Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE Jurnal Kedokteran Brawijaya JURNAL EKSEKUTIF Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Rachman, Ismail
Sam Ratulangi University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT DESA PESISIR DALAM MENINGKATKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA RACHMAN, ISMAIL
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 043 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah Kecamatan Wori masih sangat besar. Potensisumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar dapat dilihat dari keanekaragaman ikan,potensi karang, serta hutan bakau yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untukpengembangan masyarakat nelayan di wilayah pesisir.Pembangunan bagi masyarakat nelayan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari karakteristik dankehidupan masyarakat nelayan. Masyarakat di wilayah Kecamatan Wori adalah masyarakat yangheterogen karena terdiri dari berbagai macam suku, diantaranya adalah suku Sangir, Borgo, SukuBajo, Suku Minahasa, sebagian suku Jawa ,Gorontalo, Bugis dan sebagian pula berasal dari suku-sukulainnya yang di Indonesia. Melalui peningkatan integrasi sosial bagi masyarakat pesisir, maka akanmembangkitkan semangat bagi masyarakat nelayan serta mampu meningkatkan kebijakanpembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.Keywords: Social Community Integration, Policy and Development
PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KELURAHAN DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MAASING KECAMATAN TUMINTING KOTA MANADO RACHMAN, ISMAIL
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 3, No 45 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community Empowerment Institution or LPM in Indonesian language is an organization formed bysociety initiatively as a partnership organization with the government to contain and deliver the society?sopinion especially about development.The position of LPM in the society is very important and strategic because this institution is the tool todeliver and contain the aspiration of the society and also an organization to encourage the society toparticipate in every aspect of development in the village. LPM basically is giving more space inimplementing the democracy especially for the society.LPM as the partner of the government can contain, facilitate and deliver the message or aspiration fromthe society. The other activity of LPM is facilitate every activity through the program that has beenproposed before by the society.Keyword: Program Development, Community Empowerment
ERANAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (SUATU STUDY DI KECAMATAN LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA UTARA) RACHMAN, ISMAIL
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 47 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the government entity is to give direct and indirect service to the society in the district orKecamatan. As the government sub-system in Indonesia, Kecamatan has the strategic position to playthe functional role in governance, service, administration, development also for the society itself.Camat has important role in implementing the society’s empowerment. The empowerment model bythe government is to give positive impact in business development and economic empowerment for thesociety. Through certain program, so many benefit can be obtained by the society in order to createsociety’s improvement in culture, social and economic in Likupang Timur.Keywords; The role of Sub-district Head, Community Empowerment
KEPEMIMPINAN BUPATI DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERIODE 2013-2018 (Studi Di Kecamatan Tagulandang) Anthonie, Fenny W.; Gosal, Ronny; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan bupati dibutuhkan untuk mengkordinasi aparatur pemerintah dalam menjalanakn fungsi dan peran menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya. Sebagai seorang Bupati bukan hanya dituntut mampu mengelolah pemerintahan yang ada namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat dalam mengayomi menjadi teladan. Seperti Kepemimpinan Bupati bapak Toni supit pada periode 2013-2018 Dalam masa kepemimpinannya lima tahun banyak mengalami kemajuan Pembangunan. Pembangunan tersebut bersifat fisik dan non fisik, pembanguan fisik seperti: pembangunan pasar, pembangunan RSUD batuline dan Puskesmas tagulandang tak hanya pembagunan fisik, bupati juga mendapat berbagai penghargaan di masa kepemimpinannya diantaranya: penghargaan dari kementrian keuangaan atas pengelolaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, penghargaan sebagai daerah yang memiliki pembangunan terbaik. Penghargaan ini merupakan apresisasi terhadap Kabupaten Kepulauan Sitaro dibawa kepemimpinan Bupati Toni Supit, SE. MM. Kepemimpinan bupati di kabupaten sitaro cukup memberikan fakta yang dilihat dalam hal pembangunan mampu mencapai kemajuan keberhasilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Bupati Toni Supit S.E. MM telah di pandang baik dan berhasil sesuai program pembangunan yang dirasakan masyarakat sitaro dengan melihat cara kepemimpin Bupati untuk melaksankan pembangunan di Daerah Kabupaten Kepulaun Sitaro. Begitu pula dengan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sitaro telah mengalami perkembangan yang baik dari pembangunan infrastuktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia berdasarkan data yang ditemui oleh penulis baik dari hasil wawancara maupun hasil observasi di lapangan.Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Daerah, Pembangunan
STRATEGI PERUSAHAAN DAERAH KOTA TOMOHON DALAM PENANGANAN SAMPAH DI PASAR BERIMAN KOTA TOMOHON Gosal, Denada; Sambiran, Sarah; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya ada manusia dan mahkluk hidup lainnya dengan segala kegiatannya, salah satu faktor yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan yaitu pemikiran masyarakat yang cenderung lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa di imbangi dengan sikap peduli terhadap lingkungan hidup terlihat dari peningkatan volume sampah. Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, Karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, Sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk Sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat, Sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas masyarakat. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Seiring dengan tumbuhnya sebuah kota, bertambah pula beban yang harus diterima kota tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat perkotaan secara kolektif.Kata Kunci : Strategi, Sampah, Pasar.
PEMBERDAYAAN KEPALA JAGA DAN BPD MELALUI BOTTOM UP PLANNING DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SAWANGAN KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA Lambey, Trintje; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui kegiatan ini membentuk kesadaran dan keahlian aparat pemerintah desa dalam mengantisipasi permasalahan yang dapat muncul dalam perwujudan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan akan memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sumber daya aparat pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi  yaitu : Pemahaman Aparatur pemerintah dalam hal ini para Kepala Jaga dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang berkaitan dengan bottom up planning dalam pembangunan desa, terbentuknya kelompok aparat dan BPD yang  pemahaman yang baik dari para Kepala Jaga/Dusun dan BPD dalam  penyusunan perencanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui bottom up planning di Desa Sawangan . Luaran pelaksanan PKM berupa :Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN, memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian. Disarankan untuk  terus ditingkatkan peranan dari aparat pemerintah desa dalam hal ini para Kepala Jaga dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang berkaitan dengan bottom up planning dalam pembangunan desa di Desa Sawangan menjadi lebih baik. Masyarakat harus lebih giat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan dan masukan-masukan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa di desa mitra.Kata kunci : Pemberdayaan Kepala Jaga dan BPD
PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KUMA KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tampila, Gita; Kaawoan, Johannis; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa kuma, dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meninjau dan menganalisis sampai sejauh mana perencanaan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa kuma kecamatan essang selatan kabupaten kepulauan talaud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan fisik di desa kuma yang didanai oleh dana desa terkesan perencanaannya sudah cukup baik akan tetapi dalam pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan dalam pembangunan perencanaannya masih kurang matang dan waktu pelaksanan pembangunan jalan desa tidak tepat karena yang di tentukan oleh pemerintah sedianya dikerjakan selama lima hari namun yang terjadi waktu yang ditentukan itu tidak tepat karena pekerjaan pembangunan jalan desa menjadi tujuh hari.Kata Kunci: Perencanaan, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Desa
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPAT ASLI DAERAH KABUPATEN MINAHASA Rumengan, Vincent Kevin; Rachman, Ismail; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parker yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat,dimana pengelolaannya dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa yang belum dilaksanakan dengan baik yakni masih kurangnya sarana dan pra sarana yang memadai sehingga masyarakat banyak mengeluhkan tentang kenyamanan dan keamanan dalam berparkir di area terminal Kawangkoan dan masyarakat merisihkan mengenai banyaknya Juru parkir liar yang terdapat di kompleks pertokoan yang mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir,sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan retribusi parkir di Terminal Kawangkoan dalam peningkatan asli daerah Teori yang digunakan adalah teori Fungsi .Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah.
Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Manado Tjakradiningrat, Kurniawan; Pangemanan, Sofia E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mengguncang tatanan ekonomi dan sosial masyarakat dunia, dimana dengan pembatasan-pembatasan yang wajib ditaati sebagai langkah pencegahan penularan yang lebih luas, namun dalam kenyataannya proses penyebaran covid-19 semakin cepat sehingga menyebabkan sebagian besar penduduk dunia terinfeksi termasuk di Indonesia dan Kota Manado. Dalam waktu yang relatif singkat masyarakat yang terdampak terus mengalami peningkatan secara linier, dimana penigkatan terus berlanjut bahkan terus mencapai rekor baru. Dalam hal ini pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menekan penyebaran covid-19. Salah satu upaya pemerintah yakni menerapkan protokol Kesehatan berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 19 Juni 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, Semenjak dikeluarkannya kebijakan ini perkembangan orang terpapar terus mengalami pengingkatan. Temuan penelitian dilapangan masih banyak masyarakat belum yang melakukan aktivitas tanpa mengggunakan masker dan masih terdapat kerumunan. Dengan data orang terpapar yang terus bertambah, kota Manado ditetapkan sebagai zona merah. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan angka penyebaran perlu diteliti ke efektifannya. Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Covid-19, Prokes
Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Pendong, Myhearth H; Sumampow, Ismail; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau  disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan social ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan Rumah layak huni yang ada Di Desa Lompad tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mempunyai rumah yang layak. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program-program dalam pembangunan nmasyarakat yang disusun harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukanan alisis kebutuhan masyarakat. Dengan alokasi BSPS yang besar, tentunya pembangunan di desa semakin baik bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal melalui pengelolaan yang baik, bijaksana, transparan dan akun tabel. Pada tahun 2018, beberapa program kegiatan telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Lompad dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya ada pembangunannya rumah layak huni yang bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan keseharian masyarakat desa Lompad sendiri. Kata Kunci : Alokasi , BSPS, Pembangunan
Co-Authors Anggraini, Asmitha Anthonie, Fenny W. Burhan Niode Datunsolang, Noval Djaenal, Rifani Gosal, Denada Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E Karamea, Alfi Kogoya, Arius Lambey, Trintje Lepa, Oktavia Macpal, Selvi Yesika Makasenda, Junine Vebry Mamantung, Yery Yosua Manarat, Yoga Andreas Manengkey, Alther Mantiri, Michael S Markus Kaunang, Markus Muhammad Dahlan Musa, Arifin Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Palendeng, Christian Aprilio Pangemanan, Sofia Pati, Agustinus Pendong, Myhearth H Polii, Christian D Rumengan, Vincent Kevin Sarah Sambiran, Sarah Sombang, Carlos A. Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail T. A. M. Ronny Gosal Tampila, Gita Tjakradiningrat, Kurniawan TOKA, WAHYUNITA DO Waraningsih, Septiana