Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science INFOKUM Law_Jurnal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Jurnal Dunia Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Khomaini Khomaini
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM KUHP NASIONAL SEBAGAI SOLUSI OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN: TANTANGAN DAN MODEL SINERGI TRIPARTIT Khomaini Khomaini
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9606

Abstract

Pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku 2 Januari 2026, merupakan salah satu wujud dekriminalisasi dan penerapan pemidanaan alternatif di Indonesia. Namun hingga tahun 2026 implementasinya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pidana kerja sosial, menilai efektivitasnya sebagai respons terhadap overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya dan menawarkan solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan tiga tantangan utama: belum tersedianya peraturan pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan stigma masyarakat yang menganggap pidana kerja sosial tidak menimbulkan efek jera. Kebaruan penelitian ini terletak pada penawaran “Model Sinergi Tripartit” antara Hakim, Bapas, dan Pemerintah Daerah sebagai kerangka implementasi. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan percepatan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung agar pidana kerja sosial dapat berjalan efektif.
Co-Authors Agus Armaini Ry Diana Lubis Joseph Partogi Sibarani Mardiana Tafonao Mohd Fariz Lihara Muhammad Rum lubis Nusantara Tarigan Silangi Ramadhany Nasution Ria Sintha Devi Rini Melda Laia Rini Novita Sadarman Hia Sehafati Hulu Sulasri Waruwu Tengku Mabar Ali Widya Anisah Winta Hayati Winta Hayati Winta Hayati Winta Hayati