Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science INFOKUM Law_Jurnal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Jurnal Dunia Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Journal of Constitutional, Law and Human Rights Journal Liaison Academia and Society
Khomaini Khomaini
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM KUHP NASIONAL SEBAGAI SOLUSI OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN: TANTANGAN DAN MODEL SINERGI TRIPARTIT Khomaini Khomaini
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9606

Abstract

Pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku 2 Januari 2026, merupakan salah satu wujud dekriminalisasi dan penerapan pemidanaan alternatif di Indonesia. Namun hingga tahun 2026 implementasinya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pidana kerja sosial, menilai efektivitasnya sebagai respons terhadap overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya dan menawarkan solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan tiga tantangan utama: belum tersedianya peraturan pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan stigma masyarakat yang menganggap pidana kerja sosial tidak menimbulkan efek jera. Kebaruan penelitian ini terletak pada penawaran “Model Sinergi Tripartit” antara Hakim, Bapas, dan Pemerintah Daerah sebagai kerangka implementasi. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan percepatan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung agar pidana kerja sosial dapat berjalan efektif.
Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata di Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara Khomaini Khomaini; Ahmad Karim; Winta Hayati; Mohd. Idris Dalimunthe; Muhammad Nurohim; Cut Sah Kha Mei Zsazsa
Journal Liaison Academia and Society Vol 3 No 2: Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.762

Abstract

Kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat sumatera utara memilki daya tarik wisata alam dan satwa. Keindahan perbukitan, alam yang asri, aliran sungai yang indah dan bersih serta dihuni oleh satwa dilindungi seperti orang hutan. Kawasan wisata bukit lawang potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah, sehingga pelaksana pengabdian kepada masyarakat tertarik untuk melakukan PKM di lokasi tersebut dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Dengan harapan akan menambah pengetahuan bagi pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata bukit lawang dan diharapkan dapat terinspirasi dengan materi PKM yang dilaksanakan dan disampaikan. Pelaksanaan PKM di kawasan wisata bukit lawang mendapat respon positif dan antusias dari pengelola dan masyarakat sekitarnya, sehingga apa yang direncanakan dalam kegiatan PKM dapat dicapai yaitu sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Adapun bahasan utama yang disampaikan adalah: Menjelaskan bahwa kawasan wisata bukit lawang termasuk dalam kriteria destinasi bagian D yaitu Keberlanjutan Lingkungan dengan 3 sub bagian, meliputi: 1) Konservasi warisan alam, 2) Pengelolaan sumberdaya, 3) Pengelolaan limbah dan emisi. Dan dalam sosialisasi yang diuraikan secara mendalam adalah unsur sub bagian 1 saja yaitu tentang Konservasi warisan alam. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan PKM. Kata Kunci : Sosialisasi; Peraturan Pemerintah; Kawasan Wisata.
Co-Authors Agus Armaini Ry Ahmad Karim Cut Sah Kha Mei Zsazsa Diana Lubis Joseph Partogi Sibarani Mardiana Tafonao Mohd Fariz Lihara Mohd. Idris Dalimunthe Muhammad Nurohim Muhammad Rum lubis Nusantara Tarigan Silangi Ramadhany Nasution Ria Sintha Devi Rini Melda Laia Rini Novita Sadarman Hia Sehafati Hulu Sulasri Waruwu Tengku Mabar Ali Widya Anisah Winta Hayati Winta Hayati Winta Hayati Winta Hayati