Articles
<![CDATA[CROWDFUNDING WAQF MODEL: PERLINDUNGAN HUKUM DANA WAKAF YANG DIKUMPULKAN MELALUI PLATFORM CROWDFUNDING ]]>
<![CDATA[Fadhila Shaffa Luthfie]]>;
<![CDATA[Helza Nova Lita]]>;
<![CDATA[Nun Harrieti]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v6i1.4738
<![CDATA[Nowadays, there is an innovation of collecting waqf fund through crowdfunding that will help nazhir’s responsibility in managing and developing waqf assets. This method well-known as Crowdfunding Waqf Model that classified into donation-based crowdfunding. In accordance with unissued regulation regarding donation-based crowdfunding, collecting waqf fund through crowdfunding is an urgent topic to be discussed concerning how is the legal protection of waqf assets in the form of collecting waqf fund through crowdfunding. This research uses normative juridical approach, namely outlining existing problems and discuss according to applicable regulations. The steps of this research encompass steps, i.e: library research of using secondary data and field research in the form of interview. This research concludes that the legal protection in collecting waqf fund through crowdfunding inadequate and still relies on transparency and integration with related regulations. It is necessary to reform waqf regulation in Indonesia that encompass technology development, and creating regulation on donation-based crowdfunding specifically in order to creating legal certainty for the collecting waqf fund activity through technology.]]>
<![CDATA[Perspektif Hukum: Penjaminan Simpanan pada Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Anindya Nabillah]]>;
<![CDATA[Nun Harrieti]]>;
<![CDATA[Helza Nova Lita]]>
<![CDATA[ Jurnal sosial dan sains Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Sosial dan Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.482 KB)
|
DOI: 10.59188/jurnalsosains.v2i4.384
<![CDATA[LatarBelakang: Likuidasi yang terjadi pada 16 bank di Indonesia berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Peristiwa ini menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam perbankan yaitu dengan memberikan jaminan atas simpanan setiap nasabah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan usaha yang dapat mendukung pembangunan ekonomi pada industri perbankan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga untuk menyimpan dana dan LPS untuk menjamin simpanan nasabah. Metode: Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti permasalahan dan mengaitkan dengan hukum positif dan metode analisisnya adalah metode deskriptif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan Pemberian jaminan kepada nasabah dilakukan dengan cara membuka fasilitas yang ditentukan bank yang terlebih dahulu menganalisa dan melakukan evaluasi nasabah yang akad diberi jaminan. Secara terperinci LPS Syariah memang belum memiliki aturan tersendiri, namun dalam melaksanakan penjaminan LPS sudah menerapkan sejalan dengan ajaran syariah. Kesimpulan: Keberadaan perbankan yang sudah lama menjadi pusat industri perputaran ekonomi suatu negara, harus mempertahankan kepercayaan seluruh nasabah yang mempercayai industri perbankan dalam menyimpan aset dan harta kekayaannya.]]>
<![CDATA[Analisis Dana Perlindungan Pemodal (Securities Investor Protection Fund) Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Ryan Ozora Hendrawan]]>;
<![CDATA[Lastuti Abubakar]]>;
<![CDATA[Nun Harrieti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v10i1.8736
<![CDATA[This research aims to look at the Financial Services Authority (OJK) establishing an Investor Protection Fund (DPP) to protect investors in the capital market. This study discusses the scope of DPP protection and the effectiveness of DPP implementation in the capital market. The problem is focused on the DPP having a fairly narrow scope of protection, namely protection only for the loss of investor assets caused by the custodian, and only for SIPF members. The effectiveness of DPP implementation can be seen from two sides, namely as a compensation fund and as an investment fund. To approach the problem, references from the Law of the Agreement are used. The data were collected through literature and field studies, document study data collection tools, and interviews and were analyzed descriptively and qualitatively.This study concludes that the implementation of DPP can be divided into two types, namely DPP with its function as a compensation fund and DPP with its function as an investment fund, the implementation of DPP as an investment fund has been effective, as can be seen from its rapid development]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Kejahatan Phising dan Hacking pada Layanan Bank Digital Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Salsabila Chairunnisa]]>;
<![CDATA[Tarsisius Murwadji]]>;
<![CDATA[Nun Harrieti]]>
<![CDATA[ Hakim Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v2i1.1535
<![CDATA[Phishing and hacking crimes are cybercrimes that often occur in banking. Therefore, the purpose of this research is to examine the responsibility of digital banks and legal protection for phishing and hacking crimes of customers in digital bank services. Researchers have concluded that the responsibility of digital banks for phishing and hacking crimes to customers in using digital banks service is reviewed based on Indonesia’s Positive Law. Digital banks are responsible in this case for confirming phishing and hacking crimes, making customer complaint handling services accessible to customers in 24 hours. Banks compensate for losses suffered by customers to always maintain the principle of customer trust in them. However, if the customer is unsatisfied with the internal settlement with the digital bank, then the customer is not followed up by the bank concerned. The customer’s legal protection for phishing and hacking crimes is reviewed based on Indonesian Positive Law. The government as a regulator provides legal protection to customers in order to achieve order and legal certainty.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Zakat ]]>
<![CDATA[Muhammad Izzar Damargara]]>;
<![CDATA[Helza Nova Lita]]>;
<![CDATA[Nun Harrieti]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i07.1042
<![CDATA[Zakat crowdfunding merupakan salah satu bagian dari donation-based crowdfunding, dimana donatur tidak memperoleh imbalan apapun dari dana zakat yang diberikannya. Praktik zakat crowdfunding wajib memenuhi ketentuan syarat-syarat zakat yang diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di bidang zakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai pemenuhan ketentuan syarat-syarat zakat dalam mekanisme pengelolaan zakat yang dikumpulkan melalui donation-based crowdfunding platform ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang zakat. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni melakukan peninjauan dan pendalaman terhadap pengaturan zakat crowdfunding. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketentuan syarat-syarat zakat pada pengelolaan zakat fitrah yang dikumpulkan melalui donation-based crowdfunding telah memenuhi syarat wajib dan syarat sahnya pelaksanaan zakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang zakat. Sedangkan pada praktik pengumpulan zakat mal melalui donation-based crowdfunding platform, pemenuhan syarat-syarat wajib pada dasarnya sulit untuk dipastikan mengingat penghitungan haul, nisab, dan kehalalan dari harta yang dizakatkan diserahkan kepada muzaki. Adapun syarat sahnya zakat mal yang dikumpulkan melalui donation-based crowdfunding telah terpenuhi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang zakat.]]>
<![CDATA[Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 345/Pdt.G/2018: Perspektif Asas Keseimbangan ]]>
<![CDATA[Reza Irawan]]>;
<![CDATA[Tri Handayani]]>;
<![CDATA[Nun Harrieti]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jaminan Fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Di dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia, tentu akan ditemui risiko seperti salah satu contohnya adalah wanprestasi dari pihak debitur yang juga menjadi pemberi fidusia kepada kreditur. Pihak kreditur memiliki kuasa untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan cidera janji dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini juga meneliti penerapan asas keseimbangan dalam pertimbangan hukum hakim terkait dengan eksekusi jaminan fidusia. Terjadi pergeseran dari fungsi jaminan fidusia yang semula untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang tidak bisa terealisasi. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pertimbangan hukum hakim dalam kasus cidera janji dan penerapan asas keseimbangan dalam konteks eksekusi jaminan fidusia. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pengkajian perundang undangan yang berlaku mengenai Hukum Jaminan, Hukum Perdata dan juga Hukum Perikatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL, hakim telah secara menyeluruh meninjau isi perjanjian, pelanggaran yang terjadi, dan akibat kerugian yang muncul, sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pemberlakuan Multi Voting Shares Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Marcelline Allegra]]>;
<![CDATA[Tarsisius Murwadji]]>;
<![CDATA[Nun Harrieti]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.200
<![CDATA[Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22/2021 memperbolehkan perusahaan tertentu untuk menerapkan Multi Voting Shares (MVS). Diterapkannya MVS mengakibatkan rasio antara hak suara dan kepemilikan saham yang tidak seimbang. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari pemberlakuan Multi Voting Shares dihubungkan dengan penerapan Good Corporate Governance sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa MVS dapat meningkatkan potensi dilanggarnya berbagai prinsip GCG, yaitu prinsip Independensi, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Tidak hanya itu, MVS juga berpotensi meningkatkan terjadinya transaksi self-dealing yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pemegang saham minoritas.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Regulasi Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Pada Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sekabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Nun Harrieti]]>;
<![CDATA[Agus Suwandono]]>
<![CDATA[ Jurnal Kabar Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : JURNAL KABAR MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi dan Bisnis Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54066/jkb.v1i2.698
<![CDATA[The community's need for economic activities based on sharia principles has been accomodated by the implementation of a dual economic system in Indonesi. This also has an impact on the banking system which carried out with a dual banking system, namely the conventional banking system and Sharia banking, and both are run side by side. Public understanding of Sharia Banking is very important considering that the majority of the Indonesian population is Muslim who has the obligation to carry out religion orders thoroughly .(kaffah) including in the economic activities. In addition, universal Sharia economics can be carried out by anyone and everywhere, which lead to the need to understand sharia banking business activities to be important. The method used is the public education method which is carried out with interactive lectures and discussion which are carried out offline at the office of the All-Indonesian Workers Union Executive in Karawang Regency which was attended by the head of the labour association. Sharia banking business activities, both in the process of collecting and distributing funds, can support the economic activities of workers, especially in the needs of economic activities based on Sharia Principles. The subject in this socialization includes regulations related to Sharia banking in Indonesia including the products offered related to sharia banking business activities]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Robby, Muhammad Abdu]]>;
<![CDATA[Mulyati, Etty]]>;
<![CDATA[Harrieti, Nun]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.3821
<![CDATA[Adanya permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha ekonomi kreatif merupakan masalah dasar yang harus segera di selesaikan agar pemerintah dapat mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing ekonomi kreatif. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui pengaturan modal ventura di Indonesia dalam rangka mendorong perkembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif yang berkeadilan, serta mengetahui upaya optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif melaluikajian peraturan Tentang Perusahaan Modal Ventura di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau peraturan tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia memiliki peraturan tentang perusahaan modal ventura yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut sejalan dengan tujuan nasional tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi pengusaha menengah dan kecil pada bidang ekonomi kreatif, Optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif melalui program Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat merupakan program prioritas pemerintah dengan indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Nun Harrieti]]>;
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>
<![CDATA[ PROFICIO Vol. 5 No. 1 (2024): PROFICIO: Jurnal Abdimas FKIP UTP ]]>
Publisher : <![CDATA[FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36728/jpf.v5i1.2946
<![CDATA[Indonesia menjalankan kegiatan perekonomiannya berdasarkan dual economic system, dimana dijalankan dua sistem perekonomian secara berdampingan yaitu sistem perekonomian konvensional dan sistem perekonomian syariah. Perkembangan sistem perekonomian syariah yang cukup tinggi di Indonesia harus diimbangi dengan literasi keuangan syariah terutama terkait perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah yang permodalannya terbesar di Indonesia. Tujuan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat akan kegiatan usaha perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah diskusi terarah yang diikuti oleh semua unsur masyarakat desa cileunyi wetan Kabupaten Bandung. Kegiatan usaha perbankan syariah yang utama terdiri dari proses penghimpunan dan penyaluran dana melalui mekanisme pembiayaan yang didasarkan pada akad yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya berdasarkan Prinsip Syariah. Mayoritas masyarakat peserta pengabdian pada masyarakat ini sudah mengetahui keberadaan perbankan syariah dan setelah penyuluhan ini lebih memahami terkait kegiatan usaha perbankan syariah termasuk jenis-jenis akad yang digunakan.]]>
