Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

SAB’ATU AHRUF DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENGEMBANGAN ILMU AL-QUR’AN Halimatus Adiah; Rika Afrida Yanti; Irwansyah
JURNAL CERDAS HUKUM Vol. 1 No. 1 (2022): NOPEMBER 2022
Publisher : LPPM-IAI BATAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.563 KB)

Abstract

Al-Qur'an was revealed with Sab'atu ahruf or in its harfiyah it means Al-Qur'an was revealed with seven letters. And this is one of the important studies to comprehend the substance and essence contained in the Qur'an in a comprehensive manner. However, the scholars di(ffered in the meaning of the sab'atu ahruf. In fact, the difference of opinion among the scholars was almost forty differences of opinion. This, of course, caused controversy both among Muslims as well as among Orientalists. From these differences, the orientalists made arguments among them to debate the authenticity of the Al-Quran as the holy book that comes from Allah SWT. Apart from that, the Islamic ummah also has questions regarding the meaning of the sab'atu ahruf. Why are there differences of opinion that are quite contrasting in interpreting it, and what is the true meaning of the sab'atu ahruf. Departing from this description, this paper will focus on seeing the meaning and substance of the sab'atu ahruf. And we will also see how the urgency of the existence of this sab'atu ahruf is to enrich the knowledge of understanding and interpreting the content and substance contained in the Al-Qur'an, from the side of the meaning of sab'atu ahruf. The method used is by referring to a review of books or literature as data collection materials and analysis tools used in completing this writing.
PENERAPAN FILSAFAT ILMU TERHADAP ILMU HUKUM Irwansyah; Rika Afrida Yanti
JURNAL CERDAS HUKUM Vol. 1 No. 2 (2023): MEI 2023
Publisher : LPPM-IAI BATAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.04 KB)

Abstract

The existence of law science is still often questioned its validity as a disciplinary study, both among social scientists and legal scientists. There are those who argue that law science does exist with its own characteristics, while other opinions question that if legal knowledge exists, what science is it based on. Because the science of law has very unique characteristics, it is different from other sciences. Law science has normative, practical and prescriptive characteristics and characteristics. With its normative nature, it passes by, so that it is neglected from the nature of science which has empirical characteristics. For this reason, the existence of legal science must be examined in depth so that the existence of legal science can be accepted as a science or vice versa. So there is an appropriate study to see the essence and existence of law science, it can be seen from a philosophical perspective, how to view the view of law science, and how the application of legal science. As it is known that science is the parent of the other sciences. The theoretical basis that will be discussed regarding aspects of ontology, epistemology and philosophical axiology.
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH UPAYA POLITIK KONSTITUSIONALISME Rika Afrida Yanti
JURNAL AS-SAID Vol. 2 No. 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : LP2M-Institut Agama Islam Abdullah Said Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cita-cita masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam untuk memiliki aturan atau hukum pidana yang didasarkan pada prinsip hukum Islam pada dasarnya adalah cita-cita luhur yang telah ada sejak lama. Dalam tataran sistem hukum di Indonesia, hukum Islam masih masuk kategori hukum tak tertulis yang tidak memiliki legalitas kuat, terutama dalam bidang pidana. Maka, menjadi suatu cita-cita bagi masyarakat Indonesia untuk mempositifikasi dan mengimplementasikan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional di Indonesia. Dalam perjalanannya, telah ditempuh upaya-upaya untuk mengimplementasikan hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional, akan tetapi sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Namun sejatinya, cita-cita ini bukan tak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini karena hukum pada dasarnya merupakan suatu produk politik. Dengan upaya politik hukum yang tepat, peluang untuk mengimplementasikan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional masih terbuka sangat lebar dan bisa saja suatu saat membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana keberhasilan yang diterima di bidang hukum keluarga Islam.
ANALISIS TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM TENTANG BERTRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Rika Afrida Yanti; Afrizawati; Yuliana
JURNAL AS-SAID Vol. 2 No. 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : LP2M-Institut Agama Islam Abdullah Said Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan peran lembaga pemerintah dalam mengawasi perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah beberapa buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian kemudian dijadikan bahan untuk memecahkan masalah yang sedang dibahas. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya lembaga pemerintah telah berperan aktif dalam mengawasi jalannya perekonomian masyarakat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga pengawasan yang terkait dengan hal tersebut seperti OJK, DPS, BPOM dan sebagainya.
Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia Yanti, Rika Afrida; Liza Agnesta Krisna; Vivi Hayati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.590

Abstract

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memunculkan polemik terkait efektivitas dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu akibat yang paling menonjol adalah terjadinya overkapasitas (overcrowded) di lembaga pemasyarakatan (lapas), yang sebagian besar diisi oleh narapidana kasus narkotika, khususnya penyalahguna. Artikel ini mengkritisi pendekatan hukum yang lebih menekankan pada pidana penjara dibandingkan pendekatan rehabilitatif, serta menganalisis hubungan kausal antara kebijakan represif tersebut dengan kondisi overcrowded. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data sekunder dan studi kasus. Artikel ini merekomendasikan reformulasi kebijakan narkotika agar lebih manusiawi dan efektif, dengan mengutamakan dekriminalisasi bagi penyalahguna dan perluasan program rehabilitasi.
Perbaikan Akses Pendidikan Pasca-Banjir: Model Pendampingan Hukum untuk Anak Sekolah di Aceh Tamiang Nasution, Fahman Urdawi; Dwitanto, Hendri; Yanti, Rika Afrida; Rambe, M. Irfan Islami; Rokan, Mustika Putra
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 3 No. 03 (2025): Artikel Periode Desember 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v3i03.7797

Abstract

Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 telah melumpuhkan akses pendidikan bagi ribuan anak sekolah. Sebanyak 71 sekolah di 12 kecamatan terdampak langsung, dengan kerusakan infrastruktur yang parah, terendamnya peralatan pembelajaran, dan terputusnya kegiatan belajar mengajar selama lebih dari sebulan. Kondisi ini melanggar jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun model pendampingan hukum yang komprehensif guna memulihkan dan melindungi akses pendidikan anak korban bencana. Metode pelaksanaan menggabungkan pendekatan advokasi non-litigasi, edukasi hukum partisipatif, dan pendampingan berbasis komunitas melalui kerja sama lintas sektor antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga bencana, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hak pendidikan di kalangan orang tua dan guru sebesar 78%, percepatan proses perizinan sekolah darurat dari rata-rata 14 hari menjadi 3 hari kerja, dan peningkatan tingkat kehadiran siswa dari 45% menjadi 89% dalam tiga bulan pertama implementasi. Model pendampingan hukum yang dikembangkan terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural, administratif, dan sosial-budaya yang menghambat pemulihan pendidikan pasca-bencana. Kesimpulan menekankan bahwa pendekatan berbasis hak dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemulihan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun ketangguhan sistem pendidikan di wilayah rawan bencana.