Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.965
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sehasen Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Socius: Social Sciences Research Journal Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Journal of Innovative and Creativity Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Irwan Triadi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI NILAI NILAI BELA NEGARA DALAM KEBIJAKAN NATURALISASI PEMAIN BOLA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Nefrisa Adlina Maaruf; Rakhbir Singh; Irwan Triadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1273

Abstract

Fenomena naturalisasi pemain sepakbola tampak semakin gencar dilakukan dewasa ini. Program naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia mulai hangat diperbincangkan pada tahun 2010. Pada saat itu, Indonesia menaturalisasi pesepak bola seperti Cristian Gonzales dan Irfan Bachdim untuk memperkuat tim nasional sepakbola Indonesia sebagai langkah persiapan menuju Piala AFF 2010. negara memang memiliki kebebasan untuk memberi kewarganegaraan dengan “special interest” atau ”exceptional services” sebagai bentuk penghargaan kepada individu warga asing yang secara de facto telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara, namun yang saat ini banyak terjadi adalah pergeseran tujuan yang tadinya untuk membela kepentingan tim nasional indonesia berubah menjadi kepentingan klub dengan tujuan utama agar lebih baik dari segi karir maupun finansial.
KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA TERHADAP GENERASI MILENIAL SEBAGAI BENTUK CINTA TANAH AIR Fendy Oktavianto; Muhammad Abduh; Isma Isyana; Irwan Triadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1372

Abstract

Generasi milenial di Indonesia saat ini menjadi sorotan dalam masyarakat karena dianggap sebagai generasi yang kurang memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komponen-komponen yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara di era milenial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatuf yuridis (kepustakaan atau library research). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara pada generasi milenial telah menurun, Faktor yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara pada generasi milenial antara lain pendidikan, lingkungan keluarga, budaya populer, serta media sosial. Faktor tersebut dapat dilihat dari pola pikir yang dipengaruhi budaya luar sehingga tidak lagi bangga akan kekayaan budaya sendiri, memiliki sifat individualis, dan banyaknya perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh generasi muda, hal ini terntunya dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka mencintai tanah air dan siap memperjuangkan kepentingan negara. Penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara dari generasi muda diharapkan mampu memperkuat kehidupan bangsa dari segala macam bentuk ancaman dari luar dan dalam negeri.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA LAHAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN BERUPA KEALPAAN ATAS LAHAN GARAPAN PERKEBUNAN BERSERTIFIKAT : Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung) Michael Giovanni Joseph; Daya Nur Pratama; Irwan Triadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembenar terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat: Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis terkait analisis yuridis terhadap sengketa lahan sebagai alasan pembenar terhadap kejahatan lingkungan. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan kepustakaan yang mengambil dasar dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan Metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada serta analisis yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembenar terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat. Analisis yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembenar terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat: Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung) ditegaskan dalam Asas dan tujuan dari pengelolaan perkebunan diatur didalam ketentuan Pasal 2 j.o 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
Peran Ganda Media Sosial dalam Penegakan Hukum Indonesia: Analisis Sosio-Legal antara Peluang Transparansi dan Risiko Erosi Due Process Irwan Triadi; Febrian Rizky Akbar
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5498

Abstract

This socio-legal study analyzes the dual role of social media in Indonesia's criminal justice system from 2019 to 2024 through thematic analysis of 15 viral legal cases. The research demonstrates that while social media enhances transparency and accelerates investigations in 80% of cases examined, it simultaneously erodes fundamental due process principles in 53% of cases through trial by social media and digital vigilantism. The phenomenon of "no viral no justice" reveals a critical institutional failure, where law enforcement agencies have externalized case prioritization functions to digital virality metrics rather than maintaining equal application of law. The study introduces the concept of "justice outsourcing" to explain how public pressure forces hasty responses that may compromise the presumption of innocence and equality before the law. Through analysis of secondary data including regulatory frameworks, institutional reports, and verified digital documentation, this research identifies a central tension between substantive justice demands and procedural integrity. The findings reveal that law enforcement responses, while demonstrating adaptability, often sacrifice careful investigation protocols for rapid public satisfaction. The study proposes a collaborative governance model involving law enforcement, digital forensic specialists, and independent fact-checking communities, alongside regulatory updates to the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), to mitigate disinformation risks while protecting suspect rights and maintaining due process standards in the digital public sphere.
Judicial Activism of the Constitutional Court in Progressive Law Discovery: Limitations, Checks and Balances, and the Threat of Becoming a Positive Legislator Nur Rizkiah Hasanah; Irwan Triadi
Siyasah Dusturiyah: State Law Review Vol. 1 No. 3 (2025): Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Publisher : Yayasan Cahaya Generasi Positif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/dv2vw205

Abstract

This study examines the judicial activism of Indonesia’s Constitutional Court as a form of progressive law discovery, assessing its implications for the doctrine of separation of powers and the risk of the Court functioning as a positive legislator. Rooted in the civil law tradition, Indonesian judges undertake Rechtvinding to bridge gaps in codified law, a mandate that intensifies under constitutional review. Employing a doctrinal legal research method, the analysis synthesizes statutory texts, case law, and scholarly commentary through hermeneutic and comparative techniques. Two landmark decisions illustrate contrasting approaches: Decision No. 46/PUU-VIII/2010, where the Court created new norms concerning the civil status of children born out of wedlock, and Decision No. 168/PUU-XXI/2023, which exercised procedural activism by issuing legislative orders on the Job Creation Law. Findings reveal a normative dilemma between fulfilling substantive justice and preserving legislative sovereignty. Excessive use of extensive interpretation risks normative incoherence and undermines checks and balances, whereas procedural activism offers a calibrated mechanism to guide legislative reform without overstepping constitutional boundaries. The study proposes codifying interpretive limits, promoting judicial self-restraint, and enhancing legislative responsiveness to maintain coherent jurisprudence and uphold constitutional supremacy. These recommendations aim to fortify Indonesia’s constitutional order by balancing judicial innovation with the integrity of democratic lawmaking.
Co-Authors Alisya Rahma Saebani Andre Rizaldy Annisa Aulia Rahma Arazid Arazid Aslihatin Zuliana Aslihatin Zuliana Astri Dewi Setyarini Christloy Totota Karo Karo Daniel Daya Nur Pratama Emaeve Nur Berliantari Emaeve Nur Berliantari Eriz Syawaldi Erva Yunita Erviyanti Rosmaida Febrian Rizky Akbar Fendy Oktavianto Gema Permana Rahman Ghiska Fajari Ilham Firmansyah Isma Isyana Isti Puspitasari Jesamine Margareth Kayla Sidabutar Karina Hasiyanni Manurung Made Wipra Pratistita Michael Giovanni Joseph Muhamad Afifullah Muhammad Abduh Muhammad Anwar Ibrahim Muhammad Fahrudin Muhammad Rafli Muhammad Yusuf Muda Azka Nefrisa Adlina Maaruf Nur Rizkiah Hasanah Nurwidya Kusma Wardhani Rachel Lubis Rakhbir Singh Rangga Wira Syahputra Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Revolusi Shandi Negara Reza Ferdiansyah Risca Selfeny Riyanto Riyanto Shavina Putri Ferdianty Suryani Alawiyah Syabilal Ali Syabilal Ali Tulus Mampetua Lumban Gaol Tulus Mampetua Lumban Gaol Vania Oktaviani Dewi Yosephine Fransisca Andriani