Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Political and Legal Reconstruction of the Urgency that Forces the Issuance of PERPPU in Indonesia Based on Fair Benefit Values Indra Utama Tanjung; Mhd Syahnan; Akmaluddin Syahputra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5495

Abstract

Legal sovereignty in Indonesia places the 1945 Constitution as the highest norm, which is the basis for other legislation. In the legal hierarchy, PERPPU is an executive product issued based on presidential prerogative in times of urgent and compelling circumstances. This research aims to examine the position of PERPPU, especially PERPPU No. 2 of 2022, in the context of a compelling emergency in accordance with Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This study uses quantitative and juridical-normative methods to explore the application of PERPPU in legal practice, taking into account the complexity of social phenomena and normative values, including doururiah in Islamic law. A multidisciplinary approach is applied, involving theories from figures such as Amartya Sen, John Locke, and Montesquieu, as well as the principles of the Rule of Law. Primary and secondary data were analyzed through document studies, semi-structured interviews and field observations. The research results show that PERPPU No. 2 of 2022 concerning Job Creation, which was issued as a response to urgent global economic conditions, fulfills the requirements of compelling urgency as mandated by the 1945 Constitution. However, the publication process raises concerns about subjectivity and potential abuse of power. The DPR's approval of the PERPPU represents a constitutional step in the right direction, but broader involvement of stakeholders and transparency of the process are essential to ensure fairness and compliance with the principles of the rule of law. PERPPU, as an instrument issued in urgent circumstances, must be managed strictly and only used as a last resort. The involvement of the DPR in the approval process is an important democratic control, but it must be carried out efficiently to avoid a legal vacuum. Transparency in the process of determining and evaluating compelling emergencies is critical to maintaining the integrity of the legal system and public trust. This research suggests the need for reform in PERPPU issuance procedures to ensure that each publication is based on objective and urgent needs, by avoiding broad interpretations that could lead to abuse of power.
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Film Bajakan Di Media Sosial Fakhry Wahyuda Siregar; Akmaluddin Syahputra
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30748

Abstract

Fenomena film bajakan merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi industri perfilman di Indonesia maupun dunia karena berdampak pada kerugian ekonomi, pelanggaran hukum, dan degradasi nilai sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembajakan film berdasarkan hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam, serta mengkaji implikasinya dari perspektif ekonomi dan sosial budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait hak kekayaan intelektual dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan film merupakan pelanggaran hak cipta yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat menurut hukum positif. Dalam perspektif ekonomi, praktik ini menimbulkan free rider problem yang merugikan pencipta dan ekosistem industri kreatif. Dari sisi sosial budaya, maraknya pembajakan mencerminkan normalisasi perilaku ilegal dalam masyarakat. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pembajakan film termasuk kategori jarīmah ta‘zīr karena melanggar hak kekayaan intelektual (ḥaqq al-ibtikār) yang wajib dilindungi. Kesimpulannya, pembajakan film merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penegakan hukum yang konsisten, penguatan edukasi masyarakat, serta penyediaan akses film legal yang terjangkau guna menekan praktik pelanggaran hak cipta dan menumbuhkan budaya menghargai karya intelektual.   Kata Kunci: Film Bajakan; Hak Cipta; Hukum Pidana; Hukum Pidana Islam; Jarīmah Ta‘Zīr; Industri Kreatif.