Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.893
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hubungan Internasional Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Multidisplin Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Pubmedia Social Sciences and Humanities Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Indra Wisnu Wibisono
Universitas Kristen Satya Wacana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Strategi Pemerintahan Jokowi dalam Menangani Kasus Tppo di Kawasan Asia Tenggara Melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2023 Yosua D. Prasetyo; Christian H. J. De Fretes; Indra Wisnu Wibisono
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2761

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perpres Nomor 19 Tahun 2023 dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai literatur yang relevan terkait strategi pemerintahan Jokowi dalam menangani TPPO, khususnya melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2023 dan implikasinya di kawasan Asia Tenggara. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan penyajian data, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi persoalan krusial yang sulit diberantas, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang cukup terdampak menunjukkan komitmen nyata dalam menanggulangi permasalahan ini melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO. Kebijakan ini mencakup upaya perlindungan di tingkat nasional dan kerja sama regional, serta terbukti memberikan dampak positif berupa penurunan angka kasus TPPO pasca-pandemi Covid-19. Hal ini menandakan bahwa Perpres tersebut efektif sebagai langkah sistematis dalam menangani TPPO. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, baik dari aspek koordinasi antarinstansi dalam negeri maupun dari sisi kolaborasi antarnegara di kawasan ASEAN. Secara keseluruhan, Perpres ini menjadi representasi nyata dari keseriusan pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dalam memberikan perlindungan bagi warganya dari kejahatan perdagangan orang.
Diplomasi Kepolisian Filipina - Indonesia dalam Menangani Kejahatan Lintas Negara: Studi Kasus Police to Police Cooperation dalam Pemulangan Buronan Alice Guo Hanna Latumaerissa; Roberto Octovianus Cornelis Seba; Indra Wisnu Wibisono
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1909

Abstract

Kemajuan teknologi dalam era globalisasi telah meningkatkan kompleksitas Organized Transnational Crime (OTC), yang menuntut transformasi strategi penegakan hukum lintas batas. Penelitian yang berjudul “Diplomasi Kepolisian Filipina - Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Lintas Negara: Studi Kasus Police to Police Cooperation Dalam Pemulangan Buronan Alice Guo,” ini bertujuan menganalisis efektivitas kerja sama kepolisian kedua negara dalam merespons ancaman tersebut. Fokus riset tertuju pada Alice Guo, mantan Wali Kota Bamban, yang terlibat jaringan perjudian daring (POGO) dan pencucian uang. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam dengan Divhubinter Polri, ditemukan bahwa pemulangan dilakukan melalui mekanisme Police to Police atau Handing Over. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini lebih akseleratif dibandingkan ekstradisi formal atau Mutual Legal Assistance (MLA) yang birokratis. Melalui perspektif Liberalisme Institusional, keberhasilan operasi ini didorong oleh peran INTERPOL dalam mereduksi ketidakpastian informasi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kerangka hukum pada kerja sama police-to-police sangat krusial agar kolaborasi keamanan di masa depan tidak hanya bergantung pada kondisi situasional atau kepentingan politik semata.
Civil Society And The Expansion Of Humanitarian Space In Southeast Asia: Negotiating Humanitarian Diplomacy Under Asean's Non-Intervention Norm Novriest Umbu Walangara Nau; Indra Wisnu Wibisono; Yesica Berlia Septirain
Jurnal Dinamika Global Vol 11 No 1 (2026): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v11i1.5683

Abstract

ASEAN's principle of non-intervention has come under sharp scrutiny when juxtaposed with humanitarian diplomacy. Using Finnemore and Sikkink's Norm Life Cycle Theory, this paper discusses how humanitarianism has developed in Southeast Asia, specifically examining the role of civil society organizations in promoting humanitarian issues in Myanmar conflict. This paper examines the availability of normative, institutional, and institutional space for humanitarian issues in Southeast Asia. The research results show that ASEAN's principle of non-intervention has evolved, indicating greater openness for ASEAN member states to address emerging internal issues. Civil society organizations contribute to the emergence of humanitarian norms in the region, but have not yet reached the norm cascade stage. ASEAN and its member states are engaging in strategic accommodation in addressing humanitarian issues, providing broader space, but are very careful in implementing it to avoid violating the foundation of the region, the principle of non-intervention.
Kegagalan Minusma Dan Krisis Perlindungan Sipil Di Mali Tahun 2013-2023 Dalam Perspektif Human Security Beatrix Celindio Gloria Halauwet; Indra Wisnu Wibisono; Tunjung Wijanarka
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2592

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) dalam menjalankan mandat perlindungan warga sipil (Protection of Civilians/PoC) serta implikasinya terhadap krisis keamanan manusia di Mali selama periode 2013–2023. Topik ini penting dikaji karena MINUSMA merupakan salah satu misi penjaga perdamaian terbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk merespons krisis keamanan dan kemanusiaan di Mali, namun situasi keamanan masyarakat sipil tetap memburuk hingga berakhirnya mandat misi pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta literatur yang relevan mengenai konflik Mali, Peacekeeping, dan Human Security. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MINUSMA belum mampu mewujudkan perlindungan sipil secara efektif akibat keterbatasan operasional, luasnya wilayah konflik, meningkatnya aktivitas kelompok ekstremis, lemahnya kapasitas negara Mali, serta memburuknya hubungan antara pemerintah Mali dan PBB. Dalam perspektif Human Security, kegagalan tersebut tercermin pada masih tingginya ancaman terhadap dimensi Personal Security, Political Security, dan Community Security. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Peacekeeping yang berfokus pada stabilisasi keamanan tidak cukup untuk mengatasi konflik multidimensional tanpa disertai pembangunan institusi, rekonsiliasi politik, dan perlindungan manusia yang berkelanjutan.
Community Based Protection UNHCR In Realizing Community Security, Rohingya Refugees in Malaysia 2018-2021 Efraim William MUNTU; Roberto Octovianus Cornelis SEBA; Indra Wisnu WIBISONO
International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science Vol. 7 No. 5 (2026): International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (Sep
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ijesss.v5i5.1229

Abstract

The Rohingya refugees face significant challenges in seeking protection and security, both in their country of origin and in the countries where they seek refuge. In this context, the Community-Based Protection approach, promoted by UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) in Malaysia between 2018 and 2021, plays a crucial role in creating a protection system based on community involvement in the design and implementation of policies. This approach emphasizes the importance of community security, which relies on state structures and involving refugee communities in safeguarding their safety. From the perspective of Institutional Liberalism, the international system, driven by multilateral institutions like UNHCR, can play a key role in ensuring effective protection for refugees by facilitating cooperation between countries and other international actors. This study aims to analyze how the community-based and community security approach to the safety of Rohingya refugees can enhance their sense of security and trust within the larger system. It also explores the relationship between the theory of Institutional Liberalism and the policies implemented by UNHCR to protect this vulnerable group.
Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dalam Menghadapi Ancaman Cyber di Sektor Infrastruktur Energi Indonesia Baptista Pradevi; Indra Wisnu Wibisono; Roberto OC Seba
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): September 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i3.6424

Abstract

Energy infrastructure is a strategic sector for Indonesia's economic stability and national resilience. However, digitalization increases the risk of cyberattacks such as malware and the hacking of industrial control systems. This study analyzes the effectiveness of cybersecurity policies during the Joko Widodo administration using a qualitative approach through a literature review of regulations, institutional reports, and academic studies. The results show that the government has established a fairly robust regulatory and institutional framework, including Presidential Regulation No. 53 of 2017, Presidential Regulation No. 82 of 2022, and Law No. 27 of 2022. Furthermore, efforts to strengthen cybersecurity have been made through collaboration between PLN and BSSN, the establishment of CSIRT (Computer Security Incident Response Team), and improvements in human resource quality through training and certification. However, policy implementation still faces challenges such as limited expertise, gaps in security standards, and digital vulnerabilities due to partially integrated systems. Therefore, human resource capacity building, regular security audits, and more adaptive policies in response to global technological developments and increasingly complex threats are needed.
Dampak Penyeludupan Barang Ilegal dari Filipina ke Indonesia Melalui Sulawesi Utara dari Prespektif Human Security Mikhael Samuel Benaya Taaluruga; Roberto Octavianus Cornelis Seba; Indra Wisnu Wibisono
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 5 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i5.2246

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of illegal goods smuggling from the Philippines to Indonesia via North Sulawesi and its impact on human security. The study employed a descriptive qualitative approach with a literature review method utilizing scientific journals, international agency reports, government documents, and other official sources. The analysis was conducted using Transnational Organized Crime Theory and the concept of Human Security. The results indicate that smuggling exploits the geographic conditions of border areas, cross-border socio-economic relations, and weak maritime surveillance through the use of small vessels and organized criminal networks. This activity impacts economic security through state losses, unfair business competition, and disruption to the local economy. It also impacts personal security due to the influx of firearms, hazardous materials, and the increased risk of community involvement in criminal networks. The study concludes that smuggling constitutes a non-traditional security threat that requires strengthened maritime surveillance, bilateral cooperation, and the empowerment of border communities.
Diplomasi Pendidikan Melalui Program Beasiswa Indonesia Bagi Perempuan Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban Clara Diana; Triesanto Romulo Simanjuntak; Indra Wisnu Wibisono
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2026): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v4i1.784

Abstract

Kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 memicu krisis kemanusiaan, terutama akibat kebijakan yang melarang perempuan untuk bersekolah dan bekerja. Negara-negara Barat merespons dengan memberikan sanksi ekonomi (hard power), namun pendekatan ini justru memperburuk krisis. Sebaliknya, Indonesia memilih pendekatan keterlibatan konstruktif (constructive engagement) melalui diplomasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana program beasiswa bagi perempuan Afghanistan digunakan sebagai instrumen soft power Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa diplomasi pendidikan Indonesia dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Langkah tersebut meliputi penggalangan dukungan internasional melalui International Conference on Afghan Women’s Education (ICAWE), kerja sama pendanaan beasiswa sebesar USD 75 juta dengan Qatar, dan pemberian beasiswa melalui program Kemitraan Negara Berkembang (KNB) serta The Indonesian AID Scholarship (TIAS). Pelibatan kampus-kampus di Indonesia yang menerapkan nilai Islam moderat tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi publik yang efektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi perempuan sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam, sekaligus membantu mempersiapkan perempuan Afghanistan untuk membangun kembali negaranya di masa depan.
Strategi ASEAN Integrated Food Security Framework dalam Mitigasi Perubahan Iklim untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Asia Tenggara 2021-2025 Deborah Anggreani; Roberto Octavianus Cornelis Seba; Indra Wisnu Wibisono
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3766

Abstract

Perubahan iklim memicu bencana hidrometeorologi berulang yang mengancam stabilitas sistem pangan di Asia Tenggara. Sebagai kawasan climate hotspot, disrupsi produksi di negara anggota berdampak langsung pada rantai pasok regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework dan Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS) 2021–2025 dalam memitigasi dampak perubahan iklim guna memperkuat ketahanan pangan kawasan. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kerangka Liberal Institutionalism Robert Keohane, studi ini mengevaluasi peran AIFS sebagai rezim regional melalui enam pilar fungsionalnya. Hasil penelitian menunjukkan AIFS berhasil mengintegrasikan agenda mitigasi dan adaptasi iklim berbasis Climate-Smart Agriculture (CSA), optimalisasi pemantauan real-time via ASEAN Food Security Information System (AFSIS), serta pelembagaan cadangan beras darurat melalui ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Secara empiris, koordinasi institusional ini mendorong kenaikan total produksi beras regional mencapai 121,1 juta ton dan meningkatkan Self-Sufficiency Ratio (SSR) beras ASEAN hingga 121,16% pada rentang 2021–2025. Penataan kelembagaan AIFS terbukti mampu mereduksi ketidakpastian informasi, memangkas biaya transaksi perdagangan darurat, dan menjaga stabilitas pasokan pangan regional dari anomali cuaca. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan pangan Asia Tenggara kini sangat bergantung pada keberlanjutan fungsi integrasi kebijakan kawasan.
Co-Authors Badina Wandamani Baptista Pradevi Beatrix Celindio Gloria Halauwet Budhi Kristianto C. Leuwol, Sylvie Christian Herman Johan De Fretes Clara Diana Deborah Anggreani Dewita Karema Sarajar Efraim William MUNTU Feneshia Judhit Judanti Giner Maslebu Hanna Latumaerissa Hermanto Abraham, Rendy Hindriyanto Dwi Purnomo Joaena Charlotte Rosevine Wattimena Kevin Kleery Kumape Kristalia, BRM Yehizkia Y Larasati, Abigail Larasati, Verena Lintang Mikhael Samuel Benaya Taaluruga MUNTU, Efraim William Nahusona, Ferry Novriest Umbu Walangara Nau Picauly, Irma Amy Ramses Edison Ansek Rikko Yan Lado Ae Roberto Oktavianus Cornelis Seba Sampoerno Siep, Valeria Sri Suwartiningsih Supit, Allesandro Juventy Esatoroan Teguh Wahyono Theresia Kariani Yolin Triesanto Romulo Simanjuntak Tunjung Wijanarka Umbu Riada Tagumara Sabaora Valeria Siep Valetta Sophie Jacob Verena Lintang Larasati Wandamani, Badina Yesica Berlia Septirain Yosua D. Prasetyo Yuli Agung Suprabowo, Gunawan