Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

THE ROLE OF FISHERY SUPERVISORS IN RESOLVING ILLEGAL AND DESTRUCTIVE FISHING CRIMES IN NORTH MALUKU, INDONESIA Faisal Faisal; Robert Lengkong Weku; Dewi Suyatni; Nurlaila Kadarwati Papuluwa; Nur Aida Ikrima; Arief Budiono; Warda Said
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 6 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i6.4505

Abstract

Indonesia’s Marine Fisheries Resources Supervisory Agency is a government institution under the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries which is committed to continuing to combat illegal fishing and destructive fishing, considering that illegal fishing activities that often occur are fish theft by foreign fishing vessels originating from several neighboring countries. The aim of this research is to analyze the role of fishery supervisors in supervising illegal fishing and destructive fishing practices in North Maluku Province. This was empirical legal research which utilizes both literature review and fieldwork, including interviews. The research results demonstrate the urgency of criminal law's function as an ultimum remedium. To support the realization of sustainable development in the fisheries sector, it is necessary to regulate alternative sanctions for perpetrators of illegal and destructive fishing that are anticipatory in nature. These alternative sanctions can take the form of sanctions aimed at social and economic improvements and repair of damage to fish resources and their ecosystems caused by illegal and destructive fishing practices. Fishery supervisors have the role in supervising illegal and destructive fishing practices in North Maluku Province. The Fishery Supervisory law enforcement system and partners have the role in stopping illegal fishing practices and destructive fishing in North Maluku Province.
Penyuluhan Hukum Pembuangan Sampah Plastik dan Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup kepada Peserta Didik SMP Islam 1 Kota Ternate Faisal, Faisal; Lengkong Weku, Robert; Suyatni, Dewi; Kadarwati Papuluwa, Nurlaila; Budiono, Arief
NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/nucsjo.v2i2.307

Abstract

Sampah plastik adalah sampah non organik yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Signifikansi sampah plastik di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara setiap tahun cenderung meningkat dan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan sampah plastik yang berwawasan lingkungan. Regulasi di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kota Ternate dan Perwali Kota Ternate No. 8 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Tarif Retribusi atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, seyogianya mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Ternate. Tujuan dari program pengabdian ini untuk memberikan pemahaman hukum kepada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang akan memberikan edukasi ke masyarakat tentang peran sertanya dalam pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan hukum secara langsung tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi aktif siswa-siswi sekolah SMP Islam 1 Kota Ternate dan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, termasuk tanggung jawab pemerintah daerah, kewajiban masyarakat, dan sanksi bagi pelanggaran. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan instrumen pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa penyuluhan hukum. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Target luaran dalam sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman hukum tentang pembuangan sampah plastik dan upaya melestarikan lingkungan hidup di Kota Ternate.