Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strengthening Legal Capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises in the Mangrove Ecosystem of Mahakam Delta: Penguatan Kapasitas Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Ekosistem Mangrove Delta Mahakam Haris Retno Susmiyati; Grizelda Grizelda; Rahmawati Al Hidayah; Warkhatun Najidah; Wiwik Harjanti; Alfian; Esti Handayani Hardi; Rita Diana; Nurul Puspita Palupi
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 3 No. 1 (2023): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The economic independence of the community through Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) is an important priority that supports social economy. Especially during a crisis and pandemic COVID19, UMKM are one of the business actors who are still able to survive when economic activity declines. However, in this great potential, UMKM actors in the mangrove ecosystem in the Mahakam delta area have weaknesses in legal understanding as evidenced by the incomplete licensing requirements, and also do not have an understanding of the urgency and procedures for making contracts and other legal aspects. Therefore, training is needed to increase the legal capacity of UMKM actors. The method used is a training involving UMKM business actors in three stages; UMKM mapping; provide material on opportunities and challenges for UMKM in mangrove ecosystems and legal knowledge for UMKM; preparation of strategic plans for UMKM for mangrove ecosystems. The results of this activity indicate an increase in the legal understanding of UMKM actors and a strategic plan for strengthening UMKM in the mangrove ecosystem in the Delta Mahakam area has been formulated. This encourages the community to participate in protecting and rehabilitating mangrove areas for mutual prosperity. Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises ; Mangrove ; Delta Mahakam
Penetapan Pengadilan dalam Pengetatan Dispensasi Kawin Sayyidah Wulandari; Erna Susanti; Warkhatun Najidah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3835

Abstract

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang bersifat pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan, yang dimaksudkan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta menilai tingkat progresivitas penetapan pengadilan dalam pengetatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, yang diperkuat dengan data empiris melalui wawancara mendalam dengan hakim pengadilan agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A). Analisis penelitian didasarkan pada teori hukum progresif dan teori perlindungan anak dengan menempatkan prinsip the best interest of the child sebagai landasan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Agama Kota Samarinda telah menerapkan berbagai mekanisme pengetatan, seperti pemeriksaan administratif yang ketat, pemberian nasihat persidangan, serta pelibatan DP2A dalam asesmen psikososial, tingkat pengabulan permohonan dispensasi kawin masih tergolong tinggi. Pertimbangan hakim cenderung didominasi oleh alasan sosial dan moral, seperti kekhawatiran terhadap stigma masyarakat dan kehamilan di luar nikah, sementara penilaian objektif terhadap kesiapan psikologis, sosial, dan masa depan anak belum dilakukan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetatan dispensasi kawin masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa progresivitas penetapan hakim dalam pengetatan dispensasi kawin belum optimal dan memerlukan penguatan standar objektif mengenai alasan mendesak, integrasi asesmen psikososial secara substantif, serta keberanian yudisial untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi prinsip perlindungan anak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengadilan dan pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap anak. Sebagai penguatan perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.