Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Shahih : journal of islamicate multidisciplinary Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah At-Tasharruf: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
Nurhisam, Luqman
STAIN Kudus
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
KEPATUHAN SYARI’AH (SHARIA COMPLIENCE) DALAM INDUSTRI KEUANGAN SYARI’AH Nurhisam, Luqman
Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies Vol 3, No 1 (2016): Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies
Publisher : UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.526 KB) | DOI: 10.20859/jar.v3i1.75

Abstract

Industri Keuangan Syari’ah (IKS) dalam menjalankan aktifitasnya harus mematuhi sejumlah aturan yang memuat berbagai prinsip syari’ah yang diaktualisasikan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada setiap industri keuangan syari’ah baik bank syari’ah (IKBS) maupun Industri Keuangan Non-Bank Syari’ah (IKNBS) untuk mematuhi ketentuan syari’ah dan menjadikan pengawasan syari’ah sebagai salah satu aspek penting serta tidak terpisahkan dengan kepatuhan syari’ah. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DPS-MUI yang menjadi acuan bagi industri IKBS dan IKNBS di bidang keuangan syari’ah. Fokus penelitian ini tertuju pada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta implementasinya terhadap lembaga IKBS dan IKNBS, serta DPS sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi setiap industri keuangan yang berbasis syari’ah. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian pustaka, yaitu pencarian data melalui buku atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian .Hasil penelitian membuktikan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari’ah memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Oleh karena itu, kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syari’ah sebagai unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari’ah.
BITCOIN DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM Nurhisam, Luqman
Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies Vol 4, No 1 (2017): Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies
Publisher : UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1012.483 KB) | DOI: 10.20859/jar.v4i1.131

Abstract

Di Indonesia, bitcoin merupakan bentuk mata uang digital (e-money) dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu, pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoin yang dilakukan dalam transaksi e-commerce. Sehingga dari segi keamananannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secara khusus terhadap bitcoin, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syari’at Islam. Oleh sebab itu, penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bitcoin yaitu apakah dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ataukah manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditas sekalipun. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sebagai mata uang (currency) dan alat transaksi dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian hukum Islam.
Islam Nusantara: A Middle Way? Luqman Nurhisam
SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary Vol. 1 No. 2 (2016)
Publisher : UIN Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/shahih.v1i2.241

Abstract

Islam Nusantara is not a new thing. The word “Islam” combined with “Nusantara” is not only confirmed the name, but also the characters to show the pattern of a heterogeneous entity. The concept of Islam Nusantara face (vis a vis) with Islam in the Middle East (Islam Arab). Diversity as a typology of Islam Nusantara is the result of the struggle that the length between religion and dimensions of life (social, economic, politic, culture and etc.), the text of the context that complement one another so that spawn Islam friendly, peaceful, anti-radical, harmony and rahmatan lil 'alamin. Departing from the historical and epistemological approach, this article tries to provide a long discourse that was raised again in the “Declaration of Nahdlatul Ulama” at the International Conference of Islamic Leaders Moderate (ISOMIL) which took place from 9 to 11 May in Jakarta. The purpose of writing this article is actually also want to answer the issues pointed out that Islam Nusantara models reflect the teachings of Islam are not singular. Islam Nusantara bukanlah hal yang baru. Kata “Islam” digabungkan dengan “Nusantara” tidak hanya soal nama, tetapi juga karakter yang menunjukkan pola keberagaman.  Konsep Islam Nusantara dihadapkan dengan Islam Arab.  Keberagaman sebagai tipologi Islam Nusantara adalah hasil dar perjuangan yang panjang antara agama dan dimensi kehidupan (sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain), teks konteks yang melengkapi satu dengan lainnya yang menjadikan Islam ramah, damai, anti-radikal, harmonis dan rahmatan lil’alamin.  Berangkat dari pendekatan sejarah dan epistemologis, artikel ini berusaha untuk memberikan wacana lama yang dimunculkan kembali pada “Deklarasi Nahdlatul Ulama” pada Konferensi Internasional Pemimpin Islam Moderat (ISOMIL) yang berlangsung pada 9 sampai 11 Mei di Jakarta.  Tujuan dari penulisan artikel ini sebenarnya juga untuk menjawab isu yang menyebutkan bahwa Model Islam Nusantara mencerminkan ajaran Islam yang tidak tunggal.
Etika Marketing Syariah Luqman Nurhisam
IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah Vol. 4 No. 2 (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/iqtishadia.v4i2.1412

Abstract

Marketing activities (marketing) which is the activity of distributing goods and services ranging from producers to the hands of consumers. In this case there are some fundamental questions that encompass marketing activities (marketing); ranging from what is marketed, who is marketing, to how goods and services are marketed through the activities of marketing functions such as purchase, sales, transportation, and so forth. The problem that arises then is, most of the producers/the company with the marketers (marketers) who do not consider the moral and ethical aspects of marketing the products they offer, the most important for them is how to make the products they offer acceptable and successful and control the market share. Especially if the marketer is pressed by the target company that must be achieved and the bonus will be obtained, then to achieve the target, not infrequently a marketer doing various ways, to the point of crashing the signs and ethics that have been established in religion. This study aims to analyze how the ethical aspect in the concept and practice in marketing (marketing) sharia by the company / producer of goods and services. The research method used in this research is descriptive qualitative analysis, using linguistic or language approach that is describe the concept and structure of marketing language as it is. From this study it can be concluded that the majority of scholars allow the concepts and practices in sharia marketing, seen from the process of creation, the process of bidding, as well as the process of change of value (value) in sharia marketing there should be no things that conflict with the principles that exist in sharia. As long as it can be guaranteed, and deviation of principles in sharia does not occur in any transaction inside marketing, it can be allowed in syarak. As well as in the ethical aspect has also fulfilled the spiritual elements that are spiritual based, the divinity is sourced from the teachings of revelation as known by Islamic shari'ah (al-Qur'an and as-Sunnah).
Sharia Banking Syndicated Financing in The Context of Funding Strategic Projects after Islamic Financial Qanun Institution in Aceh Nurhisam, Luqman; Eriyanti, Nahara; Mundakir, Mundakir; Mursid, Fadillah; Khulwah, Juhrotul
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.15891

Abstract

This article focus on Islamic banking syndicated financing in the context of funding strategic projects in Aceh Province after the enactment of Qanun Number 11 of 2018. The research methodology used is normative legal study, which includes analysis of norms, principles of Islamic banking, and opinions of Islamic economic law experts. The approaches employed are the legislative approach. The object of this research is focused on the role of Islamic banks and the mechanisms carried out by Islamic banking in syndicated financing after the establishment of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. The results of this study indicate that in the context of funding strategic projects, the infrastructure development of Aceh Province. That Islamic banking syndicated financing has an important role on the basis of financing needs on a large scale. It is hoped that the syndicated financing will be the right solution by referring to several provisions that contain sharia principles in the sharia banking syndicated financing process. The enactment of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, became the legal basis for the implementation of syndicated financing. In addition, it also refers to the fatwa issued by DSN-MUI Number 91/DSN-MUI/IV/2014 concerning Syndicated Financing (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'), and based on OJK Circular Letter No. 36/SEOJK.03/ 2015 concerning Products and Activities of Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. So the implementation of syndicated financing at Islamic banks in Indonesia is in principle in line with the existing provisions in Sharia, but still must continue to be supervised by the Sharia Supervisory Board/DPS in this case the context is the Aceh Sharia Council/DSA so that there are no violations in its implementation.
YURIDICAL ANALYSIS SYUF`AH RIGHTS IN LAND SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS (Case Study In Darussalam District) Nurhisam, Luqman; Abdullah, Arifin; Fauzan, Faisal; Nurdianti, Nurdianti
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v13i2.20466

Abstract

Land buying and selling transactions are closely related to people's lives which are a benchmark for whether or not the public understands land buying and selling transactions as regulated in Islamic law and Indonesian positive law. Disobedience in carrying out land sale and purchase transactions can lead to disputes which result in disputes in the future in society. Land buying and selling transactions that occur in the Darussalam sub-district community are the object of research conducted to see how the process of buying and selling land occurs whether there is an application of syuf`ah rights according to the provisions in fiqh muamalah and Islamic law. In this study, the main focus of the research is how the practice of buying and selling land in Darussalam sub-district, how is the existence of the application of syuf`ah rights that occur in society and how is the juridical analysis of syuf`ah rights in buying and selling land. The method used in this study is the method qualitative and sociological juridical with the type of field research (field research) and library research (library research). Research data were analyzed by means of descriptive analysis. Based on the analysis, it shows that land buying and selling transactions are in accordance with the applicable land sale provisions, in practice the community enforces syuf`ah activities in the process and becomes a necessity in land buying and selling transaction activities, but there are still those who do not carry them out due to a lack of understanding of syuf'ah rights . In this study, it was found that not all local people know the mention of syuf`ah rights in their daily lives, mention of syuf`ah rights in general is often referred to as "neighboring rights". The implementation of neighbor rights is still being used and continues to grow in society.Keywords: Islamic Law, Fiqh Muamalah, Syuf`ah Rights, Land Management, Land Purchase Transactions
SIMPLE LAWSUIT IN SHARIA ECONOMIC DISPUTES. A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1/PDT.G.S/2019/PA.KDS Nurhisam, Luqman; Eriyanti, Nahara
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 14, No 2 (2024): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v14i2.25842

Abstract

As the activities of the Sharia economy develop, the number of Sharia economic dispute cases submitted to the Religious Court has increased. One of the cases decided by the Kudus Religious Court is the Breach of Contract Lawsuit with Decision Number 1/P.dt.G.S/2019/PA.Kds. The Supreme Court issued Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for the Settlement of Sharia Economic Disputes, which includes simple lawsuits and ordinary lawsuits. Simple lawsuits are further regulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2015, which was later amended to Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Procedures for the Settlement of Simple Lawsuits. This regulation aims to ensure that the resolution of Sharia economic disputes is simpler, faster, and less costly. This research aims to analyze the process and mechanism for resolving simple Sharia economic dispute lawsuits at the Kudus Religious Court, examine the judges' considerations in deciding Sharia economic dispute cases, and identify challenges in resolving Sharia economic disputes. The type of research used is field research with a qualitative approach, utilizing primary, secondary, and tertiary data. The results of the study show that the process and considerations of the judges in Decision Number 1/P.dt.G.S/2019/PA.Kds are in accordance with applicable regulations. However, the resolution of the case takes quite a long time. Therefore, judges in the Religious Courts are required to have competence in Sharia economic law to handle cases more effectively and efficiently.
Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah Azza Naufi Tiam Martha Putri; Nurhisam, Luqman
At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah" Vol. 7 No. 1 (2025): At-Tasharruf
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines how the application of Artificial Intelligence (AI) Technology aims to improve the operations of Islamic Financial Institutions along with the development of financial product innovation in technological advances in the era of disruption. In addition, the need for fast and accurate services and increasingly tight competition in the financial industry. The focus of this study is to analyze how Artificial Intelligence (AI) Technology can support the operations of Islamic Financial Institutions in improving operational efficiency and financial risk management. The research method uses normative juridical research, which is a legal research method by examining relevant literature or secondary materials in the research. The results of the study show that the use of Artificial Intelligence (AI) Technology can accelerate the operational process of Islamic Financial Institutions in financial transactions, improve the quality of financial services and reduce the risk of loss (risk management) through better data management and analysis. In its operations, Islamic Financial Institutions are required to comply with the rules set by the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) to be in line with sharia principles (Sharia Compliance).
YURIDICAL ANALYSIS SYUF`AH RIGHTS IN LAND SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS (Case Study In Darussalam District) Nurhisam, Luqman; Abdullah, Arifin; Fauzan, Faisal; Nurdianti, Nurdianti
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 13 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v13i2.20466

Abstract

Land buying and selling transactions are closely related to people's lives which are a benchmark for whether or not the public understands land buying and selling transactions as regulated in Islamic law and Indonesian positive law. Disobedience in carrying out land sale and purchase transactions can lead to disputes which result in disputes in the future in society. Land buying and selling transactions that occur in the Darussalam sub-district community are the object of research conducted to see how the process of buying and selling land occurs whether there is an application of syuf`ah rights according to the provisions in fiqh muamalah and Islamic law. In this study, the main focus of the research is how the practice of buying and selling land in Darussalam sub-district, how is the existence of the application of syuf`ah rights that occur in society and how is the juridical analysis of syuf`ah rights in buying and selling land. The method used in this study is the method qualitative and sociological juridical with the type of field research (field research) and library research (library research). Research data were analyzed by means of descriptive analysis. Based on the analysis, it shows that land buying and selling transactions are in accordance with the applicable land sale provisions, in practice the community enforces syuf`ah activities in the process and becomes a necessity in land buying and selling transaction activities, but there are still those who do not carry them out due to a lack of understanding of syuf'ah rights . In this study, it was found that not all local people know the mention of syuf`ah rights in their daily lives, mention of syuf`ah rights in general is often referred to as "neighboring rights". The implementation of neighbor rights is still being used and continues to grow in society.Keywords: Islamic Law, Fiqh Muamalah, Syuf`ah Rights, Land Management, Land Purchase Transactions
SIMPLE LAWSUIT IN SHARIA ECONOMIC DISPUTES. A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1/PDT.G.S/2019/PA.KDS Nurhisam, Luqman; Eriyanti, Nahara
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 14 No. 2 (2024): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v14i2.25842

Abstract

As the activities of the Sharia economy develop, the number of Sharia economic dispute cases submitted to the Religious Court has increased. One of the cases decided by the Kudus Religious Court is the Breach of Contract Lawsuit with Decision Number 1/P.dt.G.S/2019/PA.Kds. The Supreme Court issued Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for the Settlement of Sharia Economic Disputes, which includes simple lawsuits and ordinary lawsuits. Simple lawsuits are further regulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2015, which was later amended to Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Procedures for the Settlement of Simple Lawsuits. This regulation aims to ensure that the resolution of Sharia economic disputes is simpler, faster, and less costly. This research aims to analyze the process and mechanism for resolving simple Sharia economic dispute lawsuits at the Kudus Religious Court, examine the judges' considerations in deciding Sharia economic dispute cases, and identify challenges in resolving Sharia economic disputes. The type of research used is field research with a qualitative approach, utilizing primary, secondary, and tertiary data. The results of the study show that the process and considerations of the judges in Decision Number 1/P.dt.G.S/2019/PA.Kds are in accordance with applicable regulations. However, the resolution of the case takes quite a long time. Therefore, judges in the Religious Courts are required to have competence in Sharia economic law to handle cases more effectively and efficiently.
Co-Authors Aprilianto, Dimas Arifin Abdullah Azza Naufi Tiam Martha Putri Fauzan, Faisal Inna Fauziatal Ngazizah Juhrotul Khulwah MUALIMUL HUDA, MUALIMUL Mubaraq, M. Amirrul Mundakir mursid, fadillah Nahara Eriayanti Nurdianti Nurdianti Octaviana, Fitri Anni