Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Pengaruh Money Politic terhadap Keputusan Memilih Pemilih di Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2024 Hansiden, Polii Einjelheart; Supit, Brain Fransisco
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v5i1.3343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: sejauh mana money politic memengaruhi keputusan memilih pemilih di Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2024? Pendekatan kuantitatif digunakan melalui survei terhadap 348 responden yang dipilih dengan teknik random sampling dari total DPT sebesar 254.783 jiwa. Instrumen kuesioner diuji validitas isi melalui expert judgement dan merujuk pada literatur sebelumnya. Hasil menunjukkan bahwa 40,8% responden pernah menerima uang/barang, dan 53,3% menyatakan bahwa hal tersebut memengaruhi keputusan memilih mereka. Uang tunai merupakan bentuk paling dominan (87,6%) dan mayoritas pemberian dilakukan saat kampanye atau hari pemilihan. Kebaruan studi ini terletak pada pemetaan empiris berbasis konteks lokal Minahasa yang sebelumnya minim diteliti, serta integrasi data kuantitatif dengan teori patron-klien. Studi ini memperkuat temuan sebelumnya namun memberikan kontribusi baru tentang pengaruh jaringan sosial dan kondisi ekonomi lokal terhadap penerimaan politik uang. Implikasi praktis mencakup pentingnya penegakan hukum, edukasi politik, penguatan pengawasan, serta tata kelola pemilu berbasis digital untuk memutus praktik politik transaksional di tingkat lokal.
Konsep dan Implementasi Kepemimpinan Kolaboratif dalam Organisasi Sektor Publik Supit, Brain Fransisco; Einjelheart, Hansiden Polii; Mewengkang, Ressy
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v5i1.3346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep kepemimpinan kolaboratif dalam organisasi sektor publik, mengevaluasi praktik implementasinya berdasarkan berbagai studi terdahulu, serta mengidentifikasi beragam faktor yang dapat mendukung maupun menghambat penerapan model kepemimpinan ini di lingkungan birokrasi pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan, baik berupa artikel jurnal, buku referensi, laporan penelitian, maupun dokumen kebijakan terkait kepemimpinan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, membangun budaya kerja yang terbuka, serta mendorong lahirnya inovasi di bidang penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan kepemimpinan kolaboratif masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain budaya birokrasi yang cenderung hierarkis, resistensi terhadap perubahan, rendahnya literasi kepemimpinan partisipatif, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik.  
Penguatan Karakter Leadership 2.0 pada Siswa SMA Katolik Seminari St. Fransiskus Xaverius Tomohon Supit, Brain Fransisco; Pangalila, Theodorus
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/jpkm.v5i2.3302

Abstract

Salah satu konsep kepemimpinan yang menjadi perhatian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah Kepemimpinan 2.0. Konsep ini menekankan pengembangan enam keterampilan utama, yaitu Creativity, Collaboration, Communication, Critical Thinking, Computational Logic, dan Compassion. Keterampilan tersebut penting untuk mulai diajarkan sejak peserta didik berada di bangku sekolah. Permasalahan yang diidentifikasi dalam kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman siswa tentang konsep Kepemimpinan 2.0, masih banyaknya SDM muda Indonesia yang kurang memiliki karakter kepemimpinan, serta minimnya sosialisasi program Kepemimpinan 2.0 di lingkungan sekolah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan penguatan karakter Kepemimpinan 2.0 kepada siswa SMA Katolik Seminari St. Fransiskus Xaverius Tomohon. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi edukatif, diskusi interaktif, dan pelatihan berbasis simulasi kepemimpinan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya antusiasme yang tinggi dari para siswa dalam mengikuti setiap sesi kegiatan. Selain itu, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep serta keterampilan Kepemimpinan 2.0, khususnya dalam aspek Creativity, Collaboration, Communication, Critical Thinking, Computational Logic, dan Compassion. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membentuk karakter kepemimpinan generasi muda yang unggul dan adaptif di era digital.
Implementation of The Right to Initiate The Formation of Regional Regulations Tumbel, Goinpeace Handerson; Mamonto, Fitri; Supit, Brain Fransisco; Buli, Buli
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 1 (2025): Volume 10, Nomor 1 - Juni 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i1.11011

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the right of initiative by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Mamasa Regency and the factors influencing it in proposing regional regulations. Using a qualitative method, the study examines issues related to the legislative function during the 2014–2019 period. It highlights the unique challenges faced by Mamasa Regency, including procedural inefficiencies, minimal public participation, and limited legislative capacity. The findings reveal that during the 2014–2019 period, only 3 out of 59 regional regulations originated from the initiative of the DPRD. This is attributed to the lack of understanding among DPRD members regarding legislative procedures, budget constraints, and the limited legal education background of its members. Public participation is also restricted due to limited access to information regarding legislative session schedules. Additionally, internal coordination within the DPRD and the commitment of its members to fulfilling their legislative functions remain suboptimal, indicating a reliance on executive-proposed regulations. These findings underscore the need to enhance legislative capacity and public engagement to promote participatory and effective regional regulations.
Dinamika Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Politik Lokal: Kajian di Desa Kiawa Satu Mantiri, Jeane; Toporundeng, Felini Otnil; Supit, Brain Fransisco
Tumoutou Social Science Journal Vol. 2 No. 2 (2025): Tumoutou Social Science Journal
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/ggz6gy49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana BPD di Kiawa Satu menjalankan fungsi legislasi sesuai Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, serta menganalisis kendala dan dinamika politik lokal yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi BPD di Desa Kiawa Satu belum berjalan maksimal. Secara formal BPD memiliki peran penting, namun dalam praktiknya peran tersebut belum optimal karena proses pembahasan peraturan masih didominasi oleh kepala desa. Keterbatasan kemampuan anggota BPD dalam memahami regulasi dan analisis kebijakan, serta minimnya pelatihan teknis, turut memperlemah peran legislasi. Hubungan antara BPD dan pemerintah desa terjalin baik, tetapi belum seimbang secara kelembagaan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan juga masih rendah dan cenderung formalitas akibat kurangnya akses informasi dan budaya yang masih paternalistik. Meski demikian, munculnya semangat baru dari anggota BPD muda serta partisipasi masyarakat dalam isu tertentu menunjukkan potensi perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu, penguatan fungsi legislasi perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan teknis, dan pembentukan budaya politik lokal yang lebih terbuka dan partisipatif agar BPD dapat berfungsi secara demokratis dan akuntabel.
Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Siswa di SMP Negeri 4 Tomohon Pangalila, Theodorus; Supit, Brain Fransisco
Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/eh0wbg56

Abstract

The issues addressed in this community service activity encompass a range of social problems, including environmental challenges, national disintegration, and the rampant abuse of narcotics among youth, who are considered the future leaders of the nation. The emergence of these problems in Indonesia indicates a significant erosion of Pancasila values in societal, national, and state life. The specific problems identified are: (1) a lack of student understanding of the Pancasila Student Profile, (2) an increasing prevalence of intolerance within society, and (3) insufficient dissemination of the fundamental values of the Pancasila Student Profile among both teachers and students. The proposed solution in this activity is the implementation of socialization and training sessions to strengthen the Pancasila Student Profile. The outcomes of these activities clearly demonstrate an improved understanding of the Pancasila Student Profile among students.
Kompetensi Digital dan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Era Birokrasi Berbasis Digital Supit, Brain Fransisco; Pangalila, Theodorus
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v5i3.3672

Abstract

Transformasi digital di sektor publik menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kompetensi digital yang memadai guna meningkatkan kinerja dan efektivitas birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi digital terhadap kinerja ASN di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh ASN di instansi tersebut sebanyak 46 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari 10 indikator kompetensi digital dan 10 indikator kinerja ASN, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, korelasi Product Moment, serta regresi linear sederhana yang dilengkapi dengan uji t untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara kompetensi digital dan kinerja ASN dengan nilai r = 0,642 dan tingkat signifikansi p < 0,05. Analisis regresi menghasilkan persamaan Y = 21,735 + 0,487X, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kompetensi digital meningkatkan kinerja ASN sebesar 0,487 poin. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung = 5,812 lebih besar dari t tabel = 2,015 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis diterima, kompetensi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN. Sedangkan, nilai R² sebesar 0,412 mengindikasikan 41,2% variasi kinerja ASN dijelaskan oleh kompetensi digital, sedangkan sisanya 58,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Teresa O. Tumbelaka; Sisca B. Kairupan; Brain Fransisco Supit
Tumoutou Social Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Tumoutou Social Science Journal
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/tndz5605

Abstract

This study aims to identify and describe the quality of public services at the Department of Population and Civil Registration of Minahasa Regency, and to determine the factors that hinder the service process in the Marriage Registration Division of the Department of Population and Civil Registration of Minahasa Regency. The approach used in this research is a qualitative approach. The number of informants in this study was 7 people. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that services at the Department of Population and Civil Registration of Minahasa Regency, particularly in the Marriage Registration Division, are not yet fully optimal and maximal: Facilities and infrastructure are still inadequate. Services are often delayed when unexpected issues occur, such as power outages, which cause service facilities to be unable to function and hinder employees in carrying out services. Services are not yet optimal due to delays in employee response, often caused by network disruptions from the central system and the absence of staff in the office or when they are on external assignments, which hampers the service process for the community
Kinerja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Sulawesi Utara Guadalupe Simbolon; Devie S. R. Siwij; Brain Fransisco Supit
Tumoutou Social Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): Tumoutou Social Science Journal
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/v775yj66

Abstract

This study examines employee performance at the Regional Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3AD) of North Sulawesi Province in handling domestic violence (KDRT) cases. Fluctuating case resolution rates and unmet annual targets serve as the primary background of this research. The study aims to analyze performance across three dimensions, productivity, service quality, and responsibility, while identifying contributing factors. A descriptive qualitative method was employed through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Findings reveal that all three dimensions remain suboptimal: productivity is constrained by excessive workloads and limited human resources; service quality is hampered by delayed case handling, weak inter-unit coordination, and inconsistent SOP implementation; and employee responsibility requires strengthening through improved discipline and regulatory compliance. Competence, work motivation, managerial oversight, and organizational synergy were found to significantly influence overall performance. The study recommends periodic capacity-building programs, strengthened internal oversight mechanisms, and optimized cross-sector coordination to sustainably improve public service quality
Literasi Digital Masyarakat dalam Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis Digital di Badan Pusat Statistik Kota Tomohon Yosirdam Idaman; Devie S. R. Siwij; Brain Fransisco Supit
Tumoutou Social Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): Tumoutou Social Science Journal
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/jrfprs73

Abstract

The transformation of public services toward digital-based systems will not yield optimal benefits unless accompanied by community readiness to operate and meaningfully use such services. This study aims to describe community digital literacy in utilizing digital-based public services at the Central Bureau of Statistics (BPS) of Tomohon City and to identify the factors that hinder its implementation. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving the Head of BPS Tomohon City, integrated statistical service officers, and service users, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity examined through source and method triangulation. The findings reveal that community digital literacy in utilizing digital-based public services at BPS Tomohon City remains suboptimal. Although the community is able to access digital services and obtain information online, difficulties remain in understanding service procedures, evaluating digital information, and independently utilizing available service features. The main inhibiting factors include limited technological skills, inadequate understanding of digital services, insufficient socialization, and differences in educational background and technological experience among service users. The study concludes that improving community digital literacy through continuous education, training, and socialization is an essential precondition for more effective, inclusive, and accessible digital-based public services