Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection Income: Innovation Of Economics And Management CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Research Fair Unisri Journal Evidence Of Law Jurnal Administrasi Publik Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
M. Alvi Syahrin, M. Alvi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce Syahrin, M. Alvi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v3i2.55

Abstract

Perkembangan teknologi informasi pada awal abad dua puluh satu ini telah menyebabkan terjadinya hubungan dunia tanpa batas. Salah satu produk dari meningkatnya intensitas teknologi informasi adalah perdagangan elektronik (e-commerce) yang kemudian juga diterapkan pada transaksi bisnis internasional. Hal ini tentunya telah mengubah paradigma sistem perdagangan di dunia yang sebelumnya serba konvensional menjadi non-konvensional. Konflik dan sengketa dalam transkasi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce bukanlah suatu hal yang baru. Namun, mengingat sengketa yang akan diselesaikan tersebut akan melibatkan beberapa negara, maka timbul beberapa permasalahan faktual. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah terkait dengan hukum apakah yang berlaku dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce. Berdasarkan hasil temuan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih oleh para pihak (pilihan hukum) sebagaimana yang diatur dalam kontrak elektronik internasional yang mereka buat. Pilihan hukum tersebut dapat dilakukan secara tegas ataupun secara diam-diam. Penerapan metode hukum yang berlaku ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 Konvensi Hague dan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Roma yang mengatur hal serupa. Namun bila tidak diatur, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang mengacu pada hukum penjual, yang didasarkan atas the Most Characteristic Connection Theory (asas Hukum Perdata Internasional) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Konvensi Hague serta Pasal 4 ayat (l) dan (2) Konvensi Roma. Kata Kunci: E-Contract, E-Commerce, Hukum yang Berlaku, Transaksi Bisnis Internasional. Abstract: In the last 2lst century, the development of information technology has caused the borderless world connection. One of that product is electronic commerce (e-commerce) which also applied in international bussiness transaction (international trading transaction). Consequently, it has changed trading system in the world, where is adhered conventional before to non-conventional trading now. Conflict and bussiness dispute also occured in international trading transaction which used e-commerce. But, we must remember that the dispute of it will be involving some countries in the world. So that is why it can rise some factual problems in that implementation. Therefore, the problem which will researched in this paper are: what is the applicable law that applied in the resolution of international trading which used e-commerce and what is the qualified .forum that applied in the resolution of international trading which used e-conmmerce. Based on the result, the conclusions are: the applicable law in this dispute resolution is the law which choosed by the parties (the choice of law) in their electronic international contract. In practically, it is not only the clearly choice of law but also imlply choice of law. Application of the method applicable law is regulated in the provisions of Article 7 and Hague Convention Article 3 (1) of the RomeConvention. But if not regulated, the applicable law is the law of the seller, which is based on the Most Characteristic Connection Theory (Principle of International Law), as stipulated in Article 8 of Hague Convention and Article 4 paragraph (1) and (2) of the Rome Convention. Daftar Pustaka Adolf, Huala, 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. AK, Syahmin dan Amirul Husni, 2005. Hukum Perdata Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya. Atamadipraja, Sutisna. (tanpa tahun). Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Internasional. Bandung: Djatnika. Fuady, Munir. 2003. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Gautama, Sudargo. 1983. Capita Selecta Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni. _, 1983. Hukum Perdata Internasional: Hukum yang Hidup. Bandung: Alumni. _, 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung: Alumni. _, 1987. Buku III Bagian 2 (Buku ke-8). Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni. _, 1988. Jilid II Bagian 5 (Buku ke-6). Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni. _, 1998. Jilid II Bagian 4 (Buku ke-5). Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni. _, 1998, Jilid III Bagian 2 (Buku ke-8), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Alumni. Hariningsih, SP. 2005. Teknologi Informasi. Jakarta: Graha Ilmu. Kantaatmadja, Mieke Komar et. al. 2002. Cyberlaw: Suatu Pengantar (Seri Dasar Hukum Ekonomi). Bandung: ELIPS II. Mansur, Didik M. Arief dan Elisatiris Gultom. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Cet.2 Bandung: PT. Refika Aditama. Makarim, Edmon. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. Cet-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Projodikoro, Wirjono. 1979. Cet-5. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional. Bandung: Sumur Bandung. Purabacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. 1983. Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi. Jakarta: CV. Rajawali. Puta, Ida bagus Wyasa. 2008. Cet-2. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional. Bandung: Refika Aditama. Ramli, Ahmad M. 2006. Cet-2. Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. Sanusi, M. Arsyad. 2001. E-Commerce: Hukum dan Solusinya. PT. Mizan Grafika Sarana. _, 2005. Hukum Teknologi Informasi. Cet-3. Tim Kemas Buku. Seto, Bayu. 2006. Buku ke-1 (Edisi Keempat). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internsional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet-16. Jakarta: Pradnya Paramita. Suherman, Ade Maman. 2001. Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ustadianto, Riyeke. 2001. Cet-1. Framework E-Commerce. Yogyakarta: Penerbit Andi. Zein, Yahya Ahmad. 2009. Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce: Dalam Transaksi Nasional dan Internasional. Bandung: Mandar maju. Jurnal Ilmiah Barkatulah, Abdul Halim. 2010. "Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No.11 Tahun 2008. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 29 Tahun 2010, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Khairandy, Ridwan. 2010. "Hukum yang Berlaku dalam Transaksi Bisnis dengan E-Commerce". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 29 Tahun 2010. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Sumber Lainnya Running Text pada acara Metro Hari Ini pada hari Jum'at. 29 Mei 2010. Pukul 17.25 WIB Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Indonesia. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 58. TLN Nomor 4843.
Refugee Management in the National Security Dimension: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Thailand Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief; Astuti, Rita Kusuma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1790

Abstract

This study comparatively analyzes refugee management models in Indonesia, Malaysia, and Thailand—three key ASEAN frontline states that have not ratified the 1951 Refugee Convention. It investigates how this humanitarian issue has been securitized and integrated into their national security frameworks. Refugee movements, dominated by populations like the Rohingya, have evolved from a humanitarian crisis into a regional security challenge involving sovereignty, border control, human smuggling, and domestic social cohesion risks. Due to the lack of a binding international legal structure, these countries rely on ad hoc and discretionary approaches, dictated by internal political and geopolitical calculations. Using a qualitative-comparative methodology based on securitization theory, the research reveals significant variation in implementation. Indonesia attempts to balance humanitarian efforts (via IOM/UNHCR) with sovereignty concerns, viewing management as an issue of maritime security and public order. Conversely, Malaysia demonstrates the highest level of securitization, explicitly linking refugees to immigration violations and economic/health threats, with harsh law enforcement as the primary measure. Thailand employs a 'pragmatic border control' model, treating refugees as a short-term immigration matter susceptible to domestic military and political interests. This demonstrates a dominant security logic prioritizing national interests and rationalizing the rejection of non-refoulement. The main conclusion is that the failure to establish a binding regional burden-sharing mechanism encourages states to shift responsibility to the security domain, exacerbating refugee vulnerability and empowering smugglers. An urgent ASEAN policy shift toward a legal-institutional protection framework is required.
Climate Change Refugees in Indonesia: Human Rights Protection amid Legal Vacuums and UNHCR Single Submission Octaviani, Rury; Syahrin, M. Alvi; Becanics, Adrienn; Rahmah, Shafiyah
Lampung Journal of International Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v7i2.4736

Abstract

Climate change has become a major driver of cross-border displacement, creating the phenomenon of climate refugees. Although the 1951 Refugee Convention does not explicitly recognize this category, the reality of climate-induced displacement demands legal and policy responses from states, including Indonesia. As a transit country, Indonesia lacks a national legal framework specifically addressing the status and protection of climate refugees, and in practice, protection relies on the United Nations High Commissioner for Refugees through the single submission scheme, the only system for refugee identification and registration in the country. This reliance exposes a regulatory vacuum and legal vulnerabilities related to state sovereignty. This paper examines Indonesia’s response, highlighting the importance of updating national regulations and strengthening coordination with UNHCR to provide inclusive, human rights-based protection for climate refugees.
Disparities in Jurisdictional Locus Between the Enforcement of Maritime Immigration and Customs Laws Based on the Provisions of UNCLOS 1982 Through an Analysis of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory Yusuf, Muhammad Choirul; Syahrin, M. Alvi; Arifin, Ridwan
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 10 ISSUE 2 APRIL 2026
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v0i0.6563

Abstract

Indonesia's geographical location at the intersection of two continents and oceans makes it a strategic consideration in assessing maritime development potential. To achieve maritime security resilience oriented toward the management and efficiency of maritime resources, the existence of law enforcement and legal substance in maritime zones is necessary to formulate legal certainty. The parent legal provisions governing maritime zone provisions and management rests on Law Number 17 of 1985, which ratified UNCLOS 1982, with its 320 articles and 9 annex. Among the various maritime zone provisions, there is the term "contiguous zone," which is a special jurisdiction extending 24 miles from the regulated sea baseline and serves as the basis for Immigration, Customs, Fiscal, and Sanitary Affairs to conduct supervision related to its legal provisions. However, the regulation of contiguous zones or maritime area specifications has not been accommodated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration as a form of active supervisory function, while Law Number 17 of 2006 concerning Customs has long accommodated provisions providing concrete supervision. This paper aims to analyze the harmonization of legislation, historical, and empirical aspects related to legal considerations regarding the formulation of articles regulating the locus of jurisdiction for maritime immigration supervision, thereby providing an ideal legal formulation within the framework of academic studies. The research method used in this paper is a normative-empirical one. The theory in this study applies Lawrence Friedman's legal system theory as an analytical tools. The results also indicate the legal impacts that lead to downstream problems related to immigration violations in maritime zones due to the lack of zoning regulations. Therefore, constructive legal and policy formulations are needed to serve as a fundamental foundation for projecting a comprehensive immigration oversight mechanism in Indonesia's maritime zones.
Co-Authors Agung, Moch Aldo Ratu Aim, Heru Al Zulkifli Aji, Koesmoyo Ponco Arief Febrianto, Arief Becánics, Adrienn Briando, Bobby Budy Mulyawan, Budy Nanda Pratama, Ario Ponco Aji, Koesmoyo Prasta, Putra Deta Husa Qolby, Ajeep Akbar Rahmah, Shafiyah Ridwan Arifin Rita Kusuma Astuti Rury Octaviani Ryanindityo, Mochammad Sumantri, M. Judo Ramadhan Tony Mirwanto, Tony Wisnu, Harry Prabowo Yepese, Jehan Irianti Bekti Yusuf, Muhammad Choirul