Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Pengaruh Money Politic terhadap Keputusan Memilih Pemilih di Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2024 Hansiden, Polii Einjelheart; Supit, Brain Fransisco
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v5i1.3343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: sejauh mana money politic memengaruhi keputusan memilih pemilih di Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2024? Pendekatan kuantitatif digunakan melalui survei terhadap 348 responden yang dipilih dengan teknik random sampling dari total DPT sebesar 254.783 jiwa. Instrumen kuesioner diuji validitas isi melalui expert judgement dan merujuk pada literatur sebelumnya. Hasil menunjukkan bahwa 40,8% responden pernah menerima uang/barang, dan 53,3% menyatakan bahwa hal tersebut memengaruhi keputusan memilih mereka. Uang tunai merupakan bentuk paling dominan (87,6%) dan mayoritas pemberian dilakukan saat kampanye atau hari pemilihan. Kebaruan studi ini terletak pada pemetaan empiris berbasis konteks lokal Minahasa yang sebelumnya minim diteliti, serta integrasi data kuantitatif dengan teori patron-klien. Studi ini memperkuat temuan sebelumnya namun memberikan kontribusi baru tentang pengaruh jaringan sosial dan kondisi ekonomi lokal terhadap penerimaan politik uang. Implikasi praktis mencakup pentingnya penegakan hukum, edukasi politik, penguatan pengawasan, serta tata kelola pemilu berbasis digital untuk memutus praktik politik transaksional di tingkat lokal.
Konsep dan Implementasi Kepemimpinan Kolaboratif dalam Organisasi Sektor Publik Supit, Brain Fransisco; Einjelheart, Hansiden Polii; Mewengkang, Ressy
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v5i1.3346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep kepemimpinan kolaboratif dalam organisasi sektor publik, mengevaluasi praktik implementasinya berdasarkan berbagai studi terdahulu, serta mengidentifikasi beragam faktor yang dapat mendukung maupun menghambat penerapan model kepemimpinan ini di lingkungan birokrasi pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan, baik berupa artikel jurnal, buku referensi, laporan penelitian, maupun dokumen kebijakan terkait kepemimpinan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, membangun budaya kerja yang terbuka, serta mendorong lahirnya inovasi di bidang penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan kepemimpinan kolaboratif masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain budaya birokrasi yang cenderung hierarkis, resistensi terhadap perubahan, rendahnya literasi kepemimpinan partisipatif, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik.  
Penguatan Karakter Leadership 2.0 pada Siswa SMA Katolik Seminari St. Fransiskus Xaverius Tomohon Supit, Brain Fransisco; Pangalila, Theodorus
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/jpkm.v5i2.3302

Abstract

Salah satu konsep kepemimpinan yang menjadi perhatian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah Kepemimpinan 2.0. Konsep ini menekankan pengembangan enam keterampilan utama, yaitu Creativity, Collaboration, Communication, Critical Thinking, Computational Logic, dan Compassion. Keterampilan tersebut penting untuk mulai diajarkan sejak peserta didik berada di bangku sekolah. Permasalahan yang diidentifikasi dalam kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman siswa tentang konsep Kepemimpinan 2.0, masih banyaknya SDM muda Indonesia yang kurang memiliki karakter kepemimpinan, serta minimnya sosialisasi program Kepemimpinan 2.0 di lingkungan sekolah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan penguatan karakter Kepemimpinan 2.0 kepada siswa SMA Katolik Seminari St. Fransiskus Xaverius Tomohon. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi edukatif, diskusi interaktif, dan pelatihan berbasis simulasi kepemimpinan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya antusiasme yang tinggi dari para siswa dalam mengikuti setiap sesi kegiatan. Selain itu, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep serta keterampilan Kepemimpinan 2.0, khususnya dalam aspek Creativity, Collaboration, Communication, Critical Thinking, Computational Logic, dan Compassion. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membentuk karakter kepemimpinan generasi muda yang unggul dan adaptif di era digital.
Implementation of The Right to Initiate The Formation of Regional Regulations Tumbel, Goinpeace Handerson; Mamonto, Fitri; Supit, Brain Fransisco; Buli, Buli
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 1 (2025): Volume 10, Nomor 1 - Juni 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i1.11011

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the right of initiative by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Mamasa Regency and the factors influencing it in proposing regional regulations. Using a qualitative method, the study examines issues related to the legislative function during the 2014–2019 period. It highlights the unique challenges faced by Mamasa Regency, including procedural inefficiencies, minimal public participation, and limited legislative capacity. The findings reveal that during the 2014–2019 period, only 3 out of 59 regional regulations originated from the initiative of the DPRD. This is attributed to the lack of understanding among DPRD members regarding legislative procedures, budget constraints, and the limited legal education background of its members. Public participation is also restricted due to limited access to information regarding legislative session schedules. Additionally, internal coordination within the DPRD and the commitment of its members to fulfilling their legislative functions remain suboptimal, indicating a reliance on executive-proposed regulations. These findings underscore the need to enhance legislative capacity and public engagement to promote participatory and effective regional regulations.
Dinamika Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Politik Lokal: Kajian di Desa Kiawa Satu Mantiri, Jeane; Toporundeng, Felini Otnil; Supit, Brain Fransisco
Tumoutou Social Science Journal Vol. 2 No. 2 (2025): Tumoutou Social Science Journal
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/ggz6gy49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana BPD di Kiawa Satu menjalankan fungsi legislasi sesuai Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, serta menganalisis kendala dan dinamika politik lokal yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi BPD di Desa Kiawa Satu belum berjalan maksimal. Secara formal BPD memiliki peran penting, namun dalam praktiknya peran tersebut belum optimal karena proses pembahasan peraturan masih didominasi oleh kepala desa. Keterbatasan kemampuan anggota BPD dalam memahami regulasi dan analisis kebijakan, serta minimnya pelatihan teknis, turut memperlemah peran legislasi. Hubungan antara BPD dan pemerintah desa terjalin baik, tetapi belum seimbang secara kelembagaan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan juga masih rendah dan cenderung formalitas akibat kurangnya akses informasi dan budaya yang masih paternalistik. Meski demikian, munculnya semangat baru dari anggota BPD muda serta partisipasi masyarakat dalam isu tertentu menunjukkan potensi perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu, penguatan fungsi legislasi perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan teknis, dan pembentukan budaya politik lokal yang lebih terbuka dan partisipatif agar BPD dapat berfungsi secara demokratis dan akuntabel.
Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Siswa di SMP Negeri 4 Tomohon Pangalila, Theodorus; Supit, Brain Fransisco
Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/eh0wbg56

Abstract

The issues addressed in this community service activity encompass a range of social problems, including environmental challenges, national disintegration, and the rampant abuse of narcotics among youth, who are considered the future leaders of the nation. The emergence of these problems in Indonesia indicates a significant erosion of Pancasila values in societal, national, and state life. The specific problems identified are: (1) a lack of student understanding of the Pancasila Student Profile, (2) an increasing prevalence of intolerance within society, and (3) insufficient dissemination of the fundamental values of the Pancasila Student Profile among both teachers and students. The proposed solution in this activity is the implementation of socialization and training sessions to strengthen the Pancasila Student Profile. The outcomes of these activities clearly demonstrate an improved understanding of the Pancasila Student Profile among students.