Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.367
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam JurTI (JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI) Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Gorontalo Law Review Jurnal Jatiswara Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Hukum Sasana Istinbath : Jurnal Hukum Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Waraqat : Jurnal Ilmu_Ilmu Keislaman Law Development Journal Jurnal Ilmu Hukum Promotor: Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies LamLaj JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) PALAR : Pakuan Law Review
Noor Azizah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Pekerjaan di Media Sosial Hasmar Husein Nasution; Noor Azizah; Andika Rahmad Siregar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83194

Abstract

Media sosial menjadi sarana pencarian kerja yang aman dan terpercaya. Namun kenyataannya, platform tersebut justru dimanfaatkan untuk penyebaran penipuan berkedok lowongan pekerjaan secara masif. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK mencatat sekitar 18.220 laporan kasus sepanjang November 2024 hingga Oktober 2025, menunjukkan bahwa fenomena ini telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran penipuan lowongan kerja di media sosial, mengidentifikasi faktor penyebabnya, dan menganalisis respons hukum pidana Islam terhadap fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif, mencakup pendekatan perundang-undangan, syar'i, dan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi perundang-undangan) serta bahan hukum sekunder (kitab fikih jinayah, buku hukum Islam, dan jurnal ilmiah), yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan teknik purposive sampling. Analisis dilakukan secara normatif dengan menelaah konsep tadlis, gharar, dan ta'zir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan ini dipicu oleh rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan platform, dan anonimitas pelaku di ruang digital. Hukum pidana Islam mengkategorikan perbuatan ini sebagai tadlis dan gharar yang dikenai sanksi ta'zir, dengan penekanan pada pencegahan berbasis nilai kemaslahatan. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif tanpa validasi empiris lapangan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan mixed method yang melibatkan putusan pengadilan dan wawancara lapangan.
Mekanisme Adat Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh Singkil: Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Jakaria Jakaria; Imam Yazid; Noor Azizah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83102

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat desa terhadap pelaku non-warga di Desa Kampung Baru, Aceh Singkil, dengan meninjau kesesuaiannya menurut hukum positif Aceh dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis melalui studi lapangan dan wawancara dengan aparatur desa serta tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian adat terhadap pelaku non-warga desa masih dilakukan meskipun secara normatif kewenangan peradilan adat desa dibatasi hanya terhadap penduduk setempat. Praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan peradilan adat yang berdampak pada melemahnya asas kepastian hukum dan legalitas dalam penegakan hukum jinayat. Dari perspektif hukum Islam, mekanisme adat dapat dipahami sebagai bentuk ta‘zir dan ‘urf yang dibenarkan, namun penerapannya dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan maqashid al-syari’ah, khususnya dalam aspek pencegahan kemafsadatan dan perlindungan kehormatan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penataan hubungan antara hukum adat dan hukum jinayat agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemaslahatan, dan keadilan Substantif dalam penerapan syari’at Islam di Aceh.
Reconstruction of Sentencing for Public Officials Committing Corruption Crimes Based on Restorative Governance in the Perspective of Ta‘zīr Noor Azizah; Zulham Zulham
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.1042-1056

Abstract

Public officials who commit corruption crimes constitute a systemic form of crime that has broad impacts on economic stability, public trust, and the effectiveness of governmental governance. Although the provisions under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 have established strict sanctions, the predominantly retributive sentencing approach is considered insufficient to realize substantive justice, particularly in terms of state financial recovery and institutional reform. This study aims to reconstruct a sentencing model for public officials involved in corruption crimes based on Restorative Governance within the perspective of Ta‘zīr. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, alongside qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that the Restorative Governance approach emphasizes the recovery of state losses, the strengthening of accountability, and governance system reforms, which are conceptually aligned with the principles of Ta‘zīr in Islamic criminal law that are flexible and oriented toward public benefit (maslahah). The novelty of this research lies in the integration of the concepts of Restorative Governance and Ta‘zīr in formulating a more adaptive and justice-oriented sentencing model for corruption crimes. This study recommends reforms in criminal law policy through strengthening restorative approaches within the sentencing system in order to enhance the effectiveness of combating corruption crimes.
Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia Fauzan Habibi Lubis; Noor Azizah; Lukman Hakim Harahap
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2026): Mei: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i2.2474

Abstract

The crime of corruption manifests a pathological excretion of endemic crime and methodically destroys the foundations of state governance integrity and the teleological equilibrium of social justice holistically. The two jurisdictions between Indonesia and Malaysia are entangled in substantial epistemo-procedural complexity in the process of constructing evidence of corruption cases, crossing both from the positive legal dimension and the register of judicial ethics. This comparative study investigates the divergence and convergence trajectories that color the epistems of proof of corruption in both countries, with an analytical concentration focused on the doctrine of burden of proof inversion. By deploying a juridical-normative paradigm strengthened through comparative legal hermeneutics, the results of the study indicate that although Indonesia and Malaysia both implement a reversal mechanism of the burden of proof, the two countries exhibit striking heterogeneity in the procedural intensity and normative restrictions imposed. Malaysia prioritizes a balance between the effectiveness of institutional law enforcement and the prerogative of fundamental rights, while Indonesia shows a more aggressive vector in prosecuting disproportionately unexplained accumulated assets. Islamic criminal law strengthens the imperative of law enforcement through the postulates of substantive justice and the absolute prohibition of the practice of risywah. At its core, the effectiveness of proving corruption requires the availability of an architecturally adaptive legal system, a law enforcement apparatus with unparalleled integrity, and an ethical framework sublimated from the principles of universal justice.
Abortion Law in Indonesia: Reconciling Criminal Justice, Islamic Law, and Human Rights Dinda Ayu Arini Chaniago; Noor Azizah
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 5 No. 1 (2026): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v5i1.1814

Abstract

This study aims to analyze abortion law in Indonesia through the perspectives of criminal justice and Islamic law, particularly following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. The study examines the legal construction of abortion offences, the criminal regulation established under Indonesia’s new Criminal Code, and the extent to which these provisions correspond with Islamic legal principles and human rights considerations. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by library research involving the analysis of primary legal materials, including legislation and Islamic legal sources, as well as secondary materials consisting of scholarly works and academic studies on abortion regulation. The findings demonstrate that Indonesian criminal justice maintains abortion as a prohibited act subject to criminal sanctions while providing limited legal exceptions for pregnancies resulting from rape or sexual violence and for medical emergencies. From the perspective of Islamic law, these exceptions may be accepted when they fulfil the principles of necessity and are consistent with the objectives of maqasid al-shari’ah, particularly the preservation of life (hifz al-nafs) and the preservation of progeny (hifz al-nasl). The study concludes that abortion regulation in Indonesia represents a legal reform effort aimed at balancing criminal responsibility, Islamic legal values, and human rights protection. This research contributes academically by enriching the discourse on abortion law reform and demonstrating how criminal justice and Islamic law interact in addressing reproductive issues within a contemporary legal system.
A Review of Islamic Criminal Law Regarding Reverse Burden of Proof in Corruption Crimes Maisa Faizahra Ramadhani; Noor Azizah
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 10 No. 1 (2025): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v10i1.232

Abstract

Corruption is a complex problem in Indonesia that hinders law enforcement due to difficulties in proving cases. The principle of reverse burden of proof is applied as an effort to overcome this, requiring defendants to prove the origin of their wealth. This study aims to analyze the Islamic criminal law perspective on the application of the principle of reverse burden of proof in corruption cases in Indonesia. The study employs a normative legal method with a literature review. The findings indicate that while Islamic criminal law generally places the burden of proof on the prosecutor, the application of reverse burden of proof can be justified under certain conditions with strong indications of corruption. This study concludes that the application of the principle of reverse burden of proof in Islamic criminal law is acceptable as long as it does not violate the principles of the defendant's rights and is carried out cautiously based on strong preliminary evidence, thereby balancing the eradication of corruption and the protection of individual rights. This study provides practical recommendations for law enforcement agencies in handling corruption cases with reverse burden of proof.
Zero Verdict against Perpetrators of Corruption in Decision Number 49/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jkt: An Analysis of Islamic Criminal Law Perspectives Muhammad Wahyu Hidayat; Noor Azizah
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 10 No. 1 (2025): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v10i1.236

Abstract

This study examines the basis of legal considerations behind the imposition of a null verdict against Benny Tjokrosaputro in the case of corruption of PT. Jiwasraya Insurance and PT. Asabri, which resulted in state losses of Rp40 trillion. The main focus of this research is an analysis of Decision Number 49/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jkt from the perspective of Islamic criminal law (jinayah), especially related to the compatibility between the null verdict and the principle of justice in Islamic law. This study aims to reveal the extent to which the verdict reflects the incompatibility between Indonesia's positive legal system and the values of justice and deterrence emphasized in Islamic criminal law. The research method used is normative juridical with a literature study approach, case study, and legal comparison between Indonesian positive law and Islamic criminal law. The analysis was carried out qualitatively on relevant legal documents and literature. The results of the study show that the zero verdict in the verdict is based on the consideration of the accumulated criminal sentence that was previously handed down in other cases. However, from the perspective of Islamic criminal law, a zero verdict has the potential to ignore the principles of substantive justice, proportionality of punishment, and the public interest, given the widespread impact of corruption on society and the state. This study concludes that there is a missynchronization between the principles of punishment in positive law and Islamic criminal law in handling major corruption cases. Therefore, it is suggested that further studies are needed to build harmonization between the two legal systems in order to realize more substantial and effective justice in eradicating corruption.
Kebijakan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Residivis Di Pengadilan Negeri Medan Muhammad Safri Ritonga; Noor Azizah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.5390

Abstract

Abstrak: Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dan berulang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Fenomena residivisme, atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah dihukum, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian, khususnya residivis, dan untuk mengkaji relevansi dan efektivitas sanksi pidana dari perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya KUHP, dan sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadits. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus beberapa putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Medan dan wawancara dengan petugas penegak hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan komparatif, membandingkan kebijakan hukuman dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukuman hakim terhadap pelaku pencurian masih berfokus pada hukuman konvensional, yaitu penjara, yang dalam banyak kasus tidak efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan. Dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi seperti hudud memiliki dimensi moral dan preventif yang lebih kuat, dengan persyaratan yang ketat dan prinsip-prinsip keadilan yang holistik. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi terhadap kebijakan hukuman yang ada dan perlunya menciptakan ruang untuk integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam sistem peradilan pidana nasional.  
Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Kasus Dugaan Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam: (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tom Lembong) Andika Rahmad Siregar; Noor Azizah
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30436

Abstract

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menimbulkan dampak sistemik terhadap keuangan negara, legitimasi hukum, dan kepercayaan publik, sehingga pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara menjadi isu sentral dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam, serta mengkaji penerapannya dalam kasus kebijakan impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan studi kasus, didukung oleh pendekatan konseptual terhadap teori pertanggungjawaban pidana dan teori penyelenggara negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana positif Indonesia, melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP baru, menekankan pertanggungjawaban fungsional berbasis jabatan, di mana penyelenggara negara dapat dipidana atas penyalahgunaan kewenangan meskipun tanpa pembuktian keuntungan pribadi. Sebaliknya, hukum pidana Islam menempatkan unsur niat jahat (mens rea) dan pengkhianatan amanah (ghulul) sebagai prasyarat utama pertanggungjawaban pidana, sehingga kebijakan publik yang diambil tanpa motif memperkaya diri cenderung dipandang sebagai kesalahan administratif atau kekeliruan ijtihad kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam kriminalisasi kebijakan publik. Oleh karena itu, integrasi prinsip mens rea dan amanah publik penting untuk mencegah over-kriminalisasi terhadap kebijakan strategis negara serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyelenggara Negara, Korupsi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.
Normative Examination of the Mandatory Public Housing Savings Scheme for Self-Employed Workers in Relation to Consumer Protection and the Constitution Zulham; Noor Azizah
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 11 No. 1 (2026): Contemporary Legal Responses to Technological, Economic, and Social Change
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v11i1.38057

Abstract

The Public Housing Savings Law (UU Tapera) requires self-employed workers earning at least the minimum wage to participate as Tapera members, even though their income is not connected to any employer. This obligation stands in contrast to the Consumer Protection Law (UUPK), which ensures that consumers have the right to freely select goods and/or services based on their individual preferences. As Tapera consumers, self-employed workers should therefore retain the freedom to determine the financing model and capital-accumulation scheme they prefer for obtaining residential housing. Additionally, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) guarantees every individual’s right to adequate housing. This article examines the compatibility of Article 7 paragraph (1) of the Public Housing Savings Law with Article 4 letter (b) of the Consumer Protection Law and Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. Using a normative juridical research method, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials on Tapera for self-employed workers from the perspectives of consumer protection and constitutional law. These materials are assessed to formulate scholarly insights presented in a constructive and argumentative manner. The study concludes that Article 7 paragraph (1) of the Public Housing Savings Law is inconsistent with the Consumer Protection Law and the constitutional guarantee of adequate housing. Accordingly, the article recommends clearly distinguishing the terms “workers” and “self-employed workers” in the law and regulating Tapera participation for self-employed workers on a voluntary basis.
Co-Authors Adriani, Erin Novi Andika Rahmad Siregar Andika Rahmad Siregar Anisa Nurul Santi Pohan Anisa Sufia Sopang Butar Butar, M. Ridho Calvin Calvin Daiyatul Mardiyah Dalimunthe, Aidil Putra Dinda Ayu Arini Chaniago Epan Apanda Fahmi Zahary Fauzan Habibi Lubis Fikri Aditiya Sitorus Harahap, Muhammad Hafist Hasmar Husein Nasution Imam Yazid Jakaria Jakaria Lukman Hakim Harahap Maisa Faizahra Ramadhani Mardiyah, Daiyatul Mayasari, Seva Muhammad Arif Fattahillah Muhammad Rusdi Muhammad Safri Ritonga Muhammad Syahnan Muhammad Wahyu Hidayat Pohan, Anisa Nurul Santi Rafika Nursyahida Rakhmat Kurniawan R Ranida Putriani Br Tarigan Rina Filia Sari Suci Hidayati Malau Zulham Zulham Zulkarnain