Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Adaptive Law in The Era of Disruptions: Legal Flexibility in The Face of Global Change — Who Owns Ai-Generated Content? Examining Copyright Challenges in The Era of Generative Artificial Intelligence Joupy G.Z Mambu
Ipso Jure Vol. 3 No. 6 (2026): Ipso Jure - July
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/b8wwva97

Abstract

The emergence of generative artificial intelligence technologies such as large language models and image diffusion models has fundamentally changed the landscape of creative work, as machines are now capable of producing text, images, music, and audiovisuals with a level of sophistication that resembles human work, thus giving rise to legal uncertainty regarding who is entitled to be called the creator and copyright holder of such content. This article aims to critically examine the conceptual and normative challenges faced by the copyright regime, particularly Indonesian copyright law, in responding to the phenomenon of works produced by generative artificial intelligence, by placing the principles of legal flexibility and adaptability as the main analytical framework amidst global technological disruption. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative legal approach, by examining relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, including developments in decisions and policies in the United States, China, and Indonesia. The study results show that the requirements of authenticity and human authorization that are the foundation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright have not explicitly anticipated works born from autonomous generative processes, thus creating a normative vacuum regarding the legal status of artificial intelligence outputs, responsibility for copyright infringement in the data training process, and the division of ownership between users, platform developers, and training data providers. 
Analisis Yuridis Sengketa Perebutan Hak Milik Tanah di Kecamatan Laguboti Desa SItoluama : Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Blg Ingrid Sabet Pangaribuan; Joupy G. Z. Mambu; Yoan B. Runtunuwu
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18586

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa pertanahan akibat ketidaksesuaian data fisik dan yuridis dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis sengketa perebutan hak milik tanah serta mengkaji efektivitas sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Populasi penelitian meliputi masyarakat Desa Sitoluama, perangkat desa, serta dokumen perkara. Sampel ditentukan melalui purposive sampling terhadap pihak terkait dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Blg. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terjadi akibat tumpang tindih sertifikat dan ketidaksesuaian antara penguasaan fisik tanah dengan data administrasi pertanahan. Hakim dalam putusan tidak hanya mendasarkan pada sertifikat, tetapi juga mempertimbangkan bukti penguasaan dan saksi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum secara optimal karena masih terdapat kelemahan dalam verifikasi data dan administrasi pertanahan.
KAJIAN YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP BERLAKUNYA BUKU II KUH-PERDATA Yeskri Sigar; Joupy Mambu; Delma Pasla
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.68

Abstract

Peraturan perundang-undangan, baik dalam tahap perencanaan, pembaharuannya harus tetap memperhatikan nilai-nilai filosofis, sosiologis, yuridis, konstitusional, politis dan praktis. Pembaharuan terhadap produk peraturan perundang-undangan tidak selalu harus dilakukan secara keseluruhan dengan mencabut dan menggantinya dengan yang baru sama sekali. Demikian pula pembaharuan terhadap produk peraturan perundang-undangan Hukum Perdata tidak berarti akan menggantinya dengan yang baru, akan tetapi pembaharuan di sini menuju kepada peningkatan ke arah yang lebih baik dan sempurna, dalam artian tetap memelihara, mempertahankan dan menciptakan serta meniadakan produk peraturan perundang-undangan hukum perdata yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Melihat realita hukum ini, tentunya sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji secara yuridis mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemberlakuan UUPA dan UUHT terhadap pemberlakuan buku II KUH Perdata serta terhadap berlakunya Hukum Tanah di Indonesia untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, peneliti berfokus untuk meneliti tentang bagaimana kajian yuridis pemberlakuan undang-undang hak tanggungan terhadap berlakunya buku II KUH-Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai system, yang dilakukan dengan berdasarkan pada data sekunder mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan.