Garuda - Garba Rujukan Digital

RESOLUSI KONFLIK HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN Sunarno, Heri; Rosyidi, Khafizh; Setiawan, Aris; Hambali, Hambali
Media Mahardhika Vol 18 No 1 (2019): September 2019
Publisher : STIE Mahardhika

National development in the labor sector that includes related elements between government, employers and workers is felt necessary to base their interests on their respective principles, so that dynamic industrial relations will be created, but the dynamics of industrial relations in Indonesia have recently been marked by the problem of lack - harmony between the entrepreneur and his workers. The government as the main sector in industrial relations must act based on the provisions of legal products from the industrial relations sector so that the PPHI process can be realized in accordance with the expectations of all parties. In the context of maintaining industrial relations in Pasuruan, regulations in the form of Regional Regulation No. 22 of 2012 concerning the employment system has been created. It is hoped that through this research, an easy-to-understand resolution model that illustrates efforts to resolve industrial relations disputes in accordance with Regional Regulation No. 22 of 2012. And this research is expected to produce a model of industrial relations conflict resolution which is the development of the Marshall model by considering the history of conflict through a picture of the birth of a particular conflict

ANALISIS KEBIJAKAN PERDA NO. 02 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PASURUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Hambali Hambali; Khumaidi Khumaidi; Aminullah Aminullah

Publisher : Universitas Yudharta Pasuruan

Pandangan yang muncul terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima menyebabkan Pemerintah daerah wajib mengambil kebijakan yang bersifat ganda (double standart), satu sisi harus mengandung nilai positif bagi keberlangsungan usaha Pedagang Kaki Lima, disisi yang lain Pemerintah juga harus menjaga kondisi keasrian keindahan dan kenyamanan suasana kota. Munculnya Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu atribut informal disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ketidakmampuan sektor formal untuk menampung keberadaan mereka, hal tersebut disebabkan kegagalan pembangunan perekonomian kota.Meningkatnya pertumbuhan sektor informal disebabkan karena tidak membutuhkan pendidikan tinggi, modal besar atau pengalaman kerja. Dari segi pendidikan misalnya, pada umumnya karena memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada pekerja sektor informal yang memiliki tingkat pendidikan baik.

RESOLUSI KONFLIK HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN Heri Sunarno; Khafizh Rosyidi; Aris Setiawan; Hambali Hambali
Media Mahardhika Vol. 18 No. 1 (2019): September 2019
Publisher : STIE Mahardhika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/mahardika.v18i1.124

National development in the labor sector that includes related elements between government, employers and workers is felt necessary to base their interests on their respective principles, so that dynamic industrial relations will be created, but the dynamics of industrial relations in Indonesia have recently been marked by the problem of lack - harmony between the entrepreneur and his workers. The government as the main sector in industrial relations must act based on the provisions of legal products from the industrial relations sector so that the PPHI process can be realized in accordance with the expectations of all parties. In the context of maintaining industrial relations in Pasuruan, regulations in the form of Regional Regulation No. 22 of 2012 concerning the employment system has been created. It is hoped that through this research, an easy-to-understand resolution model that illustrates efforts to resolve industrial relations disputes in accordance with Regional Regulation No. 22 of 2012. And this research is expected to produce a model of industrial relations conflict resolution which is the development of the Marshall model by considering the history of conflict through a picture of the birth of a particular conflict

PENDEKATAN RASIONALITAS DAN ETIKA DALAM KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH KABUPATEN PASURUAN Hambali, Hambali
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i5.4708

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengambilan Keputusan Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan jika ditelaah menggunakan pendekatan Rasionalitas dan Etika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan model Rasional yang disampaikan oleh Herbert A. Simon, yakni melakukan identifikasi, menentukan pokok masalah, lalu memberikan solusi. Bahwa : dalam proses pengambilan keputusan Wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini didasarkan pada jumlah Mayoritas masyarakat Pasuruan sebesar 94 % beragama Islam. Dari masalah tersebut akhirnya pemerintah Pasuruan mencetuskan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah hingga disahkannya Perbup No. 21 Tahun 2016 sebagai regulasi Khusus yang berbicara tentang Program Wajib Belajar Madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan. Dalam pendekatan etis, hasilnya menunjukkan bahwa: Dalam konteks Etika dengan pendekatan konsekuensialis Kebijakan ini tidak akan berjalan secara menyeluruh. Karena ada sekitar 6 % penduduk Pasuruan yang Non Muslim. Dalam pendekaan Deantologis dan kantianisme Kebijakan ini tidak akan dijalankan kepada seluruh masyarakat Pasuruan, tapi hanya dikhususkan kepada Umat Islam saja. Dalam pendekatan etika, pendekatan kebajikan yang bersumber dari moralitas dan karakter bathin manusia. kebijakan wajib madin Kabupaten Pasuruan ini tidak hanya sebagai bentuk penghapusan Amoralitas yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan, tapi juga sebagai bentuk pengembangan potensi remaja kabupaten Pasuruan di bidang Ilmu Agama Islam.

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA (STUDI DI DUSUN KEBONAGUNG DESA SUKOLILO KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN) Diah Mariatul Restia; Hambali, Hambali
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 11 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i11.5861

Indonesia adalah memiliki potensi wisata yang tersebar disetujui wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wisata perlu dikembangkan agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi, serta memberikan kepuasan dan pengalaman yang baik kepada masyarakat dan wisatawan. Pengembangan wisata tidak lepas dari peran Kepala Desa. Kepala Desa merupakan petinggi desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan. Penelitian ini mengkaji tentang peran Kepala Desa dalam pengembangan wisata Sumber Segaran di Dusun Kebonagung Desa Sukolilo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam pengembangan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pengembangan wisata. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi menurut Moleong (2010). Dan teknik analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu, pengumpulan data, kondensasi data, menarik kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Kepala Desa dalam pengembangan wisata Sumber Segaran belum maksimal, namun perlu dilakukan perencanaan, pengembangan, dan pengimplementasian peran yang maksimal guna peningkatan peran kepala desa dalam pengembangan wisata. Faktor pendukung peran Kepala Desa dalam pengembangan wisata yaitu antusias jajaran pemerintah desa dan masyarakat dalam keikutsertaan dalam pengembangan wisata Sumber Segaran, sedangkan faktor penghambatnya yaitu, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam pengembangan wisata Sumber Segaran

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 2024: (Studi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN di “Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pandaan” di Kabupaten Pasuruan) Qomaria Rizki Putri; Hambali, Hambali
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i12.5917

Pengawasan kampanye pemilihan umum merupakan salah satu tugas dan menjadi tanggung jawab dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada kampanye pemilihan umum menjadi pertanyaan apakah Badan Pengawas Pemilihan Umum telah melaksanakan Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilu Terhadap Netralitas ASN di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruanpada Pemilu Tahun 2024. Dengan menggunakan penelitian metode kualitatif dan pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (2010) yang memiliki empat indikator yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pasuruan telah ter implementasikan dengan baik.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PASURUAN NO.50 TAHUN 2017 DALAM BIDANG KETAHANAN PANGAN Muhammad Faruq Al Ismani; Hambali, Hambali
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i12.5961

Lumbung pangan merupakan model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang efektif sebagai tempat penyimpanan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan Lumbung pangan berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat, terutama di daerah rawan pangan kronis. Namun, diajukan belum optimal dalam mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif ini digunakan karena peneliti berusaha memotret peristiwa yang terjadi, peneliti tidak memberikan perlakuan atau manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Model George C. Edward III. 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pasuraun tentang Produksi Pertanian pada Pemerintah Desa Kayoman Kabupaten Pasuruan belum berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari kurangnya terpenuhinya beberapa indikator yakni komunikasi yang kurang terbangu, sumber daya manusianya yang masih kurang dalam segi kapasitas dan yang terakhir yakni sop yangbelum terbentu, satu- satunya hal yang menjadi faktor pendukung pada implementasi Peraturan Bupati No.50 Tahun 2017 ini adalah disposisi.

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI CAFE LAUT SEMARE, DESA SEMARE, KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN THE EFFECTIVENESS OF COMMUNITY EMPOWERMENT BY TOURISM AWARENESS Rouf, Kharis Abdur; Hambali, Hambali
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i2.6097

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam upaya mendukung pembangungan kepariwisataan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat pun harus dilakukan secara terukur dan terarah agar masyarakat mempunyai kemandirian dan kapasitas, serta ikut andil dalam pembangunan kepariwisataan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata Café Laut Semare Desa Semare serta mengetahui efektivitas dari masing - masing tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Café Laut Semare. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data atau subjek penelitian ini meliputi pengurus dan anggota kelompok sadar wisata Randuwana, masyarakat serta pemerintah Desa Semare. Penelitian ini dilakukan di Desa Semare kecamatan Kraton kabupaten Pasuruan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam beberapa bentuk tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh POKDARWIS Cafe Laut Semare kepada masyarakat Desa Semare seperti tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi, dan tahap peningkatan intelektual telah dilakukan dengan baik terbukti dengan adanya perubahan pola perilaku masyarakat yang mulai terbuka dan mau menerima perubahan. 2) efektivitas tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh POKDARWIS Cafe Laut Semare dinilai telah melalui proses-proses yang ada. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan masuk kategori efektif. Community empowerment is an important step that have to do in an effort to support the sustainable tourism development. Community empowerment must be measured and directed manner so that the community has independence and capacity, and contribute to the development of tourism. The purpose of this study is to determine the shape of stages of community empowerment carried out by Kelompok Sadar Wisata of the Semare village and to know the effectiveness of each stage of community empowerment of sustainable tourism in the village of Semare. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The data sources or subjects of this study include administrators and members of POKDARWIS Café Laut Semare , societies and also the local government of the village of Semare. This research conducted at village of Semare, Karaton district, regency of Pasuruan. The data collection use observation techniques , interviews and documentation. The techniques used in data analysis are data display, data reduction and data verification. This research shows : 1) in some forms of empowerment stages carried out by POKDARWIS Café Laut Semare to Semare’s Societies are like as stage of awareness and behavior formation , stage of transformation and the stage of intellectual enhancement has been carried out well as evidenced by changes in people’s behavior patterns that are starting to be open and willing to accept the change. 2) the effectiveness of the the stages community empowerment carried out by POKDARWIS Café Laut Semare ia assessed to have gone throuht existing processes.so that the empowernment is effective.

Strategy To Improve Family Card Administration Service In Purwosari Village, Purwosari District, Pasuruan Regency Rossa Ilma Silfiah; Hambali; Nisaul Mufida
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 1 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v22i1.169

Family Card is one of the important documents in population administration. Therefore, Family card services must have a certain quality in order to provide the best service to the community. The purpose of this research was to determine the quality of service and to determine the supporting factors in fulfilling the quality of family card services. In carrying out a satisfactory service, the Purwosari Sub-District Office, Purwosari district also applies strategies to improve the performance of the apparatus. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The research process involves asking questions and procedures, collecting data from participants, analyzing inductively, interpreting the meaning of the data. From the research conducted, it shows that the quality of Family Card services at the Purwosari sub-district, Purwosari district viewed from the dimensions of reliability, physical evidence (tangibles), responsiveness, assurance, and empathy is good, although there are not optimal. The strategy implemented is the core strategy includes the vision and mission, the consequence strategy includes reward and punishment, the customer strategy is also detailed in the Service Operational Standards, Public Service Standards and service announcements. The control strategy is the authority delegation from the Population and Civil Registration Office and the authority delegation to the Ombudsman as well as cultural strategies by implementing 5S they are Senyum (smile), Sapa (addressing), Salam (greetings), Sopan (courtesy), and Santun (manners) and morning assembly activities. In an effort to improve the quality of Family Card services, there are supporting factors that can affect service quality. The supporting factors in fulfilling the quality of Family Card services which include the behavior of the apparatus and the capabilities of the apparatus are also quite good.

Evaluation of Employee Performance in the Secretariat Field of the Department of Community and Village Empowerment of Pasuruan Regency Rossa Ilma SIlfiah; Hambali; Rinda Nikmatun Nisak
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 22 No. 2 (2024): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v22i2.303

Performance evaluation is an assessment of the work results or achievements attained by an organization, team, or individual. Conducting performance evaluations can help identify areas for improvement. The Secretariat of the Community and Village Empowerment Office in Pasuruan Regency has a low professionalism index, which is due to issues within the performance dimensions of the ASN (State Civil Apparatus). These dimensions include the assessment of Employee Performance Targets (SKP) and the work behavior of ASN employees, as well as identifying programs that have not been implemented. This study aims to evaluate employee performance using Robbins' theory of dimensions and performance indicators, which include: Quality, Quantity, Responsibility, Cooperation, and Initiative. It also seeks to identify the supporting and inhibiting factors of employee performance in the Secretariat of the Community and Village Empowerment Office of Pasuruan Regency. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research results show that employee performance is still not optimal when viewed from Robbins' theory in (Mangkunegara, 2015). Supporting factors include the majority of employees being competent and the continuous updating of the application system. However, inhibiting factors include an insufficient number of human resources, poor communication between policymakers and employees, and the absence of technical training (BIMTEK) for updated or new applications

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search