Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial JURNAL MAHKAMAH AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis AJIS : Academic Journal of Islamic Studies Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama
Maizul Imran
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Pemberdayaan Profesi Hakim pada Kompetensi Lulusan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Pasca Perubahan Gelar Akademik Arsal, Arsal; Elfiani, Elfiani; Imran, Maizul
Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/dedikasia.v2i1.5540

Abstract

Peraturan Menteri Agama RI No. 33 tahun 2016 tentang Perubahan Gelar akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, khususnya gelar akademik sarjana Fakultas Syariah yang berubah dari Sarjana Hukum Islam (SHI) menjadi Sarjana Hukum (SH) dianggap dapat menghapus dikotomi dan diskriminasi lulusan hal kesempatan kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi pengguna yaitu Pengadilan agama terhadap lulusan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, dan respon Pengadilan Negeri terhadap perubahan gelar akdemik lulusan syariah. Penelitian ini juga akan mengungkap tentang strategi yang dilakukan Fakultas Syariah dalam menyikapi perubahan gelar tersebut. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan observasi pada kedua lembaga peradilan tersebut. Hasil penelitian mengungkap bahwa pihak Pengadilan agama menilai alumni Fakultas Syariah telah kompeten untuk menjadi Hakim dan setuju dengan perubahan gelar akademik lulusan Fakultas Syariah. Selanjutnya pihak Pengadilan Negeri memberikan respon positif terhadap perubahan gelar akademik tersebut, asal diikuti dengan peningkatan kemampuan dan kecakapan dari mahasiswa. Strategi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi adalah melakukan kembali peninjauan kurikulum secara perodik untuk penyesuaian dengan perubahan yang terjadi sebagai bentuk respon dari pengguna. Kementerian Agama RI dan Perguruan Tinggi Agama Islam perlu proaktif untuk mensosialisasikan regulasi ini sehingga menjadi fungsional dan aplikatif
Dehumanisasi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika di Indonesia Menurut Hukum Islam Imran, Maizul; Arsal, Arsal; Wahyuni, Sri
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2023.9.2.219-235

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh apa kesan dehumanisasi yang timbulkan dalam penerapan hukuman mati pada pengedar narkotika dan untuk mengetahui respons hukum Islam menyikapi penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika secara humanis. Metode penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan studi literature dengan analisis data kualitatif dari data primer dan sekunder yang bersifat induktif. Hasil penelitian menyimpulkan,  pertama, bahwa kesan dehumanisasi didasari pada dampak sejarah eksekusi mati yang kelam dari masa ke masa, kemunculan gerakan-gerakan penegak Hak Asasi Manusia yang semakin marak di beberapa negara, implementasi aturan-aturan berskala internasional yang melarang hukuman mati, bentuk penolakan grasi dan berbagai bentuk perbuatan pengedaran  yang digeneralisir hukumannya. Kedua, secara makna tekstual ayat al-Qur`ān untuk pengedar narkotika dapat dikategorikan sebagai makna fasādan fī al-ardhi dalam ranah hukuman ta’zīr yang masih terbuka hak grasi dan penuntutan keringanan hukuman di pengadilan. Namun secara kontektual dikategorikan hukumannya secara beragam dan fleksibel, sebagai ḥirābah (perampokan), al-baghyu dan peminum khamar (syirb al-khamr). Sebagai solusi hukum alternatif diharapkan dapat mencerminkan penerapan hukuman yang humanis bagi pengedar narkotika.
QIYÄ€S DAN ANALOGI HUKUM (Suatu telaah dan perbandingannya dalam penemuan hukum) Imran, Maizul
Alhurriyah Vol 2 No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v2i1.263

Abstract

Qiyâs in Islamic law has progressed considerably that made it seems not as simple as the first form. It started from rustic concept of al-Syafi’i that identified only ‘illat (reason) that contained in text, it was progressed forward by al-Ghazali, al-Syarthibiy, and so forth. Every scholar in ushul fiqh had each learning processes, corrections, describing, improving, and reconstructing new formulas about qiyâs. If it is compared with same concept in positive law, there is a formula called Law Analogy. Basically, there are no different concept between law analogy and qiyâs. Yet, qiyâs has more detail explanation and complicated. Qiyâs has four steps in indentifying problem that analogy does not have. This paper maintained that concept of analogy in positive law is as simple as the first formula of qiyâs when it introduced as Islamic legal discovery method. Konsep qiyās dalam hukum Islam telah mengalami perkembangan panjang yang mengantarkan terwujudnya tampilan yang tidak sederhana lagi. Berawal dari konsep sederhana dari al-Syafi’i, dengan ciri fundamental identifikasi ‘illat semata yang tercakup dalam nash, ia telah terolah dengan sangat maju di tangan al-Ghazali, al-Syathibi dan seterusnya. Setiap ahli ushul fiqih (mutaakhirin) melalui proses pembelajaran dan koreksi, mencoba menampilkan, menambahkan, dan merekonstruksi rumusan yang baru tentang qiyās. Jika dibandingkan dengan konsep serupa dalam hukum positif maka di sana terdapat konsep analogi. Pada prinsipnya konsep ini sama dengan qiyās, namun detail-detail pembahasan qiyās lebih rumit dan bertele-tele. Langkah penerapan qiyās yang meliputi empat tahap identifikasi masalah tidak nampak dalam konsep analogi. Dengan demikian tulisan ini mempertahankan bahwa konsep analogi dalam hukum positif sesederhana ketika konsep qiyās ini pertama sekali diintrodusir sebagai metode penemuan hukum dalam hukum Islam. Sehingga konsep analogi dalam hukum positif bisa dikatakan baru sejajar dengan qiyās konsepsi awal.
REDEFENISI KONSEP PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Kompromi Pemikiran Islam Progresif dengan Ijtihad Ibn Hazm) Imran, Maizul
Alhurriyah Vol 1 No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v1i2.486

Abstract

Renewal of Islamic thought could not be done, if the hesitant and stiff attitude of thinking still exist on the scholars and Muslims. In contrast, progressive and dynamic attitude is very important, but caution remains a necessity. Moreover, reformation efforts demanded the authorities to be open minded in creating new law and freely performing istinbath and istidlāl in representing the substantive meaning of syara'. Studies on the progressive dimension of Islam is now starting to promoted flarely with two basic consciousness: 1) as a positive response to the world pressures that seen Islam as a religion that always slow respond to the pace of the times so that there are very strong boundary between the Islamic world and the western world. 2) as a strategy to fight extreme thoughts which always blamed on Islam with the empowerment of progressive elements in the Muslim community and bridge the gap between the Islamic world and the western world. These two things become the urgency of scientific study and progressive dissemination of Islam. Ibn Hazm (4th century H) thought which is textual turned out to provide great opportunities and high motivation to carry the issues of modernity. Despite a lot of criticism and negative judge of Ibn Hazm ijtihad because of the political, social and culture influence in his time, some even claim that fiqh Zhāhiriyyah often can not adapt to the times. it was found the thought that can be compromised to meet the needs of modernity in an effort to redefine the concept of Islamic marriage in Indonesia.
DINAMIKA FORMULASI AKAD TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA Imran, Maizul; Satria, Rio
Alhurriyah Vol 3 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v3i2.755

Abstract

The development of a hajj fund that is so great has the potential to be used in supporting the implementation of a better quality Hajj through effective, efficient, transparent, accountable, and in accordance with the provisions of legislation. The strategy that has been taken by the Ministry of Religion to optimize the management of the Hajj fund so that its benefits can be used to improve the quality of Hajj implementation is by developing these funds through investment. But in fact, the dynamics that occur are in the BPIH deposit. When the funds are managed which constitute funds deposited by prospective pilgrims to the government (Ministry of Religion or BPKH) to finance the implementation of their pilgrimage, problems arise regarding the appropriate contract formulation to be used, whether wakalah contract, mudlarabah (profit sharing), or altogether no longer need a contract, because the government acts as a statutory power for prospective pilgrims, as consideration of the decision of the Constitutional Court (MK).
Islamic Mass Organizations Figures’ Views on Ulī al-amr: Implications for Indonesian Democracy and Compliance with The Government Busyro, Busyro; Imran, Maizul; Zainuddin, Zainuddin; Asmara, Musda; Ismail, Ismail
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 20 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v20i2.16803

Abstract

Diverse views among Indonesian Islamic mass organizations’ figures over the existence of the Republic of Indonesia and obedience issue to the government became a topic of discussion, particularly when the government’s decision about religious issues differs from that of organization. This study aimed to find out in depth about views on ulī al-amr among figures from some Indonesian Islamic mass organizations and the issue of obedience to it within a democratic state system. This research is descriptive qualitative, using focused interviews in data collection. It is inductive in nature, which aims at developing process-oriented theories or values and data. The findings of the research showed that the representative figures recognize the Indonesian government as ulī al-amr, including ahlu al-bayt Indonesia, who prefer not to use the term because it is related to the requirement of chastity (‘ismah). This recognition implied an obligation to obey the Indonesian government, even though it is run by a democratic system, not Islam. As for matters related to specific religious regulations, such as determining the beginning of Ramadan, Shawwal, etc., differences from the government are not deemed as deviating from ulī al-amr, considering the democratic nature of the state, in which it provides opportunities to be diverse and recognizes those differences.
Eksplikasi Konsep Milku al-Yamīn dalam Kajian Tafsir Tematik Era Modern Arsal, Arsal; Imran, Maizul
HERMENEUTIK : Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol 15, No 2 (2021): Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Publisher : Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/hermeneutik.v15i2.12039

Abstract

AbstrakPenelitian bertujuan untuk mendeskripsikan konsep milku al-yamīn dalam al-Qur’ān, apakah maknanya sebuah alternatif penyaluran seksual ataukah ini berupa gambaran tradisi yang terjadi di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam. Penelitian yang dilakukan Muḥammad Syaḥrūr menunjukkan keabsahaan hubungan seks di luar nikah dengan memahami makna milku al-yamīn di era kontemporer ini adalah kontrak yang dilakukan antara laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan hasil penelitiannya tersebut memunculkan pro kontra dan problematik di tengah masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan menjembatani serta mendalami makna milku al-yamīn dalam kajian tafsir tematik. Sebagai kesimpulannya makna milku al-yamīn itu adalah budak perempuan yang didapat lewat peperangan, tidak termasuk maknanya cara-cara selainnya. Sedangkan kebolehan untuk bergaul dengan mereka itu bukan untuk pelampiasan hasrat seksual, akan tetapi secara historis sebagai upaya untuk mengangkat derajat budak setara dengan merdeka. Konsep ini dapat dinilai sebagai jalan lain untuk menangkal diskriminasi terhadap tuduhan berbuat zina.AbstractThe research purposed to find out the concept of milku al-yamīn in the Koran, whether it means an alternative sexual channeling or is it a description of the tradition that occurred in the Arab society before Islam. Research conducted by Muḥammad Syaḥrūr as the validity of non-marital sexual relations shows that understanding the meaning of milku al-yamīn in this contemporary era is a contract between a man and a woman to have sexual intercourse. With the results of his research, it raises the pros and cons and problems in Indonesian society. In connection with bridging and deepening the meaning of milku al-yamīn in the Koran through a thematic interpretation approach. In conclusion, the meaning of milku al-yamīn is that of a slave girl who is obtained through war, excluding its meaning from other ways. While the ability to associate with them is not for an outlet of sexual desire, but historically as an attempt to elevate the status of slaves to the equivalent of freedom. This concept can be considered as an alternative to fight discrimination against people accused of adultery. 
Analisis terhadap Putusan PA Koto Baru Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr tentang Penolakan Dispensasi Nikah Pasca Khalwat Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Yudia Permata Sari; Maizul Imran
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.11234

Abstract

Although marriage dispensation has received considerable attention in various studies of Islamic family law, research specifically examining the rejection of marriage dispensation following khalwat from the perspective of sadd al-dzari’ah remains limited. This study aimed to analyze the judge’s considerations in Koto Baru Religious Court Determination Number 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr concerning the rejection of marriage dispensation following khalwat and to examine the determination from the perspective of sadd al-dzari’ah. The study employed a qualitative approach with a legal case study design. Data were obtained through observation, semistructured interviews with the judge who handled the case, and documentation comprising the court determination and relevant laws and regulations. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings showed that the rejection of marriage dispensation was based on the applicants’ failure to meet the minimum marriage age, the psychological immaturity of the prospective spouses, the protection of children’s rights, and the absence of urgent grounds as stipulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. From the perspective of sadd al-dzari’ah, the judge’s determination reflected an effort to block avenues that could potentially cause greater harm in order to realize public benefit and child protection. This study confirms that judicial considerations in marriage dispensation cases are oriented not only toward formal legal aspects but also toward preventing harm and fulfilling the best interests of the child. These findings contribute to the development of Islamic family law studies, particularly regarding the application of sadd al-dzari’ah in resolving marriage dispensation cases, and imply the importance of judicial consistency in prioritizing the principles of child protection and public benefit in every examination of a marriage dispensation application.
Co-Authors Amra Wandri Arsal Arsal Arsal, Arsal Beni Firdaus Busyro, Busyro Busyro, Busyro Edi Rosman Elfiani elfiani, elfiani Elkhairati, Elkhairati Ismail Ismail Ismail Mohd Nasran Mohamad Musda Asmara Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rio Satria Saiful Amin Satria, Rio Sri Wahyuni Syamsul Arifin Wandri, Amra Yudia Permata Sari Zainuddin, Zainuddin