Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFLUENCER ATAS KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Herlina Aprilia; Abu Hapsin; Nazar Nurdin
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 2 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i2.4220

Abstract

The influence of the development of technology and information in Indonesia has become a double-edged sword. On the one hand, it provides welfare and benefits to the people who use it; on the other hand, at the same time, it also creates crime. Crime in the field of technology that often occurs is cyberbullying, a term used based on bullying behaviour in cyberspace. The research aims to analyse legal protection for cyberbullying victims by netizens towards Instagram influencers. This research was conducted using the normative-empirical method, namely the implementation of normative legal provisions and legal events in society. The study results show that, first, legal protection for victims of cyberbullying has been included in statutory regulations. Second, legal protection can be obtained through institutions, and there are prevention efforts as a form of victim protection. Therefore, conceptually, legal protection for victims can be done through various means, such as by implementing laws and institutions
Pelanggaran Sumpah dalam Paradigma Negara Hukum Pancasila Nazar Nurdin; Sudjito Sudjito; Siti Rofiah
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5247

Abstract

Sumpah dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, baik mengenai sumpah jabatan, sumpah setia, sumpah profesi, maupun sumpah kebenaran. Seorang yang menduduki jabatan tertentu secara normatif diharuskan untuk mengucap sumpah, begitu juga terhadap para pihak orang yang memberi kesaksian di muka pengadilan. Problem teoritis adalah tidak adanya mekanisme pengaturan sanksi kepada pelanggar sumpah. Makalah ini menganalisis pelanggaran sumpah dalam paradigma negara hukum Pancasila. Sumpah merupakan cerminan dari perwujudan komitmen terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis, pengaturan terhadap pelanggaran sumpah tidak jelas atau kabur karena ditempatkan sebagai pelanggaran etika. Dalam Negara Hukum Pancasila yang mengedepankan asas kepastian hukum, pelanggaran terhadap sumpah seyogyanya diberikan pedoman yang jelas. Pengaturan sanksi bagi pelanggar sumpah dapat mengadopsi dari berbagai doktrin, salah satunya doktrin hukum Islam yang memberikan ancaman sanksi mulai denda, hukuman sosial, hingga tidak diterimanya kesaksian seorang (pelanggar) untuk selama-lamanya dalam jabatan perdata maupun publik.