Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Pembuangan Sampah Plastik dan Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup kepada Peserta Didik SMP Islam 1 Kota Ternate Faisal, Faisal; Lengkong Weku, Robert; Suyatni, Dewi; Kadarwati Papuluwa, Nurlaila; Budiono, Arief
NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/nucsjo.v2i2.307

Abstract

Sampah plastik adalah sampah non organik yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Signifikansi sampah plastik di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara setiap tahun cenderung meningkat dan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan sampah plastik yang berwawasan lingkungan. Regulasi di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kota Ternate dan Perwali Kota Ternate No. 8 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Tarif Retribusi atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, seyogianya mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Ternate. Tujuan dari program pengabdian ini untuk memberikan pemahaman hukum kepada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang akan memberikan edukasi ke masyarakat tentang peran sertanya dalam pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan hukum secara langsung tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi aktif siswa-siswi sekolah SMP Islam 1 Kota Ternate dan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, termasuk tanggung jawab pemerintah daerah, kewajiban masyarakat, dan sanksi bagi pelanggaran. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan instrumen pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa penyuluhan hukum. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Target luaran dalam sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman hukum tentang pembuangan sampah plastik dan upaya melestarikan lingkungan hidup di Kota Ternate.
Balancing International Legal Obligations, Human Rights, and National Interests: Indonesia’s Response to Rohingya Refugees in Aceh Asphianto, Aan; Jaya, Belardo Prasetya Mega; Wicaksono, Agung Satrio; Ashady, Suheflihusnaini; Weku, Robert Lengkong; Anggita, Dila; Risyawan, Alief
LAW REFORM Vol 22, No 1 (2026)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v22i1.73197

Abstract

The principle of non-refoulement in international law obliges states to refrain from returning refugees to places where they face persecution. Indonesia, as a state that upholds human rights, has applied this principle in receiving Rohingya refugees who are displaced from their country of origin. Nevertheless, its implementation encounters tensions between international obligations, national interests, and human rights considerations. This study aims to examine how international law influences Indonesia’s response to the Rohingya refugee situation and to analyze the government’s stance in balancing these competing interests. A mixed-method approach is employed, combining empirical research through focus group discussions and interviews with normative analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that, despite not ratifying the 1951 Refugee Convention, Indonesia continues to adhere to the non-refoulement principle. However, regulatory improvements are necessary, particularly regarding Presidential Regulation No. 125 of 2016, to ensure fulfillment of refugees’ basic rights and adequate financial support, especially in Aceh. In conclusion, Indonesia must adopt prudent legal reforms to strengthen legal certainty, protect refugee rights, and balance international, national, and humanitarian interests effectively. Such measures will also enhance coordination among institutions, improve policy implementation, and promote sustainable humanitarian governance in addressing future refugee challenges comprehensively nationwide.
LAW ENFORCEMENT OF LAND GRACE Robert Lengkong Weku; Andika Adhyaksa
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 2, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i2.6293

Abstract

This study aims to analyze legal protection for acts of land grabbing and to analyze the prevention and handling of acts of land grabbing. The type of research used is normative legal research, relying on and using library data, namely secondary data in the field of law. The technique of obtaining legal materials is by means of library research by collecting legal materials by reading, quoting, recording and understanding various legal literature and laws. The results of the study show that 1) The legal provisions themselves have accommodated land grabbing in both criminal and civil aspects. 2) Enabling legal sanctions in forcing someone's obedience to the law as above contains aspects of prevention and enforcement aspects.