Articles
<![CDATA[KEPATUHAN SYARI’AH (SHARIA COMPLIENCE) DALAM INDUSTRI KEUANGAN SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Nurhisam, Luqman]]>
<![CDATA[ Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies Vol 3, No 1 (2016): Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.526 KB)
|
DOI: 10.20859/jar.v3i1.75
<![CDATA[Industri Keuangan Syari’ah (IKS) dalam menjalankan aktifitasnya harus mematuhi sejumlah aturan yang memuat berbagai prinsip syari’ah yang diaktualisasikan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada setiap industri keuangan syari’ah baik bank syari’ah (IKBS) maupun Industri Keuangan Non-Bank Syari’ah (IKNBS) untuk mematuhi ketentuan syari’ah dan menjadikan pengawasan syari’ah sebagai salah satu aspek penting serta tidak terpisahkan dengan kepatuhan syari’ah. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DPS-MUI yang menjadi acuan bagi industri IKBS dan IKNBS di bidang keuangan syari’ah. Fokus penelitian ini tertuju pada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta implementasinya terhadap lembaga IKBS dan IKNBS, serta DPS sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi setiap industri keuangan yang berbasis syari’ah. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian pustaka, yaitu pencarian data melalui buku atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian .Hasil penelitian membuktikan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari’ah memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Oleh karena itu, kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syari’ah sebagai unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari’ah.]]>
<![CDATA[BITCOIN DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Nurhisam, Luqman]]>
<![CDATA[ Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies Vol 4, No 1 (2017): Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1012.483 KB)
|
DOI: 10.20859/jar.v4i1.131
<![CDATA[Di Indonesia, bitcoin merupakan bentuk mata uang digital (e-money) dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu, pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoin yang dilakukan dalam transaksi e-commerce. Sehingga dari segi keamananannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secara khusus terhadap bitcoin, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syari’at Islam. Oleh sebab itu, penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bitcoin yaitu apakah dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ataukah manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditas sekalipun. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sebagai mata uang (currency) dan alat transaksi dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian hukum Islam.]]>
<![CDATA[Kepatuhan Syari’ah (Sharia Complience) Dalam Industri Keuangan Syari’ah ]]>
<![CDATA[Luqman Nurhisam]]>
<![CDATA[ Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol 3, No 1 (2016): Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.526 KB)
|
DOI: 10.22373/jar.v3i1.7414
<![CDATA[Industri Keuangan Syari’ah (IKS) dalam menjalankan aktifitasnyaharus mematuhi sejumlah aturan yang memuat berbagai prinsip syari’ah yangdiaktualisasikan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ahNasional (DSN). Diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)pada setiap industri keuangan syari’ah baik bank syari’ah (IKBS) maupunIndustri Keuangan Non-Bank Syari’ah (IKNBS) untuk mematuhi ketentuansyari’ah dan menjadikan pengawasan syari’ah sebagai salah satu aspek pentingserta tidak terpisahkan dengan kepatuhan syari’ah. Hal tersebut bisa dilihat daribeberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DPS-MUI yang menjadi acuan bagiindustri IKBS dan IKNBS di bidang keuangan syari’ah. Fokus penelitian initertuju pada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta implementasinyaterhadap lembaga IKBS dan IKNBS, serta DPS sebagai pihak yang berwenanguntuk mengawasi setiap industri keuangan yang berbasis syari’ah. Pendekatanpenelitian menggunakan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian pustaka, yaitupencarian data melalui buku atau dokumen lainnya yang berhubungan denganobjek penelitian .Hasil penelitian membuktikan bahwa DPS sebagai pemegangotoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari’ah memiliki tanggung jawab yangdiatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Oleh karena itu, kedudukan DPSsangat menentukan terciptanya kepatuhan syari’ah sebagai unsur utama dalamkeberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari’ah]]>
<![CDATA[Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Luqman Nurhisam]]>
<![CDATA[ Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol 4, No 1 (2017): Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1012.483 KB)
|
DOI: 10.22373/jar.v4i1.7526
<![CDATA[Di Indonesia, bitcoin merupakan bentuk mata uang digital (e-money) dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebutperlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu,pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu BankIndonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga BankIndonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrolperedaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesiadiambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercoverseperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan,investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukumterhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoinyang dilakukan dalam transaksi e-commerce. Sehingga dari segi keamananannyajuga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secarakhusus terhadap bitcoin, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihatdalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uangsebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi olehkaidah-kaidah umum dalam syari’at Islam. Oleh sebab itu, penerbitan uang danpenentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatanumat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bitcoin yaituapakah dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ataukah manfaatnya yang diambiljika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditassekalipun. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaanbitcoin sebagai mata uang (currency) dan alat transaksi dengan menggunakanpendekatan dan pengkajian hukum Islam.]]>
<![CDATA[Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah ]]>
<![CDATA[Luqman Nurhisam]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol23.iss1.art5
<![CDATA[The fact that it is obliged to Sharia Supervision Board (DPS) in every Sharia Bank Financial Industry (IKBS) and non-bank financial industry (IKNBS) to abide by sharia conditions has made sharia supervision inseparable from sharia compliance. Such thing can be seen from several regulations issued by DPS-MUI which become a reference for IKBS and IKNBS in running their activities in the sector of sharia finance. This research focuses on the regulations issued by DSN-MUI and their implementation regarding IKBS IKNBS, as well as DPS as the one having the authority to supervise every sharia-based finance industry. This was a normative research, which searches for data in the form of books and other written data which have correlation with the research object by using descriptive-analytic approach. The findings show that DPS as the one having the authority to supervise sharia compliance, has responsibility as stated by a strict legal system. The existence of DPS really determines the establishment of sharia compliance, which becomes the main unsure in the existence and continuity of syariah financial industry.]]>
<![CDATA[LEGAL RECONSTRUCTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PREVENTING AN ENVIRONMENTAL CONFLICTS ]]>
<![CDATA[Any Ismayawati]]>;
<![CDATA[Luqman Nurhisam]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Pembaharuan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISSULA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jph.v9i2.23360
<![CDATA[The conflicts between companies and communities have a massive impact and even cause national instability so that it becomes counter-productive with development goals. In this regard, this study examines why there are many environmental conflicts between companies and communities, why many companies do not implement CSR, and how the legal reconstruction of CSR that can prevent environmental conflicts. This study aims to find out why there are so many conflicts between companies and the community? To find out why many companies do not implement CSR? and how to reconstruct CSR regulations in order to prevent environmental conflicts between companies and communities. The approach method used a normative juridical approach. The results of this study show that conflicts between companies and communities are frequent and difficult to resolve because the current CSR regulations provide opportunities for companies to exploit natural resources and override the protection of human resource interests that should be the subject of development rather than the object of development. Many companies do not implement CSR because CSR regulations are still appealing and there are no criminal sanctions, and there is no legal unification. Therefore, it is necessary to reconstruct CSR regulations in order to prevent environmental conflicts.]]>
<![CDATA[Implementation of Social Assistance In Communities Affected by The Covid-19 Pandemic In Penawangan District Grobogan Regency Maqasid Al-Syariah Perspective ]]>
<![CDATA[Luqman Nurhisam]]>;
<![CDATA[Jaenal Arifin]]>
<![CDATA[ YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.17207
<![CDATA[One form of government attention to the people affected by the Covid-19 Pandemic is by providing social assistance. The provision of social assistance is intended as an effort by the government to support community needs and restore health and nutrition. This study aims to examine and analyze the effectiveness of the distribution of social assistance to the community in Penawangan District, Grobogan Regency and examine it from the perspective of maqasid al-syariah. The type of method used in this study is sociological juridical with a qualitative approach. The main data sources were obtained through observation and interviews with informants, while the secondary data sources used books and articles. The data and information obtained were then processed using data analysis techniques in the form of descriptive qualitative. The conclusions of this study indicate that the distribution of social assistance has not been fully effective and fair because some of the assistance provided is not on target. Furthermore, when viewed from the maqasid al-syariah provision of social assistance by the government to the community can be said to be of benefit because it can preserve the soul (hifdz an-nafs) and restore the economy of the people affected by the Covid-19 pandemic in Penawangan District Grobogan Regency.Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah guna menopang kebutuhan masyarakat serta pemulihan kesehatan dan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis efektivitas pendistribusian bantuan sosial pada masyarakat di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan serta mengkajinya dalam perspektif maqasid al-syariah. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para informan, sedangkan sumber data sekunder menggunakan buku dan artikel. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diolah dengan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian bantuan sosial belum sepenuhnya berjalan efektif dan adil sebab beberapa bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Selanjutnya apabila ditinjau dari perspektif maqasid al-syariah terhadap pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dikatakan bernilai kemaslahatan sebab dapat memelihara jiwa (hifdz an-nafs) dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.]]>
<![CDATA[Islam Nusantara: A Middle Way? ]]>
<![CDATA[Luqman Nurhisam]]>
<![CDATA[ SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary Vol. 1 No. 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Raden Mas Said Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/shahih.v1i2.241
<![CDATA[Islam Nusantara is not a new thing. The word “Islam” combined with “Nusantara” is not only confirmed the name, but also the characters to show the pattern of a heterogeneous entity. The concept of Islam Nusantara face (vis a vis) with Islam in the Middle East (Islam Arab). Diversity as a typology of Islam Nusantara is the result of the struggle that the length between religion and dimensions of life (social, economic, politic, culture and etc.), the text of the context that complement one another so that spawn Islam friendly, peaceful, anti-radical, harmony and rahmatan lil 'alamin. Departing from the historical and epistemological approach, this article tries to provide a long discourse that was raised again in the “Declaration of Nahdlatul Ulama” at the International Conference of Islamic Leaders Moderate (ISOMIL) which took place from 9 to 11 May in Jakarta. The purpose of writing this article is actually also want to answer the issues pointed out that Islam Nusantara models reflect the teachings of Islam are not singular. Islam Nusantara bukanlah hal yang baru. Kata “Islam” digabungkan dengan “Nusantara” tidak hanya soal nama, tetapi juga karakter yang menunjukkan pola keberagaman. Konsep Islam Nusantara dihadapkan dengan Islam Arab. Keberagaman sebagai tipologi Islam Nusantara adalah hasil dar perjuangan yang panjang antara agama dan dimensi kehidupan (sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain), teks konteks yang melengkapi satu dengan lainnya yang menjadikan Islam ramah, damai, anti-radikal, harmonis dan rahmatan lil’alamin. Berangkat dari pendekatan sejarah dan epistemologis, artikel ini berusaha untuk memberikan wacana lama yang dimunculkan kembali pada “Deklarasi Nahdlatul Ulama” pada Konferensi Internasional Pemimpin Islam Moderat (ISOMIL) yang berlangsung pada 9 sampai 11 Mei di Jakarta. Tujuan dari penulisan artikel ini sebenarnya juga untuk menjawab isu yang menyebutkan bahwa Model Islam Nusantara mencerminkan ajaran Islam yang tidak tunggal.]]>
<![CDATA[Etika Marketing Syariah ]]>
<![CDATA[Luqman Nurhisam]]>
<![CDATA[ IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah Vol. 4 No. 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/iqtishadia.v4i2.1412
<![CDATA[Marketing activities (marketing) which is the activity of distributing goods and services ranging from producers to the hands of consumers. In this case there are some fundamental questions that encompass marketing activities (marketing); ranging from what is marketed, who is marketing, to how goods and services are marketed through the activities of marketing functions such as purchase, sales, transportation, and so forth. The problem that arises then is, most of the producers/the company with the marketers (marketers) who do not consider the moral and ethical aspects of marketing the products they offer, the most important for them is how to make the products they offer acceptable and successful and control the market share. Especially if the marketer is pressed by the target company that must be achieved and the bonus will be obtained, then to achieve the target, not infrequently a marketer doing various ways, to the point of crashing the signs and ethics that have been established in religion. This study aims to analyze how the ethical aspect in the concept and practice in marketing (marketing) sharia by the company / producer of goods and services. The research method used in this research is descriptive qualitative analysis, using linguistic or language approach that is describe the concept and structure of marketing language as it is. From this study it can be concluded that the majority of scholars allow the concepts and practices in sharia marketing, seen from the process of creation, the process of bidding, as well as the process of change of value (value) in sharia marketing there should be no things that conflict with the principles that exist in sharia. As long as it can be guaranteed, and deviation of principles in sharia does not occur in any transaction inside marketing, it can be allowed in syarak. As well as in the ethical aspect has also fulfilled the spiritual elements that are spiritual based, the divinity is sourced from the teachings of revelation as known by Islamic shari'ah (al-Qur'an and as-Sunnah).]]>
<![CDATA[Sharia Banking Syndicated Financing in The Context of Funding Strategic Projects after Islamic Financial Qanun Institution in Aceh ]]>
<![CDATA[Nurhisam, Luqman]]>;
<![CDATA[Eriyanti, Nahara]]>;
<![CDATA[Mundakir, Mundakir]]>;
<![CDATA[Mursid, Fadillah]]>;
<![CDATA[Khulwah, Juhrotul]]>
<![CDATA[ Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.15891
<![CDATA[This article focus on Islamic banking syndicated financing in the context of funding strategic projects in Aceh Province after the enactment of Qanun Number 11 of 2018. The research methodology used is normative legal study, which includes analysis of norms, principles of Islamic banking, and opinions of Islamic economic law experts. The approaches employed are the legislative approach. The object of this research is focused on the role of Islamic banks and the mechanisms carried out by Islamic banking in syndicated financing after the establishment of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. The results of this study indicate that in the context of funding strategic projects, the infrastructure development of Aceh Province. That Islamic banking syndicated financing has an important role on the basis of financing needs on a large scale. It is hoped that the syndicated financing will be the right solution by referring to several provisions that contain sharia principles in the sharia banking syndicated financing process. The enactment of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, became the legal basis for the implementation of syndicated financing. In addition, it also refers to the fatwa issued by DSN-MUI Number 91/DSN-MUI/IV/2014 concerning Syndicated Financing (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'), and based on OJK Circular Letter No. 36/SEOJK.03/ 2015 concerning Products and Activities of Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. So the implementation of syndicated financing at Islamic banks in Indonesia is in principle in line with the existing provisions in Sharia, but still must continue to be supervised by the Sharia Supervisory Board/DPS in this case the context is the Aceh Sharia Council/DSA so that there are no violations in its implementation.]]>
