Articles
<![CDATA[PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI ]]>
<![CDATA[Kania Nurul Bayani]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2023.38277
<![CDATA[Dalam kehidupan sehari - hari manusia tidak terlepas dari risiko yang akan terjadi. Karena itu banyak masyarakat yang mempercayakan asuransi sebagai pengalihan risiko di masa yang akan datang. Namun, karena ketimpangan ilmu pengetahuan maka seringkali nasabah asuransi dirugikan karena itulah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan yang melindungi konsumen pengguna jasa keuangan termasuk di dalamnya asuransi.Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemegang polis asuransi. Penerapan perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang ada, Undang - undang Nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi, Undang - undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain yang mengatur perlindungan kepada pemegang polis asuransi. Adapun untuk melihat apakah perlindungan hukum itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu kesetaraan antara hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENGALIHAN HAK MEREK (STUDI KASUS BERALIHNYA HAK ATAS MEREK BB BAKERY KEPADA PT BINTANG BERSINAR LESTARI) ]]>
<![CDATA[Tsabita Zahra Rahmadanti]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.51108
<![CDATA[Pengalihan Hak Atas Merek merupakan salah satu bentuk peralihan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 41 UU Merek. Pasal 41 UU Merek mengatur sebab-sebab terjadinya peralihan merek, yang salah satunya ialah perjanjian. Dalam hal Peralihan hak atas merek dilakukan melalui perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, masih terdapat peralihan hak atas merek melalui perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti pada Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Pembatalan Pengalihan Merek yang didasari oleh perjanjian dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pembatalan pengalihan hak atas merek dalam UU Merek. Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. memiliki akibat hukum bahwa penerima hak atas merek tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut, melainkan kembali ke pemilik awal]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM TERHADAP CIRCULAR RESOLUTION SEBAGAI ALTERNATIF RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ]]>
<![CDATA[Laluna Kayla Fidhia]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49940
<![CDATA[Circular Resolution merupakan prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemegang saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan yakni minimnya pengaturan teknis dalam undang-undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pemberhentian direksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji regulasi hukum terkait serta studi kasus putusan pengadilan dan dampak ketidaklengkapan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pengaturan teknis Circular Resolution dalam UUPT berdampak pada pelaksanaan yang tidak terstandarisasi dan berpotensi menimbulkan perselisihan hukum. Selain itu, dalam praktiknya, metode ini kerap digunakan tanpa mempertimbangkan apakah RUPS secara forum dapat diadakan, sehingga dapat mengurangi fungsi pengawasan pemegang saham terhadap direksi]]>
<![CDATA[EKSISTENSI LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DALAM KREDIT KONSTRUKSI BERDASARKAN UU JAMINAN (UU NO. 1 TAHUN 2016) ]]>
<![CDATA[Andrew Sasi Yavin]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Triyono Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.48076
<![CDATA[Penjaminan kredit konstruksi adalah jaminan bagi Terjamin guna mendukung modal kerja usaha jasa konstruksi sesuai kontrak dengan bowheer (pemilik proyek). Dana pengembalian kredit ini bisa bersumber dari APBN, APBD, BUMN, atau swasta nasional, memberi kepastian bagi penerima jaminan akan terpenuhinya kewajiban finansial sesuai kesepakatan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2016, lembaga penjamin mencakup perusahaan penjaminan, syariah, dan penjaminan ulang. Jaminan ini berfungsi sebagai alat transfer risiko yang melindungi pihak terjamin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis data sekunder untuk mengevaluasi eksistensi perusahaan penjaminan dalam kredit konstruksi di Indonesia. Proses pengadaan melibatkan tahapan perencanaan hingga penyelesaian, namun tantangan seperti ketidakcocokan nilai jaminan dan kekosongan hukum perlu diatasi untuk memastikan kepastian hukum]]>
<![CDATA[EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN MILIK PIHAK KE-3 YANG TELAH PAILIT DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN DEBITOR PAILIT OLEH KURATOR ]]>
<![CDATA[Bagas Age Kausar]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49085
<![CDATA[Kepailitan adalah sita umum atas semua Harta kekayaan Debitor Pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Namun, pada praktiknya kurator sering kali mendapatkan masalah dalam melakukan pemberesan harta pailit, salah satunya dalam eksekusi benda yang dijadikan jaminan oleh debitor pailit adalah milik pihak ke-3(Tiga) yang sedang dalam pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hak Penanggung dan Debitor Apabila Terjadi Harta Benda Dari Debitor Pailit Juga Dijadikan Boedel Pailit Pada Perkara Lain. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak kebendaan milik Penanggung dalam KUHPER dapat dieksekusi apabila debitur yang ditanggung sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Lalu apabila debitor dinyatakan dalam keadaan pailit, maka debitor pailit tersebut telah dinyatakan dia wanprestasi dan seluruh hak kebendaannya termasuk segala jaminan kebendaannya dapat di eksekusi untuk pemberesan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BAGI PELAKU UMKM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hafizh Muhammad Fawwaaz]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49032
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh merek dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta mengkaji mekanisme penyelesaian pelanggaran hak atas merek. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya merek sebagai aset strategis yang memberikan identitas dan nilai tambah bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuri dis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum berupa hak eksklusif, peningkatan kepercayaan konsumen, dan daya saing. Mekanisme penyelesaian pelanggaran tersedia melalui jalur litigasi (gugatan perdata dan pidana) serta non-litigasi (mediasi dan arbitrase). Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya kesadaran UMKM untuk mendaftarkan merek demi perlindungan hukum optimal serta dukungan pemerintah dalam mempermudah proses pendaftaran dan penegakan hukum, guna mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER DAN BORROWER ATAS DICABUTNYA IZIN USAHA PT TANI FUND MADANI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Angelica Noova Tysalma]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.53500
<![CDATA[Tranformasi digital mendorong hadirnya layanan teknologi finansial berbasis P2P lending yang mempertemukan lender dengan borrower dalam kegiatan pinjam meminjam elektronik. Namun dalam keberjalanan layanan ini, pihak penyelenggara sebagai perantara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mendapatkan sanksi pencabutan izin usaha akibat menimbulkan kerugian bagi lender dan borrower. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan penyelenggara dan OJK selaku regulator dan pengawas dalam layanan ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan bagaimana penyelesaian berupa pembagian aset atas dilakukannya likuidasi pada PT TaniFund. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode yuridis-normatif. Data yang digunakan diperoleh secara langsung melalui wawancara serta dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap lender dan borrower setelah izin usaha PT TaniFund dicabut masih belum optimal. Pembagian aset yang dilakukan dalam masa likuidasi telah sesuai dengan ketentuan mengenai status kreditor]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI SECARA EX GRATIA OLEH PT. JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK MEMBAYAR SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) ]]>
<![CDATA[Vanniesaa Zhelomita Pane]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.51945
<![CDATA[PT. Jasa Raharja menerapkan suatu bentuk diskresi yang memungkinkan diberikannya santunan kepada korban yang tidak dijamin secara hukum yaitu melalui mekanisme pembayaran Ex Gratia. Penelitian ini bertujuan mengkaji kewajiban PT. Jasa Raharja dalam pembayaran klaim Ex Gratia terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya yang tidak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta data pendukung yang diperoleh dari wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban sosial dalam memberikan santunan Ex Gratia kepada korban kecelakaan lalu lintas meskipun tidak membayar SWDKLLJ. Akibat hukum dari ketidakpatuhan membayar SWDKLLJ adalah sanksi administratif berupa denda serta sanksi terkait registrasi kendaraan. Kebijakan ini hanya didasarkan pada kebijakan internal perusahaan, maka diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme dan batasan pembayaran Ex Gratia agar sistem asuransi sosial dapat berjalan lebih adil dan transparan.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PENDAFTARAN MEREK SERUPA BERLANDASKAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PEMISAHAN MURNI (SPLIT-OFF) USAHA KEBAB BABA RAFI ]]>
<![CDATA[Stevanus Sangapta Sebayang]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49348
<![CDATA[Pendaftaran merek serupa dalam konteks pemisahan murni (split-off) suatu usaha menjadi fenomena menarik di Indonesia, seperti kasus merek Kebab Baba Rafi yang menggunakan nama merek serupa dengan frasa “Baba Rafi”. Sekalipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1773/Pdt.G/2017/PA.JS memberikan dasar hukum bagi kedua pihak, yakni Hendy Setiono dan Nilamsari untuk tetap menggunakan frasa "Baba Rafi" secara sah berdasarkan kesepakatan bersama. Hal tersebut karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengakomodasi permohonan pendaftaran merek dari kedua pihak tersebut. Di samping itu, baik Hendy Setiono dan Nilamsari sebagai pihak yang melakukan pemisahan murni (split-off), keduanya memiliki kepentingan dan hak yang sah atas penggunaan merek “Baba Rafi” sehinga merek “Baba Rafi” dapat dimiliki dan digunakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT TRINUSA TRAVELINDO (TRAVELOKA) TERKAIT KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA FITUR TRAVELOKA PAYLATER ]]>
<![CDATA[Nabila Huwaida Isbandi]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.51367
<![CDATA[Setiap warga negara berhak atas perlindungan konstitusional termasuk perlindungan data pribadi. Hak ini dijamin secara hukum dan negara berkewajiban konstitusional untuk memastikan penegakannya. Perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini menganalisis dua isu utama: (1) tanggung jawab Traveloka terkait kebocoran data pribadi pada fitur Traveloka PayLater dan (2) perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang terkena dampak pelanggaran data tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Trinusa Travelindo bertanggung jawab secara langsung atas pelanggaran data pribadi karena Traveloka Paylater dalam kendali dan kepemilikannya. Berdasarkan asas vicarious liability, perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum berdasarkan UU PDP dan UU Perlindungan Konsumen mencakup ganti rugi yang dapat dilaksanakan melalui gugatan perdata dan sanksi administratif]]>
