Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Journal of Development Research Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Hukum Sasana Keadilan Jurnal Hukum Pelita Jurnal Penelitian Serambi Hukum JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Keadilan
Yasin, Bukhari
Universitas Bojonegoro
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah Yasin, Bukhari; Mangar, Irma
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4704

Abstract

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab, evaluasi terhadap penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan keuangan daerah menjadi sangat penting. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat daerah, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi penyimpangan anggaran sering kali tidak memiliki independensi, kompetensi, maupun sumber daya yang memadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif. Guna terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan   memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.  
Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di SMK GAMA Kedungadem: Socialization Program on Legal Standing in Facing the Challenges of Globalization at SMK Gama Kedungadem Yasin, Bukhari; Mangar, Irma; Alamanda, Asri Elies; Kholifah, Ummu Nur
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8952

Abstract

Era globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Perubahan yang serba cepat ini menciptakan dinamika baru yang menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Globalisasi menghadirkan berbagai tantangan yang mempengaruhi penegakan hukum, perlindungan hak warga, serta stabilitas sosial. Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi yang diselenggarakan di Aula SMK GAMA Kedungadem berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh peserta. Kegiatan yang diikuti oleh 100 siswa ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga materi dapat disampaikan secara terstruktur sekaligus interaktif. Melalui kegiatan ini, SMK GAMA Kedungadem berhasil menanamkan pemahaman bahwa hukum bukan hanya perangkat normatif, tetapi juga fondasi yang menjaga keadilan, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam membangun lingkungan sosial yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan globalisasi secara bijaksana.   
Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban) Spristisia, Arum; Handayani, Tri Astuti; Yasin, Bukhari
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1438

Abstract

This study examines the implementation of rehabilitation for narcotics users under Article 127 of Law Number 35 of 2009 and evaluates its effectiveness at the National Narcotics Agency of Tuban Regency (BNNK Tuban). This empirical legal research was conducted through interviews with the Head of the Rehabilitation Team, field observations, and literature review. The findings show that rehabilitation programs at BNNK Tuban comply with the law and BNN technical guidelines, covering integrated assessment, determination of outpatient or inpatient services, medical and psychosocial therapies, and post-rehabilitation services. The program is considered effective in improving clients’ physical, psychological, and social conditions, particularly for those consistently participating in after-care programs. However, its effectiveness is hindered by limited facilities, lack of professional staff, and persistent social stigma. This study recommends strengthening assessment mechanisms, enhancing after-care services, and promoting public education to reduce relapse rates.
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.148/Pid.C/2025/Pn Bjn) Pratiwi, Dinda Adelia; Handayani, Tri Astuti; Yasin, Bukhari
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1446

Abstract

The Crime of Theft is an act of harm to the victim for the actions of the perpetrator in taking valuables owned by the victim. At this time, the Crime of Theft is still a fairly significant problem in terms of crime and social loss with diverse backgrounds, which are often carried out collectively by perpetrators in the form of taking the victim's belongings. Along with the development of the criminal justice system in Indonesia, the criminal justice system offers a restorative justice approach as an alternative option in resolving legal cases, which emphasizes the restoration of the conditions as they were before and the balance of interests of all parties involved. In this case, the application of restorative justice is not only applied to the Juvenile Court System, but can also be applied to Police Regulations (Investigation and Investigation), Prosecutor's Office (Prosecution) and Courts (Final Decisions). In this study, a normative juridical approach method was applied, which emphasizes analysis of applicable legal norms and principles as the main basis for the study, especially in the case of the crime of Theft. This study is intended to examine the application of the restorative justice approach in handling the crime of Theft, as reflected in the Bojonegoro District Court Decision Number 148/Pid.C/2025/PN Bjn. This approach is considered effective in producing a fairer, more effective, and recovery-oriented settlement compared to punishment alone. Therefore, it can be concluded that the results of this study show that the application of restorative justice in the settlement of theft crimes can be a relevant alternative solution in realizing a fair and humane criminal justice system.
KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN OTOPSI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN aza, Fadya Amalya; Handayani, Tri Astuti; Yasin, Bukhari
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi pada perkara tindak pidana pembunuhan serta mengidentifikasi penyebab tidak dilaksanakannya otopsi dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Otopsi sebagai salah satu bentuk visum et repertum memiliki peran penting dalam membuktikan sebab kematian dan unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHAP. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkara kematian tidak wajar memperoleh tindakan otopsi, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan standar pembuktian ilmiah dan implementasi kewenangan penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus terhadap Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian tindakan penyidik dengan ketentuan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyidik memiliki kewenangan penuh untuk meminta otopsi sebagai bagian dari visum et repertum forensik guna membuktikan tindak pidana pembunuhan. Namun, dalam perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, penyidik tidak melaksanakan otopsi dan justru mengandalkan resume medis, surat penolakan tindakan medis, rekaman CCTV, serta bukti obat-obatan untuk memenuhi unsur pembuktian. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kecukupan alat bukti dan efisiensi proses penyidikan, meskipun secara prosedural tidak sepenuhnya selaras dengan standar ideal penyidikan kematian tidak wajar. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan telah memenuhi batas minimum pembuktian menurut KUHAP sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan otopsi dalam perkara kematian tidak wajar demi menjamin kualitas pembuktian ilmiah dan terpenuhinya asas kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana..
Problematika Hukum Atas Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian Atau Lembaga Di Indonesia Bukhari Yasin; Teguh Wibowo; Irma Mangar
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5829

Abstract

Kontroversi muncul terkait keterlibatan anggota TNI Aktif dalam posisi pemerintahan, Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 menegaskan bahwa prajurit hanya boleh menjabat di bidang sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Meski ada pengecualian untuk jabatan tertentu yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan nasional, namun penunjukan prajurit TNI Aktif di luar kriteria tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang mengikat kegiatan TNI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan serta pengecualian ketentuan yang memberi celah dalam penempatan Anggota TNI Aktif dalam menduduki jabatan sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahwa kedudukan TNI adalah sebuah lembaga negara yang dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya berada dibawah presiden, dan berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam hal kebijakan strategi, dukungan pertahanan, dan dukungan administrasi sehingga dalam setiap pengambilan tindakannya melalui intruksi Panglima TNI harus berdasarkan perintah Presiden yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEFARMASIAN ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO) Luluk Widyaningtiyas; Tri Astuti Handayani; Bukhari Yasin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sw7spa41

Abstract

Praktik kefarmasian ilegal merupakan permasalahan serius yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu sistem pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap praktik kefarmasian ilegal dibandingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku praktik kefarmasian ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bjn dengan ketentuan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, komparatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur pertanggungjawaban pidana praktik kefarmasian ilegal secara lebih komprehensif melalui pengelompokan jenis pelanggaran dan gradasi sanksi pidana, serta menganut sistem pertanggungjawaban pidana dualistis yang menuntut pembuktian unsur objektif dan subjektif. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun masih terdapat kelemahan dalam pendalaman aspek pemilihan dakwaan, pembuktian unsur tidak memenuhi standar, dan analisis kesengajaan. Putusan pidana yang dijatuhkan dinilai proporsional menurut teori pemidanaan, meskipun relatif ringan dari perspektif kebijakan kriminal dalam penanggulangan praktik kefarmasian ilegal. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Praktik Kefarmasian Ilegal, Penegakan Hukum, Kesehatan, Putusan Pengadilan
Juridical Analysis of Cash Rejection in Consumer Transactions on Cashless Payment Practices in Indonesia Alamanda, Asri Elies; Mangar, Irma; Yasin, Bukhari; Pangestika, Pingkan Widya
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.511

Abstract

The development of digital payment systems in Indonesia encourages the increasing use of non-cash transactions in goods and services trading activities. However, in the midst of this transformation, the practice of refusing cash payments by business actors has emerged for reasons of efficiency, security, and internal company policies. This practice raises juridical problems because Rupiah money as a legal tender in Indonesian territory must be accepted in every transaction as stipulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the practice of refusing cash payments is basically contrary to the legal provisions regarding the obligation to use Rupiah and has the potential to violate consumers' rights to obtain fair and non-discriminatory services. On the other hand, the development of digital payment systems is also supported by government policies in realizing economic efficiency and financial inclusion. Therefore, there is a need for harmonization of regulations that provide legal certainty between the obligation to receive cash and the payment digitalization policy, so that the protection of consumer rights remains guaranteed without hindering the innovation of the national payment system.
Korupsi Di Lingkungan Peradilan: Implikasi Terhadap Integritas Hakim Dan Marwah Penegakan Hukum Di Indonesia Yasin, Bukhari; Tri Astuti Handayani; Irma Mangar
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/6697dk13

Abstract

The public is presented with various cases that show the practice of bribery, gratuities, and buying and selling cases involving judges at various levels of the judiciary. The arrest operation carried out by the Corruption Eradication Commission against a number of judges, including within the Supreme Court of the Republic of Indonesia, indicates that the problem of corruption in the judicial realm is not an incidental case, but has a structural and cultural dimension. This research uses a normative legal research method (normative juridical) with a focus on the analysis of legal norms, principles, and concepts related to corruption in the judicial environment and its implications for the integrity of judges and the credibility of law enforcement in Indonesia. Judges who are supposed to be the guardians of substantive justice and the implementer of the rule of law have the potential to turn into transactional actors when integrity is weakened. As a result, the judicial function is no longer distorted by the law on the basis of norms and conscience, but on the basis of certain economic-political interests and forces. Further implications of this condition are the erosion of the principle of equality before the law, increasing legal uncertainty, and weakening the legitimacy of judicial institutions.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEFARMASIAN ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO) Luluk Widyaningtiyas; Tri Astuti Handayani; Bukhari Yasin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sw7spa41

Abstract

Praktik kefarmasian ilegal merupakan permasalahan serius yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu sistem pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap praktik kefarmasian ilegal dibandingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku praktik kefarmasian ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bjn dengan ketentuan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, komparatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur pertanggungjawaban pidana praktik kefarmasian ilegal secara lebih komprehensif melalui pengelompokan jenis pelanggaran dan gradasi sanksi pidana, serta menganut sistem pertanggungjawaban pidana dualistis yang menuntut pembuktian unsur objektif dan subjektif. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun masih terdapat kelemahan dalam pendalaman aspek pemilihan dakwaan, pembuktian unsur tidak memenuhi standar, dan analisis kesengajaan. Putusan pidana yang dijatuhkan dinilai proporsional menurut teori pemidanaan, meskipun relatif ringan dari perspektif kebijakan kriminal dalam penanggulangan praktik kefarmasian ilegal. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Praktik Kefarmasian Ilegal, Penegakan Hukum, Kesehatan, Putusan Pengadilan
Co-Authors Andi Ghalib Asri Elies Alamanda aza, Fadya Amalya Irma Mangar Kholifah, Ummu Nur Luluk Widyaningtiyas M. Abdim Munib Mitta Rustianti Pangestika, Pingkan Widya Prabowo, Andrianto Pratiwi, Dinda Adelia Rizki Romandona Spristisia, Arum Teguh Wibowo Tri Astuti Handayani Yasir, H. M. Yulianto, Alfian