Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.082
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM DE JURE International Journal of Law Reconstruction Journal on Education JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Journal Of Human And Education (JAHE) JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education The Easta Journal Law and Human Rights Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Keadilan PESHUM Journal of Golden Generation Legal Science Ipso Jure Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Joupy G Z Mambu
Universitas Negeri Manado
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Business Cooperation Agreements in the Perspective of Civil Law: Legal Risks and Protection Mambu, Joupy Gustaf Z
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 4 (2025): JHK-June
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i4.378

Abstract

Business cooperation agreements are a form of contractual that is increasingly used in modern business practices, even though it is not explicitly regulated in the Civil Code and is classified as an innominate agreement. This study aims to analyze the validity and form of legal protection in business cooperation agreements based on normative juridical approaches. The main focus of the research is on the fulfillment of the legal requirements of the agreement (Article 1320 of the Civil Code), the principle of freedom of contract (Article 1338), and the potential violation of the principle of business competition as regulated in Law No. 5 of 1999. The results of the study show that although freedom of contract provides flexibility for the parties, the substance of the agreement must still meet the standards of fairness and compliance with positive laws. An imbalance in the relationship between the parties involved as well as unilateral clauses can create legal risks and contractual unfairness. Therefore, it is important to apply the principles of good faith, clarity of clauses, and adaptive dispute resolution mechanisms. This study recommends strengthening the contract structure based on the principles of fairness and dual compliance with civil law and business competition law as an effort to realize legal, fair, and competitive cooperation in the eyes of the law.
Problematika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia: Kajian Hukum Pidana dan Dampak Sosial-Kultural Kumajas, Merry; Mambu, Joupy G.Z; Rumagit, Harly; Mesra, Romi
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11858

Abstract

Penelitian ini membahas problematika penerapan hukuman mati di Indonesia dengan menyoroti aspek hukum pidana serta dampak sosial-kulturalnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji konsistensi sistem peradilan dalam menjatuhkan vonis mati, persepsi masyarakat terhadap hukuman tersebut, serta posisi Indonesia dalam konteks hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang menganalisis berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan lembaga HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia sering tidak konsisten dan dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun politik. Selain itu, persepsi publik terhadap hukuman mati dibentuk oleh konstruksi budaya dan agama, serta diperkuat oleh framing media. Di sisi lain, Indonesia mengalami dilema antara mempertahankan kedaulatan hukum nasional dan memenuhi komitmen terhadap standar HAM global. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum pidana yang lebih akuntabel dan edukasi publik yang menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, hukuman mati dapat dievaluasi secara kritis dalam kerangka negara hukum yang beradab.
Collaboration Between Fintech and Regional Government In The Village MSME Incubation Program To Increase Their Competitiveness Sumardi, Sumardi; Mambu, Joupy G.Z.; Sari, Vina Budiarti Mustika; Zuhri, Saifuddin; Susilawati, Susilawati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 4 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i4.1268

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi fintech dan pemerintah daerah dalam program inkubasi UMKM desa untuk meningkatkan daya saingnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program inkubasi umkm Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Jawa Tengah bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya UMKM tentang penggunaan fintech yang belum secara maksimal digunakan dalam hal peningkatan daya saing UMKM di desa. Implementasi program Inkubasi UMKM Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Jawa Tengah menggunakan metode pelatihan dan pembekalan pada Jumat, 23 Februari 2024. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta kegiatan UMKM memiliki pengetahuan baru atau teredukasi tentang perkembangan dan keberadaan fintech, jenis-jenis fintech, manfaat dari penggunaan fintech serta apa saja keunggulan dari fintech. Peserta juga dibekali pelatihan tentang penggunaan fintech untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan memanfaatkan jasa keuangan online. Program fintech pemerintah Kabupaten Kebumen berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui laman tpakd.kebumenkab.go.id. Kata Kunci: Inkubasi UMKM, fintech, pemerintah daerah Abstract This article aims to determine the collaboration between fintech and local government in the village MSME incubation program to increase their competitiveness. Community Service Activities (PKM) through the MSME incubation program in Balingasal Village, Padureso District, Kebumen Regency, Central Java, aims to educate the community, especially MSMEs, about the use of fintech which has not yet been used optimally in terms of increasing the competitiveness of MSMEs in the village. Implementation of the MSME Incubation program in Balingasal Village, Padureso District, Kebumen Regency, Central Java using training and provision methods on Friday, February 23 2024. The results of this activity show that MSME activity participants have new knowledge or are educated about the development and existence of fintech, types of fintech, the benefits of the use of fintech and what are the advantages of fintech. Participants are also provided with training on the use of fintech to increase the competitiveness of MSMEs by utilizing online financial services. The Kebumen Regency government's fintech program is in the form of People's Business Credit (KUR) which can be accessed online by the public via the tpakd.kebumenkab.go.id page. Keywords: Incubation of MSMEs, fintech, local government
Analysis of Civil Law cases: from theory to Practice (Case Study of Supreme Court Decision No. 1753 / PDT / 2015) Mambu, Joupy G.Z.; Sari, Liani; Suaib, Sri Olawati; A. Ogotan, Arianti; Riyadi, Ahmad; Sahrul, Sahrul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8241

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dasar dan implikasi hukum dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015. Fokus utama penelitian ini adalah pada sengketa sertifikat tanah, dengan penekanan pada kesalahan identifikasi terhadap tergugat dan klaim kepemilikan tanah yang mengakibatkan kaburnya tuntutan hukum. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan metode filosofis dan analitis. Penelitian ini melakukan analisis deskriptif analitis untuk menjelaskan peraturan yang berlaku, teori hukum, dan praktik penegakan hukum positif terkait isu tersebut. Analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram karena tuntutan yang tidak jelas dan kesalahan dalam menentukan identitas tergugat. Hal ini mengonfirmasi pentingnya bukti yang akurat dan kredibel dalam sengketa sertifikat tanah. Putusan ini menyoroti pentingnya kepastian hukum, khususnya dalam registrasi tanah dan transaksi jual beli, dengan mempertimbangkan bukti konkret untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.
Problematika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia: Kajian Hukum Pidana dan Dampak Sosial Kultural Kumajas, Merry; Mambu, Joupy G.Z; Rumagit, Harly; Mesra, Romi
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): JUNI 2025 JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11858

Abstract

Penelitian ini membahas problematika penerapan hukuman mati di Indonesia dengan menyoroti aspek hukum pidana serta dampak sosial kulturalnya Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji konsistensi sistem peradilan dalam menjatuhkan vonis mati persepsi masyarakat terhadap hukuman tersebut serta posisi Indonesia dalam konteks hak asasi manusia internasional Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang menganalisis berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang undangan artikel ilmiah putusan pengadilan dan laporan lembaga HAM Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia sering tidak konsisten dan dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun politik Selain itu persepsi publik terhadap hukuman mati dibentuk oleh konstruksi budaya dan agama serta diperkuat oleh framing media Di sisi lain Indonesia mengalami dilema antara mempertahankan kedaulatan hukum nasional dan memenuhi komitmen terhadap standar HAM global Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum pidana yang lebih akuntabel dan edukasi publik yang menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif Dengan demikian hukuman mati dapat dievaluasi secara kritis dalam kerangka negara hukum yang beradab < p>
Legal Certainty in out-of-Court Dispute Resolution: Evaluation of Mediation and Arbitration Mechanisms Mambu, Joupy G.Z
Ipso Jure Vol. 3 No. 1 (2026): Ipso Jure - February
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/sw4x4v35

Abstract

Out-of-court dispute resolution through mediation and arbitration has become increasingly preferred due to its efficiency, speed, and non-adversarial nature, yet the effectiveness of these mechanisms critically depends on the legal certainty of enforcing settlement results. This normative juridical research analyzes the regulatory framework governing the enforcement of mediation settlement agreements and arbitration awards, as well as the challenges in practice. The findings reveal three major issues that undermine legal certainty: a legal vacuum regarding the executorial authority of mediation settlements, ambiguity concerning the legal status of settlement outcomes, and normative contradictions between the principle of finality in non-litigation dispute resolution and judicial control. These issues prevent mediation and arbitration from fully guaranteeing finality, legal protection, and access to justice for disputing parties. Legal reform is therefore required to ensure automatic executorial power over mediation and arbitration outcomes and to harmonize regulatory norms to minimize excessive judicial intervention, enabling mediation and arbitration to function as independent and equivalent dispute-resolution forums that provide optimal legal certainty.
The Validity of Electronic Signatures in Providing Evidence in Civil Cases Mambu, Joupy Gustaf Z
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 3 (2026): JHK - April
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v3i3.581

Abstract

The development of information technology has encouraged the use of electronic signatures in various civil transactions, but their acceptance as evidence in court still raises legal issues. This study aims to analyze the validity of electronic signatures and their evidentiary power in civil cases in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach, through a study of regulations, legal doctrine, and judicial practice. The results of the study indicate that normatively, electronic signatures have been recognized as valid under the Electronic Information and Transactions Law as long as they fulfill the elements of authentication, integrity, and non-repudiation. Conceptually, through the theory of functional equivalence and the theory of evidence law, electronic signatures have an equivalent function to manual signatures in proving the will of the parties. However, in judicial practice, inconsistencies are still found in the acceptance and assessment of their evidentiary power due to unclear norms and a lack of synchronization between material law and formal law. This condition has an impact on legal uncertainty and potential injustice for the parties. Therefore, it is necessary to reformulate civil evidence law through regulatory harmonization, affirmation of evidentiary standards, and increasing the capacity of law enforcement officers so that the use of electronic signatures can be applied consistently and provide certainty, justice, and legal benefits
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN REKENING BANK Stevanie Indah Tanod; Joupy Mambu; Yoan Runtunuwu
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.558

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji sebagian bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya mengenai pasal pemalsuan rekening bank, hasil karya dan hasil penelitian dari kalangan hukum serta penjelasan dalam kamus atau ensiklopedi.Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga metode atau mekanisme kerja untuk menangani proses tindak pidana yang terjadi dalam perbankan yaitu penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang diperoleh Bank Indonesia, mekanisme kerja penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang ditemukan penyidik, dan mekanisme kerja pelaksanaan SKB dalam rangka tukar menukar informasi. Mekanisme ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara tiga lembaga yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia yang sebagai pengawas bank. Dalam penelitian ini juga dikemukakan salah satu contoh tindak pidana dalam bank yaitu orang dalam yang melakukan pemalsuan rekening bank yang mengakibatkan kerugian nasabah sampai milliar rupiah. Disamping itu juga dalam penelitian ini di dapati bahwa nasabah yang menjadi korban tidak dapat mengklaim dengan alasan diluar system. Karenanya diperlukan produk perundang-undangan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana perbankan serta lebih dipertegas lagi perlindungan hukum terhadap nasabah, sehingga lembaga perbankan yang merupakan pemegang kendali perekonomian bangsa boleh berjalan dengan baik sejalan dengan menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada lembaga perbankan itu sendiri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA Adinda Silalahi; Joupy G.Z Mambu; Stince Sidayang
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): Mei : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.559

Abstract

Kekerasan seksual dalam perkawinan atau marital rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering tidak diakui sebagai tindak pidana, baik secara sosial maupun budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam keluarga serta mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Kekerasan seksual dalam perkawinan menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, meliputi dampak fisik, psikologis, sosial, dan keretakan hubungan rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan hukum yang lebih efektif melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan layanan perlindungan korban, serta pendidikan kesetaraan gender dalam masyarakat.
Adaptive Law in The Era of Disruptions: Legal Flexibility in The Face of Global Change — Who Owns Ai-Generated Content? Examining Copyright Challenges in The Era of Generative Artificial Intelligence Joupy G.Z Mambu
Ipso Jure Vol. 3 No. 6 (2026): Ipso Jure - July
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/b8wwva97

Abstract

The emergence of generative artificial intelligence technologies such as large language models and image diffusion models has fundamentally changed the landscape of creative work, as machines are now capable of producing text, images, music, and audiovisuals with a level of sophistication that resembles human work, thus giving rise to legal uncertainty regarding who is entitled to be called the creator and copyright holder of such content. This article aims to critically examine the conceptual and normative challenges faced by the copyright regime, particularly Indonesian copyright law, in responding to the phenomenon of works produced by generative artificial intelligence, by placing the principles of legal flexibility and adaptability as the main analytical framework amidst global technological disruption. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative legal approach, by examining relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, including developments in decisions and policies in the United States, China, and Indonesia. The study results show that the requirements of authenticity and human authorization that are the foundation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright have not explicitly anticipated works born from autonomous generative processes, thus creating a normative vacuum regarding the legal status of artificial intelligence outputs, responsibility for copyright infringement in the data training process, and the division of ownership between users, platform developers, and training data providers. 
Co-Authors A. Ogotan, Arianti Adinda Silalahi Ahmad Riyadi Andi Muh Akbar Saputra Aziz Rizki Miftahul Ilmi Dedek Helida Pitra Delma Marlina Pasla, Delma Marlina Feibe Engeline Pijoh Harly Rumagit Ingrid Sabet Pangaribuan Jeflan Recky Lalensang Merry Lenda Kumajas Natasya V. Leuwol Novita Marven Mongdong Rahmad, Riadi Asra Romi Mesra Sahrul, Sahrul Saifuddin Zuhri Sari, Liani Sari, Vina Budiarti Mustika Stevanie Indah Tanod Stince Sidayang Suaib, Sri Olawati Sumardi . Wahyu Nugroho Yeskri Sigar Yoan Barbara Runtunuwu Yosua Laurens