. Rikza
Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education Vol. 8 No. 1 (2024): Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education (June Edition)
Publisher : Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/sjdgge.v8i1.581

This study aims to explore the level of understanding (literacy) of Universitas Tidar students regarding disaster management. This research uses survey research methods with a quantitative approach that processes and interprets data in the form of numbers and calculations. The population of this study is active students of Universitas Tidar with a total of 13,176 students. The research sample was 910 students from five faculties at Universitas Tidar, namely the Faculty of Economics, Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Teacher Training and Education, Faculty of Agriculture, and Faculty of Engineering. The determination of the research sample was carried out using the random sampling method. The results stated that the majority of students had a high level of disaster preparedness in the category of knowledge parameters about disasters and resource mobilization, while the parameters of disaster emergency response plans, disaster warning and disaster preparedness showed that the position of disaster management literacy was generally still in the medium category.

SIFAT EKSEKUTORIAL PUTUSAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Istiqamah, Destri Tsurayya; Suwandoko, Suwandoko; Tendiyanto, Teten
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7518

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, yang menghantarkan pada pemikiran bahwa sejatinya hukum mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kedinamisan yang ada di masyarakat dapat menjadi problematik sekaligus tantangan tersendiri bagi sistem hukum Indonesia. Salah satunya konsep Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit (CLS) yang bersumber dari sistem hukum Common Law. Gugatan CLS pertama kali di Indonesia diajukan pada tahun 2003, yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi pada gugatan-gugatan CLS lainnya. Pengaturan mengenai gugatan CLS di Indonesia terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, namun pengaturannya sebatas hanya untuk gugatan terkait lingkungan hidup. Sedang dalam perjalanannya gugatan CLS di Indonesia tidak hanya sebatas gugatan mengenai lingkungan hidup semata. Tulisan yang menerapkan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis ini akan memaparkan skema serta implementasi gugatan CLS di Indonesia serta permasalahan dan kendalanya, Sifat putusan CLS yang berbentuk condemnatoir, berupa menghukum Pemerintah untuk melakukan sesuatu berupa mengeluarkan kebijakan, membuat sifat eksekutorialnya sulit untuk dieksekusi apabila Pemerintah diam dan tidak melakukan putusan. Dengan demikian perlu untuk adanya pengaturan secara ‘letterlijk’ tidak hanya terkait mekanisme proses dan persidangan gugatan CLS, namun juga tata cara eksekusi berupa pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara negara melalui mekanisme pengaduan Ombudsman.

Pendampingan Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Desa Wisata Suwandoko, Suwandoko; Winanta, Rizza Arge; Hardyati, Desty Puteri
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 7 No. 1 (2025): Madani : Februari 2025
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v7i1.2265

The Polengan Village Government, Srumbung District, Magelang Regency has a problem in organizing tourist villages. The problem is the lack of community participation to support tourist villages. The Polengan Village Government has not been optimal in managing village government governance to support tourist villages. Based on this, assistance was provided for village government governance based on local wisdom in supporting tourist villages in Polengan Village, Srumbung District, Magelang Regency. The activities carried out were the socialization of village institutions in organizing village government, socialization of community participation in formulating tourist village policies in Polengan Village, socialization of village government governance management to support tourist villages, and assistance for village governance based on local wisdom in supporting tourist villages. Community service activities aim to provide knowledge for the village government and the community to implement village government governance by the conditions in Polengan Village. Community service activities also help the Polengan Village government to manage village government based on local wisdom to develop tourist villages in Polengan Village.

Pendampingan Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Desa Wisata Suwandoko, Suwandoko; Winanta, Rizza Arge; Hardyati, Desty Puteri
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 7 No. 1 (2025): Madani : Februari 2025
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v7i1.2265

The Polengan Village Government, Srumbung District, Magelang Regency has a problem in organizing tourist villages. The problem is the lack of community participation to support tourist villages. The Polengan Village Government has not been optimal in managing village government governance to support tourist villages. Based on this, assistance was provided for village government governance based on local wisdom in supporting tourist villages in Polengan Village, Srumbung District, Magelang Regency. The activities carried out were the socialization of village institutions in organizing village government, socialization of community participation in formulating tourist village policies in Polengan Village, socialization of village government governance management to support tourist villages, and assistance for village governance based on local wisdom in supporting tourist villages. Community service activities aim to provide knowledge for the village government and the community to implement village government governance by the conditions in Polengan Village. Community service activities also help the Polengan Village government to manage village government based on local wisdom to develop tourist villages in Polengan Village.

Law Responsible in the Development of Local Rules on the Tourism Health in Magelang City Suwandoko, Suwandoko; Winanta, Rizza Arge; Perdana, Bonifasius Endo Gauh; Hardyati, Desty Puteri Hardyati; Kusuma , Trisma Arindhita
Pandecta Research Law Journal Vol. 19 No. 1 (2024): June, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.vol19i1.5681

The right to health in tourism places is very necessary to guarantee the right to health for tourists. Health insurance at tourist attractions aims to prevent and overcome unexpected events that will have a negative impact on tourists' health. Tourism management in Magelang City does not have regulations related to tourism health. So, the Magelang City Government needs to prepare regional regulations regarding health tourism, which have a responsive legal character, namely according to community needs and there is community participation in every drafting process. This research aims to analyze the urgency of forming regional regulations on tourism health in Magelang City and the role of responsive law in forming regional regulations on tourism health in Magelang City. The type of research is empirical juridical research, the data sources are primary data and secondary data, the data analysis technique is the interaction analysis model. Research results the urgency of forming regional regulations regarding tourism health in Magelang City is in line with the right to health at tourist attractions based on philosophical, sociological and juridical aspects to guarantee the right to health for tourists, the community around tourist attractions, and tourist attraction managers. The role of responsive law in the formation of regional regulations on tourism health in Magelang City refers to the importance of the community participating in the formation of regional regulations on tourism health, in which case the regional regulations formed have a responsive character.

Legal Study of Posita and Petitum Conflicts in Lawsuits Over Land Objects: Kajian Hukum Terhadap Pertentangan Posita dan Petitum Dalam Gugatan Atas Objek Tanah Arifina Alanis, Arselin; Ravani, Shakila; Nailul Muna, Intan; Alice Reyhanif, Alvieta; Suwandoko, Suwandoko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i2.44382

This study analyzes the legal implications arising from inconsistencies between posita and petitum in civil litigation, with reference to District Court Decision No. 47/Pdt.G/2024/PN Mkd concerning a land ownership dispute. The procedural defect emerged when the plaintiff’s factual assertions indicated a breach of contract (wanprestasi), whereas the relief sought in the petitum was premised upon an unlawful act (tort/PMH). Such inconsistency results in substantive and procedural ambiguity, rendering the claim potentially defective as an obscuur libel. The research aims to examine the legal reasoning adopted by the panel of judges and to assess the juridical consequences of the contradictory pleadings. Employing an empirical juridical method, the study incorporates courtroom observation, interviews with the presiding judge, and a case approach supported by statutory provisions, court decisions, and doctrinal legal literature. The findings demonstrate that the court concluded the claim failed to establish a coherent nexus between the asserted legal grounds and the relief requested, thereby warranting a ruling of inadmissibility (Niet Ontvankelijk Verklaard). This underscores the fundamental procedural rule requiring consistency and clarity between the elements of a pleading to uphold legal certainty and procedural order in civil proceedings. Accordingly, litigants must articulate legal arguments and requested remedies in a synchronized and legally grounded manner to avoid procedural dismissal and ensure substantive judicial examination.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search