Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Hukum Sasana Jurnal Hukum Pelita Jurnal Penelitian Serambi Hukum JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora
Yasin, Bukhari
Universitas Bojonegoro
Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah Yasin, Bukhari; Mangar, Irma
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4704

Abstract

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab, evaluasi terhadap penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan keuangan daerah menjadi sangat penting. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat daerah, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi penyimpangan anggaran sering kali tidak memiliki independensi, kompetensi, maupun sumber daya yang memadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif. Guna terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan   memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.  
Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di SMK GAMA Kedungadem: Socialization Program on Legal Standing in Facing the Challenges of Globalization at SMK Gama Kedungadem Yasin, Bukhari; Mangar, Irma; Alamanda, Asri Elies; Kholifah, Ummu Nur
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8952

Abstract

Era globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Perubahan yang serba cepat ini menciptakan dinamika baru yang menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Globalisasi menghadirkan berbagai tantangan yang mempengaruhi penegakan hukum, perlindungan hak warga, serta stabilitas sosial. Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi yang diselenggarakan di Aula SMK GAMA Kedungadem berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh peserta. Kegiatan yang diikuti oleh 100 siswa ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga materi dapat disampaikan secara terstruktur sekaligus interaktif. Melalui kegiatan ini, SMK GAMA Kedungadem berhasil menanamkan pemahaman bahwa hukum bukan hanya perangkat normatif, tetapi juga fondasi yang menjaga keadilan, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam membangun lingkungan sosial yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan globalisasi secara bijaksana.   
Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban) Spristisia, Arum; Handayani, Tri Astuti; Yasin, Bukhari
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1438

Abstract

This study examines the implementation of rehabilitation for narcotics users under Article 127 of Law Number 35 of 2009 and evaluates its effectiveness at the National Narcotics Agency of Tuban Regency (BNNK Tuban). This empirical legal research was conducted through interviews with the Head of the Rehabilitation Team, field observations, and literature review. The findings show that rehabilitation programs at BNNK Tuban comply with the law and BNN technical guidelines, covering integrated assessment, determination of outpatient or inpatient services, medical and psychosocial therapies, and post-rehabilitation services. The program is considered effective in improving clients’ physical, psychological, and social conditions, particularly for those consistently participating in after-care programs. However, its effectiveness is hindered by limited facilities, lack of professional staff, and persistent social stigma. This study recommends strengthening assessment mechanisms, enhancing after-care services, and promoting public education to reduce relapse rates.
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.148/Pid.C/2025/Pn Bjn) Pratiwi, Dinda Adelia; Handayani, Tri Astuti; Yasin, Bukhari
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1446

Abstract

The Crime of Theft is an act of harm to the victim for the actions of the perpetrator in taking valuables owned by the victim. At this time, the Crime of Theft is still a fairly significant problem in terms of crime and social loss with diverse backgrounds, which are often carried out collectively by perpetrators in the form of taking the victim's belongings. Along with the development of the criminal justice system in Indonesia, the criminal justice system offers a restorative justice approach as an alternative option in resolving legal cases, which emphasizes the restoration of the conditions as they were before and the balance of interests of all parties involved. In this case, the application of restorative justice is not only applied to the Juvenile Court System, but can also be applied to Police Regulations (Investigation and Investigation), Prosecutor's Office (Prosecution) and Courts (Final Decisions). In this study, a normative juridical approach method was applied, which emphasizes analysis of applicable legal norms and principles as the main basis for the study, especially in the case of the crime of Theft. This study is intended to examine the application of the restorative justice approach in handling the crime of Theft, as reflected in the Bojonegoro District Court Decision Number 148/Pid.C/2025/PN Bjn. This approach is considered effective in producing a fairer, more effective, and recovery-oriented settlement compared to punishment alone. Therefore, it can be concluded that the results of this study show that the application of restorative justice in the settlement of theft crimes can be a relevant alternative solution in realizing a fair and humane criminal justice system.
KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN OTOPSI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN aza, Fadya Amalya; Handayani, Tri Astuti; Yasin, Bukhari
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi pada perkara tindak pidana pembunuhan serta mengidentifikasi penyebab tidak dilaksanakannya otopsi dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Otopsi sebagai salah satu bentuk visum et repertum memiliki peran penting dalam membuktikan sebab kematian dan unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHAP. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkara kematian tidak wajar memperoleh tindakan otopsi, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan standar pembuktian ilmiah dan implementasi kewenangan penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus terhadap Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian tindakan penyidik dengan ketentuan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyidik memiliki kewenangan penuh untuk meminta otopsi sebagai bagian dari visum et repertum forensik guna membuktikan tindak pidana pembunuhan. Namun, dalam perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, penyidik tidak melaksanakan otopsi dan justru mengandalkan resume medis, surat penolakan tindakan medis, rekaman CCTV, serta bukti obat-obatan untuk memenuhi unsur pembuktian. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kecukupan alat bukti dan efisiensi proses penyidikan, meskipun secara prosedural tidak sepenuhnya selaras dengan standar ideal penyidikan kematian tidak wajar. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan telah memenuhi batas minimum pembuktian menurut KUHAP sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan otopsi dalam perkara kematian tidak wajar demi menjamin kualitas pembuktian ilmiah dan terpenuhinya asas kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana..
Problematika Hukum Atas Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian Atau Lembaga Di Indonesia Bukhari Yasin; Teguh Wibowo; Irma Mangar
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5829

Abstract

Kontroversi muncul terkait keterlibatan anggota TNI Aktif dalam posisi pemerintahan, Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 menegaskan bahwa prajurit hanya boleh menjabat di bidang sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Meski ada pengecualian untuk jabatan tertentu yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan nasional, namun penunjukan prajurit TNI Aktif di luar kriteria tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang mengikat kegiatan TNI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan serta pengecualian ketentuan yang memberi celah dalam penempatan Anggota TNI Aktif dalam menduduki jabatan sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahwa kedudukan TNI adalah sebuah lembaga negara yang dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya berada dibawah presiden, dan berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam hal kebijakan strategi, dukungan pertahanan, dan dukungan administrasi sehingga dalam setiap pengambilan tindakannya melalui intruksi Panglima TNI harus berdasarkan perintah Presiden yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Co-Authors Andi Ghalib Asri Elies Alamanda aza, Fadya Amalya Irma Mangar Kholifah, Ummu Nur M. Abdim Munib Mitta Rustianti Prabowo, Andrianto Pratiwi, Dinda Adelia Rizki Romandona Spristisia, Arum Teguh Wibowo Tri Astuti Handayani Yasir, H. M. Yulianto, Alfian