Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.561
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Transparansi Hukum SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Evidence Of Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal Publicuho Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) APPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Cendekia Ilmiah International Journal of Social Sciences and Humanities
Lyanthi, Merline Eva
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tanggung Gugat PT CIMB Niaga Auto Finance atas Perbuatan Melawan Hukum Pekerja Handyka Ilham Prastya; Merline Eva Lyanthi
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 4, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis analyzes the corporate legal liability or liability of PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) for alleged Unlawful Acts (PMH) against its workers. This research is driven by the legal complications surrounding the problematic of Termination of Employment Relationships carried out by one party that is not procedural, which is specifically reflected in the Industrial Relations Court Decision at the Surabaya District Court Number 105/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby. The purpose of this research is to analyze and understand the form of liability that must be borne by the company, as well as to assess the reasons for the judge's legal considerations in Decision No. 105/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby. This study employs a normative legal research methodology linked to applicable legal regulations. The approaches used include the Statutory Approach, Conceptual Approach and Case Approach by analyzing Decision Number 105/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby. The analysis results show that the unilateral termination of employment without valid proof of the alleged violation of the code of ethics by workers has fulfilled the components of Unlawful Acts (PMH) such as Article 1365 of the Civil Code. Thus, PT CIMB Niaga Auto Finance has liability for worker losses, both based on corporate liability and vicarious liability (employer's liability for the actions of subordinates) according to Article 1367 of the Civil Code. The judge's reason in the decision is considered to have applied the principle of progressive law, by affirming the company's liability and providing compensation, as an effort to realize substantive justice and protection for workers as a vulnerable party in industrial relations.
Travel Rule dan Perlindungan Data Pribadi: Kajian Kepastian Hukum Transaksi Digital dalam Pemberantasan Pencucian Uang Beatrix Delania Pota; Merline Eva Lyanthi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11377

Abstract

Financial Action Task Force (FATF) adalah badan internasional yang didirikan oleh G7 di Paris pada tahun 1989 untuk menyelidiki dan merumuskan langkah-langkah penanggulangan pencucian uang. Sejak didirikan, FATF telah memperluas mandatnya untuk memerangi pendanaan terorisme dan penyebaran senjata pemusnah massal. Tujuan utama FATF adalah menetapkan standar dan mendorong penerapan langkah-langkah regulasi, hukum, dan administratif untuk pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan global. Aturan Perjalanan yang direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF) mensyaratkan penyedia layanan aset virtual (VASP) untuk saling bertukar informasi mengenai transaksi demi menghindari pencucian uang (TPPU). Di Indonesia, regulasi mengenai aset digital seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berfokus pada pencegahan TPPU masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar global ini, sehingga menciptakan celah dalam pengawasan transaksi kripto internasional. Penelitian ini mengkaji keselarasan Aturan Perjalanan dengan regulasi nasional dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui studi dokumen FATF, regulasi Bappebti, serta keputusan pengadilan yang berhubungan dengan TPPU aset digital.Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ada pada kewajiban untuk mengidentifikasi penerima manfaat akhir (beneficial owner) dan sistem pertukaran informasi antarsesama VASP, yang dapat diselesaikan melalui revisi regulasi yang berdasar pada pendekatan berbasis risiko. Pengharmonisasian ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan TPPU, sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota lembaga regional FATF. Rekomendasi mencakup pembentukan platform informasi terpadu yang akan dikelola oleh OJK dan Bappebti, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang terjadi.
Pertanggungjawaban Hukum Pihak Asuransi Akibat Pengungkapan Rekam Medis Pasien Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dify Maulana Rahmadiansyah; Merline Eva Lyanthi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11784

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi swasta atas pengungkapan rekam medis pasien dalam proses klaim. Rekam medis memiliki fungsi klinis, administratif, pembiayaan, dan pembuktian, namun memuat data kesehatan yang bersifat sensitif sehingga tunduk pada prinsip kerahasiaan. Di lapangan, kebutuhan verifikasi klaim, pencegahan kecurangan, dan persetujuan umum dalam polis kerap mendorong permintaan informasi yang berlebihan serta meningkatkan risiko penyalahgunaan, terutama pada rekam medis elektronik yang mudah disalin. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan terhadap regulasi kesehatan, rahasia kedokteran, rekam medis elektronik, asuransi, dan pelindungan data pribadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa akses asuransi terhadap informasi medis harus berdasar hukum yang sah, terutama persetujuan tertulis yang spesifik, serta dibatasi pada data yang relevan sesuai tujuan klaim (minimalitas dan pembatasan tujuan). Setelah menerima data, asuransi memikul kewajiban keamanan, pembatasan akses internal, dan akuntabilitas sebagai pengendali/pengelola data, dengan konsekuensi sanksi administratif, perdata, dan pidana apabila terjadi pengungkapan atau penggunaan melawan hukum. Penelitian merekomendasikan standar surat kuasa yang rinci, SOP pelepasan informasi, audit jejak akses, pengawasan vendor, serta retensi dan pemusnahan dokumen klaim yang terukur. Selain itu, pembagian tanggung jawab antara rumah sakit dan asuransi perlu ditegaskan agar pemulihan bagi pasien tidak terhambat oleh saling lempar kewenangan.
Co-Authors Aditya Rizal Ranovianto Al Farabi, Maulana Ahmad Alexander Samuel Andreyvelan Ambarwati , Mega Dewi Anindya Paramesti Kusumo Beatrix Delania Pota Brilliant Ifana Mukti Dian Ety Mayasari Dify Maulana Rahmadiansyah Ekky Febri Wardhani Elsina L, Rosalinda Fardayana, Taj Bahy Ferdynan Budi Prayoga Fieri, Achmad Juan Gilang Ramadhan Handyka Ilham Prastya Helfida Augestira Herlini Sanika Rahmawati Javiery, Muhammad Iqbal Muyassar Lewowerang, Antonius Petrus Kaya Mar’atus Sholihah Moch Rafi Taufiqurrahman Muhammad Abdul Hakim Aliy Ainun Musyarif Muhammad Azriel Firzatulloh Mukti, Brilliant Ifana Musyarif, Muhammad Abdul Hakim Aliy Ainun Nabila Rahma Nuzul Fatoni, Mochamad Rahma, nabila Ramadhani, Romy Rizqulah Ramires, Moch. Faschal Rosalinda Elsina Latumahina Ryan Purnama Putra Salsa Rahma Olivia Situmorang, Kristensen Marihot Tomy Michael Wardah, Elok Oktavia Widyastuti, Devitri